Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 30 Aug 2023, Ditulis Tanggal: 27 Oct 2023,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada 30 Agustus 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Raker dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10.00 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Kinerja Perekonomian dan Pengelolaan Fiskal Di Masa Pandemi
    • Perekonomian global 2022 sangat berat : Pandemi belum mereda, pecah perang Rusia - Ukraina 
      • Disrupsi rantai pasok
      • Krisis energi & pangan
      • Inflasi tinggi dan persisten 
      • Pengetatan moneter agresif 
    • Awal 2022 menjadi puncak pandemi Covid-19, ditandai dengan penyebaran gelombang omicron
      • Indonesia mengalami 3x gelombang Covid-19, dengan kasus tertinggi pada awal 2022, meskipun dampaknya tidak separah Gelombang Delta pada pertengahan 2021
      • Indonesia menjadi salah satu negara dengan penanganan pandemi Covid-19 yang efektif 
    • Kebijakan countercyclical fiscal Indonesia prudent dan efektif 
    • Utang pemerintah digunakan secara produktif untuk mendorong ekonomi, termasuk di masa pandemi
    • Pemulihan ekonomi di tahun 2022 semakin kuat dan merata (Broad-Based)
    • Seluruh wilayah bangkit dan tumbuh positif
      • Perekonomian Sulawesi, Jawa, serta Maluku & Papua tumbuh di atas perekonomian nasional secara Year-on-year
      • Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur Sulawesi, Maluku dan Papua didorong hilirisasi pertambangan 
      • Jawa, terutama ditopang sektor perdagangan dan Infokom di tiga besar wilayah DKI, Jatim, dan Jabar 
      • Bali & Nusa Tenggara membaik sejalan dengan pelonggaran mobilitas dan kebangkitan pariwisata
    • Meskipun meningkat akibat tekanan global, laju inflasi Indonesia relatif moderat dibandingkan negara lainnya.
    • Pemulihan pertumbuhan ekonomi berkualitas, mampu menurunkan pengangguran dan kemiskinan 
      • Berbagai kebijakan bansos dan program afirmasi APBN efektif menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan
      • Semakin kuatnya pemulihan ekonomi mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang berperan penting dalam penurunan angka pengangguran dan kemiskinan
      • Tingkat kemiskinan turun dari double digit mencapai single digit 
    • APBN berperan penting sebagai instrumen shock absorber
      • Jangka Pendek : Menjaga daya beli dan memulihkan ekonomi, subsidi/kompensasi, Perlinsos, belanja prioritas (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)
      • Jangka Menengah - Panjang : Menjaga kesehatan APBN (konsolidasi fiskal)
  • Dengan dukungan Komisi 11 DPR-RI, Kementerian Keuangan mengawal kinerja fiskal TA 2022 secara baik dan efektif 
    • Indikator pengelolaan fiskal menunjukkan tren yang positif selama pandemi dan pasca pandemi antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rasio perpajakan, membaiknya rasio defisit dan keseimbangan primer, penerimaan perpajakan meningkat, dan yield SBN yang cenderung stabil.
    • Kementerian Keuangan merespon kondisi global melalui kebijakan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi
  • Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal mengelola APBN ±Rp3.000 triliun dan aset negara ±Rp12.000 triliun secara prudent dan berdasarkan tata kelola yang baik yang tercermin pada capaian berbagai indikator antara lain nilai kinerja anggaran, opini WTP, nilai reformasi birokrasi, nilai AKIP, negative growth SDM dan indeks kepuasan pengguna layanan.
  • Kebijakan pelaksanaan anggaran TA 2022 - Menjaga kualitas belanja Kementerian Keuangan menjadi lebih efisien 
    • Belanja Pegawai : Kebijakan negative growth dan implementasi sentralisasi belanja pegawai.
    • Belanja Barang : Penyelarasan dengan pola kerja baru, pemanfaatan IT, pengendalian belanja birokrasi, dan simplifikasi proses bisnis.
    • Belanja Modal : Prioritas pemenuhan belanja multi years, melanjutkan belanja yang tertunda di TA 2021 karena pandemi, menyelesaikan konstruksi dalam pengerjaan, pengadaan collaborative tools secara terpusat, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-Katalog LKPP dan kebijakan TKDN .
  • Pengendalian pertumbuhan belanja birokrasi di TA 2022
    • Penurunan belanja birokrasi selama pandemi tidak mempengaruhi capaian target output (kinerja) Kemenkeu. Hal ini membentuk baseline belanja birokrasi dengan benchmark pagu TA 2021 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran selanjutnya.
    • Pada TA 2022, belanja birokrasi tetap dijaga pertumbuhannya. Namun demikian, terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan strategis yang menyebabkan kenaikan belanja birokrasi sebesar Rp607,82 miliar dari baseline TA 2021, yaitu : 
      • Pelaksanaan event internasional G20 finance track
      • Implementasi (rollout) sakti secara menyeluruh
      • Ekstensifikasi perpajakan serta pengawasan terarah berbasis kewilayahan
      • Penyusunan turunan UU HKPD 
  • Adaptasi pola kerja baru dan implementasi Spending better Kementerian Keuangan
    • Sejak tahun 2020-2022, dampak pola kerja baru telah menghasilkan efisiensi anggaran yang mencapai Rp1,56 triliun sehingga dapat mengurangi beban anggaran APBN 
      • Pengendalian belanja birokrasi sebesar Rp501,52 miliar
      • Konsolidasi pengadaan laptop dan kebijakan TKDN sebesar Rp140,83 miliar
      • Digitalisasi proses bisnis sebesar Rp90,50 miliar
      • Prioritas pembentukan tim sebesar Rp13,69 miliar
      • Pembayaran belanja pegawai terpusat sebesar Rp4,81 miliar
      • Pengadaan collaborative tools secara terpusat sebesar Rp290 miliar
      • Optimalisasi anggaran penanganan pandemi sebesar Rp95,30 miliar
      • Kebijakan negative growth pegawai sebesar Rp429,45 miliar 
  • Atas anggaran TA 2022 Kementerian Keuangan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dalam bentuk laporan keuangan 
    • Laporan Keuangan Kementerian Keuangan terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan disusun dan dikonsolidasi secara berjenjang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.
  • Pendapatan negara TA 2022 pada Kementerian Keuangan tercapai 114,01% dari target, belanja Kementerian Keuangan sebesar 97,81% dari pagu 
    • Realisasi Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.034,54 triliun dan PNBP yang dikelola Kemenkeu Rp46,31 triliun 
    • Pencapaian melebihi target karena meningkatnya konsumsi masyarakat, tingginya harga komoditas, reformasi perpajakan, kebijakan tarif PPN, dan extra effort Kemenkeu dalam pencapaian target.
    • Belanja Kementerian Keuangan terdiri dari Belanja Pegawai Rp21,97 triliun, Belanja Barang Rp51,57 triliun, dan Belanja Modal Rp2,37 triliun.
  • Penerimaan Perpajakan berkontribusi 97,77% dari total pendapatan Kementerian Keuangan
    • Pendapatan terbesar dari sektor perpajakan berasal dari Pajak Penghasilan Rp998,2 triliun; Pajak Pertambahan Nilai Rp687,61 triliun; dan Cukai Rp226,88 triliun yang memberikan kontribusi masing-masing 47,97%; 33,04%; dan 10,90% dari total pendapatan Kemenkeu.
    • PNBP terbesar bersumber dari Pendapatan BLU terutama dari pendapatan pungutan ekspor kelapa sawit Rp34,71 triliun atau 74,96% dari total PNBP Kemenkeu. 
  • Belanja Kementerian Keuangan TA 2022 dilaksanakan secara optimal sebesar Rp75,90 triliun (97,81%)
    • Realisasi Belanja Pegawai Rp21,97 triliun(99,12%) untuk membayar gaji dan tunjangan 80.286 pegawai dalam mendukung birokrasi yang profesional, berintegritas, dan produktif.
    • Realisasi Belanja Barang Rp51,57 triliun (97,54%) untuk mendukung kegiatan yang bersifat strategis antara lain penyaluran beasiswa untuk 45 ribu awardee, penyaluran insentif biodiesel 6,97 juta KL, dukungan Presidensi G20 sebesar Rp140,4 miliar, dll.
    • Realisasi Belanja Modal Rp2,37 triliun (92,08%) digunakan antara lain untuk pengadaan infrastruktur TIK, penyelesaian core-Tax System, pengadaan collaborative tools, dan pengembangan SAKTI.
  • Kinerja keuangan menunjukkan tren positif - ditandai peningkatan surplus Layanan Operasi, Aset dan Ekuitas, serta penurunan kewajiban dibandingkan Tahun 2021
    • Pendapatan Operasional Rp2.091,,6 triliun lebih besar daripada Beban Operasional Rp77,3 triliun menghasilkan Surplus Layanan Operasional Rp2.014,7 triliun yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan Ekuitas sehingga menjadi sebesar Rp231,7 triliun.
    • Kewajiban Rp10,3 triliun menurun 58,01% yang disebabkan oleh menurunnya nilai restitusi pajak yang belum dibayarkan.
  • Kementerian Keuangan memperoleh Opini WTP 12 tahun berturut-turut
    • Walaupun mendapatkan Opini WTP, terdapat ruang perbaikan melalui tindak lanjut terhadap rekomendasi dari BPK RI. Kemenkeu telah selesai menindaklanjuti sebanyak 85,46% dari seluruh rekomendasi s.d tahun 2021 dan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi.
  • Kementerian Keuangan menindaklanjuti arahan Komisi 11 DPR-RI
    • Tindak lanjut yang sudah dilakukan atas arahan Komisi 11 DPR-RI pada beberapa raket sebelumnya antara lain : (1) Penyusunan RPerpres tentang Peta Jalan untuk Pengelolaan Produk Hasil Tembakau; (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak, kepabean, dan cukai; (3) Kebijakan TKD mendorong perbaikan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan; (4) Pemetaan kategori BUMN; (5) Penguatan kerangka kerja integritas dengan modal Tiga Lini Terintegrasi; dan (6) Alokasi Peremajaan Sawit untuk 180.000 ha/tahun.
  • Penutup 
    • Kementerian Keuangan mengucapkan terimakasih kepada Komisi 11 DPR-RI yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan TA 2022.
    • Kementerian Keuangan mengharapkan agar kerja sama dengan Komisi 11 DPR-RI yang telah terjalin dengan baik selama ini tetap terjaga, dalam rangka menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran lingkup Kementerian Keuangan. 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan