Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI
Tanggal Rapat: 10 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 31 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Pada 10 Februari 2020, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Future Human Relation (FTHR) Pusat, dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) mengenai Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Barat 7 pada pukul 13:35 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Indonesia akan masuk pada bonus demografi di tahun 2035 yang memberikan dampak pada banyaknya pencari kerja yang mencapai kurang lebih 3,2 juta pencari kerja.
- Pendidikan menengah seperti SMA dan SMK menjadi catatan bagi Kadin dan APINDO bahwa kontribusi angka pengangguran terbanyak terletak pada sekolah menegah (SMA dan SMK).
- Jika dilihat dari sisi dunia usaha dan industri, Kadin dan APINDO menyadari bahwa penyerapan tenaga kerja berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terdapat kecenderungan menurun dari tahun 2013-2017.
- Secara umum yang harus menjadi fokus adalah bagaimana mempertemukan antara kebutuhan industri atau dunia usaha dapat match dengan kualitas kelulusan vokasi.
- Grand design mengenai usulan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus seiring dengan strategi industri dan road-map perkembangan industrinya. Esensinya adalah bagaimana mengkombinasikan antara dunia usaha atau industri dengan dunia pendidikan atau pelatihan.
- Menurut Kadin dan APINDO, prinsip dari permasalahan vokasi itu pernah dibahas antara Kadin dan APINDO dengan International Labour Organization (ILO) bahwa hampir seluruh negara memiliki masalah yang sama dengan Indonesia yaitu mismatch dan kurikulum terkait pendidikan vokasi, bahkan ini terjadi juga di Amerika.
- Pendidikan vokasi tidak bisa di-centralize, jadi harus melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta diperlukan juga pembentukan komite vokasi.
- ASITA membawahi 7.000 travel agent di seluruh Indonesia, dari seluruh travel agent yang dibawahi oleh ASITA, sangat kesusahan bagi ASITA untuk mencari ticketing yang professional.
- Banyak perguruan tinggi yang mengalami kesulitan dalam mencari tempat training terutama dibidang tourism and travel, terlebih bagi travel agent yang tidak memiliki relasi.
- Terkait sertifikasi, jumlahnya bertambah setiap tahunnya tetapi untuk sertifikasi dibidang tourism masih sangat kurang, padahal ASITA harus bersaing ditingkat global.
- Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata sangat besar khususnya di bidang perjalanan wisata yang mama hampir 70% industri pariwisata itu berada dalam naungan ASITA.
- ASITA yang sudah berdiri selama 48 tahun memiliki komitmen untuk memfasilitasi para peserta didik di lembaga-lembaga yang menjadi naungan ASITA dimana para peserta didik tersebut dilibatkan langsung untuk praktik.
- Berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), bahwa local house community yang berada di destinasi wisata harus diberikan edukasi dan keterampilan agar dapat memproduksi barang-barang yang memiliki nilai jual dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di destinasi wisata
- FTHR merupakan sebuah forum asosiasi yang rasanya seperti komunitas. FTHR baru berdiri 2 tahun yang lalu dan pada Januari 2020, FTHR baru berulang tahun dan mengundang Pak Farhan dari Komisi 1 DPR-RI.
- Majalah SWA terbaru yang FTHR bagikan kepada Komisi 10 DPR-RI membahas mengenai Indonesia HR Outlook Tahun 2020-2025. FTHR melakukan survei selama 3 minggu, baik secara langsung maupun online untuk melihat kualitas SDM di 5 tahun mendatang. Hasil dari survei yang FTHR lakukan sebagai berikut (dalam persentase):
- 89% responden percaya mereka membutuhkan keterampilan dan kompetensi baru
- 80% responden merasa memerlukan fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaan untuk 5 tahun ke depan
- 11% responden setuju bahwa mereka memiliki kesiapan teknologi untuk masa depan
- FTHR sebelum datang kesini mengadakan survei kecil yang melibatkan anggota dari FTHR yang mana total terdapat 104 dari 555 anggota FTHR yang ikut-serta dalam survei yang diadakan dengan hasil survei bahwa saat ini mereka sudah memperkerjakan tenaga vokasi dan sudah banyak pelatihan yang memadai serta melakukan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan SMK.
- Saran dan usulan dari FTHR bahwa hampir semua industri sudah bertransformasi untuk 3-5 tahun ke depan, namun seringkali lupa bahwa setiap orang yang kerja di perusahaan harus menciptakan value, inilah yang harus menjadi perhatian.
- Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) didirikan pada 14 Februari 2006 yang saat ini sudah berusia lebih dari satu dekade tetapi baru pertama kali diundang ke Komisi 10 DPR-RI.
- ABUJAPI sebagai wadah penyalur kegiatan dan pengembangan anggota para Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).
- ABUJAPI saat ini telah memiliki 24 Badan Pengurus Daerah dengan jumlah anggota 1.153 BUJP dan jumlah anggota Satpam 1,6 juta satuan pengamanan.
- Problem utama dari pendidikan vokasi bidang pengamanan bahwa Polri selaku pembuat kebijakan belum maksimal dalam melalukan penyesuaian kebijakan terkait industri pengamanan dimana pendekatan yang dilakukan sampai dengan saat ini adalah pendekatan kewenangan.
- Mengingat semakin tingginya pertumbuhan industri jasa keamanan Indonesia dan guna mencegah tergerusnya fungsi penting Satpam maka diperlukan regulasi pemerintah yang lebih tinggi dan strategis.
- Ketika PHRI membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai itu harus memenuhi 3 kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sementara hasil pendidikan vokasi yang bisa diserap mereka yang sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan saja, belum memenuhi sikapnya. Padahal, bisnis hotel yang dijual adalah jasa pelayanan yang mengedepankan hubungan sosial antara tamu dan karyawan yang melayani sehingga ketika karyawan tidak percaya diri maka inilah yang menjadi masalah.
- HIPMI memandang diperlukan sertifikasi yang baik terkait tenaga vokasi agar bisa menghasilkan ahli-ahli yang mampu bekerja sesuai dengan keterampilannya.
- HIPMI ingin mengusulkan di dalam kurikulum pendidikan vokasi itu tidak serta merta hanya unsur keterampilan saja, melainkan juga dimasukkan konten bagaimana untuk menjadi pengusaha pemula. Jadi, terdapat alternatif bagi mereka untuk menjadi pengusaha pemula.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif