Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi dan Pembahasan RKA K/L 2017 - Raker Komisi 10 dengan Menpora RI

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 24/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 07/Aug/2017

Mitra Kerja: Menpora Evaluasi dan Pembahasan RKA K/L 2017 - Raker Komisi 10 dengan Menpora RI

Pada 24 Juli 2017, Komisi 10 Raker dengan Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) RI tentang Evaluasi dan Pembahasan RKA K/L (Rencana Kerja dan Anggran Kementerian/Lembaga) 2017. Rapat dibuka pukul 20:17 WIB. Rapat dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat dapil Aceh 1.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Perwakilan Banggar

  • Dari anggaran yang diajukan oleh Kemenpora, setelah dilakukan sinkronisasi, maka anggarannya Rp4,6 Triliun.
  • Banggar menunggu hasil raker dengan Menpora utk sampaikan hasil evaluasi setelah adanya penyesuaian anggaran.

Menpora, Imam Nahrowi

  • Kemenpora sudah memiliki Inspektur olahraga baru dan 4 sekertaris Deputi. kami akan menyampaikan kesimpulan Raker kemarin.
  • Kemenpora telah menerima surat dari Menteri Keuangan pada 14 Juli 2017 perihal anggaran kegiatan 2017 sebesar Rp1,5 Triliun yang disiapkan untuk Asian Games.
  • Secara jelas, dana yang terblokir tetap bisa memperkuat Asian Games sesuai arahan Presiden.
  • Kemenpora mendapat alokasi tambahan anggaran Rp1,5 Triliun untuk kebutuhan INASGOC.
  • Sebesar Rp402 Miliar sepenuhnya akan dimohonkan untuk diperjuangkan di Banggar, ada kebutuhan induk cabang olahraga, Kwarnas dan lain-lain.
  • Untuk operasional politeknik di Jakabaring sebanyak Rp20 Miliar.
  • Kemenpora berharap pengajuan usulan tambahan Rp403 Miliar dapat disetujui oleh Banggar.
  • Kemenpora memohon maaf atas kesalahan redaksional.
  • Munculnya istilah blokir ini dr surat menteri keuangan perihal kegiatan Kemenpora Dana yang masih terblokir dpt di alokasikan untuk kegiatan Asian games.
  • Kemenpora sudah membuat redaksi ralat secara tertulis untuk perihal tersebut dan akan segera di copy.
  • Kegaduhan politik di media masa terbesit karena ada bonus untuk atlet yg takutnya tidak terbayar untuk anggaran INASGOC dari satuan tiga sebesar Rp500 Miliar.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: Popong Otje Djunjunan dari Jawa Barat 1.Otje mengatakan bahwa terkait dengan persetujuan RAPBN-P (Rancangan Anggaran pendapatan Belanja Negara-Perubahan) 2017 yang diajukan, DPR-RI akan setujui, malah maunya lebih dari itu. Otje menanyakan apakah masih mungkin ada penambahan anggaran di Banggar. Otje mengatakan selalu berubah-ubah untuk INASGOC dan sebagainya, padahal yang sudah jelas, mestinya dialihkan anggarannya ke hal seperti itu.

Oleh Ferdiansyah dari Jawa Barat 11. Ferdi menanyakan bahwa pada 24 Oktober 2016, Pagu anggaran Kemenpora Rp3,1 Triliun ini yang buat anggaran siapa. Ferdi mengatakan bahwa Menpora sangat teledor. Ferdi berkata tentang catatan rapat yag tidak diindahkan.Ferdi menuturkan bahwa pergesaran di internal terjadi dan menyebabkan perubahan antara program. Ferdi sudah mengingatkan kepada Kemenpora untuk bersikap hati-hati dalam program. Ferdi mengatakan ada kalimat ancaman dalam kalimat "menimbulkan kegaduhan politik". Menurut Ferdi, Kemenpora sudah diingatakan oleh Komisi 10 tentang pergeseran program.

Selanjutnya, Ferdi menjelaskan bahwa penyusunan kalimat dalam materi tidak tertata dengan rapi seperti baru menjadi birokrat aja. Ferdi menanyakan klarifikasi yang dimaksud apakah ada pergeseran, kalau ada pergeseran itu kemana. Ferdi mennayakan lagi apakah perlu diskors untuk menyiapkan jawaban.Ferdi berpendapat ada kata-kata anggaran prioritas berarti memang ada yang dikorbankan.  Ferdi berpendapat bahwa rapat harus mengundang BPKP terlebih dahulu agar penambahan anggaran jelas. Ferdi bertanya kembali ketika Menkeu diblokir, Rp465 M diblokirnya darimana. Ferdi mengiyakan bahwa Menpora juga bilang, itu sedang di-review terlalu lama. Ferdi menjadi penasaran terhadap dana Rp465 Miliar. Ferdi memohon diklarifikasi lebih lanjut. Ferdi berasumsi misalnya Rp465 Miliar itu menjadi seperti di halaman 9. Menurut Ferdi, program itu adalah bahasa anggaran, bukan bikin acara atlet. Ferdi menanyakan kembali bahwa Rp465 Miliar itu masuknya kemana saja.

Kemudian, Ferdi menjelaskan program yang DPR maksud adalah bahasa anggaran.Ferdi menjelaskan bahwa ketika menyangkut Olympic Centre, tidak akan bisa berdiri sendiri, tetapi ada sport science dan lain-lainnya. Ferdi mengatakan bahwa Hambalang itu harus menjadi pelajaran, jangan ada lagi hambalang-hambalang yang lain. Ferdi menjelaskan bahwa yang jadi perhatian DPR, kalimat itu tidak utuh. Menurut Ferdi, ketika dana sebesar Rp465 Miliar tersebut masuknya program peningkatan prestasi olahraga. Ferdi menjelaskan bahwa kalau di total menjadi Rp800 Miliar dan Rp800 Miliar dikurang Rp586 Miliar itu harus kita diskusikan. Lanjut Ferdi, Komisi 10 DPR-RI sementara berpegang pada surat resminya dahulu dan memang tidak ada blokir-blokir berapapun. Ferdi menjelaskan bahwa setiap rapat terjadi relokasi dari halaman 8 sampai halaman 9 sehingga beda peruntukannya. Ferdi mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi pegangan/prinsip, yaitu clear dahulu secara tertulis, baru mebicarakan peruntukannya.

Fraksi Gerindra: Sutan Adil Hendra dari Jambi. Sutan mengatakan bahwa dalam pengajuan anggaran Kemenpora, sungguh sangat diharapkan perjalanan menuju Asian Games berjalan dengan baik. Sutan memohon klarifikasi terkait dengan Renovasi GBK, Fraksi Gerindra menolak dengan jelas karena itu aset dari Setneg. Sutan mengatakan terkait dengan anggaran, Rp1,5 Triliun hanya anggaran INASGOC. Sutan mengatakan bahwa Komisi 10 tidak hanya butuh penyelenggaraan, namun juga prestasi. Menurut Sutan, Fraksi Gerindra tidak berpendapat terkait dengan tambahan anggaran. Sutan mempersilakan pemerintah jalankan sesuai keinginannya. Sutan mengatakan bahwa pada prinsipnya pada 29 mei 2017, saat itu Komisi 10 sedang reses. Selanjutnya,  Sutan meminta tolong agar Menpora dapat menjelaskan masalah kegaduhan politik.

Fraksi Demokrat: Teuku Riefky Harsya dari Aceh 1. Teuku memohon maaf bahwa yang mengusulkan program Olympic Center adalah dari Kemenpora bukan komisi 10 DPR-RI.

Fraksi PAN: Yayuk Basuki dari Jawa Tengah 1. Yayuk mengatakan ada pembangunan infrastruktur olahraga.Yayuk mengatakan bahwa tidak ada yang mengusulkan dari komisi 10, bahkan Fraksi PAN menolak. Lanjut Yayuk, akhirnya dari permohonan Rp1,9 Triliun yang disetujui Rp1,5 Triliun.Yayuk menanyakan apa rencana Menpora utk menutupi kekurangan urgensi yang lain. Misalnya terkait Yayuk menginginkan Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dr sisi penyelenggaraan. Yayuk menanyakan kalau atletnya tidak disiapkan bagaimana.Yayuk mengatakan bahwa Indonesia sedang sulit. Yayuk menanyakan bahwa mau  Pemerintah mau meng-efisiensi anggaran dan apa solusi dari Menpora.

Fraksi PKS: Ledia Hanifa Amaliah dari Jawa Barat 1. Ledia mengatakan bahwa rapat ini agenda utamanya membahas penyesuain anggaran APBN-P 2017. Ledia merasa keberatan dengan metode penyampaiannya. Ledia mengatakan bahwa berulang-ulang disebutkan Surat dari Kemenkeu terkait dengan dana yang terblokir, namun tdk pernah diberi tahu berapa yang self blocking. Ledia mengatakan bahwa Menkeu bilang yang diblokir boleh dialihkan namun disini tidak dijelaskan oleh Kemenpora. Berkaitan dengan INASGOC, lanjut Ledia, harusnya terpikir untuk menyediakan anggaran kepada INAPGOC. Ledia berpendapat untuk apa Pemerintah dan DPR mennyiapkan Asian Para Games tetapi fasilitasnya tidak mumpuni. Ledia berpendapat bahwa Asian Games dan Asian Para Games sudah diketahui Indonesia tuan rumahnya, namun perencanaannya ternyata tidak baik. Ledia berpendapat bahwa Kementerian lain diminta untuk menghemat, tetapi Kemenpora justru meminta tambahan anggaran. Ledia mempertanyakan hal tersebut memakai duit siapa.Ledia berpendapat bahwa ada kegiatan yang tidak dapat direalokasi dan tidak memungkinkan terjadinya kegaduhan politik. Ledia mengatakan bahwa Pemerintah jika mau selenggarakan Asian Games dan Asian Para Games harusnya jangan baru dianggarkan pada 2017. Ledia menanyakan apakah tidak ada self blocking di Kemenpora. Menurut Ledia, Kementerian lain itu ada.

Oleh Abdul Fikri Faqih dari Jawa Tengah 9. Abdul mengatakan bahwa pada 7 mei anggota DPR Komisi 10 reses. Abdul menanyakan bagaimana di dokumen itu tercantum ada rapat. Abdul menberikan masukan agar Menpora harus meruntut lagi. Abdul mengatakan bahwa hal tersebut sangat berbahaya bagi dirinya, bagi pimpinan dan juga anggota. Abdul merasa sangat berbahaya bagi kberlangsungan ke depannya komisi 10 yang tidak sama sekali menyetujui Olympic Center.
 

Respon Mitra

Berikut merupakan respon mitra terhadap pemantauan rapat:

Menpora

  • Pada 24 Oktober yg lalu, Rp465 Miliar itu asalnya dari Peningkatan Prestasi Olahraga.
  • Berdasarkan penjelasan Kemenpora, bahwa Rp465 Miliar adanya itu di program presatsi olahraga akan dialihkan ke program prestasi olahraga. Kemenpora terkaget-kaget, bukan Rp300 Miliar, tetapi Rp300 Triliun. Menpora menjelaskan bahwa yang menulis Pak Gatot.
  • Menpora mohon maaf terkait kalimat redaksi yang berbunyi menimbulkan kegaduhan poiltik. Ini harus dicoret.
  • Menpora meminta maaf atas redaksi dari materi Kemenpora, harusnya dicoret.
  • Realokasi GBK itu tahun 2016, namun Kemenpora mendapat tambahan baru di tahun 2017.
  • Pak wapres memberi surat bahwa untuk olympic centre tidak mendesak.
  • Bila tidak ada anggaran baru, Kemenpora akan siapkan penjelasan lebih lanjut dari Olimpic Center.

 

Kesimpulan Rapat

  1. Terhadap bahan Raker 24 Juli 2017 halaman 4 (empat) nomor 2 (dua) Menpora RI telah mengklarifikasi bahwa a) Tambahan belanja prioritas sebesar Rp465 Miliar pada RAPBN TA 2017 adalah usulan Kemenpora RI, bukan usulan Komisi 10 DPR-RI sesuai dengan kesimpulan/keputusan Raker 24 Oktober 2016 II 2 yang berbunyi Kemenpora RI mengusulkan untuk beberapa Program O;impic Centre, Sport Science dan alat olahraga, b)Usulan pemantasan dana tambahan sebesar Rp 465 Miliar adalah usulan Kemenpora RI bukan usulan komisi 10 DPR RI sesuai dengan kesimpulan/keputusan Raker pada 29 Mei 2017 poin II B 1, dan c) Pada 7 Mei 2017, DPR-RI sedang dalam proses reses pada perseidangan 4 Tahun Sidang 2016-2017 yaitu dari 29 April 2017 s.d. 17 Mei 2017, sehingga tidak ada pelaksanaan rapat kerja antara Komisi 10 DPR-RI dengan Kemenpora RI.
  1. Terhadap Surat Menkeu No. S-558/MK.02/2017 perihal Penggunaan Anggaran untuk Sejumlah Kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI TA 2017, Komisi 10 DPR-RI berpandangan bahwa surat tersebut belum memadai untuk dibahas oleh Komisi 10 DPR-RI akan atas usulan Kemenpora RI tentang realokasi pemanfaatan tambahan belanja prioritas TA 2017 sebesar Rp465 Miliar yang berasaal dari program peningkatan prestasi olahraga yang masih diblokir oleh Kemenkeu RI. Komisi 10 DPR-RI mendapat disposisi dari Pimpinan DPR-RI, dan Kemenpora RI telah memenuhu tahapan, prosesdur dan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil kesimpulan/keputusan Raker oada 13 Juli 2017 poin II 5.
  1. Komisi 10 DPR-RI dan Menpora RI sepakat pagu definitif RAPBN-P TA Kemenpora RI TA sebesar Rp4.640.802.079.000,- (Empat Triliun Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian, a) Pagu definitif APBN TA 2017  sebesar Rp3.140.802.079.000,-, b) Tambahan Belanja K/L  sebesar Rp1.500.000.000.000,- dan c) Totalnya sebesar Rp4.640.802.079.000,-

                 *) Berdasarkan Surat Banggar No.AG/12556/DPR RI/VII/2017 pada 21 Juli Juli 2017 tentang

                Penyampaian Hasil Pembahasan RAPBN TA 2017. Kemenpora RI mendapat tambahan K/L sebesar Rp1,5 Triliun.

  1. Terhadap tambahan belanja prioritas sebesar Rp1,5 Triliun sebagaimana dimaksud pada poin II.3. Kemenpora RI mengusulkan untuk program peningkatan prestasi olahraga yaitu dalam rangka Persiapan Penyelenggaraan Asian Games ke-18 Tahun 2018 (INASGOC).
  1. Berkaitan dengan anggaran untuk persiapan penyelenggaraan anggaran Asian Games ke-18 termasuk yang bersumber dari APBN  TA 2015 dan TA 2016 melalui Kemenpora RI, Komisi 10 DPR-RI meminta Panitia Pelaksana INASGOC untuk menindaklanjuti kesimpulan RDPU antara Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Umum KOI/Ketua Pelaksana INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Umum KONI pada 13 Juli 2017 poin II.F.1 (poin i sampai dengan viii) yang di antaranya menyatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI mendesak Panitia Pelaksana INASGOC untuk menyampaikan kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebesar US$45 Juta (sekitar 600 Miliar) yang bersumber dari APBN yang dibayarkan kepada OCA untu PR-Campaign sebesar US$15 Juta dan Broadcasting Fee sebesar US$30 Juta.

 

Penutup

Komisi 10 Raker dengan Menpora RI diskors terlebih dahulu selama dua menit. Rapat kembali dibuka oleh Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat dapil Aceh 1 pukul 23:48 WIB. Rapat ditutup oleh Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat dapil Aceh 1 pada pukul 01:08 WIB. Untuk membaca rangkaian livetweet komisi 10 DPR-RI dengan Menpora RI tentang Evaluasi dan Alokasi RKA K/L 2017, kunjungi https://chirpstory.com/li/363882,

 

wikidpr/rhs

Ilustrasi: saibumi.com