Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Poltracking: Jokowi Berani Menjadi Bemper Kesalahan Menterinya Dibanding Presiden Sebelumnya
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan buruknya strategi komunikasi dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengakibatkan presiden terus menjadi sasaran tembak masyarakat yang sebenarnya ditujukan kepada menteri.
Apa pun kesalahan kebijakan menteri, kata Hanta, caci maki justru dialamatkan kepada presiden. "Kesalahan menteri tapi yang jadi bumper presidennya, mungkin karena tak ada yang tahu program kementerian terkait," kata Hanta di Jakarta, Ahad, 19 April 2015. (Baca: Kinerja Mengecewakan, Publik Setuju Jokowi Rombak Kabinet)
Hanta menilai Jokowi perlu memperbaiki komunikasi politik secara horizontal ke menteri-menteri dan pejabat politik, serta secara vertikal kepada publik. Ia membandingkan komunikasi politik antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi.
Kekecewaan publik salah satunya akibat ketidakefektifan komunikasi kementerian kepada masyarakat. Di era SBY ia tak tersentuh dari persepsi ketidakpuasan publik karena kinerja menteri. "SBY langsung salahkan menterinya," kata dia. (Baca: Publik Kecewa Jokowi, dari Isu KPK-Polri hingga Begal)
Hanta menambahkan, lewat juru bicara yang bagus dan lembaga Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, lembaga di bawah presiden, setiap program kabinet SBY tersampaikan dengan baik. Tapi disisi lain artinya Jokowi tak peduli popularitas dan benar-benar fokus kerja, bahkan Jokowi sendiri yang jadi bemper bagi menterinya.
Survei Poltracking, ketidakpuasan publik terhadap Jokowi-JK mencapai 48,5 persen. Hanya 44 persen yang menyatakan puas. Tingkat kekecewaan publik di bidang ekonomi berada di posisi teratas dibanding bidang lain, mencapai 52,2 persen.
Publik juga kecewa kinerja di bidang hukum dengan nilai 55,6 persen. Bidang keamanan juga menjadi sorotan publik karena kinerja menteri-menterinya yang dipandang buruk. Sebanyak 50,7 persen masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintah di bidang keamanan.
Sementara, sebanyak 51,4 persen publik juga tak puas dengan kinerja pemerintah di bidang pendidikan. Dan 52,7 persen tak puas dengan kinerja di bidang kesehatan. Namun, Hanta tak menyebutkan kementerian apa saja yang dinilai berkinerja buruk.
Survei Poltracking ini dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015 dengan responden 1.200 orang yang memiliki hak pilih. Margin error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Selain meneliti Kabinet Kerja, Poltracking meneliti kepuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
http://www.tempo.co/read/news/2015/04/19/078658942/Rapor-Menteri-Jeblok-Jokowi-Jadi-Bemper-kalau-SBY