Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Peristiwa Penting DPR-RI Tahun 2017

27/Des/2017

Peristiwa Penting DPR-RI Tahun 2017

Selama tahun 2017 WikiDPR berhasil merangkum beberapa persitiwa penting selama masa persidangan pada 10 Januari 2017 - 11 Desember 2017. Delapan belas peristiwa penting tersebut terjadi pada masa sidang ke-3 tahun anggaran 2016-2017 (10 Januari - 24 Februari), masa sidang ke-4 tahun anggaran 2016-2017 (15 Maret - 28 April 2017), masa sidag ke-5 tahun anggaran 2016-2017 (18 Mei - 28 Juli 2017), masa sidang ke-1 tahun angggaran 2017-2018 ( 16 Agustus - 27 Oktober 2017), dan masa sidang ke-2 tahun anggaran 2017-2018 ( 14 November - 21 Desember 2017).

Terdapat 2 peristiwa yang tercatat pada bulan Januari yakni Rapat Paripurna pertama di tahun 2017 pada 10 Januari dan pengesahan RUU MD3 dan RUU ASN untuk menjadi RUU Inisiatif DPR pada rapat paripurna 24 Januari.

Di Februari, hanya ada satu peristiwa penting yang tercatat yaitu konferensi pers pada 14 Februari klarifikasi perselisihan anggota DPR-RI, Mukhtar Tompo dengan Direktur Freeport saat itu, Chappy Hakim.

Selanjutnya tiga persitiwa penting pada April yakni pengesahan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi RUU usulan inisiatif DPR pada 6 April. Pada 27 April DPR-RI mengesahkan UU ZEE RI dan Filipina, UU Sistem Perbukuan, dan UU Pemajuan Kebudayaan. Kemudian pada 28 April DPR-RI mengesahkan pansus hak angket KPK.

Pada Juli 2017 terdapat 3 peristiwa penting yang tercatat yaitu pengesahan UU Arsitek dan laporan pembicaaan pendahuluan RAPBN 2018 pada 11 Juli. Persitiwa penting selanjutnya adalah pengesahan RUU Pemilu pada 20 Juli. Yang terakhir pada bulan Juli adalah pengesahan Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang akes informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan pengesahan UU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2016 dan UU APBN-P 2017 pada 28 Juli.

Dua peristiwa penting lainnya terjadi pada 16 Agustus yaitu ketika Presiden menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2018. Selanjutnya pada 29 Agustus saat DPR-RI menyampaikan laporan kinerja DPR-RI 2016-2017 dan HUT DPR-RI ke-72.

Peristiwa penting di September yaitu Pengesahan UU Ratifikasi Konvensi Minamata dan Perubahan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2017 pada 13 September.

Kemudian pada Oktober yakni 17 Oktober DPR-RI mengesahkan UU Kerja Sama Pertahanan RI dan Papua Nugini, UU Ekstradisi RI dengan RRC dan RUU Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang, serta Pengesahan hasil fit and proper test anggota Komnas HAM. Yang kedua, pada 24 Oktober yaitu pengesahan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas dan UU tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO). Selanjutnya yang terakhir adalah pengesahan UU APBN dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) pada 25 Oktober 2017.

Menjelang akhir tahun, terdapat 2 perisitiwa penting yang catat yakni Pengesahan UU Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2017 pada 5 Desember. Selanjutnya yang terakhir adalah pada 11 Desember Setya Novanto, Ketua DPR-RI saat itu mengundurkan diri dan digantikan Fadli Zon sebagai Plt Ketua DPR-RI, serta pengesahan RUU Kepalangmerahan pada rapat paripurna terakhir di tahun 2017.