Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

Laporan Semester BPK dan Hak Angket Terhadap Menteri Hukum dan HAM - Sidang Paripurna ke-23

12/12/2018



Pada Rapat Paripurna ke-23 pada tanggal 7 April 2015 DPR agenda utama adalah ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pengajuan usulan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, terkait tuduhan intervensi dalam konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Rapat Paripurna ke-23 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Jateng 1 dan dimulai pukul 11:15 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua BPK, Harry Azhar Aziz pada Sidang Paripurna ke-23 ini:

  • Pemerintah belum sempurna terapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bersifat aktual.

  • BPK tidak dapat memeriksa pajak Migas karena tidak mendapat data-data yang lengkap dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

  • Di 2014 ada 64 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), status opini terbaik dari BPK. Ada 19 LKKL dengan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 3 LKKL dengan status Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

  • Dari 651 objek pemeriksaan menghadirkan 7.950 temuan masalah.

  • Total potensi kerugian negara sebesar Rp.461,11 milyar.

  • Kami berkomitmen membantu Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk mengejar tax ratio.

  • Di Kementerian ESDM kami sedang periksa 137 kontrak belanja infrastruktur.

  • Kami menilai penyaluran Raskin belum efektif.

  • Temuan BPK terhadap PDIT Daerah ada potensi ketidaksesuaian spesifikasi pengadaan senilai Rp.275,52 milyar.

  • Total Aset Dana Abadi Umat per 31 Desember 2014 adalah Rp.2,45 triliun.

  • Pemeriksaan atas 3 Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (LK BP DAU) dilaksanakan pada 2014 karena BP DAU terlambat menyampaikan LK kepada BPK.

  • Dari 2010-2014 BPK menindaklanjuti 215.991 rekomendasi dengan nilai total objek rekomendasi senilai Rp.77,61 triliun.

  • Dari 2003-2014 BPK memeriksa 24.294 kasus kerugian negara/daerah dengan nilai total objek sebesar Rp.4.01 triliun.

Pengusulan Hak Angket

Pada Sidang Paripurna ke-23 ini, selain penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 oleh BPK kepada DPR-RI, agenda besar berikutnya adalah Pengusulan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, atas tindakan dan keputusan yang melebihi kewenangannya dalam konflik internal Partai Golkar dan PPP.

Fraksi Golkar: Pengusul Hak Angket hanya 55 dari 90 anggota.

Fraksi Gerindra: Pengusul Hak Angket hanya 37 dari 73 anggota.

Fraksi PAN: Pengusul Hak Angket hanya 2 dari 48 anggota (Teguh Juwarno dari Jateng 9 dan Dewi Coryati dari Bengkulu.

Fraksi PKS: Pengusul Hak Angket hanya 20 dari 40 anggota.

Fraksi PPP: Pengusul Hak Angket hanya 2 dari 39 anggota (Asep Ahmad Maoshul Affandy dari Jabar 10 dan Epyardi Asda dari Sumbar 1).

Sidang Paripurna ke-23 pada pukul 12:04 WIB resmi ditutup oleh Pimpinan Sidang.

Daftar Hadir

Paripurna ke-23 dihadiri oleh 310 dari 560 anggota dengan rincian sbb:

PDIP: 55/106

Golkar: 45/90

Gerindra: 45/73

Demokrat: 32/60

PAN: 30/48

PKB: 25/47

PKS: 25/40

PPP: 23/39

Nasdem: 20/36

Hanura: 10/16

Untuk membaca rangkaian livetweet Paripurna ke-23 yang membahas hasil laporan dari BPK dan Hak Angket, kunjungi http://chirpstory.com/li/260500.

 

wikidpr/sith