Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial Republik Indonesia
Tanggal Rapat: 28 May 2019, Ditulis Tanggal: 11 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Menteri Sosial→Agus Gumiwang Kartasasmita
Pada 28 Mei 2019, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2019. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 3 pada pukul 14:13 WIB. Menurut catatan sekretariat Komisi 8 DPR-RI, Raker hari ini telah dihadiri oleh 15 anggota dari total 49 Anggota Komisi 8 DPR-RI dan dihadiri oleh 10 Fraksi. Oleh karena itu, Raker hari ini telah memenuhi kuorum dan sah jika diakhir Raker dilakukan pengambilan keputusan. (ilustrasi: m.tribunnews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Sosial → Agus Gumiwang Kartasasmita
- Realisasi anggaran TA 2019 per 27 Mei 2019 total pagu anggaran Rp58.966.502.006.000 dengan realisasi Rp27.993.761.189.694 atau sekitar 47,47%.
- Realiasasi Anggaran TA 2019 per program atau unit kerja::
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemensos (Setjen) 24,94%
- Anggaran: Rp372.227.070.000
- Realisasi: Rp92.817.820.754
- Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemensos (Itjen) 33,77%
- Anggaran: Rp47.302.812.000
- Realisasi: Rp15.974.033.265
- Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) 23,09%
- Anggaran: Rp448.775.961.000
- Realisasi: Rp103.636.111.274
- Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) 18,86%
- Anggaran: Rp1.163.893.459.000
- Realisasi: Rp219.461.152.860
- Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) 57,51%
- Anggaran: Rp34.805.708.685.000
- Realisasi: Rp20.018.324.589.061
- Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) 34,40%
- Anggaran: Rp21.405.310.213.000
- Realisasi: Rp7.364.443.846.441
- Badiklitpensos (Ditjen Badiklitpensos) 24,76%
- Anggaran: Rp723.283.806.000
- Realisasi: Rp179.103.636.039
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemensos (Setjen) 24,94%
- Realisasi Anggaran per jenis belanja:
- Belanja Pegawai 39,24%
- Belanja Barang 27,87%
- Belanja Modal 5,66%
- Bansos 48,86%
- Realisasi Anggaran per Kewenangan:
- Kantor Pusat 48,15%
- Kantor Daerah 29,74%
- Dekonsentrasi 16,97%
- Berkaitan dengan realokasi anggaran Rp115.000.000.000: safeguarding Program Keluarga Harapan (PKH) Rp15.000.000.000 dan Belanja Bansos Ditjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Rp100.000.000.000
- Optimalisasi belanja perjalanan dinas, paket meeting dan sebagainya terdapat selisih indeks Bansos Rastra antara yang dianggarkan Rp110.000/Kg/KPM dengan SK Mensos Rp102.190/Kg/KPM, sehingga realokasi anggaran tidak berpengaruh pada target.
- Realokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Rp92.000.000.000, dengan rincian:
- Pemanfaatan pengembangan sistem, server, dan revitalisasi jaringan Rp50.000.000.000
- Revitalisasi sarana dan prasarana Cawang Kencana Rp40.000.000.000
- Peningkatan publikasi penyelenggara kesejahteraan sosial Rp2.000.000.000
- Realokasi Anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp10.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:
- Perluasan area makam Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata sebesar Rp6.500.000.000
- Latar belakang kebutuhan: daya tampung TMPN Utama Kalibata sebanyak 10.412 makam, sampai dengan 15 Maret 2019, telah terisi 10.009 makam, sehingga tersisa 403 makam. Rata-rata yang dimakamkan setiap tahunnya kurang lebih 200 orang, maka diperkirakan akan penuh dalam waktu kurang lebih 2 tahun
- Pemindahan Makam Pejuang ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja di Timor Leste sebesar Rp3.000.000.000
- Latar belakang kebutuhan: TMP Seroja di Dili merupakan 1 dari 13 TMP yang tersebar di Timur Leste. Dengan biaya pemeliharaan yang terbatas dan luasnya wilayah TMP yang besar, sehingga perlu dilakukan pemusatan makam pada beberapa TMP saja agar lebih efektif dan efisien dalam pemeliharaan rutinnya
- Renovasi Makam Pahlawan Nasional (MPN) Nani Wartabone di Provinsi Gorontalo sebesar Rp500.000.000
- Latar belakang kebutuhan: MPN Nani Wartabone merupakan salah satu makam yang akan dikembangkan sebagai Destinasi Ziarah Wisata, sehingga memerlukan pemeliharaan
- Perluasan area makam Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata sebesar Rp6.500.000.000
- Pelaksanaan tahap 1 sudah akan selesai dan tahap 2 akan segera dilaksanakan.
- Realokasi Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp13 Miliar, dengan rincian:
- Pemanfaatan branding/labeling/artefak (logo+gapura) 39 balai/loka dengan total Rp2.925.000.000
- Revitalisasi gedung kantor Rp2.200.000.000
- Kendaraan layanan penjangkauan jarak jauh sebesar Rp3.000.000.000
- Laboratorium untuk pengembangan layanan di 39 balai/loka Rp4.875.000.000,
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Isu-Isu Aktual - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1445 H/2024 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Komponen BPIH 1445 H/2024 M dan Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Dirut Saudia Airlines
- Komponen Biaya Penerbangan Haji Tahun 1445 H/2024 M - RDP Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Dirjen Perhubungan Udara dan Darat Kemenhub, Dirut Angkasa Pura I & II, Dirut Pertamina Patra Niaga, dan Dirut AirNav
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Pembahasan Perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas Usulan Penambahan Kuota Haji Tahun 1444 H/2023 M — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama