Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Alokasi Anggaran, Unit Organisasi dan Program Dalam APBN 2018 – Raker Komisi 5 DPR-RI dengan MenPU-PR

Komisi/AKD: Komisi 5, Tanggal Rapat: 07/Sep/2017,  Ditulis Tanggal: 15/Sep/2017

Mitra Kerja: MenPU-PR Alokasi Anggaran, Unit Organisasi dan Program Dalam APBN 2018 – Raker Komisi 5 DPR-RI dengan MenPU-PR

Pada 7 September 2017, Komisi 5 mengadakan Raker (Rapat Kerja) dengan Menteri PU-PR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) tentang alokasi anggaran, unit organisasi dan fungsi program APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) TA (Tahun Anggaran) 2018 di KemenPUPR. Rapat dihadiri oleh 9 Fraksi dan 20 Anggota Komisi 5. Rapat dibuka oleh Fary Djamy Francis dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan NTT (Nusa Tenggara Timur) 2  pada pukul 09:52 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri PU-PR, Basuki Hadimuljono

  • Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 ini temanya mengenai “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
  • Dalam rangka mengimplementasikan RKP 2018 ini maka program dari Kementerian PU-PR adalah berbasiskan kewilayahan.
  • Program Kerja dari Kementerian PU-PR ini mendapatkan arahan dan masukan langsung dari Presiden dan Wapres RI dalam Sidang Kabinet serta masukan dari Kunjungan Kerja Spesifik Anggota DPR-RI khususnya Komisi 5 DPR-RI dan juga berdasarkan hasil Rapat Kerja pada 7 Juni 2017 yang lalu.
  • Pada 2017 ada 9 proyek pengerjaan bendungan baru yang ditargetkan selesai pada Tahun 2018 dan disusul dibangun 11 bendungan baru pada Tahun 2018.
  • Ada beberapa bendungan yang dapat diselesaikan pada Tahun 2018 seperti Bendungan Tanju dan Mila di NTB.
  • Saat ini Kementerian PUPR sedang berusaha menyelesaikan pengerjaan irigasi-irigasi pada tiap-tiap bendungan baru ataupun lama yang belum ada irigasi.
  • Berdasarkan hasil rapat kerja pada 7 Juni 2017 yang lalu bersama Anggota Komisi 5 DPR-RI tidak ada perubahan pada Pagu Anggaran 2018, hanya saja tambahan sebesar 500M untuk  anggaran Direktorat Jenderal Perumahan.
  • Target prioritas Pagu Anggaran 2018 ditujukan untuk sektor jalan, jembatan, fly over, serta pembangunan jalan nasional sepanjang 485 Kilometer.
  • Pada sektor Cipta Karya, anggaran diprioritaskan untuk penataan wilayah kumuh perkotaan, pengolahan air limbah dan sistem sampah.
  • Pada sektor Sumber Daya Air, diprioritaskan pada pembangunan 47 bendungan baru dan jaringan irigasi baru sebesar 54.000 Hektare. 47 bendungan baru terdiri dari 11 pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2018, dan 36 bendungan sedang dalam proses pembangunan dan pengerjaan.
  • Sektor perumahan akan dibangun 180 ribu unit rumah swadaya.
  • Pembangunan bendungan baru dilaksanakan di Aceh, Jabar, Kalsel, Gorontalo, NTT dan Papua.
  • Pembangunan jalan baru dalam hal konektivitas jalur darat sepanjang 850.000 Kilometer untuk daerah Pantai Selatan Jawa, Trans Papua, dan NTT.
  • Prioritas pembangunan jalan baru juga difokuskan pada daerah destinasi wisata seperti Toba, Raja Ampat dan lain-lain.
  • Beberapa pembangunan jembatan baru di Kendari dan Musi IV di Palembang.
  • Program prioritas kedaulatan pangan atau ketahanan air diantaranya terdiri dari 47 Bendungan, 54 Embung, 160 jaringan irigasi.
  • Sektor Perumahan dan Pemukiman dibangun sebanyak 13rb unit rumah susun di wilayah DKI Jakarta dan daerah lain di Indonesia.
  • Sebanyak 180.000 unit rumah swadaya dibangun di 33 Provinsi yang bertujuan untuk menata rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
  • Pembangunan 1191 Hektare untuk infrastruktur penataan pemukiman kumuh di lebih dari 20 kota di Indonesia.
  • Pembangunan air limbah untuk 860.000 KK di Pekanbaru, Palembang, Sorong, Yogyakarta.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Henky Kurniadi dari Jawa Timur 1. Henky mengapresiasi kinerja Menteri PU-PR dengan gaya yang humble tapi bisa berprestasi. Henky menilai masih banyak persoalan tata ruang yang amburadul. Henky memandang perlu adanya UU mengenai Tata Ruang dalam penempatan kawasan industri. Di daerah Kertosono, terdapat kerjasama antara pemerintah RI-China tetapi henky memandang progress pembangunan kerjasamanya masih kecil.

Oleh Idham Samawi dari Yogyakarta. Idham menjelaskan dirinya merupakan Anggota Komisi 5 baru setelah kemarin berada di Komisi 2, sehingga Idham mengikuti rangkaian rapat ini secara utuh. Menurut Idham kerja Kementerian PU-PR sungguh luar biasa tetapi di mata masyarakat kerja KemenPUPR ini belum terlihat. Idham menyarankan agar KemenPUPR terus menyiarkan citranya kepada masyarakat. Idham menanyakan kaitan dengan banyaknya penindasan dan marginalisasi pada sektor pertanian.

Oleh Alex Indra dari Sumatera Barat 1.  Alex mengingatkan kepada rekan-rekan kerja Komisi 5 bahwa fokus anggaran sudah berubah dari money follow function menjadi money follow program.

Oleh Nusyirwan Soedjono dari Jawa Tengah 6. Menurut Nusyirwan kontribusi besar Kementerian PU-PR ini berada di sektor air bersih dan ketersediaan pangan. Nursyirwan tidak bisa memungkiri kinerja KemenPUPR yang sudah sangat baik. Nusyirwan berharap apa yang sudah dilakukan dengan baik dapat dijabarkan dengan gambaran angka.

Fraksi Golkar: Anthon Sihombing dari Sumatera Utara 3. Anthon berharap akan adanya terobosan teknologi baru yang sederhana dan murah untuk menanggulangi pencemaran sungai dan waduk seperi Waduk Saguling di Jawa Barat. Anthon meminta Kementerian PU-PR untuk melakukan sistem pompanisasi di Medan, Sumatera Utara karena diwilayah tersebut masih terdapat banjir. Menurut Anthon, Pemerintah DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu mendapatkan bantuan dari Bank Dunia sebesar 4T untuk penanggulangan banjir di DKI. Anthon berharap agar sisa limited loan sebesar 500M tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk permasalahan penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

Oleh Ridwan Bae dari Sulawesi Tenggara. Ridwan hanya melihat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Wakatobi. Ridwan memohon agar permasalahan SPAM ini menjadi perhatian dari Menteri PU-PR. Akibat dari kekurangan air ini bisa mengganggu aktivitas sekolah dan aktivitas perkebunan mereka.

Oleh Saniatul Lativa dari Jambi. Menurut Saniatul anggaran untuk pengerjaan jalan di Jambi dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnan. Untuk pengendalian banjir di Jambi masih nol. Kemudian Saniatul menyampaikan hasil usulan dari Gubernur Jambi kepada mitra kerja Komisi 5 yaitu KemenPU-PR dan pimpinan Komisi 5.

Oleh Muhidin Mohamad Said dari Sulawesi Tengah. Menurut Muhidin semua akses jalan dari Sulsel, Gorontalo sulit masuk menuju Palu, Sulawesi Tengah.  Muhidin mengatakan Bupati Luwuk terus menelponnya terkait ketersediaan air bersih di Luwuk yang sudah dilakukan kunjungan kerja kesana.

Fraksi Gerindra: Fary Djamy Francis dari Nusa Tenggara Timur 2. Menurut Fary, terjadi peningkatan Pagu Anggaran berdasarkan Raker dengan Komisi 5 pada tanggal 7 Juni 2017 yang lalu dari 106,4T menjadi 106,9T. Fary menambahkan apa sudah menjadi kesimpulan pada rapat dengan eselon 1 yang lalu sudah menjadi sebuah keputusan bersama. Fary menyampaikan bahwa sesuai hasil rapat Baleg 4 September yang lalu, bahwa RUU tentang Sumber Daya Air sudah masuk Prolegnas. Fary mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara Epyardi Asda sebagai ketua Asosiasi Bongkar Muat Pelabuhan.

Oleh Andi Iwan Darmawan Aras dari Sulawesi Selatan 2. Menurut Iwan Pagu APBN 2018 oleh Kementerian PU-PR ini terlalu berat sehingga untuk menyerap aspirasi cukup sulit. Menurut Iwan BUMN di daerah-daerah tidak mempunyai sumber daya manusia yang maksimal. Iwan berharap agar pengerjaan proyek dibawah Rp 100 Miliar yang dikerjakan oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sedikit demi sedikit agar dinaikkan presentasinya agar pengusaha lokal dapat survive. Iwan mengingatkan agar KemenPUPR juga memasukan prioritas pembangunan air baku di Pare-Pare karena sudah menjadi janji dengan masyarakat Pare-Pare sewaktu kunjungan kerja disana.

Oleh Novita Wijayanti dari Jawa Tengah 8. Menurut Novita, untuk memecah kemacetan atau antrean dari keluar tol di Brebes, Novita berharap agar dibangun jalur alternatif antara Ajibarang ke Bumiayu. Novita memastikan apakah benar akan ada realisasi terhadap air bersih di Cilacap Tahun 2018.

Fraksi Demokrat: Willem Wandik dari Papua. Willem berharap tahun 2019 seluruh jalur jalan Trans Papua bisa terkoneksi antar kabupaten kota di Papua. Willem mengatakan dan juga berharap agar sisa pemerintahan Presiden Jokowi bisa memprioritaskan pembangunan perumahan khusus di Papua. Willem menginginkan adanya pembangunan jembatan penahan banjir di Kabupaten Tolikara, karena di wilayah sana sering terjadi longsor. Willem menginginkan adanya kebijakan khusus mengenai pengerjaan infrastruktur di Papua dapat dikerjakan langsung oleh warga Papua.

Oleh Bahrum Daido dari Sulawesi Selatan 3. Menurut penuturan dari Menkumham, Menteri PU-PR belum menyetujui RUU Jalan. Menurut Bahrum, banyak aduan jalan nasional di Kabupaten/Kota di Indonesia luasnya masih 4,5M. Meninjau hal tersebut Bahrum ingin Kementerian PU-PR melakukan perluasan atas jalan tersebut. Bahrum sangat berterimakasih atas BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang diberikan oleh KemenPUPR karena penerapannya sangat luar biasa.

Oleh Umar Arsal dari Sultra. Umar menginginkan akan adanya pembangunan jalan dari Konawe Utara menuju Morowali. Umar juga berharap agar ada pelebaran jalan di Pelabuhan Bau-Bau karena lalu lintas disana cukup padat. Umar juga berharap agar KemenPUPR menata pemukiman kumuh yang berada di sepanjang jalan nasional di Sulawesi Tenggara karena tidak elok dilihat. Umar meminta agar KemenPUPR melakukan kunjungan ke Sultra dan juga menginginkan agar pembangunan Lingkar Kendari segera direalisasikan.

Oleh Michael Wattimena dari Papua Barat. Menurut Michael, kinerja MenPU-PR sudah tidak diragukan lagi berdasarkan track record yang dia miliki. Kesukesan KemenPUPR ini menurut Michael tidak terlepas dari masukan Komisi 5. Menurut Michael, pada Modul Kementerian PU-PR kurang banyak menjelaskan terkait pembangunan dan realisasi program yang ada di Maluku.

Fraksi PAN: Ahmad Bakri HM dari Jambi. Bakri menanyakan bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran alokasi pembangunan di wilayah Jambi yang terbatas. Bakri menyayangkan pada sikap pemerintah yang tidak menaikkan alokasi anggaran pembangunan jalan di Jambi meskipun jalan di Jambi ruasnya naik dari 900 Kilometer menjadi 1500 Kilometer. Bakri menambahkan bahwa di Kabupaten Tebo masih ada jalan yang 1 jalur, dia menginginkan jalan dibangun 2 jalur. Bakri menginginkan agar ada pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Roro di Kuala Tungkal karena selama ini masih banyak truk-truk yang ingin menuju Pelabuhan Roro masih melewati pasar-pasar. Bakri meminta Kementerian PU-PR agar memprioritaskan pembangunan drainase yang ada di Jambi, karena wilayah Jambi sering terjadi banjir.

Oleh Syahrulan Pua dari Nusa Tenggara Timur 1.  Syahrulan mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PU-PR karena telah membangun embung di Ngada, NTT. Syahrulan berharap agar pembangunan jalan di wilayah Kelimutu sebagai destinasi wisata menjadi prioritas KemenPUPR. Syahrulan berharap agar pembangunan jalan di Flores sama seperti pembangunan jalan di Papua. Syahrulan mengusulkan agar ada pembangunan jalan dari Labuan Bajo sampai Larantuka. Syahrulan juga berharap agar wilayah yang ada di Flores yang membutuhkan embung agar segera dibangun disana.

