Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Akomodir Masukan Kepada KemenPUPR-RDP Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komisi/AKD: Komisi 5, Tanggal Rapat: 06/Jan/2018,  Ditulis Tanggal: 02/Jan/2018

Mitra Kerja: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Akomodir Masukan Kepada KemenPUPR-RDP Komisi 5 dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pada 6 Desember 2017, Komisi 5 DPR-RI mengadakan RDP dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tentang akomodir masukan kepada KemenPUPR. RDP dipimpin dan dibuka oleh Lasarus dari Fraksi PDIP dapil Kalimantan Barat pada pukul 14:56 WIB. Berdasarkan sekretariat, rapat dihadiri 38 anggota dari 9 fraksi, dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota:

Fraksi PDIP: Alex Indra Lukman dari Sumatera Barat 1. Alex berpendapat bahwa seluruh item satuan tiga jika dijumlahkan sesuai dengan saat kita ketok palu datanya, ketika kita mulai maka rapat ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan pimpinan. Alex ingin meminta ketegasan dan mohon pimpinan menjelaskan terlebih dahulu agar kita jelas mau membahas apa, karena berkaitan dengan kesimpulan.

Oleh Lasarus dari Kalimantan Barat. Lasarus menegaskan bahwa agenda hari ini adalah bagaimana teman-teman pemerintah mengakomodir masukan dari Komisi 5, namun satuan 3 ini tidak hanya menerima masukan dari Komisi 5 saja, tetapi menanyakan pendapat pada forum, atau rapat ini diskors sampai satuan tiga diberikan. Lasarus (sebagai pimpinan sidang) mengembalikan dulu ke mitra, bagaimana baiknya apakah dilanjutkan atau diskors sampai KemenPUPR melengkapi semua. Lasarus menambahkan memang selama ini sekretariat mendapatkan data dari KemenPUPR tidak utuh dan tidak bisa dibagikan ke semua anggota karena ini adalah kebiasaan yang salah dan ini harus diperbaiki kembali. Lasarus mengusulkan sebaiknya biarlah ini dilengkapi dulu sembari mana kala yang tadinya lupa masuk dan pas datang diperbaiki kembali. Lassarus menambahkan untuk keputusan kita tarik dari aturan saja, yaitu Satuan 3 harus diterima oleh DPR paling lambat 1 bulan setelah Paripurna. Lasarus memberi kesempatan kepada Sekjen untuk berbicara dulu sedikit, setelah itu rapat akan diskors dan diagendakan kapan Komisi 5 dan KemenPUPR adakan rapat kembali setelah bundelnya lengkap. Menurut Lasarus, Sekjen sudah siap senin ini, baru setelah itu Komisi 5 akan tetap perlu mempelajari sekitar 1 minggu, jadi Lasarus meminta pendapat kembali, rapat ini akan lanjut atau skors. Lasarus sebagai pimpinan juga mengembalikan ke Bapak atau Ibu anggota Komisi 5 semua apakah akan dilanjutkan atau diskors. Lasarus berpendapat, karena harus merevisi, jadi ditunda bukan dia skors, ini Komisi 5 rapat internal dulu karena akan repot jika kita ribut disini, kita skors dulu 10-15 menit dulu, nanti kita masuk putuskan mau lanjut apa tunda, rapat di skors 15 menit. Melalui Lasarus, sesuai dengan rapat internal Komisi 5 sepakat rapat ini ditunda sampai satuan tiga disampaikan. Sesuai rapat internal antar poksi rapat ditunda, harus dilengkapi secara lengkap nanti Komisi 5 mengharapkan seperti yang Ibu Sekjen harapkan hari senin Komisi 5 terima dan nanti akan dipelajari dan diberi jarak beberapa hari, sebelum ditunda. Lasarus mempersilahkan kalau mau ada yang menambahkan.

Fraksi Golkar: Hamka B Kady dari  Sulawesi Selatan 1. Hamka berpendapat kalau satuan 3 begini, itu tidak bisa, apalagi selesai kita bacakan doa. Hamka bermaksud kita beri waktu senin dan kita bisa komunikasi, brainstorming ini tanpa mengambil keputusan kalau satuan 3 keluar tidak bisa ganggu gugat lagi. Hamka menambahkan tidak usah buru-buru hari senin, ada saling pengertian dan kepercayaan, apa yang benar-benar penting dapat dimasukkan ke Satker. Hamka juga menanyakan apa semua yang dibahas masuk satuan 3, dan yang jadi masalah belum lengkap satuan 3 ini.

Fraksi Gerindra: Andi Iwan Darmawan Aras dari Sulawesi Selatan2. Andi berpendapat, tidak tahu apa yang akan dievaluasi jika item kegiatan tidak dipaparkan satu-satu. Andi menanyakan penetapan pelelanggan BUMN ini apakah punya data pekerjaan dari BUMN. Setau Andi dari pelelanggan sisa kemampuan data, sisa kemampuan keuangan, sisa keuangan data, dan hal-hal lain daftar peralatan sifatnya teknis. Andi juga menambahkan teryata masalah pembebasan lahan dananya tidak bisa dicairkan oleh KemenPUPR, dana talangan itu bisa diselesaikan Kementerian Keuangan. Andi juga menanyakan apakah ada database bahwa BUMN yang lain sudah melaksanakan berapa paket. Melalui Andi, Komisi 5 melihat BUMN menangani proyek luar biasa, satu perusahaan dipaksakan dari yang ada lalu ini menimbulkan kegagalan yang luar biasa, dan fungsi pengawasannya tidak maksimal. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan berapa paket dan Kementerian yang lain beberapa paket, sampai jumlah paket yang bisa ditangani karena maksimal Andi banyak mendengar dan software diberikan dibawah harga. Andi menambahkan BUMN ini membeli perusahaan lokal tetapi ternyata dia-dia juga orangnya dan menurut Andi ini evaluasi untuk Komisi 5 karena Bapak Dirjen banyak pekerjaan multi year, nanti ada kontrak baru jangan sampai menangani paketnya terlalu lebih.

Oleh Fary Djemy Francis dari Nusa Tenggara Timur 2. Fary mengatakan maksud Bapak Alex yang diberikan Ibu sekjen belum termasuk satuan tiga, karena yang diberikan itu adalah agenda kegiatan. Jadi kita satukan pemahaman dulu, menurut Fary juga bahwa permintaan Pak Alex ini sesuai dengan UU MD3. Melalui Fary, Komisi 5 tidak ikut campur dalam penyusunan satuan 3, ketika selesai Komisi 5 meminta dan akan melangsungkan fungsi kita yakni pengawasan. Fary yakin Sekjen ini sanggup, maka kalo mau lanjut di pengawasan, maka kami tidak dapat lanjutkan rapat hari ini. Pemahaman mengenai satuan 3 disini yang berbeda, jika mau dibahas sekarang maka tidak bisa dilanjutkan. Fary juga menanyakan untuk mengambil keputusannya, akan mau membahas atau cukup mendengarkan hasil dari kemarin ini. Fary berpendapat, buat agenda tersendiri dari Pak Alex, Fary mengusulkan rapat ini untuk mendengarkan saja.

Oleh Moh Nizar Zahro dari Jawa Timur 11. Nizar berpendapat harus bangun kesepakatan agar tidak melanggar UU. Satuan tiga itu alokasi anggaran per program oleh karena itu sampaikan secara terbuka, jika satuan tiga itu sudah keluar tidak dapat dirubah.

Fraksi Demokrat: Bahrum Daido dari Sulawesi Selatan 3. Bahrum menyatakan setuju dengan Pak Alex minta satu bundel agar dibahas dengan lengkap, dan Bahrum menanyakan tetap Komisi 5 akan lanjut rapat ini atau tunda, bukan skorsing. Bahrum juga menanyakan apakah berikan ke Dirjen atau ditunda 2 minggu mendatang. Menurut Bahrum antara skorsing dengan ditunda itu berbeda, jika skorsing itu tidak lebih dari 24 jam, dan Bahrum menyarankan lebih baik dilanjutkan saja.

