Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(viva) Ketua DPR Setya Novanto Telah Terima Surat Pengunduran Diri HM Prasetyo
Ketua DPR RI, Setya Novanto mengaku telah menerima surat pengunduran diri HM Prasetyo sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Pengunduran diri Prasetyo menyusul pengangkatannya sebagai Jaksa Agung.
"Sudah memberikan surat sejak kemarin, sudah saya terima, tanda tangan dari Pak Surya Paloh dan Sekjennya. Dengan dilampiri pengunduran diri surat pak Prasetyo sendiri," kata Setya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 21 November 2014.
Sejak surat penguduran diri itu diterima pimpinan DPR, Prasetyo secara otomatis sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Selain itu, sejak dilantik, Ia juga sudah tidak lagi menjadi anggota Partai Nasdem.
"Jadi, itu secara prosedur sudah dilakukan. Semuanya sudah clear," ucapnya.
Terkait pro kontra pengangkatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung, politikus Golkar itu enggan berkomentar. Menurut dia, penunjukan seorang Jaksa Agung merupakan hak prerogatif presiden.
"Tentu sudah melalui pertimbangan yang matang dan juga sudah evaluasi yang dalam tentu sesuai mekanisme," ujar Novanto.
Novanto berharap, dengan terpilihnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dapat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitasnya sebagai orang nomor satu di korps adhiyaksa itu.
HM Prasetyo telah resmi dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo hari ini di Istana Negara, Jakarta. Dia dilantik menjadi Jaksa Agung berdasarkan Keputusan Presiden no 131 Tahun 2014 tentang Jaksa Agung. Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.
Dalam sumpahnya, HM Prasetyo bersumpah tidak akan memberikan atau menjanjikan dan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Dia juga berjanji dalam melaksanakan tugasnya tidak akan menerima janji atau menerima pemberian.