Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA

25/Jan/2016

Persiapan SEA GAMES ke-28 & Pembekuan PSSI: Rapat Komisi 10 dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA

Pada 25 Mei 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Kepala Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak PRIMA) dan Chief-de-Mission (CDM) SEA GAMES ke-28 terkait persiapan penyelenggaraan Southeast Asian Games (SEA Games) ke-28 pada tanggal 5-16 Juni 2015 di Singapura dan membahas permasalahan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI No.01307 Tahun 2015 mengenai Pengenaan Sanksi Administratif berupa kegiatan PSSI tidak diakui.

RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi 10, Teuku Riefky Harsya dari Aceh 1. RDPU dihadiri oleh 30 dari 53 anggota Komisi 10.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua Umum KOI, Rita Subowo:

  • Pemerintah mengharapkan perbaikan posisi peringkat Indonesia di SEA GAMES ke-28 di Singapura.

  • Masalah kami selalu terbentur oleh kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), khususnya transparansi anggaran event. Pada Olimpiade London (2012) dan SEA GAMES lalu, kita tidak tahu alokasi anggaran yang diberikan ke kontingen.

  • Menurut kami sepak bola saat ini tidak terlalu banyak masalah. Saat ini Federasi Nasional ada satu dan liganya juga satu.

  • Persoalannya adalah Pemerintah ingin memperbaiki situasi sekarang agar jauh lebih baik. Bila Pemerintah ingin punya Tim Transisi atau monitoring, kami KOI mempersilahkan. Namun, yang melaksanakan perbaikan adalah PSSI.

  • Kami berbicara dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan diharapkan finalnya setelah Menpora menemui Presiden. Mudah-mudahan persoalan dengan PSSI selesai pada Konggres PSSI tanggal 29 Mei 2015 ini.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua Umum Satlak PRIMA, Suwarno:

  • Dalam rangka memacu atlit, Pemerintah memberi target finish di urutan kedua pada SEA GAMES ke-28.

  • Masalah yang kami hadapi saat ini di cabang olahraga Berkuda, Sepeda dan Tennis Meja.

  • Pengadaan perlengkapan dan peralatan lebih baik dibanding 2014 karena di 2014 kami sama sekali tidak ada perlengkapan dan peralatan. Mulai dari proses birokrasi, keuangan, banyaknya kegiatan, transportasi dll belum juga mendapat dukungan yang memadai.

  • Diharapkan prestasi Indonesia di Olimpiade Brazil di 2016 melebihi saat Olimpiade di London tahun 2012.

  • Di Oktober 2016 akan digelar Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 di Jawa Barat di 14 kota. Pelaksanaan PON 2020 akan melihat acuan dari PON Jabar.

  • Pelaksanaan PON 2020 di Papua akan di 5 tempat: Biak, Mimika, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke.

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua Umum KONI, Tono Suratman:

  • Persiapan kontingen dan atlet menjelang SEA GAMES ke-28 di Singapura tinggal 11 hari lagi. Semangat! Pagi tadi kita sudah melaksanakan upacara pengukuhan kontingen atlet-atlet dan menerima sponsor Eagle.

  • Sekilas kegiatan KONI dari bulan Januari hingga sekarang adalah melakukan rapat anggota KONI Kabupaten. Ini adalah kerjasama kelembagaan bersama kementerian, swasta, pemerintah, instansi pendidikan dan luar negeri.

  • KONI akan mengusulkan dana untuk kebutuhan anggaran KONI di tahun 2016.

  • KONI mendesak Pemerintah untuk meninjau kembali keputusan Menpora tentang pembekuan PSSI. KONI berharap jalan yang ditempuh adalah dialog antara Pemerintah dan PSSI.

Tanggapan

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Sofyan Tan dari Sumut 1. Sofyan sinis menyoroti sulitnya Indonesia mendapat urutan terhormat di ajang-ajang olahraga. Sofyan menilai ini disebabkan kita tidak membuat pemetaan. Menurut Sofyan seharusnya KONI prioritaskan medali emas untuk cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, contohnya: bulutangkis. Sofyan juga menyoroti ketidak-tahuan KONI dan KOI dalam hal anggaran. Sofyan menilai ini aneh dan minta penjelasan ke KONI dan KOI bagaimana proses komunikasinya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga selama ini (Menpora) terkait masalah peralatan.

Junico BP Siahaan dari Jabar 1. Nico minta penjelasan ke Satlak PRIMA, KONI dan KOI mengapa ada cabang olahraga yang Nico nilai tidak punya peluang mendapat medali bisa berangkat dan ada cabang olahraga yang punya peluang mendapat medali tidak berangkat untuk SEA GAMES ke-28.

Fraksi Golkar: Oleh Zulfadhli dari Kalimantan Barat. Zulfadhli minta izin ke Chief-de-Mission (CDM) SEA GAMES ke-28 untuk melakukan pengawasan langsung ke venue sehingga bisa mengawasi kondisi atlit langsung di lapangan. Zulfadhli mohon fasilitasi CDM dan tegaskan akan gunakan uang pribadi. Zulfadhli akan instruksikan untuk mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) karena ia menilai ini krusial dan menyangkut uang negara. Zulfadhli minta KONI dan KOI untuk terus mengawal bagaimana PSSI bisa tetap maju.

Popong Otje Djunjunan dari Jabar 1. Menurut Ceu Popong, KONI dan KOI mustinya harus tahu Pagu Anggaran untuk SEA GAMES ke-28 berapa. Dan jika selama ini tidak tahu anggarannya, maka ini adalah salah satu prioritas yang untuk dibenahi. Ceu Popong desak KONI dan KOI agar prestasi kita di SEA GAMES kali ini tidak turun dari peringkat ke-4 di SEA GAMES yang lalu.

Fraksi Gerindra: Oleh Moreno Soeprapto dari Jatim 5. Menurut Moreno, kalau KONI dan KOI memilih cabang olahraganya tepat, maka kita bisa prediksi perolehan medali kita berapa nanti pada SEA GAMES ke-28. Menurut Moreno KONI dan KOI seharusnya sinergi karena ujungnya KOI mendapatkan atlet yang berprestasi. Moreno menyoroti pengurus-pengurus KONI di daerah yang bermasalah dalam melaksanakan Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Moreno mendesak Pemerintah untuk mengkaji ulang badan independen BOPI karena menurut Moreno merugikan teman-temannya, khususnya para atlet.

Fraksi Demokrat: Oleh Rinto Subekti dari Jateng 4. Rinto menilai tidak ada sinkronisasi antara Satlak PRIMA, KONI dan KOI. Menurut Rinto cara untuk bisa berprestasi adalah kebersamaan dalam tim (teamwork). Namun Rinto menyayangkan Satlak PRIMA, KONI dan KOI bicara perumusan prestasi atlet tapi tidak ada sinkronisasi data jelas atlet-atlet SEA GAMES ke-28. Rinto minta ke KONI dan KOI agar efisiensi anggaran untuk Official atlet harus jelas.

Terkait masalah seputar PSSI, Rinto minta kebesaran jiwa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan ini semua demi sepak bola Indonesia.

Jefirstson R Riwu Kore dari NTT 1. Jefirstson mengingatkan bahwa peralatan untuk SEA GAMES tahun lalu selalu terlambat. Jefirstson menilai Pemerintah tidak ada niat untuk memajukan prestasi olahraga di Indonesia. Pemerintah mau prestasi terbaik tapi penyediaan alat terlambat terus. Jefirstson desak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk bantu KOI sehingga bisa bekerja sungguh-sungguh. Jangan berikan target jika tidak ada dana. Jefirstson pesimis kontingen SEA GAMES ke-28 bisa capai target prestasi karena dana untuk atletnya sendiri tidak sesuai target.

Muslim dari Aceh 2. Muslim berharap agar kejadian kisruh PSSI tidak terjadi lagi dan prestasi olahraga kita bisa naik.

Fraksi Hanura: Oleh Dadang Rusdiana dari Jabar 2. Dadang meminta KONI dan KOI merujuk kepada UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional karena ini catatan penting. Dadang mengingatkan bahwa di UU tersebut ditegaskan olahraga itu wilayah dan wewenangnya negara atau masyarakat. Menurut Dadang Pemerintah bisa intervensi jauh padahal dilapangan sudah ada KONI dan KOI. Yang tidak jelas, menurut Dadang adalah ketika kinerja institusi di SEA GAMES ke-28 tahun 2015 tidak mencapai target, nanti siapa yang akan tanggung-jawab? Akuntabilitasnya belum jelas. Oleh karena itu, Dadang dorong perubahan dan revisi UU No.3 Tahun 2005 menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2016.

Respon Mitra

Berikut adalah respon dari Ketua Umum KOI atas masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 10:

  • Pada SEA GAMES di Myanmar tahun lalu, Kementerian tidak jadi memberikan peralatan sama sekali. SEA GAMES-nya selesai, barangnya baru datang.

  • Jika ingin membawa kontingen, kita tidak tahu persis berapa dananya yang tersedia. Kita harus menyesuaikan segala sesuatu yang dibutuhkan kontingen.

Berikut adalah respon dari Ketua Umum KONI atas masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 10:

  • Merujuk mekanisme alokasi anggaran dana kegiatan di Kementerian, anggaran untuk perlengkapan dapat dikontrol oleh Komisi 10 dan juga BPK.

  • Kami saran agar hibahkan saja dananya ke kami, tapi KONI dikontrol juga agar kami bisa berjalan sesuai harapan.

Berikut adalah respon dari Ketua Satlak PRIMA atas masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 10:

  • Saya tidak setuju dengan mereka yang tidak dilatih tetapi berangkat untuk SEA GAMES karena ini akan menaikkan peringkat orang dan menurunkan peringkat sendiri.

  • Kami laporkan mekanisme atlit yang masuk ke Satlak PRIMA dipilih berdasarkan track record prestasi.

  • Jadi susah untuk bargaining dengan Menpora dan kami dibatasi dengan alokasi yang sedikit.

  • Mekanisme pengadaan alat demikian sulitnya. Kami hanya bisa mengusulkan. Semua prosesnya ada di Kemenpora. Kami usul jumlah atlit, jumlah anggarannya ada di Kemenpora.

  • Jadi kebijaksanaan terkait penyelenggaraan latihan adanya di Kemenpora.

Berikut adalah respon dari CDM, Taufik Hidayat atas masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi 10:

  • Siapapun yang menjadi CDM selama 2 bulan tidak bisa mengubah prestasi.

  • Menjadi CDM adalah kebanggaan buat saya pribadi karena sampai sekarang belum pernah ada mantan atlit yang menjadi CDM.

  • Saya berharap masa kerja CDM lebih lama, setahun atau dua tahun agar bisa bekerja-sama dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA untuk bisa memantau kegiatan dan latihan sehari-hari.

  • Prestasi kita dituntut bagus tapi fasilitas tidak bagus. Contoh, untuk SEA GAMES ini saja CDM untuk kebutuhan rapat sehari-hari uangnya tidak bisa keluar.

  • Demi olahraga Indonesia, saya harap kedepannya Pemerintah bisa dipersatukan dengan KONI, KOI dan Satlak PRIMA.

Kesimpulan

Persiapan Indonesia menghadapi SEA GAMES ke-28 tahun 2015 di Singapura:

  1. Komisi 10 apresiasi program-program serta langkah-langkah KONI, KOI, Satlak PRIMA, dan CDM Indonesia dalam membina cabang olahraga prestasi untuk mencapai prestasi dan mengelola keikut-sertaan Indonesia pada SEA GAMES ke-28.

  2. Komisi 10 mencatat kendala-kendala yang disampaikan oleh KONI, Satlak PRIMA dan juga KOI antara lain:

  • lambatnya pengadaan perlengkapan dan peralatan (pertandingan dan berlatih).

  • permasalahan pengiriman peralatan bertanding untuk cabang Kuda, Dayung, atletik, Panahan dan Bowling.

  • pengiriman atlet cabang olahraga non-PELATNAS (hockey dan pentaque)

  • panjangnya birokrasi dukungan terhadap Try-Outs dan Training Camps.

  • Kepastian jumlah cabang olahraga yang ikut dalam SEA GAMES diluar PELATNAS.

  • kurangnya informasi mengenai alokasi anggaran dari Kemenpora untuk persiapan dan pelaksanaan SEA GAMES ke-28

  1. Komisi 10 akan menindak-lanjuti pada Rapat Kerja dengan Menpora dalam waktu dekat terkait kendala-kendala yang dilaporkan oleh KONI, KOI, Satlak PRIMA dan CDM.

  2. Komisi 10 minta KONI dan KOI memastikan jumlah Official dari masing-masing cabang olahraga benar-benar sesuai kebutuhan SEA GAMES ke-28.

  3. Komisi 10 minta agar KONI, KOI dan Satlak PRIMA melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan cabang olahraga dan jumlah atlet pada multi-event kedepan.

  4. Komisi 10 akan membahas persiapan Olimpiade 2016, PON 2016, Asian Games 2018 dan kebutuhan KONI, KOI dan Satlak PRIMA pada RDPU mendatang.

Terkait Sanksi Administratif Kegiatan Ke-Olahragaan PSSI tidak diakui:

  1. Komisi 10 paham bahwa KONI telah melakukan kajian dan mendorong DPR untuk desak Pemerintah meninjau kembali tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak diakui tertanggal 17 April 2015.

  2. Komisi 10 paham bahwa menurut KOI Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI tidak diakui tertanggal 17 April 2015 telah melanggar Statuta FIFA. KOI meminta Pemerintah untuk tetap mengakui kegiatan keolahragaan PSSI dan memberikan kesempatan kepada PSSI untuk melakukan pembenahan.

  3. Komisi 10 mengingatkan agar segala penyelesaian persengketaan dan permasalahan hukum dalam olah-raga dimasa mendatang dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) sesuai UU No.3 Tahun 2005 tentang SKN.

RDPU ditutup pukul 00:20 WIB tanggal 26 Mei 2015.


Untuk membaca rangkaian livetweet RDPU dengan Satlak Prima, KOI, KONI dan Chief de Mission SEA GAMES ke-28 tentang persiapan SEA GAMES ke-28 dan sanksi administrasi pembekuan PSSI kunjungi http://chirpstory.com/li/268379.

 

wikidpr/ogi

ilustrasi: www.kompasiana.com