Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Konsep Mitigasi dan Adaptasi Bencana Geologi serta Penyediaan Peta Daerah Rawan Bencana — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Tanggal Rapat: 27 May 2019, Ditulis Tanggal: 28 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Pada 27 Mei 2019, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengenai Konsep Mitigasi dan Adaptasi Bencana Geologi serta Penyediaan Peta Daerah Rawan Bencana. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 12:25 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM
- Dampak positif akibat pertemuan 3 lempeng:
- Kesuburan tanah yang tinggi
- 128 cekungan sedimen
- 29 manifestasi panas bumi
- 421 cekungan air tanah
- 5 jalur metallogenic.
- Dampak negatif akibat pertemuan 3 lempeng:
- Ancaman letusan gunung (127 gunung api)
- Gempa bumi (3 lempeng tektonik aktif)
- Tsunami
- Tanah longsor
- Yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak negatif akibat pertemuan 3 lempeng sudah tertuang dalam:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Mitigasi Bencana Geologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dilaksanakan hanya pada tahap pra-bencana dan pada kenyataannya, tugas yang dilaksanakan oleh Badan Geologi sudah meliputi seluruh tahap (pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana).
- Dinamika geologi sudah terjadi sejak 4,5 miliar tahun yang lalu. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui banyaknya bencana yang terjadi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, dan gerakan tanah. Semua bencana tersebut dapat terjadi akibat kehadiran manusia.
- Zonasi gempa bumi dapat diketahui sehingga dampaknya dapat meluas pada kediaman penduduk.
- Penguatan strategis mitigasi bencana geologi nantinya dapat dilakukan dengan penguatan kajian geologi pemetaan kawasan rawan bencana, memberikan teknis tata ruang, dan memperluas sosialisasi.
- Pada tahun 2019, fokus kegiatan yang ada terdapat pada wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan akibat para ahli yang mengatakan bahwa Jakarta sudah tidak aman dan terancam. Selain itu, juga sudah terdapat kajian atas 5 kota yang rentan dengan metode kajian geologi rinci.
- Pada tahun pertama, terdapat 13 lokasi. Kemudian tahun kedua, masih terdapat 13 lokasi. Sedangkan pada tahun ketiga, terdapat 10 lokasi. Berlanjut terus hingga pada tahun kelima.
- BIG menjalin kerjasama dengan menyediakan informasi dasar yang dapat diolah menjadi 10 peta tematik, sehingga sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. BIG sudah menjalankan perannya sebagai penyedia data dan juga Badan Geologi sendiri sebagai wali data.
- BIG serta Kemendikbud sedang menyusun Atlas Indonesia dan Dunia untuk siswa SMA.
- Beberapa waktu lalu, terjadi sinergi Badan Geologi dan BIG pada kejadian longsor di daerah Sukabumi. Lalu, berdasarkan kejadian tersebut, terdapat sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa masih dibutuhkan relokasi di sejumlah wilayah yang terancam.
- Hampir semua sektor yang ada membutuhkan data geologi.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
- BIG adalah sebuah badan yang sangat berfokus pada penyediaan data. Di sisi lain, BIG juga selalu mendukung kinerja dari BMKG.
- Data mengenai sinergi Badan Geologi dan BIG di kejadian longsor Cisolok dapat digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Selain itu, setiap peta baik itu peta dasar atau peta tematik tetap membutuhkan ketinggian 0.
- Jumlah stasiun pasut BIG sebanyak 138 dan jumlah stasiun pasut BMKG sebanyak 5. Stasiun GNSS/GPS ini dapat digunakan untuk memantau pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2019, terdapat sebuah rencana untuk menambah 30 stasiun pasut.
- Akibat permintaan dalam jumlah banyak, maka BIG langsung menyediakan serta mengirimkan peta dasar yang baru kepada berbagai pihak terkait.
- BIG mendukung penyusunan peta daerah multi rawan bencana. BIG juga akan meneruskan Kebijakan Satu Peta (KSP).
- Sinergi tanggap bencana melalui pemetaan cepat berdampak melalui satuan reaksi cepat BIG dan Badan Geologi.
- Peta daerah rawan bencana yang disediakan oleh BIG dapat dicari dan diakses melalui website secara gratis.
- Tahun 2019 ini, BIG akan menambah 130 stasiun. BIG juga diminta langsung memetakan untuk relokasi dan area terdampak. BIG menyiapkan berbagai peta dasar dan tematik. Sifat dari tugas ini adalah untuk melayani badan geologi dan daerah.
Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
- IAGI adalah organisasi nirlaba yang sudah berumur 59 tahun. Anggota dari organisasi sebanyak 6.000 orang. Anak organisasi dari IAGI sendiri terbagi ke banyak tempat seperti tambang, geologi wisata, geologi tambang dan masih banyak lagi. IAGI cukup banyak berkecimpung di bawah permukaan.
- Terdapat 4 kelompok terapan geologi:
- Geo-resource
- Geo-engineering
- Geo-Environment
- Geo-hazard
- Fungsi IAGI adalah untuk mengisi ruang-ruang kosong yang belum disentuh oleh lembaga-lembaga pemerintah. Fungsi ini juga didukung oleh 23 pengurus daerah serta 8 anak organisasi, yang salah satunya adalah Megati.
- Terdapat 3 jenis bencana:
- Bencana alam
- Bencana non alam
- Bencana sosial
- Proses geodinamika bumi dapat menghasilkan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ini sudah terjadi sejak dulu dan bukan merupakan kejadian asing.
- Menurut PBB, negara Indonesia mempunyai potensi bencana yang sangat besar.
- Korban rumah rusak di Indonesia dalam jumlah banyak selama ini didominasi oleh gempa bumi dan juga tsunami.
- Siklus mengamankan bencana harus dilakukan. Terdapat 4 kuadran:
- Pra bencana
- Kesiapsiagaan
- Kejadian bencana
- Pasca bencana
- Manajemen bencana secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Kualitas dari sistem pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai penanganan bencana harus ditingkatkan. Selain itu, sinergi antar lembaga penanggulangan bencana juga harus ditingkatkan atau ditata ulang.
- IAGI melihat mitigasi bencana dan deteksi dini sangat penting, tetapi terdapat informasi mengenai alat deteksi dini yang tidak dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, seharusnya alat tersebut segera diperbaiki dan ditingkatkan.
- Kegiatan perencanaan infrastruktur harus dilakukan secara bersamaan dengan analisis terhadap bahaya geologi, yang meliputi penilaian terhadap frekuensi kejadian dan juga dampak dari kejadian tersebut.
- Geologi harus menjadi panduan utama dalam penangan bahaya. Termasuk pembangunan MRT yang baru saja selesai juga harus dipertimbangkan faktor geologinya.
- Data-data yang selama ini terus dikumpulkan oleh berbagai Badan Geologi besar tidak tersampaikan dengan baik kepada stakeholder.
- Pendidikan mitigasi seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.
- Dari tahun 2005 sampai dengan 2018, IAGI sudah mengusulkan undang-undang mengenai geologi untuk mempermudah penanganan hukum terhadap pelanggar regulasi.
- IAGI juga sudah terjun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi, memberikan informasi ke media dan juga memberikan informasi kepada Bapak Rudi dari Badan Geologi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power
- Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progres Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) PT. Pertamina (Persero), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2034, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Tuntutan Massa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk Mencabut Izin Usaha Pertambangan PT Priven Lestari - Audiensi Komisi 7 dengan DPRD Kabupaten Halmahera Timur
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, Direktur Utama PT Antam,Tbk dan Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI