Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2024 Masing-Masing Unit Eselon I - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI
Ditulis Tanggal: 14 Aug 2023,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Sekretaris Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Pada 5 Juli 2023, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI tentang rencana alokasi anggaran menurut fungsi program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing unit eselon I. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Muhammad Iqbal dari Fraksi PPP dapil Sumatera Barat 2 pada pukul 10.41 WIB. (Ilustrasi: Balai Perawatan Perkeretaapian)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- Penyerapan Anggaran Ditjen Hubdat TA 2023 (per 30 Juni 2023):
- Pagu Anggaran Tahun 2023 Rp5,8 triliun
- Realisasi Keuangan Rp2,19 triliun atau 37,77%
- Realisasi PNBP Rp692,7 miliar atau 48,2%;
- Jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri Rp2,6 miliar
- Jasa sertifikasi angkutan penyeberangan lintas antar provinsi Rp2,8 miliar
- Jasa pengujian kendaraan bermotor Rp593,7 miliar
- Jasa angkutan jalan Rp29,5 miliar
- Jasa analisis dampak lalu lintas Rp1,81 miliar
- Jasa kenavigasiaan Rp16,43 juta
- Jasa penerimaan uang perkapalan dan kepelautan Rp1,68 miliar
- Jasa angkutan laut Rp1,3 juta
- Anggaran Tahun 2024:
- Pagu Kebutuhan Rp13.716.423.094.000
- DIPA Rp6.642.204.664.000;
- Belanja Pegawai 8,43%
- Belanja Barang 54,73%
- Belanja Modal 36,84%
- Pemenuhan 48,43%
- Kegiatan TA 2024;
- Program Infrastruktur Konektivitas Rp5.549.329.165.000
- Program Dukungan Manajemen Rp1.092.875.499.000
- Prioritas Nasional TA 2024 Rp2,92 triliun:
- Infrastruktur konektivitas transportasi darat Rp1.855.540.001.000
- Pelayanan transportasi darat Rp377.758.712.000
- Keselamatan dan keamanan transportasi darat Rp681.677.343.000
- Penunjang teknis transportasi darat Rp5.500.000.000
- Program Prioritas Nasional TA 2024:
- Dukungan 10 KSPN sebesar Rp122,3 miliar;
- Danau Toba
- Borobudur
- Mandalika
- Labuan Bajo
- Likupang
- Tj. Kelayang
- Bromo
- Wakatobi
- Morotai
- Raja Ampat
- MP-10 Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp86,8 miliar
- Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Ditjen Hubdat yang diselesaikan TA 2024 di 51 lokasi sebesar Rp916,55 miliar
- Dukungan Buy The Service (BTS) di 10 kota sebesar Rp500 miliar dan implementasi angkutan massal perkotaan (melalui dana PHLN) sebesar Rp60 miliar
- Layanan keperintisan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, subsidi LDF, angkutan antarmoda dan angkutan barang di 33 provinsi sebesar Rp943,51 miliar
- Pembangunan fasilitas keselamatan jalan di 33 provinsi sebesar Rp720,46 miliar
- Dukungan 10 KSPN sebesar Rp122,3 miliar;
- Target Program Pendukung Padat Karya Tahun 2024 sebesar Rp2.862.967.584.000:
- Jumlah Tenaga Kerja 8.325 orang
- Jumlah Tenaga Kerja 188.182 orang/hari
- Biaya Upah Rp21.411.185.000
Dirjen Perkeretaapian
- Realisasi Anggaran Tahun 2023:
- Pagu sebesar Rp7.432.878.556.000
- Realisasi sebesar Rp2.270.259.211.516 atau 3,54%
- Realisasi Padat Karya Tahun 2023;
- 11 Provinsi, 39 Kab/kota
- Upah Rp12.990.843.000 (56%)
- Tenaga Kerja 2.050 orang (101%) dan 127.203 orang/hari
- Pelaksana : 9 Balai/satker
- Target Panjang Jalur KA (kumulatif) Tahun 2024 sebesar 7.451 km
- Prioritas Nasional Tahun 2024;
- Kereta Api Makassar - Pare-Pare
- Kereta Api kecepatan tinggi Pulau Jawa (Bandung - Semarang dan Jakarta - Bandung)
- Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) Perkotaan di 6 provinsi metropolitan : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang
- Pagu Indikatif TA 2024:
- Pagu Kebutuhan Rp15,03 triliun
- Pagu Indikatif Rp9,68 triliun;
- Belanja Pegawai Rp141,53 miliar
- Belanja Barang Rp2,92 triliun
- Belanja Modal Rp305,19 miliar
- Kegiatan Prioritas TA 2024:
- 11 Pembangunan Prasarana KA
- 19 Peningkatan kualitas prasarana KA
- 7 Peningkatan keselamatan perkeretaapian
- 7 Perintis KA
- 3 Mendukung IKN
- 4 Readines Kriteria
- Indikasi Padat Karya Tahun 2024
- Besaran Upah : Rp11.111.424.200
- Tenaga Kerja : 1.020 orang, 164.000 orang/hari
- Pelaksana : 8 Balai/Satker
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
- Perubahan Pagu Anggaran TA 2023:
- Pagu Awal Rp3,665 triliun
- Automatic Adjustment Rp171,35 miliar
- Penambahan Rp134, 94 miliar
- Pagu Akhir Rp3,800 triliun
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar 36,41%:
- Realisasi setelah Automatic Adjustment sebesar 38,17%
- Pengadaan Kegiatan Kontraktual BPSDMP Tahun 2023
- Total 113 Paket sebesar Rp648.354.633.000;
- 7 Paket Proses Tender (6,19%)
- 9 Paket Proses E-Purchasing (7,93%)
- 8 Paket Persiapan Tender (7,08%)
- 89 Paket Sudah Kontrak (78,76%)
- Total 113 Paket sebesar Rp648.354.633.000;
- Realisasi PNBP Tahun 2023 sebesar Rp3.500.159.630 (37,35%)
- Total target Kegiatan Strategis sebesar Rp1,905 triliun dengan realisasi anggaran sebesar Rp694,3 miliar (36,45%)
- Realisasi anggaran Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Tahun 2023 sebesar 19% dengan total peserta 37.572 orang (40%)
- Realisasi Program Padat Karya TA 2023 sebesar 0,16%:
- Tenaga Kerja 724 orang
- Orang Hari 11.272 orang
- Upah Rp1,28 miliar
- Pagu Indikatif TA 2024 sebesar Rp3.694.631.934.000
- Program Dukungan Manajemen Rp1.209.575.126.000 (32,74%)
- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp2.485.056.808.000 (67,26%)
- Kegiatan Prioritas Nasional TA 2024 sebesar Rp1.449.859.243.000:
- Diklat Vokasi 26.335 orang sebesar Rp888.903.369.000
- Diklat DPM 100.405 orang sebesar Rp248.764.868.000
- Pemenuhan Sarpras 26 unit sebesar Rp312.191.006.000
- Pengadaan Sarpras BPSDMP TA 2024 sebesar Rp312.191.006.000:
- Pengadaan Simulator 2 lokasi
- Pembangunan Laboratorium 2 lokasi
- Pembangunan dan Renovasi Gedung 7 lokasi
- Overhaul Pesawat Latih 2 lokasi
- Perlengkapan Diklat 6 lokasi
Sekretaris Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
- Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2023:
- Pagu Awal sebesar Rp259,71 miliar
- Automatic Adjustment sebesar Rp12,83 miliar
- Relaksasi sebesar Rp2,4 miliar
- Pagu Akhir sebesar Rp249,28 miliar
- Realisasi sebesar Rp126,403 miliar (50,70% terhadap pagu akhir)
- Realisasi Kegiatan Prioritas Nasional TA 2023:
- Pembangunan operasional Stasiun Pondok Rajeg
- Subsidi Buy The Service Angkutan Umum (progres fisik 40,7%)
- Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Terintegrasi di Jabodetabek (progres fisik 93,13%)
- Pengadaan Alat Counting Terintegrasi di Jabodetabek (79,7%)
- Fasilitas keselamatan dan keamanan perkotaan
- Pagu Indikatif TA 2024 sebesar Rp329,87 miliar:
- Pagu Kebutuhan Rp761 miliar
- Gap sebesar Rp431,12 miliar
- Rencana Kerja TA 2024:
- Prioritas Nasional sebesar Rp135,8 miliar
- Kegiatan Strategi Non-PN sebesar Rp28,3 miliar
- Program pro kerakyatan dan mendukung PPKE 2024 sebesar Rp1,023 miliar
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)