Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi dan Lain-lainnya - RDP Komisi 3 dengan KPK RI

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 12/Sep/2017,  Ditulis Tanggal: 22/Sep/2017

Mitra Kerja: KPK Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi dan Lain-lainnya - RDP Komisi 3 dengan KPK RI

Pada 12 September 2017, Komisi 3 menyelenggarakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tentang Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi, dan lainnnya. Rapat dibuka pukul 15:18 WIB dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1. Dalam rapat ini juga diumumkan pergantian anggota Dwi Ria Latifa dapil Riau digantikan oleh Arteria Dahlan dapil Jawa Timur 6, pergantian dilakukan oleh Fraksi Partai PDIP. Kemudian Kahar Muzakir dapil Sumatera Selatan 1 digantikan oleh John Kenedy Azis dapil Sumatera Barat 2, pergantian dilakukan oleh Fraksi Partai Golkar. Kemudian Saiful Bahri Ruray dapil Maluku Utara digantikan oleh Mukhamad Misbakhun dapil Jawa Timur 2, pergantian dilakukan oleh Fraksi Partai Golkar.

 

Pemaparan Mitra

Berikut ini merupakan pemaparan mitra:

KPK

  • KPK menerima 6 pertanyaan, apakah diperkenankan untuk dibaca bergantian?
  • Pertanyaan pertama mengenai komisi 3 meminta penjelasan kepada Pimpinan KPK dengan jawaban bahwa upaya KPK mencegah korupsi berdiri dengan 3 pilar.
  • Pendampingan ini belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Bagaimana mengurus PBD yang baik, budgeting, pengawasan internal, pelayanan terpadu satu pintu, kemungkinan penambahan penghasilan sehingga menghindari tindakan korupsi.
  • KPK ada yang namanya program PROFIT (Gerakan Profesional Berintegritas). Ada satu isu tata kelola anti korupsi. Ini kita kerja sama dengan Kadin.
  • Menyetuh juga elemen masyarakat secara luas. Utamanya ini ada di deputi pencegahan kemudian mendorong program ini pada KPK.
  • Salah satunya pendidikan dengan mengintegrasi nilai-nilai anti korupsi.
  • Kami mengelola 270ribu laporan atau 78% dari total 315.917 wajib lapor pada tahun 2017.
  • Upaya yang kami lakukan dalam pencegahan, yaitu dalam pemerintahan, swasta dan masyarakat luas.
  • Disamping pelaporan kami juga melakukan eksaminasi dengan individu dan cek silang dengan Dirjen Pajak.
  • Kami juga akan memperkenalkan aplikasi e-LHKPN.
  • Di pemerintahan kita melakukan monitoring, yaitu mengkaji policy atau kebijakan pemerintah.
  • Sesuai dengan tugas kami, kami juga melaporkan pelaporan gratifikasi. Total terdapat 1.091 laporan.
  • Kalau dikumpulkan dari seluruh pelaporan maka nilainya cukup besar yaitu 270M dari pelaporan gratifikasi.
  • Di sektor swasta kami melakukan sosialisasi dan mendampingi untuk melakukan usaha yang lebih berintegritas.
  • Kita mencoba mensosialisasikan ini ke banyak korporasi. Kita juga kerja sama dengan Pemerintah Cina.
  • Kita memiliki sistem pengendalian gratifikasi sampai tanggal 31 Juli 2017 ini sudah dilaksanakan pembangunansistem pengendalian pelaksanaan gratifikasi.
  • Penelitian dan Pengembangan Antikorupsi terbagi dalam banyak hal. Terutama reformasi birokrasi, SDM, keuangan negara, penerimaan negara, sosial, dan sebagainya.
  • Kami sudah melakukan survei integritas layanan publik, survei persepsi masyarakat terhadap korupsi dan KPK serta lain sebagainya.
  • KPK turut berkontribusi dalam menyelamatkan keuangan negara melalui Gerakan Nasional Penyelamatan SDA.
  • Pertanyaan kedua mengenai komisi 3 meminta penjelasan Pimpinan KPK di bidang penindakan sesuai dengan tugas dan wewenang.
  • Perkara yang menarik perhatian masyarakat, yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk.
  • Perkara TPK sehubungan dengan penyuapan terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek.
  • Perkara TPK dalam pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas (SKL).
  • Kasus atas nama tersangka Eko Susilo Hadi sudah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor).
  • Perkara pengadaan 3 Quality Container Crane (QCC) di Pelindo 2 masih dalam tahap penyidikan.
  • Fungsi penegakan hukum tersebut mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Dalam rangka meningkatkan status tersangka ditingkat penyidikan, KPK mengacu pada 2 alat bukti.
  • Fungsi penegakan hukum yang dilakukan KPK meliputi pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan, lalu setelah ada 2 alat bukti, maka kasus akan naik di penyidikan.
  • Check and Balance terhadap KPK, yiatu memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil tindak pidana lalu menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya.
  • Upaya KPK dalam pengawasan terpadu dan pengendalian internal pegawai.
  • KPK telah menetapkan dan memberlakukan nilai-nilai dasar pribadi dan kode etik.
  • Mengembangkan dan menerapkan manajemen resiko terpadu dalam lingkungan KPK. Upaya lain yaitu meningkatkan komunikasi internal dan meningkatkan Deputi atau Sekjen.
  • Pelaksanaan eksaminasi atas perkara-perkara yang ditangani.
  • Mengembangkan peran manajemen terpadu dalam KPK.
  • Menurut UU No. 31 tahun 2014, keterangan saksi dan korban yang diberikan dengan bebas tanpa rasa takut, KPK menjelaskan kinerja-kinerja mahasiswa kami juga sudah mulai bersaing di bidang internasional dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.
  • UU No. 13 tahun 2006 tidak dihapuskan melainkan tetap berlaku berdasarkan ketentuan lain.
  • KPK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pernah ada Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama perlindungan saksi atau pelapor.
  • Pertanyaan ketiga mengenai komisi 3 meminta penjelasan kepada Pimpinan KPK terkait pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK serta upaya penguatan.
  • Fungsi koordinasi dan supervisi penindakan. Fungsi koordinasi, yaitu menerima laporan SPDP perkara TPK oleh Aparat Penegak Hukum (APH) lain (melalui e-SPDP) dan menanyakan serta menerima perkembangan perkara pada umumnya.
  • Fungsi supervisi, yaitu membuat forum komunikasi antara Aparat Penegak Hukum (APH), melakukan analisis kendala dan merumuskan solusi atas kendala, melaksanakan pemantauan atau pelaksanaan simpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara, serta memberikan fasilitas atau bantuan.
  • Kita melakukan 2 kombinasi dalam bidang penegakan dan pencegahan pada daerah setempat.
  • Data kegiatan koordinasi pada penanganan kasus/perkara tahun 2017 total 114 dan supervisi total 117.
  • Penetapan sistem pelaporan perkara TPK oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui aplikasi e-Korsup.
  • Saat ini e-Korsup dalam tahap uji coba.
  • Melaksanakan kroscek atas penanganan perkara untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penegakan perkara TPK.
  • Dalam beberapa hal kita membantu dalam hal-hal yang bersifat teknis di daerah.
  • Dengan menggunakan e-Korsup maka diharapkan para APH KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dapat memperoleh informasi secara riil tentang perkara.
  • Pelatihan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) di Banten diikuti oleh 175 peserta.
  • Pada tanggal 31 Juli - 5 Agustus 2017 pelatihan peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) di Sulawesi diikuti oleh 172 peserta.
  • Pimpinan KPK akan lebih mudah melihat perkara yang sedang disupervisi dengan adanya e-Korsup.
  • Fungsi koordinasi dan supervisi, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan.
  • KPK, Kepolisian, dan Menkopolhukam melakukan kerjasama dalam sharing data untuk pungutan liar.
  • Terlaksananya dan terbentuknya forum komunikasi Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dan lembaga pengawas.
  • Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya penggunaan e-planning dalam perencanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja (APB).
  • Program pengawalan dana desa salah satunya KPK mendorong tindak lanjut kajian KPK tahun 2015 tentang pengelolaan sisa dana ex-PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).
  • Hambatan dan kendala, yaitu belum ada sinergritas antar instansi, tingkat respon dan pemahaman masing-masing pemerintah, hubungan yang kurang harmonis antar eksekutif dengan legislatif.
  • Pengelolaan Manajemen Barang Rampasan Negara atau aset/harta hasil sita tipikor dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen pengelolaan barang/aset secara profesional.
  • Dalam melaksanakan tugas pengelolaan atas benda sitaan dan aset/barang rampasan, KPK melakukan koordinasi dengan instansi lain yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai tempat penyimpanan benda sitaan.
  • KPK telah menyetorkan uang ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar Rp 1.917.509.443.183.
  • Upaya pemulihan aset dengan menjaga keutuhan, sehingga tujuan barang bukti dapat diterima dipersidangan dan originalitasnya terjaga.
  • KPK melakukan penyitaan di berbagai tempat yaitu di Rupbasan daerah Jabotabek, Bandung, dan Denpasar.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Oleh Junimart Girsang dari Sumatera Utara 3. Menurut Junimart, KPK sebagai simbol harus paham apa yang akan disampaikan kepada publik dan paham tentang hukum. Semuanya harus paham posisi masing-masing. Junimart sebagai wakil rakyat harus sesuai aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Junimart mengatakan bahwa selama di dapilnya ia selalu membawa KUHAP. Ini perlu disampaikan karena sebagai intropeksi DPR. KPK tentu harus paham apa yang hendak disampaikan kepada publik dan harus paham tentang dampak yang akan disampaikan. Di daerah pilihannya semua pada bertanya apa itu Obstruction of Justice, akhirnya ia memberikan kuliah di sana. Menurut Junimart hal ini perlu disampaikan, karena kita harus paham posisi masing-masing. Namun sayang sekali jubirnya tidak datang, Junimart bicara seperlunya tidak mendahului putusan. Junimart mengatakan bahwa fungsi penegakan hukum yang dilakukan KPK tentu ada tempatnya. Junimart sudah mengundang Jaksa Agung, yang diwakili Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan. Pada kasus ini penyitaan handphone dalam mobil diminta tanpa surat perintah/berita acara penyitaan hingga hampir 24 jam. Lalu diserahkan kembali di Polda Jawa Timur. Junimart menanyakan apakah KUHAP memperbolehkan melakukan penyitaan lebih dari 1x24 jam tanpa surat perintah/berita acara. Indonesia ini negara berdasarkan KUHAP bukan SOP. Jadi ia meminta kejelasan. Junimart juga menanyakan apakah jabatan penyelidik bisa merangkap menjadi penyidik. Kemudian ia menanyakan apa dasar mereka diangkat sebagai penyelidik dan penyidik. Kita perlu tau karena ini menyangkut UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Junimart juga membahas mengenai aset harta kekayaan Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan berupa 33 kendaraan yang disita KPK tanggal 27 Januari 2014, lalu dititipkan di Rupbasan 25 Januari 2016. Junimart menanyakan selang 2 tahun dititipkan, lalu dimana 33 kendaraan sitaan ini sekarang. Kami tidak menemukan data atau informasi barang-barang ini dititipkan di rumah sitaan negara. Junimart berpendapat kalau setahun tidak ada di Rupbasan tentu ada di tempat lain, namun Junimart menanyakan dimana. Sesuai kesepakatan MoU yang tadi disebutkan mengapa menurut Kejaksaan MoU tidak berjalan sebagaimana sesuai tujuan. Junimart menanyakan apa latar belakang sampai muncul MoU dan apa latar belakang tidak dijalankannya MoU tersebut. Menurut catatan DPR dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Aset harta kekayaan Wawan yang telah disita KPK meliputi motor Harley, mobil Nissan, Lexus, Mercedes Benz, dan lain-lain sampai kurang lebih berjumlah 33 kendaraan. Berdasarkan hasil investigasi semua mobil ini masih dalam keadaan bagus namun Junimart tidak tahu kemana mobil ini dititipkan. Ada juga mengenai tanah-tanah yang disita, Junimart belum bisa temukan dimana semua barang ini. Junimart mengatakan bahwa ini keluhan dari dapilnya, yang katanya sampai sekarang KPK belum turun. Junimart meminta tolong kepada KPK bahwa masyarakat menunggu kedatangan lembaga idaman ini di dapilnya. Kalau bisa transparansi ini sesuai dengan penindakan hukum yang transparan. Junimart menanyakan apakah boleh penyelidik dan penyidik rangkap jabatan.

Oleh Masinton Pasaribu dari DKI Jakarta 2. Masinton menjelaskan mengenai masalah Rupbasan atau barang sitaan dan masalah aset Wawan, kembali ditemukan ada beberapa aset Nazarudin sejumlah 550M, menurutnya ini banyak sekali. Masinton melakukan rapat dengan Rupbasan, dari 550M yang ada di Rupbasan cuma 1 unit mobil Vellfire. Masinton meminta penjelasan mengenai aset Nazarudin berada di bawah kekuasaan dan pengawasan siapa, karena esensinya KPK dalam mengembalikan uang negara. Rakyat itu butuh penjelasan yang jelas dan konkrit, tidak perlu ngancam-ngancam, santai saja. Masinton mengatakan kepada KPK untuk tetap santai saat ditanya anggota DPR, tidak perlu marah-marah, kita tidak belain koruptor. Semua yang dilakukan di sini berdasarkan UU MD3 yang diatur DPR. Siapapun yang rapat di sini, ikuti UU dan ketentuan berlaku.

Menurut Masinton terkait penyelidik dan penyidik ini tidak sesuai dengan prosedur yang disampaikan. Masinton mau menegakkan aturan Republik ini setegak-tegaknya. Hukum kita selama ini sudah carut marut. Ia melihat dalam SOP ini sudah tidak up to date lagi. Ini jelas fungsi lidik dan fungsi sidik masing-masing berbeda.

Oleh Eddy Wijaya Kusuma dari Banten 3. Eddy mengatakan bahwa Rupbasan kita masih sangat minim, apalagi untuk barang-barang mewah. Eddy mengatakan bahwa nilai untuk barang-barang tadi akan menurun.

Oleh Arteria Dahlan dari Jawa Timur 6. Arteria menjelaskan bahwa ini hari pertamanya berada di komisi 3 sebagai anggota, karena biasanya ia hanya sebagai Bawah Kendali Operasi (BKO). Ia menyampaikan perkataan Pak Kapolri "Yang Mulia", kalau kita disentuh kata-kata itu kelakuan kita pasti terhormat. Ia menanyakan kalau stigma negara hukum dihancurkan, siapa yang bisa selesaikan. Ia mengatakan bahwa Bapak/Ibu Pimpinan harus paham hukum. Kata “penyidikan”, “penyitaan” itu diksi hukum. Ia menegaskan bahwa KPK itu tidak mengerti apa yang menjadi objek sita. Menurutnya penyitaan yang dilakukan KPK ini serampangan, KPK tidak tau apa yang menjadi objek sita, yang disita tidak diregister dengan baik, celakanya beda juga dengan yang divonis, ini adalah penguatan KPK. Ia menjelaskan Pasal 44 ayat (1), yaitu mengenai barang sitaan seharusnya disimpan di Rupbasan, ia menegaskan bahwa KPK harus taat hukum. KPK harus melapor, karena kami temukan beberapa fakta. Menurut Arteria, semua yang disampaikan KPK itu tidak benar, ia punya datanya. Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak akan membekukan komisi 3. Ia mengatakan kepada KPK, kalau KPK baca aturan nilai barang lelang maka tidak akan turun. Pasal 44 ayat (2), yaitu mengenai benda sitaan itu tidak boleh dipakai untuk apapun. Ia menanyakan selama 2 tahun dibawa kemana barang sitaan itu. Ia mengatakan bahwa 5 kepala Rupbasan mengatakan tidak tahu, bagaimana cara menyimpan itu diserahkan kepada Kepala Rupbasan. Ia juga menyampaikan kepada Pak Laode agar tidak galak-galak dengannya, kalau dengan Pak Masinton tidak apa-apa. Ia menegaskan apa susahnya menyatakan, "Oke KPK keliru", maka kita tidak perlu rapat sampai malam. Ia juga menanyakan apa benar sebagian aset itu sudah diagunkan dan apa benar ada perubahan nama.

Fraksi Golkar: Oleh Agun Gunandjar Sudarsa dari Jawa Barat 10. Agun menjelaskan bahwa yang kami butuhkan adalah hirarki jabatan yang ada di KPK. Agar kehadiran yang ada di sini melambangkan kelembagaan KPK. Ia ingin tau adakah pejabatnya di sini atau tidak. Agun berpendapat bahwa barang sitaan negara memang betul tidak semua diletakkan di Rupbasan, namun penyimpanan-penyimpanan tersebut masih dimungkinkan diletakkan di luar Rupbasan, namun barang-barang tersebut harus dilaporkan di Rupbasan setempat. Kita sudah membaca nota kesepakatan antara KPK, Polri, Kejaksaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian lainnya. Agun menanyakan apakah barang-barang tersebut sudah di Rupbasan. Karena berdasarkan data yang kami miliki di Rupbasan Jakarta hanya ada mobil, motor, dan mesin. Tidak ada yang namanya rumah, bangunan, ruko, dan sebagainya. Menurut Agun ini perlu konsistensi kalau Pimpinan KPK sudah menandatangani harus lapor dan datang. Kalau bisa dilampirkan nama-nama siapa saja yang masuk di penyidikan dan penyelidikan.

Oleh Mukhamad Misbakhun dari Jawa Timur 2. Menurut Misbakhun pada saat dihibahkan harus ada PNPB yang diserahkan, jangan hanya menyerahkan begitu saja. Ia akan menanyakan secara khusus dan spesifik kepada Kemenkeu nanti. Ia menanyakan pencitraan apa lagi yang ingin dibangun oleh KPK. KPK tugasnya selesai di mana, kalau tidak selesai maka sudah sampai di situ. Ia menanyakan bagaimana jika Rupbasan sendiri mengatakan mereka tidak menerima. Ia memiliki daftar beberapa aset kasus Nazarudin yang tidak masuk pembebasan. Ada aset yang dialihkan ke tempat lain, padahal status rumah itu disita, itu adalah aset yang ada di Duren Tiga.

Misbakhun menanyakan apakah pimpinan tahu kelakuan penyidik-penyidik di luar sana. jaga disiplin organisasi ini ke penyidik di dalam. Ia ingin KPK ini menjadi lembaga yang kuat dengan tata kelola yang benar sesuai standar. Ia juga menanyakan untuk OTT kasus Mahkamah Agung (MA) mekanismenya seperti apa. Menurut Misbakhun, barang rampasan ini banyak sekali titik lemahnya, inilah yang berkaitan dengan urusan uang. Menjaga jarak dengan pimpinan dan mengelolanya dengan baik. Ekspresi yang begitu luas, jangan sampai kita dibilang menghalang-halangi proses hukum. Ini justru akan merusak sistem dan tata kelola. Ia berpendapat kalau kita rekapitulasi ada data dan miss, maka itu yang makin memperparah. Di sini statusnya adalah barang milik negara, pelaksanaannya harus dilakukan lebih lanjut mengenai pelaksanaan di bawahnya. Domain ini adalah domain KUHAP, lalu ada UU Rupbasan mengenai kewenangan pemerintah.

Oleh Adies Kadir dari Jawa Timur 1. Adies menanyakan mengenai mobil Force yang disita KPK merupakan mobil apa, apakah mobil blokiran KPK. Ia juga memperjelas kenapa bisa berkeliaran dan dipakai orang lain.

Oleh John Kenedy Azis dari Sumatera Barat 2. John mengatakan bahwa kami mendapatkan informasi ada harta kekayaan Nazarudin di Jalan Jatibaru, Pancoran. Ia menanyakan apakah hal itu benar.

Fraksi Gerindra: Oleh Wenny Warouw dari Sulawesi Utara. Wenny mengatakan bahwa ia geli dengan KPK, ngurus barang saja tidak becus. Menurut Wenny, administrasi penyidikan harus diperbaiki kalau memang KPK masih mau tetap eksis.

Oleh Supratman Andi Agtas dari Sulawesi Tengah. Menurut Supratman tidak ada yang salah, teman di komisi 3 membahas ini karena ini pertanggungjawaban publik. Kalau bisa dokumen barang sitaan itu diserahkan kepada kami.

Fraksi Demokrat: Oleh Benny Kabur Harman dari Nusa Tenggara Timur 1. Benny mengatakan bahwa kita tidak membahas kasus per kasus, kasus boleh diangkat tetapi bukan objek bahasan. Ia mengharapkan rapat ini kalau bisa selesai pukul 17:00 WIB. Ia meminta tolong agar jangan lama-lama untuk memaparkan penjelasannya. Ia juga mengingat kesimpulan rapat 17 April 2017 saat komisi 3 mendesak KPK untuk segera menyelesaikan konflik internal KPK.

Terkait tempat penyimpanan barang sitaan, Benny berpendapat apabila tempat tidak cukup untuk menyimpan, maka tempat untuk sitaan ditentukan oleh Kepala Rupbasan. Keputusan ini tidak bisa atas kepentingan yang lain, kita tidak bisa kesampingkan UU tentang ini. Menurut Benny berdasarkan UU Pasal 26-34 mengenai benda sitaan, ia meminta agar KPK melaksanakan UU ini. Ia memohon supaya soal Rupbasan ini kita tutup. Kita bisa dimaki-maki oleh publik, dianggap bertanya tidak jelas dan mendalam. Kalau tidak ada lagi jangan dipaksa juga. Ia menanyakan apa mekanisme yang dipakai oleh Pimpinan untuk menentukan sebuah kasus laporan masyarakat sampai tahap penyelidikan. Ada tuduhan KPK sengaja obok-obok Pimpinan dewan, supaya tidak ada prasangka. Nanti asas kemanusiaan membuat KPK tidak punya keberanian. Pasal 5 UU KPK maknanya adalah tahapan pola penanganan kasus di KPK. Soal penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah pilihan, ini adalah national choice. Benny menyampaikan bahwa sudah pukul 22:30 WIB, ia meminta untuk mengendap dulu hasil pembahasan dan akan kembali dilanjutkan besok. Rapat diskors pukul 22:36 WIB untuk dilanjutkan besok pagi pukul 10:00 WIB sampai pukul 13:00 WIB.

Fraksi PAN: Oleh Daeng Muhammad dari Jawa Barat 7. Menurut Daeng, perilaku tata kelola oleh KPK berpotensi membuat kerugian negara. Kalau data di Rupbasan hanya A, B, C, dan D tapi yang lainnya tidak ada, maka ini adalah persoalan yang sebenarnya. Daeng mengatakan bahwa ia hadir di sini karena punya idealisme yang sama, ia mengajak untuk membicarakan hal ini bersama. Sedangkan kesan yang muncul adalah kompetisi antara Polri, Kejaksaan dan KPK. Menurut Daeng, berkaitan tentang tata kelola Rupbasan ini akan menjadi catatan, karena harus ada transparansi yang dilakukan KPK, agar tidak ada kecurigaan dalam masyarakat.

Fraksi PKS: Oleh Nasir Djamil dari Nanggroe Aceh Darussalam 1. Nasir menjelaskan bahwa perlu diatur siapa saja yang datang ke sini, merujuk pada UU KPK Pasal 26. Nasir berpendapat bahwa KPK mungkin punya solusi bagaimana mengelola barang sitaan hasil TPK yang masih ada sisi gelap dari benda sitaan yang dikelola. Ia menanyakan bagaimana tata pelaksanaan barang sitaan ini, ini perlu ditagih karena itu aset yang harus dikelola.

Fraksi PPP: Oleh Arsul Sani dari Jawa Tengah 10. Arsul mengatakan bahwa kita sepakat tugas dan wewenang lembaga penegak hukum harus jelas legalitasnya. Ia tidak sedikitpun menemukan kata “eksekusi” dalam tingkat terakhir. Semua kewenangan atau proses eksekusi akan digugat sebagai perbuatan melawan hukum, yang seperti ini harus disempurnakan. Ia menyampaikan bahwa Pasal 270 bukan pasal yang berdiri sendiri.

Fraksi Nasdem: Oleh Akbar Faizal dari Sulawesi Selatan 2. Akbar menanyakan bagaimana memastikan kerugian negara mengenai aset negara pada pencucian uang yang dilakukan oleh Nazarudin di perusahaan Garuda. Ia menanyakan bagaimana memastikan nilai kerugian negara saat saham pembelian aset Garuda dinilai tidak lagi Rp 300 miliar.

Fraksi Hanura: Oleh Dossy Iskandar Prasetyo dari Jawa Timur 8. Dossy menanyakan OTT itu sandarannya kemana dan bagaimana konsepsi OTT yang dirumuskan oleh KPK. Ia juga menanyakan antara laporan, register laporan, register penyadapan, apakah ada aturannya.

 

