Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Tanggal Rapat: 30 Aug 2023, Ditulis Tanggal: 24 Oct 2023,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Perhubungan

Pada 30 Agustus 2023, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi PDIP dapil Kalimantan Barat 2 pada pukul 10.10 WIB. (Ilustrasi: acehstandar.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perhubungan
  • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022;
    • Ikhtisar Laporan Keuangan Tahun 2022 (Audited);
      • Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2022 sebesar Rp33,48 triliun
      • Penyerapan Anggaran Tahun 2022 sebesar 98,04%, termasuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp8,01 triliun; Penanggulangan dampak Covid-19 sebesar Rp267,99 miliar
      • Realisasi PNBP Tahun 2022 sebesar Rp9,03 triliun atau 102,49%
      • Aset Tercatat sebesar Rp105,7 triliun
    • Capaian Opini Kementerian Perhubungan;
      • Kementerian Perhubungan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 10 (sepuluh) kali berturut-turut dari 2013 hingga 2022.
    • Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022;
      • LHP BPK RI : 25 Temuan
        • PNBP 7 Temuan
        • Belanja 16 Temuan
        • Aset 2 Temuan
      • Tindak Lanjut : Telah diterbitkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022;
        • Agar para pimpinan Unit Eselon 1 dan Kantor/Satker melakukan upaya-upaya konkret dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yang menjadi tanggung jawabnya
        • Agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan/kontrak pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawabnya
        • Menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 secara tuntas paling lambat tanggal 31 Desember 2023
        • Menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dari tahun sebelumnya yang Sampai dengan saat ini status penyelesaian masih belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses tindak lanjut
        • Melakukan mitigasi risiko potensi temuan pemeriksaan internal maupun eksternal sehingga tidak menjadi temuan berulang
      • Sampai saat ini telah dilakukan penyetoran ke kas negara atas sejumlah temuan pemeriksaan BPK terkait kelebihan bayar/kekurangan volume sejumlah paket pekerjaan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan