Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Tanggal Rapat: 4 Sep 2023, Ditulis Tanggal: 10 Oct 2023,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Kepala BNPT
Pada 4 September 2023, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Pangeran Khairul dari Fraksi PAN dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 10.00 WIB. (Ilustrasi: InfoPublik)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI
- Capaian prestasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;
- Kinerja anggaran terbaik ke-2 K/L berpagu besar
- Target Tahun 2023 adalah WTP artinya WTP 15 kali berturut-turut dan akan mendapatkan penghargaan emas dalam pengelolaan keuangan negara
- Tindak lanjut rekomendasi BPK diselesaikan di atas rata-rata nasional 75% yaitu 91,80%
- Realisasi PNBP TA 2022 sebesar Rp6.521.320.314.139 (171,61%);
- Penganggaran TA 2024;
- Usulan Menkumham pada 15 Februari 2023 sebesar Rp24.010.273.804.000
- Pagu Indikatif pada 10 April 2023 sebesar Rp18.198.813.941.000
- Usulan tambahan pada 26 Mei 2023 sebesar Rp2.229.757.634.000
- Menteri Keuangan hanya memenuhi tambahan sebesar Rp200.000.000.000
- Pagu Anggaran per 31 Juli 2023 sebesar Rp18.398.813.941.000
- Penambahan anggaran Rp200.000.000.000 akan digunakan untuk pembangunan kantor imigrasi, telah mendapatkan izin Presiden, yakni:
- Kanim Kelas I TPI Semarang
- Kanim Kelas I Non TPI Serang
- Kanim Kelas III TPI Putussibau
- Kanim Kelas III Non TPI Palopo
- Pagu per program TA 2024;
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp13.192.429.259.000
- Program Penegakan dan Layanan Hukum sebesar Rp5.148.174.467.000
- Program Pembentukan Regulasi sebesar Rp36.547.487.000
- Program Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp21.662.728.000
- Program Dukungan Manajemen terdiri dari:
- Belanja Pegawai sebesar Rp7.894.797.185.000 (59,84%)
- Belanja Operasional Kantor Pusat dan Wilayah sebesar Rp2.001.924.380.000 (15,17%)
- Belanja Tusi Seluruh satker sebesar Rp1.975.688.018.000 (14,98%)
- Sarpras Permasyarakatan sebesar Rp1.120.019.676.000 (8,49%)
- Sarpras Imigrasi sebesar Rp200.000.000.000 (1,52%)
- Pagu Anggaran berdasarkan jenis belanja dan sumber dana TA 2024;
- Rupiah Murni sebesar Rp15.079.605.221.000 (81,96%)
- PNBP sebesar Rp3.319.208.720.000 (18,04%)
- Usulan Pergeseran Anggaran dari Program Dukungan Manajemen ke Program Pembentukan Regulasi sebesar Rp7.361.629.000, akan dialokasikan dan digunakan untuk:
- Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi pada 33 provinsi
- Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi yang mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan seperti aplikasi Partisipasi Publik, E-Litigasi dan E-Penyusunan
- Target PNBP Kemenkumham TA 2024 sebesar Rp7.800.028.849.000
Kepala BNPT
- DIPA Anggaran BNPT TA 2022 sebesar Rp453.867.874.000
- Automatic Adjustment sebesar Rp31.982.894.000
- Persetujuan relaksasi Automatic Adjustment sebanyak 2 kali sebesar Rp7.527.183.000
- Maka, DIPA terakhir BNPT menjadi sebesar Rp429.412.163.000
- Realisasi Anggaran BNPT TA 2022 sebesar Rp424.650.094.134 (98,89%)
- 100% rekomendasi BPK telah tuntas ditindaklanjuti pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022
- Pagu Anggaran RKA K/L BNPT TA 2024;
- Pagu Indikatif sebesar Rp430.147.141.000
- Tambahan Anggaran sebesar Rp35.080.000.000;
- Deradikalisasi dalam Lapas dan Lapas Khusus Terorisme sebesar Rp11.661.402.000
- Asesmen Pengamanan Obyek Vital, Transportasi, dan Lingkungan dari tindak pidana terorisme sebesar Rp3.018.936.000
- Asesmen Pengamanan terhadap fasilitas publik dari tindak pidana terorisme sebesar Rp4.650.542.000
- Operasi Intelijen Siber dan Teknologi Informasi sebesar Rp7.068.469.000
- Kerjasama Regional dan Multilateral dalam penanggulangan terorisme sebesar Rp3.725.100.000
- Koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme sebesar Rp2.621.250.000
- Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar Rp2.334.301.000
- Pagu Anggaran BNPT sebesar Rp465.227.141.000;
- Program Penanggulangan Terorisme sebesar Rp284.061.188.000
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp181.165.953.000
- Pagu Anggaran RKA K/L BNPT TA 2024 per program;
- Belanja Pegawai sebesar Rp52.623.713.000
- Belanja Barang sebesar Rp411.535.610.000
- Belanja Modal sebesar Rp1.067.818.000
- Program Penanggulangan Terorisme sebesar Rp284.061.188.000;
- Pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi sebesar Rp166.817.247.000
- Penindakan dan pembinaan kemampuan sebesar Rp96.854.122.000
- Kerjasama internasional sebesar Rp20.389.819.000
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp181.165.953.000;
- Kegiatan dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp179.065.236.000
- Kegiatan pengawasan internal sebesar Rp2.100.717.000
- Rancangan Dukgar ideal BNPT TA 2024;
- Pagu diterima sebesar RpRp465.227.141.000
- SOTK Usulan sesuai UU 5/2018 sebesar Rp1.526.585.847.000
- SOTK Usulan + Pusdalsis sebesar Rp2.321.292.756.000
- SOTK Usulan sesuai UU 5/2018;
- Belanja Pegawai sebesar Rp196.613.752.000
- Belanja Barang sebesar Rp1.103.358.982.000
- Belanja Modal sebesar Rp226.613.113.000;
- Pembangunan Pusdiklat sebesar Rp59.331.000.000
- Pembangunan Gedung Serbaguna sebesar Rp58.872.000.000
- Sarana Prasarana Perkantoran sebesar Rp9.200.000.000
- Fasilitas kantor & fasilitas jabatan sebesar Rp99.210.113.000
- Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) sebesar Rp794.706.909.000;
- Data Center sebesar Rp163.763.490.500
- Command Center sebesar Rp406.092.544.500
- Monitoring Center sebesar Rp224.850.874.000
- Kebutuhan kompetensi SDM Pusdalsis adalah 77 personil
- Program Prioritas Nasional BNPT TA 2024 sebesar Rp53.486.921.000;
- Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sebesar Rp46.065.771.000
- Kesiapsiagaan Nasional sebesar Rp7.421.150.000
- Usulan Anggaran Program Penguatan RAN PE TA 2024 sebesar Rp46.477.395.000;
- Pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja
- Pembangunan Desa Siap Siaga - Desa Damai
- Pembangunan Sekolah Damai
- Peningkatan asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi
- Re-Edukasi terhadap Keluarga Napiter
- Pemberdayaan penyintas dan keluarga
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)