Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tanggal Rapat: 31 May 2023, Ditulis Tanggal: 18 Aug 2023,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM→Yasonna Laoly
Pada 31 Mei 2023, Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Adies Kadir dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10.30 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Hukum dan HAM → Yasonna Laoly
- Prestasi Kementerian Hukum dan HAM (Mei 2023)
- Peringkat 2 kinerja anggaran Tahun 2022 terbaik kategori K/L pagu besar dengan nilai 97,10 setelah Kementerian Keuangan
- Peringkat 2 Indeks tata kelola pengadaan terbaik tingkat K/L yang diterima pada tanggal 24 Mei
- BKN Awards (30 Mei 2023)
- Kategori utama implementasi norma, standar, prosedur, kriteria (NPSK) manajemen ASN terbaik. Penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan norma standar & prosedur kriteria s/d layanan digital ASN
- Peringkat 1 kategori pemanfaatan data sistem informasi dan Computer Assisted Test "CAT" (sebelumnya peringkat 2)
- Peringkat 5 dari 64 K/L kategori implementasi penerapan manajemen kinerja
- Perbandingan Pagu
- Alokasi Anggaran TA 2023 sebesar Rp28.595.297.644.000
- Usulan Pagu TA 2024 sebesar Rp24.010.273.804.000
- Pagu Indikatif TA 2024 sebesar Rp18.198.813.941.000
- Pagu Indikatif TA 2024 berdasarkan program
- Program penegakan & pelayanan hukum sebesar Rp5.117.535.344.000
- Program Pembentukan regulasi sebesar Rp35.956.154.000
- Program Pemajuan & Penegakan HAM sebesar Rp14.399.424.000
- Program Dukungan manajemen sebesar Rp13.030.926.019.000
- Pagu PNBP 2024 sebesar Rp3.319.208.720.000
- Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.143.592.744.000
- Ditjen AHU sebesar Rp696.442.218.000
- Ditjen KI sebesar Rp478.421.529.000
- BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp752.229.000
- Kebijakan PNBP TA 2024
- Kebijakan melalui Permenkumham untuk layanan keimigrasian, jasa hukum, dan layanan kekayaan intelektual
- Usulan perubahan jenis tarif PNBP baru (penambahan : akomodir UU 6/2023 tentang Cipta Kerja
- Kembangkan layanan Paspor Simpatik : pelayanan paspor di hari Sabtu/Minggu
- Optimalisasi layanan AHU : layanan kenotariatan, jaminan fidusia, dan layanan perseroan perorangan
- Intensifikasi layanan BHP
- Tinjau PP 21/2022 tentang perubahan atas PP 2/2007 tentang tata cara, perolehan, kehilangan, pembatalan, dan perolehan kembali warga negara RI melalui intensifikasi layanan kewarganegaraan
- Kembangkan dan sempurnakan aplikasi/digitalisasi layanan Persetujuan Otomatis Pelayanan (POP) merk
- Sertifikasi ISO 9001:2015 dalam rangka tingkatkan kualitas produk dan jasa kekayaan
- Optimalisasi Kanwil untuk peningkatan PNBP : penguatan fungsi pelayanan dan helpdesk, penyebaran info, koordinasi, sumber data dan advokasi
- Penguatan fungsi kehumasan melalui Digital Media Campaign
- Peningkatan kerjasama perbankan sebagai Mitra pembayaran PNBP
- Program Mobile intellectual Property marketplace dan patent Examiner Goes to Campus
- Sasaran Kinerja TA 2024
- Terpenuhinya perundang-undangan sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan
- Optimalkan peran penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM
- Pastikan pelayanan publik bidang hukum sesuai asas penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pastikan penegakan hukum mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas pertumbuhan ekonomi nasional
- Ikut berperan serta menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- Tingkatkan kesadaran hukum masyarakat
- Tingkatkan kompetensi strategis SDM Kementerian Hukum dan HAM
- Bangun budaya kerja berorientasi kinerja organisasi berintegritas, efektif, dan efisien
- Tantangan Tugas Tahun 2024
- Sinergitas Ditjen PP dan BPHN dalam rangka pembangunan sistem terintegrasi pada proses pembentukan Peraturan termasuk portal partisipasi publik dan database regulasi;
- Peningkatan nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan peningkatan peserta penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan target berkategori "BAIK";
- Usulan Indonesia menjadi anggota Corporate Registers Forum (CRF), forum antar negara bahas korporasi dan badan usaha;
- Mendukung program Business Ready (B-Ready) dalam rangka peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia oleh Ditjen AHU
- Interkoneksi data dan pemanfaatannya oleh stakeholder terkait Objek Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh Ditjen KI;
- Kesenjangan dan ketidaksetaraan kualitas dari tingkat pemahaman serta kesadaran dikaitkan dengan pelaksanaan dan pemanfaatan sistem KI di Indonesia;
- Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 pada lapas/rutan melalui kerma dengan Kemendagri dan stakeholder terkait;
- Penguatan kualitas pelaksanaan reintegrasi sosial melalui pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan;
- Implementasi SIPP (Sistem Informasi Profil Penumpang) seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
- 5 Peluang Tusi Tahun 2024
- Indonesia diwakili Kemenkumham akan ikut dalam proses pemilihan Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026;
- Susun dokumen pembangunan hukum nasional sebagai saran masukan penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 bidang hukum;
- Berperan aktif serta berkontribusi dalam mendukung aksi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui percepatan deklarasi data Beneficial Ownership di Indonesia;
- Usulan penambahan SDM imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia di Washington, London, Abu Dhabi, New Delhi, dan Manila;
- Optimalisasi pelayanan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian melalui usulan pembentukan Kanim baru dan peningkatan kelas Kanim yang sudah ada.
- Tema RKP 2024 "Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dengan arah kebijakan :
- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- Penguatan daya saing usaha
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- Percepatan pembangunan ibukota Nusantara
- Pelaksanaan pemilu 2024
- Output Prioritas Nasional 2024 dengan anggaran sebesar Rp89.330.175.000 (22 output)
- Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing sebesar Rp4.924.810.000 (3 output)
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar Rp1.700.000.000 (1 output)
- Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transportasi pelayanan publik sebesar Rp82.705.365.000 (18 output)
- Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.229.757.634.000
- Program penegakan dan pelayanan hukum sebesar Rp41.320.644.000
- Program pembentukan regulasi sebesar Rp9.299.647.000
- Program pemajuan dan penegakan HAM sebesar Rp3.554.443.000
- Program dukungan manajemen sebesar Rp2.175.582.900.000
- Rincian usulan tambahan anggaran 2024
- Pemenuhan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah;
- Peningkatan pembentukan dan penyusunan perundang-undangan;
- Pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang HAM di wilayah;
- Penambahan jumlah Taruna Politeknik sehingga pengaruhi renbut seragam, konsumsi makanan, honorarium narasumber dan dosen tidak tetap, serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat (BPSDM);
- Pembangunan lanjutan prasarana berupa Gedung Badiklat dan Asrama Taruna/i Politeknik di Tangerang (BPSDM);
- Pemenuhan sarana kerja pegawai (Ditjen Imigrasi, Ditjen PP, Ditjen HAM, BPHN, BSK, BPSDM);
- Pembangunan Gedung Kantor Satker baru, peningkatan mutu bangunan dan penataan ruang kerja (Ditjen Imigrasi, Ditjen PP, Ditjen HAM, BSK)
- Pemenuhan kebutuhan operasional Kantor satker baru pada UPT imigrasi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)