Respons Mitra

Berikut adalah respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

  • Makin lama barang-barang sitaan ini di dalam penguasaan KPK nilainya akan semakin turun, khususnya kendaraan.
  • Sekaligus saya sampaikan walaupun kami ada tim khusus untuk menangani kasus itu. Namun unit ini adalah unit baru.
  • KPK bekerja sama dengan Kemenkeu untuk kita hibahkan barang sitaan kepada Pemerintah.
  • Mengingat sekarang untuk melakukan lelang harus ada izin dari tersangka, karena belum inkrah maka belum bisa dilelang.
  • Bagi yang sudah inkrah agak gampang, setiap barang yang sudah inkrah sangat sedikit yang laku, maka KPK bekerja sama dengan Kemenkeu untuk dihibahkan, yang begini lebih bagus daripada dilelang harganya turun.
  • Untuk membuat gudang, kami kesulitan menemukan barangnya.
  • Ini lebih bagus dibanding dengan lelang yang harganya akan turun.
  • Mekanismenya adalah yang sudah inkrah, lalu dirampas oleh negara, ada persetujuan menteri keuangan untuk hibah.
  • Selalu ada catatannya, jadi lumayan terorganisir.
  • Setelah dilakukan penilaian aset, harus ada persetujuan Menkeu dan permohonan instansi tersebut.
  • Hibah kendaraan 3 bis dan 6 mobil pemadam kebakaran (damkar) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Gedung sitaan KPK senilai Rp 24 miliar di warung buncit dijadikan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Pusat Studi Arsip Penegak Hukum.
  • Terkait mobil itu baru kita titip ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ada 60 mobil kita titip.
  • Jika putusan dinyatakan dirampas maka seluruh hasilnya diserahkan oleh pemerintah dengan surat resmi.
  • Semua aset yang berbentuk uang, kita serahkan keKementerian Keuangan.
  • Khusus untuk aset hibah misal ada bidang tanah dalam proses diskusi dengan Polri dan Kejaksaan. Semua tanah dikuasai oleh negara tapi untuk pihak-pihak yang diperuntukkan untuk mendapat hibah bisa dibicarakan.
  • Kami sudah mulai ikutan memperbaiki Rupbasan.
  • Kami ingin serius untuk itu, termasuk formulir-formulir tadi, kami terbuka untuk diperiksa.
  • Betul diblokir tetapi masih dipakai oleh yang punya, yang seperti itu biasanya belum lunas, tetapi kami ambil suratnya sehingga dia tidak bisa melakukan apapun.
  • Terkait mobil Force, masih dalam penyelidikan. Paling banyak mobil itu masih dalam status leasing.
  • Pada perkara Nazarudin dilakukan penyitaan dan sudah inkrah, hanya ada satu kendaraan yaitu Vellfire.
  • Uang rampasan Nazarudin ada Rp 156 juta lebih.
  • Terkait mekanisme barang rampasan, ada 3 yaitu lelang, hibah dan status barang rampasan.
  • Barang rampasan negara bisa dihibahkan atas usul Menteri Keuangan (Menkeu) dan KPK.
  • Pada tahap awal dilakukan penyitaan, maka penyidik sudah mengkomunikasikan kepada Rupbasan, tetapi Rupbasan menyatakan tidak sanggup.
  • Perlu diklarifikasi tentang KPK meminjam uang Rp 5 miliar, liat amar putusan saja, amar putusannya dirampas untuk negara.
  • Bagaimana kalau Bapak/Ibu bertanya dulu baru kita jawab secara bergantian.
  • Kasus OTT di Pamekasan memang KPK melakukan penyitaan dulu tidak perlu izin pengadilan negeri.
  • Tidak ada di sana khusus penyelidik dan khusus penyidik, yang dikatakan rangkap mungkin bukan rangkap.
  • Ada MoU antara KPK, Kejaksaan dan Polri yang tidak berjalan dengan semestinya. Kami belum mendengar komplain dari Polri dan Kejaksaan.
  • Ada tim gabungan, yaitu penyidik, penyelidik dan tim humas, harus ada suratnya dan atas perintah atasan.
  • Pada tingkat lidik sudah tentu dilakukan direktorat penyidikan.
  • Sudah dari awal tingkat penyelidikan sudah dalam bentuk satuan tugas (satgas).
  • Kalau kita bicarakan penyelenggaraan negara memang Bupati, Walikota dan DPRD.
  • Di dalam satgas gabungannya bisa sangat luas. Nanti pada saat melakukan pelaksanaan kewenangannya terbagi-bagi.

 

Wakil Ketua KPK:

  • Dasar hibah dari PMK No. 3 tahun 2011, yaitu aset yang telah berkekuatan hukum tetap itu ada persetujuan hibah Menkeu (Ibu Sri Mulyani).
  • Waktu kami hibah aset Nazarudin ke Arsip Nasional dihadiri langsung Menkeu.
  • Bukan KPK sendiri tanpa sepengetahuan Menkeu. Dicatat dulu oleh Menkeu baru hibah.

 

Kesimpulan Rapat

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK tentang Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi, dan lainnya ditutup oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 22:36 WIB. Untuk membaca rangkaian livetweet Komisi III dengan KPK tentang Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi dan lainnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/368873.

 

wikidpr/unh/rhs

Ilustrasi: jawapos.com