Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
Tanggal Rapat: 4 Sep 2023, Ditulis Tanggal: 3 Nov 2023,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI
Pada 4 September 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10.17 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI
- Pengelolaan Anggaran serta Upaya Peningkatan Layanan Kementerian Keuangan
- Peran krusial APBN dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan
- Kebijakan fiskal harus merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan
- APBN sebagai shock absorber (fungsi stabilisasi)
- APBN sebagai agen pembangunan (transformasi ekonomi) (fungsi alokasi)
- APBN Solusi Kesejahteraan Rakyat (fungsi distribusi)
- Kebijakan fiskal harus merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan
- Kebijakan countercyclical fiscal Indonesia terus terjaga prudent dan efektif
- Untuk Indonesia, outlook defisit fiskal 2023 = 2,30% PDB, dan Debt to GDP Ratio per Juli 2023 = 37,78%
- Dengan dukungan Komisi 11, Kemenkeu mengawal kinerja fiskal secara baik dan prudent
- Indikator pengelolaan fiskal menunjukkan tren yang positif selama pandemi dan pasca pandemi, antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rasio perpajakan, membaiknya rasio defisit, dan keseimbangan primer, penerimaan perpajakan meningkat, dan yield SBN yang cenderung stabil.
- Sumber daya Kemenkeu sangat berperan dalam menjaga prestasi kinerja
- Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal mengelola APBN Rp3000 triliun dan aset negara Rp12.000 triliun secara prudent dan berdasarkan tata kelola yang baik yang tercermin pada pencapaian berbagai indikator antara lain negative growth SDM, nilai kinerja anggaran, nilai reformasi birokrasi, indeks kepuasan pengguna layanan, Opini WTP, dan nilai AKIP.
- Dengan dukungan sumber daya berupa SDM, Organisasi dan Anggaran serta adanya transformasi kelembagaan berkelanjutan maupun disiplin dan efisiensi anggaran, Kemenkeu senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja.
- Transformasi kelembagaan menuju "Kemenkeu Melayani Lebih Baik"
- Implementasi Kemenkeu Mendengar secara berkelanjutan
- Pembinaan Karakter dan Mental SDM
- Model 3 lini dan penetapan aplikasi kolaboratif
- Budaya anti gratifikasi dan anti siap
- Peningkatan kepatuhan perpajakan
- Penguatan pusat desain (nerve system) kebijakan fiskal
- Perluasan edukasi keuangan negara
- Penguatan peran intermediaries
- Peningkatan kerja sama gerakan anti-korupsi
- Integrasi dan digitalisasi layanan Kemenkeu
- Simplifikasi laporan
- Implementasi E-Perjadin dan Digitalisasi dan Produk Hukum
- Disiplin dan Efisiensi Anggaran Kemenkeu sejak awal pandemi (Ta 2020) terus dilanjutkan s.d TA 2023
- Kebijakan Efesiensi TA 2020 s.d TA 2023 sebesar Rp2,21 triliun
- TA 2020 Rp1,2 triliun
- TA 2021 Rp425,72 miliar
- TA 2022 Rp435,40 miliar
- TA 2023 Rp232,32 miliar
- Kebijakan Efesiensi TA 2020 s.d TA 2023 sebesar Rp2,21 triliun
- Kebijakan belanja yang berkualitas berdampak pada pengelolaan APBN yang lebih efisien
- Dengan adanya kebijakan negative growth jumlah pegawai dan disiplin anggaran yang dilakukan, Kemenkeu menjadi semakin efisien dalam pengelolaan APBN yang jumlahnya semakin meningkat.
- Inovasi dan kebijakan efisiensi diperluas di TA 2024 - kualitas belanja terjaga
- Strategi efisiensi tetap dilanjutkan melalui perluasan pengendalian belanja di TA 2024, yaitu perluasan objek unit cost, standardisasi harga satuan, serta standardisasi belanja.
- Inovasi di pelaksanaan anggaran juga terus didorong ke arah simplifikasi dan modernisasi tata kelola keuangan negara, melalui implementasi E-Perjadin.
