Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi dan Pembahasan RKA K/L 2017 - Raker Komisi 11 dengan Menkeu RI

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 26/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 03/Aug/2017

Mitra Kerja: Menkeu Evaluasi dan Pembahasan RKA K/L 2017 - Raker Komisi 11 dengan Menkeu RI

Pada 26 Juli 2017, Komisi 11 mengadakan Raker (Rapat Kerja) dengan Menkeu RI. Rapat ditandatangani oleh 18 anggota dari 10 fraksi dan dibuka oleh Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golkar dapil Nusa Tenggara Timur 1. Rapat dimulai pukul 16:23 WIB. Agenda rapat diantaranya: 1) Kepemlikan asing di perusahan asuransi, 2) PMN (Penyertaan Modal Negara) dan 3) Alokasi Anggaran 2017 untuk penggunaan PMN senilai Rp43 Triliun lebih telah dilaporkan pihak pemerintah ke DPR-RI.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menkeu, Sri Mulyani

  • Tentang kepemilikan asing terhadap perusahaan asuransi telah Kemenkeu sampaikan kepada DPR-RI.
  • Kemenkeu telah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Pak Ecky adalah seperti yg diusulkan Kemenkeu.
  • Kemenkeu telah melaksanakan rapat  2 kali dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
  • Intervensi pimpinan yg sudah dikatakan Pak Ecky itu adalah yg sudah diajukan. Jadi, jangan ada salah paham.
  • Untuk PMN sebesar Rp43,64 Triliun dan Kemenkeu meminta persetujuan dari dewan.
  • Agenda kedua mengenai permohonan persetujuan DPR atas penggunaan PMN sebagai underlying aset penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).
  • Underline Aset dari penerbitan instrumen hutang itu tidak berarti aset tersebut menjadi suatu aset yaang digadaikan. Karena nantinya Kemenkeu juga meminta ke MUI (Majelis Ulama Indonesia). Aset tersebut menggunakan prinsip syariah.
  • Tentang role over, ada daftar aset sblmnya yg disetujui oleh dewan untuk mnjdi underlying.
  • Mengenai role offer, sebagian dijadikan instrumen. Instrumen tersebut merupakan instrumen jangka pendek diantaranya instrumen yang menigkatkan menjamin kita untuk fortofolio yang lebih terjangkau.
  • daftar yg selama ini sudah disetujui oleh dewan dari 2008 sebesar 157,8T
  • Untuk project financing utk SBSN Rp39,9 Triliun.
  • Yang akan meyakinkan kepada pak Kardaya,misalnya gedung Kemenkeu dijadikan aset dan ditaruh di SPV. Namun, gedung itu sendiri kegunaan sehari-harinya tetap oleh RI.
  • Kilang tetep milik kita, sehingga pemilik SBSN tidak dapat mengambil manajemennya.
  • Ada putusan dari MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan bahwa underlying itu bukan objek jaminan.
  • Aset manfaat kepada benefitial function dari penerbit yang ada.
  • Pokok-pokok perubahan itu investasi pemerintah RAPBN-P 2017 meningkat RP12,24 Triliun untuk akselerasi pembangunan.
  • Rp8 Triliun untuk penguatan peranan dana abadi di bidang pendidikan.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: I Gusti Agung Rai Wirajaya dari Bali. Menurut Agung, PMN jangan sampai ada dana-dana yang tidak terpakai.

Oleh Eva Kusuma Sundari dari Jawa Timur 6. Eva mengusulkan dibuat kelembagaan dalam pemanfaatan PMN.

Oleh Andreas Eddy Susetyo dari Jawa Timur 5. Andreas mengatakan bahwa penyerapan PMN di tahun-tahun sebelumnya blm terserap semua. Andreas merasa penyerapan masih relatif, maka harus ada pertanggung jawaban yang jelas dari penggunaan PMN.

Fraksi Gerindra: Haerul Saleh dari Sulawesi Tenggara. Komisi 11 menerima laporan dari Menkeu, tetapi catatan Komisi 11 harus menjadi perhatian dari pemerintah. Haerul berpendapat bahwa mungkin sedikit berbeda dengan anggota di Komisi 11. Haerul berpendapat bahwa masih banyak kekurangpahaman.

Oleh Kardaya Warnika dari Jawa Barat 8. Kardaya berpendapat tentang SBSN. Kardaya merasa masih agak bingung. Kardaya memppertanyakan pemanfaatan Underlying aset. Kardaya berpendapat bahwa underlying aset harus berhati-hati untuk penggunaannya. Kardaya juga mengatakan bahwa untuk hutang, Komisi 11 ingin mngetahui lebih dalam tentang pemakaian utang-utang tersebut. Kardaya juga menayakan berapa banyak utang pememrintah terhadap pihak swasta. Kardaya memberikan masukan bahwa jika pemerintah punya aset maka hrs menggunakan sebagaimana mestinya.

Fraksi Demokrat: Rooslynda Marpaung dari Sumatera Utara 2. Fraksi Demokrat masih belum sepakat pada usulan pemerintah karena fraksi demokrat ingin investor asing dibatasi. Fraksi Demokrat ingin penjelasan lebih lagi tentang hutang melalui rapat yang lain. Fraksi Demokrat belum mengambil keputusan.

Fraksi PKB: Fathan dari Jawa Tengah 2. Fraksi PKB setuju dgn pemerintah terkait penggunaan sebagai underlying asset penerbitan SBSN.

Fraksi PKS: Ecky Awal Mucharam dari Jawa Barat 8. Komisi 11 belum rapat dengan  OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Fraksi PKS hrs mendengar masukan juga dgn OJK tentang perasuransian. Menurut, Ecky tentang asuransi tersebut, ada peluang delusi kepemilikan dala, Pasal 10a. Ecky berpendapat bahwa memang mitra lokal tidak bisa, maka bisa diserahkan kepada pasar. Namun, lanjut Ecky, kejadian itu menghidupkan skala Eko-makro. Ecky mengatakan bahwa prosentase 20 persen untuk domestik terlalu kecil. Ecky mengsulkan peluangnya dilempar ke pasar dan didorong oleh regulasi. Selanjutnya, menurut Ecky ,Pemerintah harus tegas jangan mengakal-akali dan kalau bisa ada segera tindakan. Ecky berpendapat bahwa tentang utang, Menkeu harus memberikan klarifikasi kepada publik. Ecky juga menayakan Untuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), apa saja pengelolaan manajemen keuangan dan bagaimana pengelolaan dana LPDP.

Fraksi PPP: Amir Uskara dari Sulawesi Selatan 2. Amir mengatakan bahwa untuk asuransi, ke depannya Komisi 11 ingin ada perubahan dri prosentase kepemilikan asing. Fraksi PPP setuju dengan pemerintah tetapi harus ada re-evaluasi terhadap aset negara.

Fraksi Nasdem: Johnny G. Plate dari Nusa Tenggara 1. Johnny berpendapat bahwa asuransi memiliki beberapa masalah yang harus ditangani. Johnny berpendapat bahwa OJK dan regulator harus sama-sama mencari solusi di setiap masalah perasuransian. Contohnya kasus AJB Bumi Putera. Johnny berpendapat bahwa ada asuransi yang baik tetapi untuk jangka panjangnya bermasalah. Johnny mengatakan bahwa UU PPATK telah disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan keuangan kita. perlu dipikirkan potensi asuransi nasional khususnya asuransi kesehatan!  Asuransi jiwa berbeda dgn asuransi kerugian. Fraksi Nasdem menegaskan kepada Pemerintah untuk kembali melakukan kajian kecukupan modal dri asuransi yang ada sekarang. Johnny mengatakan bahwa sudah saatnya Pemerintah membuat rambu-rambu yang ketat di perasuransian, karena memang belum sekuat perbankan. Lanjut Johnny, pemerintah harus mmperhatikan pembiayaan modal. Johnny bermaksud agar ada Rp689 Trilium akumulasi dari SBSN sejak 2008-2017, NTT (Nusa Tenggara Timur) mendapatkan tidak lebih dari RP1 Triliun.

Oleh Achmad Hatari dari Maluku Utara. Achmad meminta tolong sinergitas antara OJK dan Kemenkeu.

 

Kesimpulan Rapat

  1. Komisi 11 DPR-RI menyetujui rencana Pemerintah terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KepemilikanAsing pada Perusahaan Perasuransian dengan mempertimbangkan berbagai catatan yang telah disampaikan seluruh fraksi.
  2. Komisi 11 DPR-RI memberikan persetujuan penggunaan kembali Barrang Milik Negara (BMN) di beberapa Kementerian dan Lembaga berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp43.940.382.397.001,00 sebagai dasar penerbitan (Underlying Asset) Surat berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2017 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-819/MK.08/2016 tanggal 26 September 2016 dengan catatan Pemerintah harus menjelaskan secara komprehensif terkait dengan pengelolaan utang negara dan penggunaannya.
  3. Komisi 11 DPR-Ri menyetujui perubahan pembiayaan pada RAPBN-P 2017 dengan rincian sebagai berikut: a) Tambahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)sebesar 12,05 Triliun untuk pengadaan lahan, 2) Tambahan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar Rp8,0 Triliun untuk penguatan peran Sovereign Wealth Fund (SWF) Pendidikan, dan 3) Penurunan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp6,6 Triliun dalam rangka penajaman program dan sinkronisasi dengan studi selisih harga.

          Dengan catatan, pencairan dana sebagaimana di atas terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Komisi 11 DPR-RI .

  1. Komisi 11 DPR-RI menyetujui penambahan investasi pada organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional naik sebesar Rp14,9 Miliar.
  2. Komisi 11 DPR-RI menyetujui PMN kepada BPJS Kesehatan direlokasi ke Belanja Negara sebesar Rp3,6 Triliun.
  3. Komisi 11 DPR-RI menyetujui realokasi investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke Dana Bergulir sebesar 1,5 Triliun dengan  catatan konsep dan design dana bergulir akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pemerintah kepada komisi 11 DPR-RI.

 

Penutup

Komisi 11 raker dengan Menkeu ditutup pukul 18:28 WIB oleh Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golkar dapil Nusa Tenggara 1. Untuk membaca rangkaian livetweet komisi 11 DPR-RI dengan Menkeu RI tentang Evaluasi dan Alokasi RKA K/L 2017, kunjungi https://chirpstory.com/li/364098

 

wikidpr/rh

Ilustrasi: tribunnews.com