Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(kompas) Nurdin Halid: Golkar Ikut KMP Karena Tak Ada Figur Internal yang Tandingi Jokowi
Partai Golkar memastikan akan terus bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan. Golkar mengakui tidak ada figur tokoh yang mampu menyaingi popularitas Joko Widodo. Karena itu, Golkar memilih tetap berada di luar pemerintahan.
Ketua Steering Comittee Munas IX, yang juga Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid, menekankan keputusan partai saat itu memilih berada di luar pemerintahan lantaran Golkar tidak ingin berada di bawah kendali partai lain. Ia pun menyebut Golkar akan hancur jika berada di pemerintahan.
"Kalau kita masuk ke dalam pemerintahan, bukan kejayaan partai yang kita tunggu, tapi kehancuran yang kita rasakan," kata Nurdin dalam sebuah rekaman yang diduga dalam rapat internal di Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).
Lebih jauh, Nurdin bahkan menyebut di partai tidak ada satu pun figur atau tokoh yang dapat menandingi Jokowi dalam hal popularitas.
"Siapa kader Golkar yang potensial, memiliki kapasitas tinggi ingin menjadi ketua umum yang merakyat, gaya kepemimpinan disukai rakyat, siapa yang bisa menyaingi Jokowi? Gak ada biar satu. Gak ada," kata Nurdin
Ucapan Nurdin itu berasal dari rekaman yang tersebar di lingkungan jurnalis. Nurdin juga menyebut Golkar akan menjadi partai yang berada di bawah kontrol PDI-P jika masuk di pemerintahan.
"Gak mungkin kita bisa mengembalikan kejayaan partai. Jadi, dikaji, di situ KMP harus solid. KMP siapa? Ada Prabowo, Amien Rais, Hatta Rajasa, Anis Matta, dan Suryadharma Ali waktu itu," kata Nurdin.
Tak hanya itu, Nurdin juga mengutarakan saat ini di Partai Golkar tidak ada figur yang dapat menjadi pemersatu selain Aburizal Bakrie. Ia pun kembali mengarahkan peserta rapat tersebut untuk memilih Aburizal untuk keselamatan partai.
"Untuk saat ini, dibutuhkan figur pemersatu dan pada satu itu dipilih ketum kita, Pak ARB. Apakah KMP bisa solid kalau bukan ARB? Kesimpulan kawan-kawan gak mungkin solid. Kalau ketum bukan ARB, gak mungkin Prabowo mau kasih Golkar ketua presidium," ucap Nurdin lagi.