- Pengendalian belanja birokrasi Tetap Dilakukan - Menggunakan baseline baru di TA 2024
- Belanja birokrasi terkendali dengan tetap memperhatikan kualitas pencapaian output
- Untuk TA 2024, menggunakan baseline baru karena terdapat tambahan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi
- Baseline TA 2024 sebesar Rp1.498,41 miliar
- Terdapat tambahan kebutuhan tusi organisasi sebesar Rp525,89 miliar
- Ekstensifiskal pajak berbasis wilayah
- Mutasi pegawai
- Penguatan fungsi Kemenkeu kewilayahan dan Satker Badan Pengarah Papua
- Latsar
- Baseline TA 2024 sebesar Rp1.498,41 miliar
- Kenaikan Pagu di atas baseline TA 2024 digunakan untuk pemenuhan kebutuhan strategis baru dan untuk menjaga kualitas mutu layanan
- Peran krusial APBN dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan TA 2024
- Transformasi kelembagaan untuk perbaikan layanan, mendorong pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 dengan lebih baik
- Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 melalui 5 Program, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Komisi 11 DPR RI dalam Rapat Kerja Pagu Indikatif TA 2024
- Kebijakan Fiskal
- Penerimaan Negara
- Belanja Negara
- Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR)
- Dukungan Manajemen
- Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 melalui 5 Program, dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi Komisi 11 DPR RI dalam Rapat Kerja Pagu Indikatif TA 2024
- Program Kebijakan Fiskal TA 2024 memformulasikan kebijakan fiskal untuk mendukung pengelolaan perekonomian Indonesia senilai PDB Rp19.588 triliun
- Program Kebijakan Fiskal mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp53,10 miliar untuk melaksanakan 41 kegiatan : perumusan KEM PPKF, RUU APBN dan Nota Keuangan, Reformasi Sektor Keuangan (UU P2SK), adopsi kesepakatan forum internasional, serta roadmap reformasi pengelolaan program pensiun ASN & TNI/Polri.
- Program Pengelolaan Penerimaan Negara TA 2024 mendukung pencapaian penerimaan negara sebesar Rp2.780,9 triliun
- Program pengelolaan penerimaan negara mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2,48 triliun untuk melaksanakan 133 kegiatan : perbaikan sistem logistik nasional, reformasi perpajakan , joint program penerimaan, serta penguatan sistem informasi penerimaan negara.
- Program Pengelolaan Belanja Negara TA 2024 mendukung perumusan alokasi belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun
- Program pengelolaan Belanja Negara mendapatkan pagu anggaran Rp37,59 miliar untuk melaksanakan 59 kegiatan : sinergi penganggaran pusat dan daerah di bidang kesehatan dan pendidikan, kebijakan TKD untuk mendorong perbaikan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan, serta kajian evaluasi anggaran IKN.
- Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PNKR) mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp3.304,1 triliun dan pengelolaan aset senilai Rp12,325 triliun
- Program pengelolaan PKNR mendapatkan pagu anggaran Rp36,86 miliar untuk melaksanakan 171 kegiatan : pengelolaan aset BUN pemulihan piutang BLBI, implementasi Digital Payment Marketplace Pemerintah, pemetaan kategori BUMN, dan implementasi skema baru pembiayaan UMi.
- Program Dukungan Manajemen mengoordinasikan pengelolaan 1.080 satker dan 78.882 orang pegawai
- Program dukungan manajemen mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp45,47 triliun untuk melaksanakan 553 kegiatan : fasilitasi pembiayaan UMi, penyelesaian pembangunan Coretax System, penguatan 3 lines of defences, dan pengembangan Supers Apps Kemenkeu.
- Pagu Anggaran TA 2024 sebesar Rp 48,35 triliun - sama dengan Pagu Indikatif
- Kebijakan Fiskal Rp53.109.839.000
- Penerimaan Negara Rp2.482.561.619.000
- Belanja Negara Rp37.597.960.000
- Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR) Rp306.864.116.000
- Dukungan Manajemen Rp45.473.290.847.000
- Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2024 sebesar Rp48,35 triliun - terdiri dari 4 sumber dana
- Rupiah Murni Rp38.906.647.901.000
- PNBP Rp21.763.761.000
- HLN Rp1.122.792.000
- BLU Rp9.423.889.927.000
- Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2024 per fungsi
- Fungsi Pelayanan Umum Rp44,68 triliun
- Fungsi Ekonomi Rp232,54 miliar
- Fungsi Pendidikan Rp3,43 triliun
- Transformasi kelembagaan untuk perbaikan layanan, mendorong pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 dengan lebih baik
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI