Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Tempo) Presiden ke DPR: Semua Fraksi Dukung Budi Gunawan Jadi Wakapolri
Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri, mendampingi Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. "Kami cari win-win solution agar Kapolri menjalankan fungsi tanpa persoalan," kata Ketua Fraksi NasDem, Rio Patrice Capella, di DPR, kemarin. "Kami minta Presiden memasangkan Budi jadi Wakapolri."
Usulan ini muncul dalam rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan DPR, kemarin. Dalam rapat tersebut, Presiden dan DPR sepakat melanjutkan proses pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Kesepakatan dalam rapat konsultasi tertutup dengan pimpinan DPR selama tiga jam itu mengakhiri ketegangan antara Presiden dan DPR.
Sebagaimana diketahui, DPR sebelumnya mempertanyakan keputusan Presiden yang membatalkan pengangkatan Budi sebagai Kapolri setelah penca lonannya disetujui DPR. Setelah membatalkan pencalonan Budi karena sempat menjadi tersangka kasus rekening mencurigakan dau mendapat penolakan dari publik Presiden mengajukan Badrodin sebagai calon kapolri baru.
Fraksi NasDem keberatan Budi yang lolos tes uji kelayakan dan kepatutan pada Januari lalu, tak diberi jabatan. "Kami memikirkan bahwa dia sudah diuji dan oke. Dia juga punya potensi menjadi Wakil Kapolri," kata Rio, "Badrodin dan Budi sama bagus."
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy sepakat atas usulan jabatan untuk Budi. Tapi ia tak memaksa Presiden Jokowi tujuinya. "Itu konsekuensi, sebagai usulan pertama Budi, lalu dinantikan seniornya, Badrodin," kata Romahurmuziy. Ia menyerahkan keputusan atas usulan pencalonan Budi sebagai Wakil Kapolri kepada Badrodin jika diangkat sebagai Kepala Polri. Sedangkan Jokowi, kata Romahurmuziy, berhak meminta Badrodin mengangkat atau tidak mengangkat Budi."Kepolisian itu kan di bawah Presiden."
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR, Yandri Susanto, membenarkansoal usulan pasangan Badrodin dan Budi sebagai Kepala Polri dan Wakil. "Sebagian besar fraksilah (yang mengusulkan pencalonan Budi sebagai Wakapolri)," kata Yandri. "Namanya usul kan boleh saja. Yang penting nanti sesuai aturan."
Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah ada usulan posisi Wakil Kepala Polri bagi Budi Gunawan. Pratikno menyatakan kepastian Budi menjadi Wakil Kepala Polri tak disinggung sama sekali dalam rapat konsultasi. "Pembahasan tak sampai ke situ," kata Pratikno di tempat yang sama. Ia mengatakan fokus pertemuan adalah persiapan uji kelayakan dan kepatutan Badrodin.
Adapun Badrodin di Istana mengatakan bukan tak mungkin Budi menjadi Wakil Kapolri. Pengajuan Wakil Kapolri merupakan wewenang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi. Budi bisa masuk sebagai kandidat yang bisa dipilih. Dewan akan mengajukan sejumlah nama untuk diajukan kepada presiden. Pemilihannya akan dilakukan setelah ada Kepala Polri definitif
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pimpinan DPR memberikan catatan ihwal pembatalan pelantikan Komjen Budi yang dianggap tak lagi menyandang status tersangka berdasarkan putusan praperadilan "Ada catatan-catatan itu dan sudah disampaikan langsung ke Presiden," kata Fadli.
link asli (locked): http://koran.tempo.co/konten/2015/04/07/369665/DPR-Usulkan-Budi-Gunawan-Wakapolri