Berita Terkait

Kategori Berita

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Rapat Badan Anggaran dengan Polantas, Kominfo, Kemenhumkam, KemenristekDikti, KemenATR dan Kemenhub

12/12/2018

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas asumsi-asumsi mengenai Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1.

Agenda dari RDP dengan 6 Mitra Rapat adalah:

Penerimaan Negara Bukan Pajak
Badan Layanan Umum (BLU); dan
Kebijakan subsidi energi

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan Kepala Polisi Lalu Lintas (Kapolantas), Irjen (Pol) Condro Kirono antara lain:

Target PNBP Polri di 2015 adalah sebesar Rp.5,08 triliun dan realisasinya sudah Rp.1,75 triliun.
Terdiri dari PNBP fungsional antara lain
1. Pendapatan kendaraan bermotor
2. Pendapatan sewa rumah dinas
3. Pendapatan sewa gedung and bangunan
4. Pendapatan Rumah Sakit Polri
5. Pendapatan denda keterlambatan pembangunan
Untuk optimalisasi PNBP kita akan optimalisasi Fungsi Lalu-lintas dan Fungsi Intel.
Optimalisasi Fungsi Lalu-lintas terdiri dari pendataan dan registrasi kendaraan bermotor terpusat dan sistem pendataan kecelakaan lalu-lintas.
Optimalisasi Fungsi Intel adalah proses pembuatan SKCK secara online.
Optimalisasi BLU RS. Polri pada pengunaan alat kesehatan, produktivitas pelayanan, sarana dan prasarana.

Berikut adalah beberapa pemaparan wakil Kominfo antara lain:

Berdasarkan PP No.7 Tahun 2009 PNBP untuk Kominfo diperoleh dari:
1. Biaya izin frekwensi
2. Biaya sertifikasi
3. Biaya penyelenggaraan pengawasan
4. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi
5. Biaya penggunaan tarif dan seleksi
6. Biaya penyelenggaraan pos
Realisasi PNBP saat ini mencapai 20,6% maka dilakukan optimalisasi kebijakan yaitu:
1. Sosialisasi penggunaan spektrum
2. Penegakan hukum (OPH & BKKP)
3. Intensifikasi penagihan PNBP
4. Sosialisasi penegakan hukum penggunaan spektrum
5. Database wajib bayar
6. Sanksi administratif
7. Biaya program

Berikut adalah beberapa pemaparan wakil Kemenhumkam antara lain:

Kemenhumkam mengacu kepada PP No.10 Tahun 2015 dan PP No.45 Tahun 2014 mengenai PNBP.
Target PNBP tahun 2015 sebesar Rp.4 triliun dan realisasinya sampai saat ini sudah Rp.1,9 triliun atau 46,87%.
Kebijaksanaan yang dilaksanakan yaitu:
1. Pelayanan Passport One-Stop-Service
2. Peningkatan kerjasama dengan Pemda
3. Insentif untuk pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
4. Peningkatan pendapatan Visa kunjungan wisata

Berikut adalah beberapa pemaparan wakil KemristekDikti antara lain:

PNBP KemristekDikti ada 2 macam yaitu: Perguruan Tinggi dan PNBP kegiatan operasional Ristek.
Ada penurunan PNBP secara substansial akibat perubahan peraturan pada UU Dikti.
Dimana pendapatan dari Perguruan Tinggi Badan Hukum tidak termasuk PNBP.

Berikut adalah beberapa pemaparan wakil KemenATR/BPN antara lain:

PNBP KemenATR ada 2 macam yaitu: Umum dan Fungsional.
Target PNBP KemenATR di 2015 sebesar Rp.1,34 triliun dan realisasi sudah Rp.938 milyar atau 70%.
Kami prediksi akan ada penurunan PNBP dikarenakan akibat kondisi ekonomi dan jual-beli sertifikat.
Untuk solusinya, tindakan yang dilakukan adalah pengalihan NJOP ke Nilai Zona Tanah (NZT) untuk peningkatan.

Berikut adalah beberapa pemaparan wakil Kemenhub antara lain:

Target PNBP Kemenhub di 2015 sebesar Rp.3,2 triliun dan realisasinya sudah Rp.785 milyar atau 24,53%.
PNBP berasal dari denda administrasi, jasa pelayanan dan sertifikasi.
Untuk pembayaran Track Access Charge (TAC) PT.Kereta Api Indonesia (KAI) yang digunakan untuk biaya maintenance, dll sudah ada laporan akuntabilitasnya.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Eriko Sotarduga dari DKI 2. Eriko menyoroti target PNBP dari Polri. Menurut Eriko dengan pertumbuhan ekonomi 5% berimplikasi baik untuk kendaraan bermotor. Makanya PNBP Polri seharusnya tidak harus diturunkan.

Isma Yatun dari Lampung 1. Isma Yatun apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam) yang sudah optimal dalam realisasi target PNBP-nya. Isma Yatun menilai kebijakan bebas visa kunjungan akan menjadi capaian yang signifikan untuk berbagai sektor ekonomi. Isma Yatun juga menyoroti rencana kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) yang merubah NJOP ke Nilai Zona Tanah (NZT). Isma Yatun minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Penataan Ruang mekanisme resmi pemantauan zona-zona tanah tersebut.

Fraksi Demokrat: Oleh Wahyu Sanjaya dari Sumsel 2. Wahyu menyoroti target PNBP dari Kementerian Perhubungan. Menurut Wahyu ada inkonsistensi antara target PNBP dan masalah-masalah teknis kemacetan di jalan tol.

Verna Gladies Merry Inkiriwang dari Sulteng. Verna menilai Kepolisian (Polri) harus lebih realistis dalam target pencapaian PNBP. Menurut Verna kinerja BLU Rumah Sakit Polri belum optimal. Verna minta penjelasan ke Polri strategi apa yang disiapkan untuk optimalisasi target PNBP untuk rumah sakit ini.

Fraksi PAN: Oleh Sungkono dari Jatim 1. Sungkono menilai diperlukan perbaikan kinerja dan perbaikan transparansi dalam perolehan PNBP di seluruh Kementerian dan Lembaga.

Fraksi PKS: Oleh Sukamta dari Yogyakarta. Sukamta minta klarifikasi ke Kepala Polisi Lalu-Lintas (Kapolantas) apakah secara umum PNBP dari Polantas masuk ke kas negara secara optimal atau tidak. Sukamta menilai pemasukan dari Biaya Penanganan Kecelakaan Lalu-Lintas seharusnya lebih besar dari biaya untuk penanganan terorisme karena secara data jumlah korban kecelakaan lalu-lintas jauh lebih besar dari korban aksi terorisme.

Sukamta juga minta penjelasan ke Kapolantas strategi yang disiapkan Polantas untuk mencapai target PNBP ketika berakhirnya kontrak karya jalan tol.

Sukamta minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Penataan Ruang (Dirjen Tata Ruang) mekanisme penetapan pajak setelah dikeluarkannya sertifikat.

Penjelasan Mitra I

Polri:

Kami optimis capai target PNBP 2015 dengan membuat inovasi pada kebijakan seperti sentralisasi data dan application system.
Angka korban kecelakaan lalu-lintas dari 2010 dibandingkan dengan 2014 terjadi penurunan dari 30.214 (2010) vs. 28.200 (2014).
Usaha untuk perbaikan lalu-lintas adalah pada infrastruktur lalu-lintas untuk meningkatkan kualitas keselamatan. Juga dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Akreditasi rumah sakit kami lakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Kominfo:

Kami optimis target PNBP 2015 terpenuhi di akhir tahun dari pendapatan pelayanan komunikasi dan informatika.

KemristekDikti:

Terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Perguruan Tinggi (PT), kami akan bebaskan UKT bagi yang tidak mampu dan diberikan bantuan biaya hidup.

KemATR/BPN:

Nilai Zona Tanah (NZT) dibuat untuk capai target PNBP dan kami tingkatkan fasilitas penerbitan sertifikat.

Kemenhub:

Kami upayakan Pelayanan Satu-Atap, minimalisir persyaratan dan optimalisasi biaya pelaksanaan pendidikan.
Tarif tol adalah 70% dari biaya pembuatan jalan umum (UU Tentang Jalan) dan kami koordinasi dengan Jasa Marga.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi Nasdem: Oleh Johnny G Plate dari NTT 1. Johnny menggaris-bawahi bahwa postur APBN 2016 defisit diatas nilai GDP. Johnny berharap dan mendorong adanya inovasi dari semua Kementerian dan Lembaga agar PNBP optimal.

Kesimpulan

Ketua Rapat, Ahmadi Noor Supit dari Kalsel 1:

Ketua Rapat menyatakan RDP dengan para Dirjen dan Deputi tentang PNBP dan dividen BUMN dinyatakan telah selesai. Ketua Rapat skors RDP dan akan dilanjutkan hari Senin, 22 Juni 2015.

Tidak ada kesimpulan untuk Raker ini.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Polri, Kemenhub, KemenATR, Kominfo, Kemenhumkam dan KemristekDikti mengenai asumsi PNBP dan BLU untuk RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/273058.

wikidpr/ogi

JejakParlemen