Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(tempo) Petinggi KIH non-PDIP: Pramono Baik Maksudnya Tapi Terlalu Cepat Membuat Kesepakatan
Para ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah menganggap langkah politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, terlalu terburu-buru bersepakat dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Pramono sebelumnya menyebut telah terjadi kesepakatan islah antara koalisi Prabowo dan koalisi Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Wakil Ketua Fraksi Nasional Demokrat Johnny G. Plate yang hadir dalam pertemuan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin, menyampaikan keluhan kepada Pramono. "Pramono terlalu cepat menyampaikan kepada publik," kata Johnny menirukan ucapan Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Rabu, 12 November 2014. (Baca: Pramono Lobi Koalisi Prabowo Siang Ini)
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto juga bingung saat ditanyai wartawan ihwal penandatanganan kesepakatan koalisi Jokowi dan koalisi Prabowo oleh Pramono. "Pas ditanya, Wiranto juga tidak tahu ada keputusan itu," kata Johnny. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga belum tahu kesepakatan itu. "Karena langkah Pramono di luar mandat."
Menurut Johnny, para ketua umum partai pengusung Jokowi seperti Megawati Soekarnoputri, Muhaimin Iskandar, dan Rohamurmuziy mengetahui kesepakatan islah DPR dari media. "Belum ada laporan resmi dari Pramono," kata dia. (Baca: DPR Targetkan Rampungkan Revisi UU MD3 Sebelum 5 Desember)
Namun, kata dia, tak ada pimpinan koalisi yang marah kepada Pramono. Menurut Johnny, Pramono telah kerja keras. "Tak ada yang marah, tapi kalau ada 'mis' di situ memang iya," kata dia.
Megawati, kata Johnny, mengatakan seluruh pimpinan partai harus menemukan jalan keluar yang baik dari masalah pembelahan Dewan. DPR dan pemerintah harus segera bekerja, kata Johnny mengutip Mega. "Prinsipnya, adalah 'check and balances' dari sepuluh unsur yang ada di parlemen," kata Johnny menambahkan.