Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Berita Terkait

Kategori Berita

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

12/12/2018



Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional.

"Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). 

Susi menjabarkan bahwa dukungan perbankan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor perikanan penting untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana perikanan Indonesia.

Apalagi, ujar dia, pihaknya juga ingin memasukkan kapal-kapal besar lokal untuk masuk ke perairan Indonesia.

"Kami akan hitung masing-masing daya dukung WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) untuk industri perikanan. Jadi tidak sembarang saya punya kapal segini dan menangkap di sini, tidak bisa begitu," katanya.

Untuk itu, Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga akan mempermudah semua persyaratan dalam mengurus perizinan.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan pendampingan usaha sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan pemerintah jangan dititikberatkan pada program kredit perbankan yang berarti berlandaskan utang.

"Di dalam UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, negara diwajibkan untuk menyediakan permodalan kepada nelayan yang memiliki kapal di bawah 10 GT (gross ton). Pendampingan usaha yang dimaksud harus berakar dari semangat bukan utang," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, di Jakarta (11/07/2016).

Menurut Abdul Halim, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mendorong gotong-royong antar-anggota organisasi kelautan dan perikanan yang menentukan keberhasilan usaha perikanan.

Selain itu, ujar dia, negara juga perlu menyiapkan permodalan yang bersumber dari APBN sebagai insentif kepada organisasi-organisasi nelayan yang tengah menjalankan usaha perikanannya tersebut.