Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
Tanggal Rapat: 8 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 15 Aug 2023,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
Pada 8 Juni 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem dapil DKI 3 pada pukul 10.30 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
Janedjri Gaffar, Sekjen MPR-RI:
- Realisasi Kegiatan & Anggaran MPR-RI TA 2023 (s.d 6 Juni 2023)
- Pagu Anggaran sebesar Rp922.077.288.000
- Realisasi Rp357.964.698.680 sebesar (38,82%)
- Automatic Adjustment sebesar Rp76.382.000.000
- Program/Kegiatan
- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan sebesar 37,99%
- Program Dukungan Manajemen sebesar 40,84%
- Pagu Indikatif MPR-RI TA 2024 sebesar Rp922.077.290.000
- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan sebesar Rp652.213.418.000
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp269.863.872.000
- Rencana Kegiatan TA 2024
- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
- Pelaksanaan tugas Pimpinan MPR sebesar Rp71.058.948.000
- Pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR sebesar Rp406.917.764.000
- Pengkajian kemajelisan sebesar Rp133.588.237.000
- Penganggaran MPR sebesar Rp25.084.642.000
- Pelaksanaan tugas konstitusional MPR sebesar Rp15.563.827.000
- Program Dukungan Manajemen
- Pengelolaan administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi sebesar Rp12.020.500.000
- Pengelolaan administrasi, publikasi, dan layanan informasi sebesar Rp28.010.500.000
- Pengelolaan administrasi perencanaan dan hak keuangan sebesar Rp145.663.183.000
- Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana kantor sebesar Rp83.144.938.000
- Pengelolaan administrasi dan pengendalian internal sebesar Rp1.026.151.000
- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
- Usulan Tambahan Pagu Anggaran TA 2024 (Berdasarkan keputusan Rapat Badan Penganggaran MPR RI tanggal 6-8 Februari 2023) sebesar Rp213.615.492.000
- Kegiatan terkait Usulan Tambahan Anggaran TA 2024
- Pelaksanaan Sidang Akhir Masa Jabatan periode 2019-2024;
- Pelaksanaan Sidang Awal Masa Jabatan periode 2024-2029;
- Pelaksanaan Sidang Paripurna Pelantikan Presiden/Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2024-2029;
- Pembekalan Anggota MPR-RI terpilih masa 2024-2029;
- Penambahan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh seluruh Anggota MPR-RI;
- Kepindahan Pimpinan MPR-RI dan Pegawai Setjen MPR-RI ke Ibukota Nusantara.
Rahman Hadi, Sekjen DPD-RI:
- Pagu Indikatif DPD-RI TA 2024 sebesar Rp1.163.356.207.000
- Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan sebesar Rp604.977.095.000
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp558.379.112.000
- DPD telah menetapkan target dan skala prioritas lembaga untuk Tahun 2024, yaitu :
- Lembaga, dengan kegiatan meliputi :
- Penyusunan RUU Usul Inisiatif
- Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu
- Pandangan pendapat/pertimbangan atas RUU Usul Pemerintah/DPR
- Pembahasan bersama DPR dan Pemerintah
- Pemantauan dan peninjauan UU, pengawasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat, serta pengembangan kerjasama antar Lembaga Parlemen
- Pengkajian aspirasi masyarakat daerah dan kebijakan anggaran daerah serta perancangan perundang-undangan
- Pimpinan, dengan kegiatan meliputi :
- Pemasyarakatan keputusan DPD-RI
- Misi Muhibah
- Anggota, dengan kegiatan meliputi :
- Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (reses)
- Kunjungan di daerah pemilihan (kundapil)
- Rapat di Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi dengan konstituen
- Pemberitaan kegiatan Anggota DPD-RI di media
- Lembaga, dengan kegiatan meliputi :
- 35 Materi/Produk Legislasi di Tahun 2024
- RUU Usul Inisiatif : 5 RUU
- Pandangan/Pendapat atas RUU : 8 RUU
- Hasil Pertimbangan DPD-RI : 1 Materi
- Hasil Pengawasan DPD-RI atas UU Tertentu : 20 UU
- Prolegnas Usul DPD : 1 Materi
- Usul Tambahan Anggaran TA 2024 sebesar Rp166.344.391.000
- Kegiatan 5 tahunan (keanggotaan baru), di mana hasil dari Pemilu 2024 adalah terpilihnya anggota DPD-RI untuk periode 2024-2029
- Kegiatan yang merupakan dampak dari pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat dengan terbentuknya 4 provinsi baru : Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yaitu bertambahnya keanggotaan DPD-RI menjadi 152 Anggota, Staf Anggota Bidang Keahlian, Staf Anggota Bidang Administrasi serta Pegawai di kantor DPD-RI Ibukota Provinsi Pemekaran
- Kekurangan kegiatan Reses bagi 152 Anggota DPD-RI sebesar Rp27.078.083.000
- Kekurangan kegiatan Kundapil bagi 152 Anggota DPD-RI sebesar Rp31.709.993.000
- Rapat di Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi dengan konstituen dan pemberitaan kegiatan anggota DPD-RI di media bagi 16 anggota DPD-RI dari 4 provinsi Pemekaran sebesar Rp160.000.000
- Kegiatan pindah tugas bagi Pejabat/Pegawai Setjen DPD-RI ke Ibukota Negara Nusantara
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)