Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi dan Laporan Keuangan Kinerja Pelaksanaan Haji Tahun 2017-Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan

Komisi/AKD: Komisi 8, Tanggal Rapat: 04/Jan/2018,  Ditulis Tanggal: 02/Jan/2018

Mitra Kerja: Menteri Kesehatan Menteri Perhubungan Menteri agama Evaluasi dan Laporan Keuangan Kinerja Pelaksanaan Haji Tahun 2017-Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan

Pada 4 Desember 2017, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan tentang laporan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1438 H/2017 M dan laporan kinerja dan keuangan penyelenggaran Ibadah Haji tahun 1438H/2017 M.  Rapat dipimpin dan dibuka oleh M. Ali Taher dari Fraksi PAN dapil Banten 3 pada pukul 14:22 WIB. Sesuai laporan sekretariat, rapat dihadiri 9 fraksi, ditandatangani 20 anggota dan 10 anggota izin. Rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Ali Taher mengatakan Raker ini memiliki nilai strategis, sesuai dengan fungsi DPR mengenai pengawasan yakni evaluasi haji. Melalui Ali Taher, Komisi 8 akan menggali secara detail tentang laporan keuangan kinerja pelaksanaan Haji tahun 2017. Ali Taher meminta Kemenag, Kemenkes dan Kemenhub menjelaskan dan dapat mendiskusikan di rapat ini. Ali Taher juga menjelaskan poin-poin pertanyaan untuk dapat dijelaskan dan didiskusikan pada rapat ini yakni (1) rencana strategis dalam mempertahankan yang sudah baik dan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga tidak terulang kembali, (2) permasalahan di bidang kesehatan, permasalahan di bidang transportasi serta rencana untuk memperbaiki masalahnya.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Agama (Lukman Hakim Syaifuddin):

- Menag mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Komisi 8 yang telah banyak membantu mensukseskan penyelenggaraan haji.

- Menag menjelaskan agenda Raker yakni khusus laporan penyelenggaran haji khususnya kinerja dan keuangan haji.

- Menag bersyukur karena BPS setiap tahunnya melakukan survey tentang kepuasan jamaah haji. Nilainya meningkat dari tahun lalu, tahun lalu adalah 83,83% dan tahun ini menjadi 84,85%. Menag menjelaskan bahwa Kemenag sama sekali tidak mengetahui karena sepenuhnya kewenangan BPS.

- Menag mengatakan 52.000 jamaah merupakan tambahan jamaah dan menjadi tantangan tersendiri di tahun 2017.

-Tahap pertama yang diberangkatkan haji yakni prioritas pada jamaah haji lunas tunda, artinya jamaah sudah melunasi pada tahun 2016 namun ada kehendak dari jamaah untuk menunda).

-Tahap kedua diberikan pada calon jamaah haji yang mengalami kegagalan sistem dan juga jamaah usia diatas 75 tahun.

- Kuota 204.000 haji reguler secara proporsional dibagi ke setiap provinsi di Indonesia. Yang mendapat kuota paling banyak adalah Jawa Barat kemudian Jawa Timur, lalu Jawa tengah dan seterusnya.

- Jumlah jamaah yang meninggal di Makkah/Madinah sebanyak 658 jamaah. Jauh lebih banyak dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan jumlah jamaah haji lebih besar dan jumlah jamaah haji lansia juga lebih besar dibandingkan tahun lalu.

- Menag bersyukur telah mengefisiensikan besaran biaya haji sejak tahun 2012.

- Menag menjelaskan tahun ini ada sedikit kenaikan dibandingkan 2016, kenaikan ini disebabkan ada kenaikan biaya penerbangan, karena harga bahan bakar pesawat udara mengalami lonjakan, upgrading tenda arofah dan makan selama disana.

- Bimbingan haji diadakan 10 kali, 8 kali dilakukan di kecamatan.

- Bimbingan haji selain bertatap muka juga menerbitkan buku-buku tata tertib dan website. Mulai tahun sudah dibuka Maktab-Maktab jamaah haji.

- Dalam pelaksanaan haji, sejak di bandara sampai di Tanah Suci dilakukan secara intensif bimbingan haji dilakukan.

- Petugas haji tahun 2017 mendapat kuota khusus petugas 3.200 dan belum sebanding dengan jumlah jamaah haji

- Menag menjelaskan komposisi petugas haji, petugas kloter sekitar 2.500 petugas, sebagian dari Kemenag non kloter sebanyak 573 petugas, 75 TNI-Polri dan sisanya dari mahasiswa Indonesia yang berkuliah disana.

- Maskapai penerbangan Indonesia menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Airline. Langsung mendarat ke Saudi Arabia. Begitu pula sebaliknya dari Madinah menuju Indonesia langsung tanpa menuju Jeddah terlebih dahulu.

- Perlindungan jamaah haji ada perubahan perbaikan dari tahun lalu, tahun 2016 jamaah haji meninggal di Tanah Suci maka asuransinya diurus oleh keluarga sendiri. Namun pada tahun 2017 dilayani oleh Kemenag dan anggota keluarga hanya tinggal menerima biaya asuransi saja.

- Mengenai kondisi hotel jamaah Indonesia baik namun ada beberapa catatan yakni kurangnya air secara keseluruhan.

- Penempatan hotel-hotel yang disewa oleh Indonesia untuk jamaah haji Indonesia dari sisi jarak relatif jauh dari Masjidil Haram. Hal ini faktor perluasan Masjidil Haram sehingga hotel-hotel sekitar Masjidil Haram dipindahkan ke area yang lebih jauh. Namun Kemenag menyediakan Bus Sholawat untuk jamaah yang menginginkan Sholat 5 waktu di Masjidil Haram.

- Kemenag akan mempersempit wilayah penyewaan hotel karena berkaitan dengan distribusi bus dan makanan sehingga menjadi 6 wilayah saja.

- Menag menjelaskan ada beberapa kloter yang terpaksa di Markaziyah saat di Madinah karena kedatangannya tidak sesuai jadwal. Penempatan khusus di Markaziyah menjadi sesuatu yang relatif mutlak, karena sejak puluhan tahun Shalat Arbain yang paling pas ada di Madinah sehingga mengantisipasi akses agar sedekat mungkin.

- Layanan konsumsi jamaah mendapat 2 kali makan dan snack selama di Madinah, makan 3 kali selama di Arofah dan Mina serta selama di Makkah. Di Madinah ada 23 catering ditunjuk oleh Kemenag sesuai dengan lelang.

- Hasil evaluasi Kemenag jamaah haji menghendaki frekuensi penyediaan makanan ditambah walau harus dikurangi living cost nya. Saat ini Hotel disana tidak mempunyai dapur dan tidak memungkinkan jamaah untuk memasak sedangkan jamaah sangat membutuhkan makanan, harus keluar hotel dan tidak semua memiliki akses mendapat makanan dari kedai atau restoran disana.

- Pengawalan ketat dari Kemenhub mengalami peningkatan meski dari penerbangan awal terdapat gangguan dari Halim ke Madinah, namun selebihnya baik-baik saja.

- Menag menyebutkan belum bisa meng-upgrade transportasi Masyair. Dari sisi jarak tempuh jaraknya Makkah-Arofah-Muzdalifah termasuk dekat , namun keramaian jalan sehingga membutuhkan waktu berjam-jam. Bila bus tidak bagus maka akan menggangu kenyamanan Jamaah.

- Posisi keuangan sesuai dengan aset dan ekuitas adalah sekitar Rp1 triliun, jumlah kewajiban sebesar Rp27 miliar.

- Laporan realisasi anggaran menjelaskan operasional belanja dari bulan Januari-Oktober 2017 surplus sebesar Rp203M, surplus dari realisasi pendapatan sebesar Rp12,4M . Arus cash keluar sebesar Rp12T sehingga cash bersih Rp6,3M. Adapun terkait laporan perubahan ekuitas adalah per 31 Oktober 2017 resor penururan Rp240M sehingga aktiva bersih Rp819M.

- Upaya perbaikan haji 2018, akan mempertahankan formula 7-5-3, 7 hal yang dipertahankan, 5 hal yang harus ditingkatkan dan 3 hal yang harus dilakukan.

- Pada tahun 2017 perncapaian harus tetap dijaga dan dipertahankan. Kuota tidak diperkenankan untuk yang bukan berhak menerimanya, pembenahan struktur organisasi baik di tanah air dan Saudi Arabia.

- Seleksi petugas akan dilakukan lebih serius, khususnya Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Perlu ada pengetatan seleksi meski ini merupakan kewenangan penuh kepala daerah namun persyaratannya akan diperketat supaya benar-benar kompeten.

- Ada 10 catatan haji merupakan hasil evaluasi Kemenag. Namun yang utama adalah perbaikan infrastruktur yakni khususnya di Mina. Kapsitas dan daya tampung termasuk toilet.

- Menag berterimakasih kepada Duta Saudi Arabia agar calon jamaah di screening sehingga tidak terjadi lagi pemulangan jamaah haji, selain itu pembinaan ibadah haji dan manasik haji ditingkatkan.

 

Kementerian Kesehatan:

- Penyelenggara kesehatan haji dilakukan 3 area yaitu pelayanan, perlindungan dan mengendalikan faktor kesehatan jamaah haji selama di Indonesia, perjalanan dan di Arab Saudi serta penguatan sistem informasi.

- Ada peningkatan jamaah haji, 56.000 jamaah berada di bawah usia 60 tahun dan beresiko tinggi.

- Penetapan Istita'ah dilakukan di provinsi maupun di kota jamaah resiko tinggi 64% mengalami peningkatan daripada tahun 2016. Kategorinya dibedakan berdasarkan warna gelangnya. Bagi yang tidak memenuhi syarat Istita’ah tidak diberikan surat perintah masuk atau bisa dibedakan.

- Total jamaah haji di embarkasi 12.000 orang jamaah haji berobat sebanyak 2-3 kali kunjungan pembinaan dan perlindungan kesehatan di Arab Saudi berupa penyuluhan di kloter dan emergency respon.

- Suhu tenda menjadi panas, oleh karena itu Kemenkes membuka tendanya pada saat operasional berakhir masih banyak jamaah haji yang sakit, akhirnya mengirimkan 3 dokter dan 3 perawat.

- Jamaah haji wafat usia dibawah 40 tahun ada 1 orang yang wafat, dikarenakan faktor cuaca dan suhu panas sangat memicu akses penyakit kronis yag telah diderita.

- Transportasi, makanan dan kualitas tenda perlu diperbaiki lagi, alat pelindung diri belum maksimal,  pengetahuan dan sikap jamaah haji juga idak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki.

- Mobilitas antar daerah kerja sehingga penguatan pembinaan fokus pada kloter lebih dari 60% vasitasi jamaah yang masih sakit di Rumah Sakit Saudi Arabia penguatan koordinasi bagi jamaah haji tertentu.

- Perlu penambahan PPA kemudian peningkatan makanan dari jamaah sakit dan lansia.

 

Kemenhub:

- Menjelaskan tugas, fungsi Kemenhub dalam pelaksanaan Haji dalam menunjang angkutan Haji yakni melakukan evaluasi teknis mengevaluasi pelaksanaan transportasi haji.

- Jadwal pelaksanaan dilaksanaan tanggal 28 Juli sampai 26 Agustus, fase pemulangan di bulan Oktober. Dilakukan dalam 12 embarkasi haji, Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam, Jakarta, Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin dan Mataram.

- Berdasarkan surat Ditjen Haji, dalam pelaksanaan penerbangan dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, sebanyak 14 armada Saudi Arabia Airline sebanyak 18 armada.

- Menjelaskan kejadian luar biasa yang terjadi yakni pengelupasan aspal landas pacu Bandar Udara Halim setelah mengangkut jamaah haji menuju Saudi.

- Renstra Kemenhub yakni menyiapkan 1 Bandar udara baru di Jawa Barat. Sudah dilaporkan kepada Kemenag.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI Perjuangan: Samsu Niang dari Sulawesi Selatan 2. Samsu mengapresiasi Kemenag terhadap pelaksanaan Haji. Ada 2 hal yakni pelayanan dalam negeri misalnnya paspor, visa, embarkasi yang sudah cukup bagus dan Samsu mengharapkan tahun depan semakin baik lagi.  Yang kedua adalah pelayanan luar negeri, dan Samsu mengapresiasi mengenai hasil survey. Menurut Samsu perlu dipikirkan kembali untuk pendamping kesehatan untuk mengurus jamaah sebanyak itu. Samsu menceritakan DPRD Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi agar BPD bisa ikut mengelola uang haji. Samsu meminta surat yang menyebutkan minimal Rp5M sebaiknya dihapus lagi.

Fraksi Golkar: Noor Achmad dari Jawa Tengah 2. Noor mengapresiasi atas peningkatan pelaksanaan penyelenggaran haji tahun ini. Noor mempertanyakan status hilangnya jamaah haji. Noor ingin memastikan bahwa jamaah yang hilang tersebut hanyalah haji biasa, tidak ada tambahan lainnya seperti bisnis dll. Noor menanyakan mengenai pengganti jamaah yang tidak bisa berangkat haji, Noor meminta ada solusi sehingga ketika ada jamaah haji yang batal berangkat langsung penggantinya. Menurut Noor masa-masa akan datang akan bertambah jumlah jamaah yang risti. Noor meminta Kemenkes agar tidak memvonis istithoah atau tidak isthitoah, karena istithoah itu urusan Syariah. Mengenai transportasi, Noor mengatakan yang mengatakan Garuda Indonesia dan Saudi Airline, lebih banyak yang mengurus Saudi Airlines. Noor mempertanyakan penyebab lamanya jamaah haji disana, apakah karena menunggu antrean pesawat. Noor juga mempertanyakan bila pesawat didominasi oleh Garuda Indonesia. Sepengetahuan Noor juga banyak jamaah yang tidak sudak berlama-lama disana, namun meski juga banyak yang suka berlama-lama disana. Noor mendapat informasi lama disana karena menunggu transportasi/pesawat. Noor mengatakan petunjuk-petunjuk arah di daerah haram yang menggunakan bahasa Indonesia agar bisa dijadukan bahan untuk lobby, karena sedikit bahasa Indonesia disana padahal jamaah haji dari Indonesia ini terbanyak kedua di dunia. Noor mempertanyakan mengenai kuota di Papua sedikit. Noor juga dimintai oleh masyarakat Aceh untuk meminta keistimewaan kuota ditambah lagi. Berkaitan dengan istithoah itu sesuai dengan surat Ali Imron.

Fraksi Gerindra: Sodiq Mujahid dari Jawa Barat 1. Sodiq meminta agar metodologi ada khusus. Sodiq khawatir ada bias psikologi merekam komentar jamaah. Bukan soal meragukan melainkan harus benar-benar tahu. Menurut Sodiq ada 4 hal sumber kesalahan, yakni (1) Faktualnya, catering yang kurang atau ketua kelompok terbang (kloter) yang dibawah standar. (2) Kelalaian, sudah sesuai standart namun ada beberapa kelalaian, maka solusinya harus dikuatkan unit-unitnya. (3) Ketidaktahuan/ketidahpahaman petugas, misalnya ada yang ribut karena ada yang wafat namun tidak langsung ditangani, padahal Standart Operational Prosedur nya memang seperti itu. (4) Ketidakpahaman jamaah, maka perlu diadakan manasik yang serius. Pada intinya ada kasus di bawah standart, unit pengawasan, edukasi pada petugas dan jamaah. Untuk Kemenhub, Sodiq menceritakan bahwa pernah bertemu dengan pramugari disana kemudain pramugari bercerita pada Soqid, Pramugari merasa kasihan dengan jamaah haji yang melakukan perjalanan selama 10 jam namun tidak ada hiburan/entertainment dalam pesawat. Sodiq mempertanyakan atas kebenaran cerita tersebut kepada Kemenhub. Menurut Sodiq perlu dievaluasi terhadap jenis-jenis dan kualitas pesawat. Sodiq menginginkan yang terbaik untuk hamba-hamba Allah. Sodiq menyampaikan apresiasi atas peningkatan ini dan memohon kepada semua agar memberikan ihsan (yang terbaik) kepada tamu-tamu Allah. Menurut Sodiq sampai musim haji terakhir, Garuda terlalu banyak mengambil untung, harga nya terlalu mahal.

Fraksi Demokrat: Siti Mufattahah dari Jawa Barat 11. Mufattahah menceritakan ketika ikut haji mengatakan bahwa ada katering yang nasinya basi dan tidak sesuai dengan lidah Indonesia, bus juga berdesakan dan tidak teratur. Antrean di Bandara juga cukup panjang dan melelahkan. Ac di tenda-tenda tidak berfungsi dengan baik. Menurut Mufattahah Jamaah Indonesia lebih suka periksa di klinik Saudi, Mufattahah mempertanyakan apa penyebabnya. Mufattahah mengingatkan Menag mengenai gaji guru agama. Mufattahah meminta agar Menag menyelesaikan masalah antrean yang cukup panjang terkhusus jamaah lansia.

Fraksi PAN: M. Ali Taher dari Banten 3.  Ali Taher mengucapkan terimakasih kepada seluruh pemerintah yang sudah menyampaikan penjelasan. Menurut Ali, Haji itu dibagi menjadi 3, yakni persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Laporan dari Menag cukup komprehensif namun ada beberapa catatan (sekitar 20 point). Menurut Ali perlu ada teamwork yang kuat antara Kemenag, Kemenkes dan Kemenhub. Jumlah jamaah meningkat seharusnya dibarengi penambahan maktab. Ali bberpendapat perlu di evaluasi lagi mengenai makanan, banyak jamaah yang meminta konsumsi ditanggung oleh Pemerintah. Ali menanyakan rasio ideal petugas kesehatan.

Fraksi PKB: Maman Imanul Haq dari Jawa Barat 9. Maman meminta kepada Kemenkes mengenai istithoah harus benar-benar disosialisasikan, misalnya edukasi. Kegiatan ceremonial lebih baik dikurangi, misalnya Walimatul Haji tidak perlu dilakukan tidak menjadi masalah karena sangat menguras tenaga. Maman prihatin dengan tas gendong kecil milik jamaah yang jelek dan mudah sobek, dan Maman berharap Menag memberitahukan kepada Bank-Bank mitra agar menganggap jamaah itu adalah tamu Allah.

Oleh Bisri Romly dari Jawa Tengah 10. Bisri berpendapat, ada beberapa layanan dalam negeri yang menjadi catatan bagi Bisri, misalnya ada jamaah yang membawa uang rupiah kemudian ditukarkan di Bank di embarkasi nilai tukarnya menjadi 4.100. Menurut Bisri, Kemenag harus membuat regulasi mengenai ketetapan 1 real dengan rupiah. Ada jamaah yang tidak mempunyai BPJS sehingga tidak mempunyai biaya akhirnya bayar menggunakan uang pribadi, Bisri dan Komisi 8 yang membayar 1 jamaah haji tersebut.

Fraksi PKS: Iskan Qolba Lubis dari Sumatra Utara 2. Iskan meminta agar tahun depan diberikan semua makanan, karena tidak ada yang jualan makanan. Iskan meminta Menag agar memperhatikan di pelayanan, contoh kecilnya adalah senyuman petugas, sebaiknya Menag membuat SOP.

Oleh Iqbal Romzi dari Sumatera Selatan 2. Menurut Iqbal perlu mengundang BPS mengenai survey agar tahu kelebihan dan kekurangan serta perlu memberikan penghargaan kepada BPS. Supaya tahun depan tidak hanya survey di Indonesia namun juga saat disana. Iqbal menanyakan progres dan peran yang signifikan tentang delegasi misi haji Indonesia. Mengenai 10 catatan dari Kemenag disarankan oleh Iqbal agar mengkolaborasikan dengan 9 rekomendasi dari Kemenekes. Iqbal didatangi oleh orang dan bercerita tentang TPHD yang tidak cakap.

Fraksi PPP: Achmad Fauzan Harun dari DKI Jakarta 1. Fauzan mengusulkan penyempurnaan kepada Jamaah khususnya frekuensi makan di Makkah. Fauzan sepakat bila ada penambahan frekuensi memberi makan 1 hari 3 kali. Jamaah haji sangat menginginkan bisa melaksanakan Sholat Arbain di Madinah. Fauzan sepakat dengan yang disampaikan dengan Menag pada Kemenkes bahwa masih banyak kekurangan dokter, dan Fauzan menyarankan agar ditambah. Fauzan menceritakan dalam 1 bus hanya ada 1 dokter dan 2 perawat, Fauzan merasa kasihan bila harus mengurus jamaah sebanyak itu. Fauzan kecewa atas ketidakhadiran Menhub dalam raker ini, dan Fauzan berharap agar Menhub tidak menganggap masalah haji ini adalah nomer 2. Fauzan menceritakan tentang bandara, jamaah asal Lampung ditempatkan di Bandara Halim, kemudian dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta ke Terminal E namun dipindahkan lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Fauzan berharap agar tidak menomorduakan urusan Haji dan memuliakan urusan haji karena InsyaAllah akan masuk surga. Menurut Fauzan embarkasi di DKI sudah cocok di Halim karena mengurangi kemacetan dan menghindari rasa capek pada jamaah Haji.

Oleh Achmad Mustaqim dari Jawa Tengah 8. Mustaqim menjelaskan penyampaian kali ini lebih baik daripada yang lalu. Mustaqim menanyakan pendapatan di laporan operasional. Mustakim khawatir surplus yang dimaksud bukanlah surplus karena nilainya sama. Menurut Mustaqim harus akurasi ulang supaya hubungan dengan angka bisa diperdalam dan jamaah bisa ter-cover asuransi, konsepnya kalau sudah 90 hari maka keluarga sudah tidak bisa claim. Pada jumlah rentang kuota menjadi lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Selama ini dihantui bahwa Resiko tinggi (Risti) adalah krusial bahkan Mustaqim mempunyai rencana untuk melarang seseorang yang telah memiliki niat masalah tersebut.  Hanya ada 0,51% terhadap Risti artinya angkanya cukup kecil, dan tidak kuat untuk melarang Risti berangkat haji. Mengenai pendamping kesehatan perlu dirumuskan kembali oleh Kemenkes. Ada satu keberhasilan yang tidak bisa dipungkiri oleh Mustaqim, yaitu pada tahun 2017 hanya bisa 34 juta.

Fraksi Nasdem: Choirul Muna dari Jawa Tengah 6. Muna menyarankan pembuatan anggaran Haji menggunakan kalender Hijriyah karena waktu yang semakin sempit sebab perbedaan tahun antara Masehi dan Hijriyah. Choirul menyarankan pada pimpinan untuk segera membuat Panja. Choirul mempertanyakan mengenai harga Avtur yang setiap tahun meningkat, karena akan mempengaruhi biaya perjalanan jamaah haji. Menurut Choirul perlu ada regulasi yang berhubungan dengan jamaah reguler dengan jamaah furodah, karena di Arofah-Mina didalam tenda ternyata ada 500 jamaah furodah. Choirul berharap ada pendekatan dari Menteri Agama, sarana MCK juga sangat minim. Choirul juga berharap tenda di Mina sepereti di Arofah sehingga bisa lebih nyaman. Choirul menjelaskan bahwa Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) mengatakan dana optimalisasi jumlahnya Rp8,4T sehingga bisa menetapkan indirect cos sebesart Rp5T, namun kenyatannya Rp4T. Choirul menanyakan kekurangannya diambil darimana. Choirul juga mendengar laporan ada 2 jamaah yang hilang, dan menanyakan atas kehilangannya sudah ditemukan atau belum. Bila belum, Choirul pun mempertanyakan perolehan survey mencapai 84%. Waktu di Arofah dan Mina banyak jamaah haji yang pingsan sementara Tim Gerak Cepat (TGC) berjumlah hanya sedikit dan ambulans hanya 9 buah dan harus meng-cover ribuan jamaah. Choirul menyarankan kepada Kemenhub agar bisa menawar harga avtur kepada Pertamina. Bila sudah turun harga avtur, maka Choirul percaya dan bangga mengakui bahwa Kemenhub ikut memperjuangkan jamaah Haji.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri Agama:

- Sudah 2 tahun terakhir Indonesia sudah menjadi satu dengan Saudi Arabia, tidak ada perbedaan disana, dan ini merupakan suatu keberhasilan.

- 2 Jamaah yang hilang saat ini sudah menjadi tanggung jawab kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui perwakilan Indonesia disana.

- Menag sepakat bila mengundang BPS unuk membahas item-item atau pertanyaan yang paling cocok. Menag disana bertemu dengan tim BPS namun Kemenag sama sekali tidak mengerti isinya.

- Kemenag sedang memperjuangkan pemilik-pemilik hotel agar dapurnya dapat digunakan oleh jamaah.

- Sisa optimalisasi Haji tahun 2016 sebelum haji 2017 dimulai yakni Rp3,3T. Ada estimasi nilai manfaat senilai Rp2,8T. Tahun ini Rp4,2T. Jadi estimasi sisa 2017adalah Rp2,7T.

- Kemenag akan membuat regulasi yang ketat untuk TPHD meski hal ini menjadi kewenangan kepala daerah masing-masing.

- Akan ada perbaikan dan peningkatan tenda-tenda di Arafah.

- Menag menjelaskan Bahasa Melayu disana lebih sering dijumpai karena orang Indonesia lebih bisa memahami Bahasa Melayu namun tidak sebaliknya.

- Seluruh calon jamaah haji meski belum punya BPJS pada saat itu pasti masuk BPJS.

- Ada 3 jamaah yang masih sakit masih disana, ada 4 yang sakit dan sudah pulang.

- Kemenag sudah menetapkan 5% cadangan. Permasalahannya bukan tentang cadangan namun pemerintah Saudi Arabia sudah tidak mau mengurus visa karena waktu yang mepet. Pemerintah Saudi Arabia tidak mau memberikan visa melebihi jumlah kuota yang ditetapkan.

- Setiap pesawat tidak boleh melebihi 30% dari seat oleh lansia.

 

Kementerian Perhubungan:

- Kemenhub memohon dukungan dari Komisi 8.

 

Kementerian Kesehatan:

- Mengenai Risti bukan berarti melarang namun berkaitan dengan pelayanan.

- Ambulans milik Indonesia mempunyai 24 buah yang tetap di Mina ada 9, masalahnya adalah kalau sudah keluar susah lagi untuk masuk ke dalam.

- Menurut WHO 100 orang didampingi oleh 1 dokter, namun disini 1 kloter mencapai 500 orang hanya di dampingi oleh 1 dokter dan 2 perawat.

- Kalau ada yang sakit, dokter wajib menolongnya.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Inspektur Jenderal, dan Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan agenda “Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H/2017 M", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Komisi VIll DPR RI mengapresiasi Penyelenggaraan lbadah Haji tahun 1438 H/2017 M yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dengan baik. Selanjutrya Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI agar segera menyampaikan laporan pengelolaan keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M kepada Komisi VIII DPR RI sebelum pembahasan BPIH tahun 2018 M
  2. Komisi VIII DPR RI mendukung rancangan kebijakan Penyelenggaraan badah Haji tahun 1430 H 2018 M yang disusun oleh Kementerian Agama RI Pembahasan lebih rinci mengenai hal tersebut akan dibahas bersama Komisi VIl DPR RI dalam rapat-rapat Panja Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH)
  3. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Perhubungan RI untuk memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VII DPR RI sebaga berikut: 
  1. Kementerian Agama RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu

1) Mempercepat pengajuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1439 H/2018 M kepada Komisi VII DPR RI untuk dibahas barsama oeh Panitia Kerja

2) Memperbaiki akurasi data dalam Laporan Keuangan Panyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438 H 2017

3) Meningkatkan kualitas bimbingan hal yang dilakukan oleh TPHI, TPIHI dan TPHD.

4) Memperbaiki pola rekrutmen petugas di embarkasi haji.

5) Meningkatkan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan jemaah haji selama di Arab Saudi.

6) Memperbaiki kualitas kelengkapan jemaah haji (tas, kain ihram, koper, dan lainnya)

7) Meningkatkan kualitas tenda jemaah haji di Arafah dan Mina untuk mencegah munculnya penyakit kronis dan penyakit heat related illness

8) Meningkatkan kualitas tenda kesehatan di Arafah dan Mina, Pos Kesehatan di Mina Jadid, dan memastikan tersedianya sumber listrik di pos kesehatan.

9) Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam peningkatan kualitas makanan jemaah sakit dan jemaah lansia tanpa pendamping di pemondokan

10) Melakukan pencarian lebih intensif terhadap 2 (dua) orang jemaah yang dinyatakan hilang pada musim haji 1438 H/2017 M

11)Mempertimbangkan untuk memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi

12) Mempertimbangkan penambahan kuota jemaah haji untuk Provinsi Papua dan Papua Barat

13) Menetapkan standar pelayanan haji dan menjaga standar secara konsisten

14) Meningkatkan mekanisme pengawasan internal penyelenggaraan ibadah haji

15) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas secara maksimum tentang standar pelayanan haji dan Standar operasional Prosedur (SOP)

16) Manambah papan informasi berbahasa Indonesia di Arab Saudi untuk memudahkan pengenalan lokasi bagi jemaah haji

17) Meningkatkan pendidikan manasik bagi calon jemaah haji

  1. Kementerian Kesehatan RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

1) Meningkatkan jumlah dan kualitas panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan (dokter perawat, dan Tim Pendukung Kesehatan) agar pelayanan di bidang kesehatan lebih optimal

2) Menambah jumlah tenaga pendamping bagi jemaah lansia tanpa pendamping di pemondokan

3) Meningkatkan persediaandan kualitas obat-obatan sena aiat kesehatan yang dibutuhkan bagi jemaah haji di Arab Saudi

  1. Kementerian Perhubungan RI menindaklanjuti beberapa rekomendasi, yaitu:

1) Lebih terlibat secara aktif dalam proses negosiasi biaya penerbangan haji (harga avtur, tiket, dan passenger service charges) sehingga biaya penerbangan dapat lebih efisien.

2) Meningkatkan koordinasi dan supervisi terhadap pihak maskapai penerbangan untuk peningkatan pemenuhan keselamatan On Time Performance dan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji di setiap embarkasi haji.

3) Mengupayakan terlaksananya perbaikan infrastruktur landasan pacu (runway) di setiap bandara embarkasi haji agar mampu digunakan oleh pesawat berbadan lebar.

  1. Komisi VIlI DPR RI meminta dengan sangat agar Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Perhubungan RI agar secara sungguh-sungguh menindaklanjuti upaya-upaya perbaikan dan atau rekomendasi yang telah disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI

 

Penutup

Rapat Kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan tentang laporan penyelenggara Ibadah Haji tahun 1438 H/2017 M dan laporan kinerja dan keuangan penyelenggaran Ibadah Haji tahun 1438H/2017 M ditutup oleh Ali Taher dari Fraksi PAN dapil Banten 3 pada pukul 18:32 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan tentang laporan penyelenggara Ibadah Haji tahun 1438 H/2017 M dan laporan kinerja dan keuangan penyelenggaran Ibadah Haji tahun 1438H/2017 M, kunjungi https://chirpstory.com/li/376469

 

Ilustrasi: pribuminews.com

WikiDPR/ff/fy