Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Kualitas Keamanan Penerbangan- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 dengan Asosiasi Pilot Garuda & Federasi Pilot Indonesia

12/12/2018



Komisi 5 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia pada Selasa, 7 April 2015. Perwakilan  Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia hadir pukul 13.38 WIB. Ketua Komisi 5 Fary Djemy Francis dari Fraksi Gerindra Dari Nusa Tenggara Timur 2 membuka rapat. Agenda RDPU yaitu Panitia Kerja (PANJA) untuk meningkatkan kualitas keamanan penerbangan.

Pemaparan Mitra 

Perwakilan Federasi Pilot Indonesia memaparkan soal Air Traffic Control (ATC) di daerah timur yang tidak pernah dikunjungi orang Jakarta. Menurutnya, sekitar 8-10 tahun ATC di daerah timur tidak pernah dikunjungi dan daerah timur hampir tidak pernah terjamah. Pilot Garuda, Kapten Manotar Napitupulu memaparkan bahawa para pilot selalu berhadapan dengan permasalah yang tidak pernah tuntas. Menurutnya yang paling prioritas adalah Inertial Reference System (IRS). Di Papua banyak yang menggunakan Non Directional Beacon (NDB) dan sebenarnya membuat malu Indonesia.

Pihak Asosiasi Pilot Garuda juga menyatakan bahwa harus ada regulator dan asesor dengan tujuan regulasi serta memprioritaskan penggunakaan awak pilot dan kabin dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Namun yang disayangkan yang bisa menjadi pilot itu adalah orang kaya hal ini bisa dilihat dari biaya sekolah di Curug bisa mencapai Rp 300 juta lebih.

Pihak federasi pilot mengatakan kalau sekolah yang 'mahal' saat ini, tidak mungkin terbang di remote area. Kondisi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yaitu terdapat 422 taruna yang backlock dan terdapat 3 jenis pesawat di Curug saat ini kurang bagus digunakan untuk pesawat latih.  Indonesia perlu langkah-langkah dalam menghadapi Asean Open Sky.

Pihak Asosiasi Pilot Garuda juga mempertanyakan bagaimana bisa landasan di Bandara Internasional Lombok amblas saat dilandasi oleh Pesawat ATR  milik PT Garuda. Penerbangan di dalam negeri dikontrol oleh Singapura, dan bila ingin terbang ke Batam harus izin.

Di Papua diperlukan sarana penerbangan yang begitu besar. Jika tidak siap dengan sumber daya dalam negeri, bisa saja pilot pindah keluar negeri yang menawarkan gaji layak. 8 tahun ke depan akan ada tambahan 800 pesawat artinya akan ada 1200-an pesawat di Indonesia dan masing-masing pesawat diperlukan 170 orang.

Ikatan Awak Kabin Garuda memaparkan bahwa tugas mereka adalah buka pintu dan menyelamatkan penumpang dalam 90 detik. Sedangkan mayoritas Awak Kabin Garuda yang jumlahnya 3000-an orang adalah perempuan. Karena tugasnya berat, maka perlindungan hukum terhadap awak kabin perlu diprioritaskan. Agar tidak ada lagi awak kabin yang disiram, ditampar, karena mereka ujung tombak industri penerbangan. Seakan service menjadi utama padahal safety yang utama.

Pemantauan Rapat    

Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan yang disampaikan Asosiasi Pilot Garuda  dan Federasi Pilot Indonesia:

Fraksi PDIP: Oleh Sadarestuwati dari Jatim 8 : Sadarestuwati  merespon dengan meminta data jumlah airline yang akan datang,  pilot, awak kabin, teknisi, dan lain-lain. Selain itu Sadarestuwati meminta diberikan tingkat kesulitan pendaratan tinggi, data pilot dan kebutuhan yang diperlukan agar tahun 2017, airline menggunakan pilot pribumi. Sadarestuwati menjelaskan bahwa PANJA ini ingin visioner 50 tahun ke depan. Ia juga meminta data bandara yang belum terdapat peralatan keselamatan. Jika tidak mengupgrade menjadi kategori 1, tidak bisa jadi council.

Fraksi Gerindra: Oleh Fary Djemy Francis dari Nusa Tenggara Timur 2 menyatakan bahwa bandara yang dibangun tidak ada hidrannya atas apa yang ditemukan di lapangan.

Respon Mitra

Setelah mendengarkan pendalaman yang dilakukan oleh anggota komisi 5, pihak Federasi Pilot menanggapi tentang kaderisasi, agar pemuda daerah dapat dibiayai daerah untuk menjadi pilot, serta meminta komisi 5 mengaktifkan pesawat kalibrasi karena menurut Federasi Pilot hal itu sangat urgent.

Kesimpulan Rapat

  1. Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia meminta kepada Komisi 5 agar memperhatikan masalah penerbangan.
  2. Asosiasi Pilot Garuda  dan Federasi Pilot Indonesia diminta untuk memberikan data seputar pilot, awak kabin, teknisi, kebutuhan yang diperlukan, serta peralatan keselamatan bandara.

RDPU ditutup oleh pemimpin rapat sekitar pukul 16.18 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU Komisi 5 dengan Asosiasi Pilot Garuda  dan Federasi Pilot Indonesia silakan kunjungi  http://chirpstory.com/li/260855

Sumber gambar : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/06/indonesia-butuh-800pilotsiapterbang&h=393&w=700&tbnid=MgToEhHNe6uxcM:&zoom=1&docid=Mh134uiA3Jh5M&ei=8vdfVdbZEZC9uATkpILwDw&tbm=isch

wikidpr/sa