Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(TEMPO) Setya Novanto, Erwin Aksa, Mahyudin, Airlangga dikabarkan gabung ke Kubu Agung Laksono
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, mengklaim puluhan pendukung Aburizal Bakrie siap berbalik arah. Menurut Leo, pengurus Golkar kubu Aburizal yang siap merapat ke kubu Agung antara lain Airlangga Hartarto, Mahyudin, dan Erwin Aksa.
"Puluhan kader datang ke Pak Agung, melapor siap masuk," kata Leo di Jakarta, Sabtu, 14 Maret 2015. Sesuai dengan putusan Mahkamah Partai Golkar yang mengakui kepengurusan Agung, Leo menyatakan pihaknya siap mengakomodasi pendukung Aburizal.
Leo pun sudah mengirim surat ke Aburizal untuk meminta nama-nama kader yang akan dimasukkan dalam struktur kepengurusan sejak tiga hari lalu. Namun, hingga sekarang, belum ada jawaban. Padahal pada Senin, 16 Maret 2015, kubu Agung siap mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kami tetap mengambil kader yang sudah lapor ke Pak Agung," ujar Leo.
Sayangnya, Leo enggan membocorkan Airlangga, Mahyudin, dan Erwin mendapat jatah posisi apa di kepengurusan. "Bukan domain saya menjawab, karena itu hak prerogatif Ketua Umum," ucapnya.
Airlangga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar kubu Aburizal. Sedangkan Erwin menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Golkar. Adapun Mahyudin tak masuk dalam kepengurusan. Namun Mahyudin mendapat jatah sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Selain itu, Leo mengaku Golkar kubu Agung juga memberi peluang bagi Bendahara Umum Golkar kubu Aburizal, Setya Novanto, untuk bergabung dengan Agung. Menurut Leo, Agung dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu merupakan teman dekat. Saat Agung menjabat Ketua Umum Kosgoro--sayap organisasi Golkar, Novanto sebagai bendaharanya. "Kami punya hubungan historis, kami tidak bisa menafikan hubungan itu."
Karena itu, kubu Agung memberi Novanto tugas memuluskan pergantian ketua dan pengurus Fraksi Golkar di DPR. "Kalau dilaksanakan dengan baik, dia aman. Tapi, kalau tidak, ya, lihat saja," kata Leo.
Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menilai wajar sikap beberapa pendukung Ketua Umum Golkar hasil musyawarah nasional Bali, Aburizal Bakrie, yang membelot ke kubu Agung Laksono, Ketua Umum Golkar versi munas Ancol, Jakarta.
Menurut Syamsuddin, berpindahnya dukungan itu karena kubu Agung yang merupakan Ketua Umum hasil musyawarah nasional Ancol mendapat legalitas dari pemerintah.
"Konflik politik tidak ada hitam atau putih, apalagi di dalam satu partai," ujar Syamsuddin saat dihubungi, Sabtu, 14 Maret 2015.
Syamsuddin mengatakan titik tolak dukungan itu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Agung. Dia pun mensinyalir masih banyak pendukung Aburizal yang siap berbalik arah. "Dasarnya keputusan Mahkamah Partai," ujarnya.
Meski sudah disahkan pemerintah, Syamsuddin menilai kubu Agung akan tetap netral. Dia meyakini posisi Golkar di bawah Agung tidak akan menjadikan beban bagi Presiden Joko Widodo karena semakin banyak partai yang mendukung pemerintah. Sehingga, Jokowi tetap tak berat mengelola isu elite politik. "Agung sudah bilang, dukungan itu tanpa syarat," kata Syamsuddin.