Fraksi PKB: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz dari Jawa Barat 3. Neng mengapresiasi atas kinerja Kementerian PU-PR karena beberapa programnya bisa memecahkan masalah dan jadi solusi. Menurut Neng, saat Presiden Jokowi mengadakan kunjungan ke Sukabumi terkait pengerjaan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) beliau belum melihat adanya anggaran untuk pembangunan jalan tol tersebut. Neng juga berharap agar pembangunan jalan di Pantai Selatan Jawa agar bisa terkoneksi dengan pusat-pusat daerahnya.

Fraksi PKS: Sigit Sosiantomo dari Jawa Timur 1.  Menurut Sigit, permasalahan banjir kalau tidak ada penanganan secara komprehensif tidak akan terselesaikan. Sigit memerhatikan juni lalu terjadi Banjir Rob di wilayah Sidoarjo. Sigit menginginkan adanya penuntasan akan masalah tersebut mengingat disana banyak petani garam.

Fraksi PPP: Epyardi Asda dari Sumatera Barat 1. Epyardi menginginkan jika ada jajaran dari Kementerian PU-PR melakukan kunjungan ke Sumatera Barat agar diinformasikan kepada Komisi 5. Epyardi berharap jika Menteri PUPR melaksanakan kunker ke Padang agar dapat menjelaskan mengenai pembangunan jalan lintas padang andalas. Epyardi juga mengharapkan agar pembangunan jalan tol antara Pekanbaru-Padang segera direalisasi. Epyardi mengharapkan juga agar usulan dari anggota Komisi 5 dapat dilihat lebih spesifik. Epyardi berujar agar seluruh Program Kementerian PUPR semuanya dapat mencapai sasaran.

Fraksi Nasdem: Soehartono dari Jatim 8. Soehartono berharap adanya flyover dari Surabaya ke Porong. Menurut Soehartono, pembangunan jalan antara Surabaya-Porong 25 tahun yang lalu hanya memuat 1 ruas jalan, sehingga Soehartono menginginkan adanya pelebaran ruas jalan. Soehartono juga berharap agar ada solusi terhadap permasalahan banjir di Sidoarjo.

 

Respon Mitra

Berikut merupakan respon mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono

  • MenPUPR ucapkan selamat kepada Ketua Komisi 5 Fary Djamy Francis karena telah terpilih sebagai tokoh olahraga.
  • KemenPUPR ucapkan terimakasih karena RUU tentang Sumber Daya Air sudah masuk dalam Prolegnas.
  • KemenPUPR berharap agar RUU tentang Sumber Daya Air dapat segera ketok palu.
  • Dalam hal Satuan 3 APBN-P KemenPUPR sudah siap.
  • Usulan mengenai BSPS, Pansimas, Irigasi dalam hal ini KemenPUPR akan lebih mempercayakan pada usulan Komisi 5.
  • Mengenai tol Padang-Pekanbaru sepanjang 255 Kilometer, Kementerian PU-PR memungkinkan downbreaking-nya pada Tahun 2018.

 

Kesimpulan Rapat

1) Komisi 5 DPR RI memahami penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap alokasi anggaran unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2018 dengan penjabaran sebagai berikut:

  1. Mengenai alokasi keseluruhan KemenPUPR TA 2018 sebesar Rp106,9 Triliun.
  2. Anggaran Sekjen sebesar Rp600 Miliar.
  3. Anggaran Irjen sebesar Rp104 Miliar.
  4. Ditjen Bina Marga sebesar Rp41,3 Miliar.
  5. Ditjen Cipta Karya sebesar Rp15,9 Miliar.
  6. Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp37,3 Miliar.
  7. Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp9,6 Miliar.
  8. Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesar Rp261 Juta.
  9. Balitbang sebesar Rp611 Miliar.
  10. Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp338,7 Miliar.
  11. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar Rp248 Juta.
  12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp495 Juta.

2) Komisi 5 DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten/Kota tertentu akan disesuaikan dengan saran, pendapat, dan usulan Komisi 5 DPR RI sebagaimana disampaikan dalam rangkaian Rapat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018 serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2018 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.

 

Penutup

Rapat Kerja Komisi 5 DPR-RI dengan Menteri PU-PR tentang alokasi anggaran, unit organisasi dan fungsi program APBN TA 2018 di KemenPUPR, ditutup pukul 12:57 WIB. Rapat ditutup oleh Fary Djamy Francis Fraksi Gerindra dapil Nusa Tenggara Timur 2 selaku pimpinan sidang. Untuk membaca dan mengikuti rangkaian livetweet Komisi 5 DPR-RI dengan MenPU-PR kunjungi https://chirpstory.com/li/368407.

 

Wikidpr/mss/rhs

Ilustrasi:binamarga.pu.go.id