Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Liputan6) Ketua DPR Minta Polri Berantas Mafia Beras
Ketua DPR Setya Nobanto meminta pihak kepolisian untuk turun tangan memberantas mafia beras yang mengakibatkan kelangkaan dan melambungnya harga kebutuhan pangan itu.
Setya mengaku telah berbicara dengan Wakapolri sekaligus calon tunggal Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk ikut terjun langsung memantau adanya tengkulak-tengkulak yang melakukan penyimpanan komoditas beras.
"Dengan adanya keterlibatan polisi, kami harap segera selesai," katanya Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Politisi Partai Golkar itu menuturkan, polisi yang tersebar di seluruh Tanah Air diharapkan menyelidiki para tengkulak yang mempermainkan stok beras di tingkat pasar.
"Ini komoditas penting jadi harus benar-benar dipantau," ujar Setya.
Menurut dia, distribusi beras merupakan hal yang menyangkut kehidupan masyarkat. "Jadi, jangan sampai ini membuat orang miskin semakin miskin atau orang dengan tingkat ekonomi menengah menjadi miskin." tandas Setya Novanto.
Berkurangnya pasokan yang menyebabkan melambungnya harga beras saat ini terus dipantau oleh Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar. Ia khawatir hal ini berdampak kerawanan pangan di desa-desa yang memang memiliki risiko rawan pangan, dan akan menghambat upaya menjadikan desa lumbung pangan nasional.
Ia mengaku tengah berusaha agar tak ada lagi desa yang bermasalah dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Semua desa harus tercukupi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri.
"Saya sebagai menteri yang mengurusi desa tentu tidak akan tinggal diam masih ada desa yang rawan pangan. Seharusnya hal ini tidak terjadi di negara kita ini yang kaya sumberdaya pangan," ujar Marwan Jafar.