Fraksi PAN: Sungkono dari Jawa Timur 1. Sungkono menegaskan bahwa Komisi 5 sangat mengawal satuan tiga untuk kepentingan fraksi, pembangunan sudah sampai mana. Sungkono sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Alex, perlu diilengkapi lagi dan dalam komunikasi Komisi 5 tahun kemarin sama skali tidak menikmati program.

Oleh A Bakri dari Jambi. Bakri berharap ini mungkin bisa dirinci secara jelas.

Fraksi PKB: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dari Jawa Barat 3. Neng Eem pikir lapiran dari KemenPUPR ini belum lengkap, di dalam laporan ini hanya ada presentase-persentasenya saja pimpinan, prinsipnya saja sepakat dengan Pak Alex, sebelum menyusun satuan 3, program beberapa Dirjen yang ada di distribusi Komisi 5 yang ada, mendata dapil-dapil di Komisi 5 agar sesuai dengan proporsi yang ada.

Nasdem: Sahat Silaban dari Sumatera Utara 2. Sahat berpendapat bahwa dibeberapa rapat ada keluhan, bagaimana aspirasi Komisi 5 diakomodir mitra dan tidak ada tujuan ditunda, jangan pincang-pincang karena nanti anggarannya tidak terakomodir. Sahat juga menegaskan bahwa memang Sekjen mengatakan hari senin, dan Komisi 5 sudah terlalu berharap hari senin dan Komisi 5 juga berfungsi sebagai pengawasan jangan sampai pincang-pincang ini anggarannya. Sahat menambahkan bagaimana kita bersinergi membangun bangsa ini, menunda tidak ada tujuan kami tidak mengharap hari senin tetapi harapan kita dapat diakomodir.

Oleh Suhartono dari Jawa Timur 8. Suhartono mengemukakan mendapatkan rumor dari Baleg, per spasi yang ada banyak digabung-gabung contohnya satu paket di satuan 3, ada interupsi jalan A dan B jangan digabung nanti bisa berjalan sendiri. Suhartono kira ini bersifat teknis dan menjadi keluhan asosiasi. Suhartono juga menambahkan namanya sertifikasi berjalan 5 tahun dan diperpanjang-panjang, ANP bukan pabrik yang besar, aspal masterplan produk merakyat yang menggunakan tidak hanya pemerintah, warga juga ada agar asosiasi aspal beton diberikan klasifikasi menengah, jadi jangan pengusaha ANP diklasifikasikan besar.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap tanggapan anggota:

Sekjen PUPR:

  • Semua yang KemenPUPR sampaikan di total sama Sekjen dan Irjen di Provinsi Jakarta itu yang tidak diterima Bapak-Bapak yang lain, sudah 3 tahun memang seperti itu dan niatnya baik untuk dikelompokkan.
  • Senin pagi sudah dalam bentuk satuan 3 yang seharusnya satuan 3 per program. Sebenernya niat KemenPUPR ini inginnya biar Bapak dan Ibu semua tidak bingung membacanya, maka dari itu Sekjen PUPR sajikan seperti ini.
  • KemenPUPR meminta waktu menyangkut beberapa sektor nanti akan disampaikan, InsyaAllah senin pagi sudah dalam bentuk satuan 3, seperti seharusnya per program. Di Sekjen pun sudah “mumet”, dedicated dan related sudah dibuat dan dikehendaki satuan 3 satu per satu.

Dirjen PUPR:

  • 250 hari kerja padat karya disediakan PUPR di 2018 itu Rp11,23 triliun, Bapak Menteri PUPR memberikan arahan di dapil-dapil Bapak dan Ibu anggota Komisi 5 sekalian, InsyaAllah senin pagi akan disampaikan copy-nya ke Komisi 5.

 

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

RDP Komisi 5 DPR-RI dengan KemenPUPR tentang akomodir masukan kepada KemenPUPR ditunda dan ditutup pada pukul 16:12 WIB.

Untuk membaca rangkaian Livetweet RDP Komisi 5 DPR-RI dengan KemenPUPR tentang akomodir masukan kepada KemenPUPR, kunjungi https://chirpstory.com/li/376644

 

Ilustrasi: www.gatra.com

WikiDPR/adr/fy