Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Rencana Strategis TVRI & RRI - Rapat Komisi I dengan TVRI & RRI

30/Ags/2015

Rencana Strategis TVRI & RRI - Rapat Komisi I dengan TVRI & RRI

Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Radio Republik Indonesia (Dirut RRI) dan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (Dirut TVRI) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016.

Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Ahmad Hanafi Rais dari Yogyakarta.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirut RRI, Niken Widiastuti antara lain:

  • RRI mempunyai peran dalam pelestarian budaya bangsa, lingkungan hidup, media pendidikan dan diplomasi.

  • Jumlah stasiun RRI ada 88 stasiun penyiaran. Bulan depan akan buka stasiun penyiaran RRI di Nias dan Sorong Selatan.

  • Jumlah jam siar di RRI setiap hari sebanyak 5.428 jam.

  • Menurut Kementerian Keuangan, Rancangan Pagu Anggaran RRI di 2016 sebesar Rp.945.702.910.000.

  • Anggaran dialokasikan untk 2 program: a) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; b) program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran radio publik.

  • RRI telah meningkatkan penyelenggaraan siaran perbatasan dan daerah terpencil yaitu:

Melaksanakan riset persepsi pendengar terhadap siaran RRI di perbatasan

Peresmian 2 stasiun RRI baru di Bone dan Bau Bau.

Persiapan peresmian RRI di Sorong Selatan, Nias Selatan dan Kediri.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Marinus Gea dari Banten 3. Marinus minta klarifikasi ke Direktur Utama TVRI (Dirut TVRI) apakah Pagu Anggaran baru yang diminta untuk kebutuhan pembayaran hutang TVRI.

Evita Nursanty dari Jateng 3. Evita minta penjelasan ke Direktur Utama TVRI (Dirut TVRI) kenapa TVRI mendapatkan hasil ‘disclaimer’ dari BPK. Evita juga saran ke Dirut TVRI untuk duduk bareng dengan RRI dan mencari solusi kreatif mengurangi biaya operasional dan produksinya.

Fraksi Nasdem: Oleh Bachtiar Aly dari Aceh 1. Bachtiar minta klarifikasi ke Direktur Utama TVRI (Dirut TVRI) rincian komposisi program TVRI yang diproduksi sendiri dan yang kontrak dari tempat lain. Sehubungan dengan akan adanya karyawan TVRI yang akan pensiun, Bachtiar minta penjelasan pola rekrutmen TVRI selanjutnya.

Respons Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Dirut TVRI, Iskandar Achmad menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 1:

  • Masalah besar di TVRI yaitu alat yang rusak, terutama pemancar.

  • Bila TVRI dan RRI sudah bergabung maka pemancar dapat digunakan bersama.

  • Aset TVRI sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp.5,1 triliun.

  • Di 2014, TVRI mendapat opini predikat ‘Disclaimer’ dari BPK.

  • Penyerapan TVRI kemarin sekitar 80% dari usulan yang diajukan. Namun tidak ada yang untuk membayar hutang sebesar Rp.140 milyar.

  • Ada 5 stasiun TVRI di daerah yang belum berdiri.

  • Audience share TVRI 1,3 - 1,5 lebih rendah dibanding stasiun-stasiun tv lain.

  • Kejadian korupsi siap-siar dari hasil temuan BPK saat ini yang jadi tersangka ada 4 orang.

  • Karyawan LPP dan Honorer akan menjadi prioritas utama dalam tes CPNS.

  • Stasiun daerah dengan biaya tertinggi per-menit adalah Jawa Tengah.

  • Kami tidak menutup mata kami kurang biaya. Tapi banyak penyanyi-penyanyi terkenal mau tampil di TVRI dan RRI dan dibayar dengan harga TVRI.

  • Saat ini 100% dari program diproduksi kami sendiri.

Berikut adalah beberapa respon dari Dirut RRI menanggapi masukan dan pertanyaan dari Komisi 1:

  • Market share RRI di Surabaya sebesar 55,87%

  • Kami mohon dukungan Pemda Banten dan Pemda Nias Selatan untuk menyediakan tanah dan bangunan dan RRI yang mengisi alat dan SDM.

  • Masyarakat di perbatasan berharap bahwa masalah ekonomi di perbatasan dapat diangkat menjadi berita-berita di RRI.

  • Hampir semua daerah ingin diangkatnya informasi-informasi budaya daerah dalam penyiaran RRI.

  • Program Kerja yang telah dilaksanakan Direktorat LPU adalah menyiarkan jambore secara nasional yang diikuti oleh 1.000 broadcaster, Green Radio dibantu, donor darah, Pameran Hari Pers dan Top-23 Live Performance, dll.

  • Saat ini, artis-artis top ibukota seperti Raisa, Afghan, Once, dll secara rutin datang mengikuti siaran di acara-acara RRI.

  • RRI sudah mendapatkan PP No.5 Tahun 2015 tentang PNBP sehingga pendapatan jasa siaran sekarang sepenuhnya di setor ke kas negara. Sebelumnya, pendapatan jasa siaran dan non-siaran berdasarkan PP No.12 Tahun 2005 bisa dikelola langsung untuk peningkatan kualitas siaran, operasional siaran, penyejahteraan karyawan dan pengembangan masyarakat.

Kesimpulan

  1. Komisi 1 apresiasi kinerja RRI dan TVRI terkait adanya perbaikan program siaran.

  2. Komisi 1 meminta RRI dan TVRI untuk meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2015, sehingga realisasi program RRI dan TVRI dapat dilaksanakan tepat waktu.

  3. Komisi 1 menerima penjelasan RRI & TVRI terkait Pagu Anggaran Indikatif Tahun Anggaran 2016 sbb:

  • RRI sebesar Rp.945.702.910.000 beserta usulan tambahan sebesar Rp.323.324.000.000

  • TVRI sebesar Rp.1.065.527.291.000 beserta usulan tambahan sebesar Rp.545.500.000.000 untuk percepatan digitalisasi penyiaran dan perbaikan gedung serta menara pemancar TVRI di ibu kota Provinsi di seluruh Indonesia.

  1. Komisi 1 meminta TVRI untuk memperluas jangkauan siaran melalui pemeliharaan dan pengadaan alat-alat baru agar dapat mengakomodir daerah-daerah wilayah perbatasan dan pulau terdepan yang sering terjadi blank spot.

  2. Terkait dengan hutang TVRI sebesar Rp.140.688.690.813, Komisi 1 mendukung TVRI untuk pengajuan anggaran belanja tambahan pada RAPBN 2016.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Dirut TVRI dan Dirut RRI tentang evaluasi kinerja di 2014-2015 dan rencana strategis untuk 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/270911.


wikidpr/ap