Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
Tanggal Rapat: 15 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 23 Feb 2024,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Ketua Panja
Pada 15 November 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia tentang pengambilan keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakar dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan I pada pukul 10.15 WIB. (Ilustrasi: Bank Sinarmas)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua Panja
- Ketua Panja menyampaikan Laporan Panitia Kerja (Panja) Komisi 11 DPR-RI tentang Penerimaan Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024. Bank Indonesia dalam menyusun Anggaran RATBI Tahun 2024 menggunakan indikator asumsi sebagai berikut :
- Pertumbuhan Ekonomi 5,00
- Inflasi 3,20
- Nilai Tukar Rupiah 1 USD~Rp15.510
- Berdasarkan Asumsi Makro Ekonomi dan program strategis yang ditetapkan sebagai anggaran Tahun 2024, maka RATBI Operasional Tahun 2024 untuk penerimaan adalah sebesar Rp29.754.111.099.356, mengalami kenaikan sebesar Rp1.093.495.502.802 dibandingkan rencana penerimaan tahun sebelumnya, terutama yang berasal dari Bunga Deposito pada pos Hasil Pengelolaan Aset Valas.
- Postur Anggaran Penerimaan Operasional Bank Indonesia Tahun 2024 yang disepakati oleh Panja Penerimaan ATBI Operasional terdiri atas :
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Aset Valas
- Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Aset Valas Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp29.687.320.234.583 atau naik 3,82% dari ATBI Tahun 2023. Adapun Penerimaan Hasil Pengelolaan Aset Valas terdiri dari 4 Pos Anggaran yaitu :
- Bunga Rekening Giro sebesar Rp236.667.320.512 atau naik 1.402,71% dari ATBI Operasional Tahun 2023 yang disebabkan oleh penyesuaian strategi investasi di tahun 2024.
- Bunga Deposito sebesar Rp6.299.731.073.618 atau naik 591,78% dari ATBI Operasional Tahun 2023 yang disebabkan oleh strategi investasi yang difokuskan pada penempatan tenor jangka pendek.
- Surat-surat Berharga sebesar Rp23.150.247.279.729 atau turun 16,35% dari ATBI Operasional Tahun 2023 seiring dengan perkiraan penurunan imbal hasil investasi global.
- Transaksi Valas Lainnya sebesar Rp674.560.722 atau turun 8,01% dari ATBI Operasional Tahun 2023 yang berasal dari asumsi penerimaan lainnya dalam valas.
- Penerimaan Kegiatan Kelembagaan
- Penerimaan dari Kegiatan Kelembagaan Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp10.842.879.408 atau naik 157,50% dari ATBI Tahun 2023, terutama berasal dari optimalisasi aset non operasional serta penjualan inventaris yang telah habis masa manfaatnya. Adapun uraian Penerimaan Kegiatan Kelembagaan terdiri dari :
- Penjualan Inventaris sebesar Rp1.811.100.000 atau naik 12,44% dari ATBI Operasional Tahun 2023 yang berasal dari lelang barang yang sudah habis umur ekonomisnya.
- Sewa Persil dan Bangunan sebesar Rp.9.031.779.408 atau naik 247,36% dari ATBI Operasional Tahun 2023 yang berasal dari penerimaan sewa tanah dan bangunan aset Bank Indonesia.
- Penerimaan Administrasi
- Penerimaan Administrasi pada Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp55.947.985.365 atau naik 1,16% dari ATBI Tahun 2023 yang disebabkan karena terdapat kenaikan atas penerimaan administrasi kepegawaian. Adapun uraian penerimaan administrasi terdiri dari :
- Denda Administratif sebesar Rp493.200.100 atau naik 3,00% dari ATBI Operasional Tahun 2023 yang disebabkan peningkatan asumsi pendapatan sanksi administratif operasional.
- Tagihan Eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia tidak direncanakan di Tahun 2024.
- Penerimaan Lainnya sebesar Rp55.454.785.264 atau naik 1,15% terutama berasal dari penerimaan administrasi lainnya.
- Bank Indonesia, dalam melaksanakan pengelolaan Penerimaan ATBI Operasional Tahun 2024, melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Reformasi pengelolaan cadangan devisa 4.0 mengutamakan tujuan untuk menjaga nilai cadangan devisa (preserved value) dengan berpegang pada prinsip: a) investasi pada aset yang aman, b) kesiagaan pemenuhan kewajiban segera, dan c) memperoleh pendapatan yang optimal.
- Transformasi dan inovasi pengelolaan cadangan devisa diimplementasikan melalui perluasan instrumen, emiten, dan/atau negara tujuan investasi yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih atraktif, dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara mencapai imbal hasil dan pengelolaan risiko yang terukur.
- Pengelolaan cadangan devisa dilakukan dengan menjaga tata kelola yang baik dengan risiko yang terukur serta memperhatikan perkembangan pasar keuangan global
- Demikian Laporan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) Operasional Tahun 2024 bersama dengan Bank Indonesia. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Panja Penerimaan ATBI Operasional Tahun 2024 mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran atas kerjasamanya dalam pembahasan ini.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI