Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Kompas Sore) Khawatir Terpecah di Partai dan Fraksi, Ical Desak Menhukham Sahkan GolkarMunas Bali
Aburizal Bakrie yang secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 melalui Musyawarah Nasional IX di Bali, Senin (8/12), mendaftarkan kepengurusannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aburizal yang datang bersama Idrus Marham (Sekretaris Jenderal) dan MS Hidayat (Ketua Harian) diterima Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly.
Muhammad Ikhsan Mahar dan
A Haryo Damardono
Beberapa jam sebelumnya, Munas IX Partai Golkar yang digelar di Ancol, Jakarta, memilih Agung Laksono menjadi ketua umum. Agung dengan perolehan 147 suara mengalahkan Priyo Budi Santoso (77) dan Agus Gumiwang (71). Satu suara dinyatakan abstain.
Idrus tiba di Gedung Sentra Mulia Kemenkumham pukul 07.45 bersama belasan pengurus daerah. Berselang 15 menit, Aburizal tiba bersama Rizal Mallarangeng. Aburizal langsung menuju lantai 6 untuk menemui Menkumham.
Setelah Aburizal, silih berganti unsur pimpinan Golkar menyusul untuk menemui Menkumham, seperti Bambang Soesatyo, Nurdin Halid, dan Sharif Cicip Sutardjo. Mereka menggunakan kemeja berwarna kuning.
Pertemuan petinggi Golkar versi Munas Bali dengan Menkumham berlangsung sekitar 45 menit. Aburizal menjelaskan, pertemuan itu dimaksudkan untuk menyerahkan laporan kepengurusan partai serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Ia juga menjelaskan pelaksanaan Munas Bali yang berlangsung pekan lalu.
”Saya sudah bertemu Pak Menteri. Kami yakin pemerintah dapat menilai bahwa kepengurusan Golkar hanya satu, yaitu yang melaksanakan munas di Bali,” kata Aburizal.
Dasar optimisme itu, menurut dia, karena pihaknya telah melengkapi berkas permohonan sesuai prosedur tata cara munas. Selain itu, Aburizal juga menjelaskan pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Yogyakarta yang menjadi dasar keputusan pelaksanaan munas.
Idrus meyakini, pemerintah tidak akan menerima permohonan pengesahan dari kubu Munas Jakarta. Menurut dia, pelaksanaan Munas Jakarta melanggar AD/ART Golkar.
Seusai dari kantor Kemenkumham, semua petinggi Golkar dan pengurus daerah yang berjumlah sekitar 50 orang bergegas menuju Menara Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan.
”Ini rapat konsolidasi untuk pimpinan dan kader partai,” ujar Wakil Ketua Umum Nurdin Halid.
Munas Ancol
Di Ancol, Agung terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 dalam pemungutan suara yang berlangsung hingga pukul 00.45.
”Ini bukan kemenangan saya, melainkan kemenangan Partai Golkar. Ini adalah kemenangan demokrasi. Inilah kemenangan demokrasi yang sesungguhnya,” kata Agung dalam pidato singkat pada Senin dini hari itu.
Agung langsung dirangkul oleh banyak kader Golkar, termasuk kedua pesaingnya. Ketua Panitia Pengarah Munas IX Ancol Ibnu Munzier meminta para kader untuk kembali duduk karena masih banyak agenda yang harus dituntaskan.
Meski tidak dihadiri para Ketua DPD I (provinsi), secara keseluruhan Munas IX Ancol cukup semarak oleh kehadiran ratusan pimpinan DPD II (kabupaten/ kota) untuk ikut menentukan pilihan mereka atas kepengurusan DPP Golkar 2014-2019.
Inisiator Gerakan Regenerasi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan, faktanya kini ada dualisme kepengurusan di Golkar. ”Ya silakan saja nanti kita uji legalitasnya. Kalau perlu, kita hadapi (DPP Golkar Aburizal) di pengadilan,” tuturnya.
Agun yakin DPP Golkar Munas Ancol kuat dari sisi legalitas. ”Saya siap memberikan kesaksian di pengadilan bila diperlukan,” ujarnya.