Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Koran Tempo 22 Oktober 2014: Koalisi Jokowi di Parlemen Tunggu Postur Kabinet

22/Okt/2014

Koran Tempo 22 Oktober 2014: Koalisi Jokowi di Parlemen Tunggu Postur Kabinet

Koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo gagal melobi koalisi Prabowo Subianto dalam pembagian kursi pimpinan alat kelengkapan DPR. Koalisi Jokowi memilih tidak menyerahkan nama anggota fraksi ke alat kelengkapan sehingga pemilihan pimpinan harus tertunda.

Menurut politikus Partai Nasdem, Achmad Ali, penyerahan anggota ke komisi ditunda karena menyangkut mitra kerja. "Nama anggota ditunda menunggu pengumuman kabinet," kata Achmad Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Sampai kemarin, Jokowi belum mengumumkan postur dan susunan kabinetnya.

Sidang paripurna DPR kemarin seharusnya mengagendakan penyerahan nama-nama anggota fraksi ke alat kelengkapan. Setelah seluruh anggota terdistribusi, setiap komisi dan badan akan memilih pimpinan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Namun fraksi yang menyerahkan nama anggota hanya anggota koalisi pendukung Prabowo.

Sidang kemarin sempat diskors selama setengah jam. Jeda ini dimanfaatkan oleh sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk melobi koalisi Prabowo. Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung, Ahmad Basarah, dan Aria Bima, secara bergiliran menemui politikus koalisi Prabowo di belakang ruang sidang paripurna. Komposisi fraksi-fraksi di parlemen menjadi seimbang setelah Partai Persatuan Pembangunan mendukung pemerintah Jokowi. Lima fraksi pendukung Jokowi tetap memilih tidak menyerahkan nama anggota ke alat kelengkapan.

Politikus Partai Amanat Nasional, Sukiman, mengatakan Dewan tak perlu menunggu keputusan Jokowi mengumumkan susunan kabinet. "Kalau Jokowi lambat, apakah harus menunggu terus?" kata Sukiman. Politikus Demokrat, Mulyadi, menuding penundaan penyerahan nama-nama ini hanya menyangkut perebutan kursi pimpinan alat kelengkapan.

Adapun menurut politikus Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, koalisi Jokowi berniat menyandera kinerja Dewan dengan tidak menyetor nama anggota ke komisi. Ketika fraksi-fraksi tidak menyerahkan nama anggota ke alat kelengkapan, kata dia, Dewan tak bisa melaksanakan tugas. "Artinya, mereka mau menghambat."

Aria Bima tak menampik jika fraksinya disebut memacetkan proses di parlemen. Menurut Aria, seharusnya tetap ada kompromi dengan membagi pimpinan alat kelengkapan secara proporsional."Kami macetkan dulu agar tidak timbul kemacetan dalam pemerintahan nanti," kata Aria. Dia mengatakan, kalau menggunakan proporsional murni, seharusnya koalisi Jokowi memperoleh enamketua dan 25 wakil ketua. "Kami akan terus lobi mereka."

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan belum ada keputusan final soal pembagian alat kelengkapan ini. Bambang mengatakan, koalisi pendukung Prabowo sempat mengajukan tawaran lima kursi wakil ketua kepada koalisi pendukung Jokowi.