Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi dan RKA K/L Tahun 2017-RDP komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 25/Jul/2017,  Ditulis Tanggal: 03/Aug/2017

Mitra Kerja: BPJS Ketenagakerjaan Evaluasi dan RKA K/L Tahun 2017-RDP komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan

Evaluasi dan RKA K/L Tahun 2017-RDP komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan

Pada 25 Juli 2017, komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Evaluasi dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2017. Rapat dipimpin oleh Ermalena Fraksi PPP dari NTB. Ermalena membuka rapat pada pukul 10:30 WIB. Rapat hanya dihadiri oleh 5 fraksi.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Kehadiran negara dalam jaminan sosial memiliki 4 program: Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun.
  • Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah melakukan dan mendaftarkan peserta, serta menagih pembayaran peserta.
  • Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan memenuhi kehidupan yang layak untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga anggota keluarganya.
  • Perihal Jaminan Sosial untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bahan sudah kami sampaikan dan ada kajian dari BAPPENAS, dari 13 perlindungan itu di dalamnya terkait dengan kekerasan seksual, pemerkosaan, dsb.
  • Melakukan kerjasama dengan Korea dan Jepang, dan untuk bisa memberikan informasi, pendaftaran dan manfaat kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Abidin F dari Jawa Timur 9. Abidin menegaskan akan terus melakukan konsolidasi. Jangan sampai ada perdebatan pada saat Panja, dan yang menarik dengan dukungan  yang dimaksud teman-teman semua. Undang-Undang Dasar (UUD) kita  punya norma, jadi harus ada lampiran dari UUD negara-negara yang bisa sesuai bekerjasama dengan Indonesia. Abidin juga meminta memasukan 13 perlindungan dalam Undang-Undang Dasar.

Fraksi Gerindra: Roberth R dari Papua. Roberth mengatakan ingin memisahkan regulator, baru UUD ini berjalan mulus. Jika kita masuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) itu sulit, karenanya kita sudah lebih bagus melalui kementerian. Roberth juga menanyakan BPJS kita belum sanggup karena dari semua item baru beberapa item saja yang sanggup. Roberth meminta untuk BPJS kabarkan dari 15 item yang sanggup mana saja.

Fraksi PAN: Saleh P dari Sumatera Utara 2. Saleh bertanya berapa perkiraan total uang yang dibayar oleh seluruh TKI dengan adanya asuransi ini, lalu bagaimana dengan perhitungan kita dengan tenaga kerja luar negeri, karena orang-orang luar negeri lebih banyak dari pada dalam negeri. Ini penting karena ada banyak item yang diamanatkan, tetapi tidak ter-cover. Saleh menanyakan kenapa Pemerintah ikut campur urusan tenaga kerja di luar negeri itu, Pemerintah mana yang mengawasi karena mereka tidak terkait dalam UUD. Saleh juga bertanya, jika Pemerintah tidak mengawasi tenaga kerja, risiko terbesar ada pada TKI yang gagal berangkat, terlebih akan depresi akibat tidak ada pekerjaan karena gagal ditempatkan dan tidak diasuransikan, lalu siapa yang akan mengurus. Saleh  berkata pada bagian yang lain, ada beberapa yang tidak diasuransikan, seperti pemulangan TKI yang bermasalah. Saleh memberi masukan karena dalam UUD memerintahkan TKI membayar, lalu BPJS Ketenagakerjaan akan memberi perlindungan. Saleh berharap harus ada solusinya dan dia berkata kita perlu masukan dan saran dengan ahli hukum, karena BPJS terima saja padahal tidak sanggup. Kepentingan kita menjaga WNI dengan baik.

Fraksi PKB: Handayani dari Jambi. Handayani menanyakan yang tidak dapat ditangani di luar jaminan sosial itu menurut BPJS Ketenagakerjaan apa. Masalah pengawasan dari Badan, ini spesifik, jadi perlu ada pengawasan hal-hal kesehatan yang mereka alami dan di luar itu tidak perlu dihapuskan.

Oleh Marwan D dari Sumatera Utara 2. Marwan menanyakan jika merujuk, dengan siapa pekerja itu maka pekerja akan mendapat 2 jaminan itu dan di point lain BPJS Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu boleh bekerja sama dengan yang lain, jika tidak salah itu memasukan anggota keluarga, itu bagaimana caranya. Dalam hal pengawasan ada internal dan eksternal, ini penyelenggaraan jaminan sosial. Marwan menjelaskan dalam hal teknis cara penyelenggaraan klaim kecelakaan kerja, kematian ada di luar negeri itu kemarin justru berdebat yang mengawas itu Pemerintah atau Badan-nya. Marwan juga menegaskan jika ternyata Goverment to Goverment belum menyelenggarakan perjanjian, bagaimana cara melakukannya, negara tujuan tidak ada perjanjian dan lain-lain.

Fraksi PKS: Ecky A dari Jawa Barat 3. Ecky berkata dalam konteks mitra kerja Komisi 11 itu dia yakin walaupun anggaran dipotong, kinerja akan tetap optimal.

Fraksi PPP: Okky A dari Jakarta 2. Okky berbicara tentang pasal 33 ayat 1 dalam upaya migran Indonesia akan mengadakan Jaminan Sosial, tetapi anggota keluarganya dihapus karena terkait dengan BPJS Kesehatan, ini masukan yang baik. Okky bertanya apa perlu diadakan kerjasama antara prososium TKI dan BPJS ini, dan jika pekerja migran kita bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan bagaimana pembayarannya. Okky menanyakan dengan berlakunya masyarakat ASEAN dimana itu sudah dilangsungkan artinya bahwa tidak mengirim sebuah migran dari Indonesia, lalu bagaimana caranya kerja sama Goverment to Goverment untuk penempatanya, apa yang perlu dilakukan, apakah mereka kemudian kesana, Okky ingin tau lebih konkretnya. Okky  juga bertanya bagaimana saran BPJS untuk tidak jadi pemberangkatan TKI, kecelakaan dll.

Fraksi Nasdem: Irma S dari Sumatera Selatan 2. Irma mengatakan jadi pengawasan yang dimaksud oleh BPJS Ketenagakerjaan bukan pengawasan internal, tetapi memberikan pengalaman buruh migran Indonesia dan operatornya BNP2TKI dalam hal UUD menjadi operator memang harus ada pengawasan BNP2TKI.

 

Respon Mitra

Berikut merupakan tanggapan mitra terhadap pemantauan rapat:

  • BPJS tidak perlu bekerjasama dengan yang lain karena sanggup memberi untuk migran kita. Kami ada tim untuk ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri.
  • Kami sudah menyiapkan layanan bagaimana penanganan risiko yang tidak ter-cover, dengan membentuk bidang khusus yang langsung dibawah pengawasan ketenagakerjaan. Total uang dengan melihat data 200 ribu TKI yang diberangkatkan, ada Rp74 Miliar untuk 1 tahun.
  • Akses pelayanan lebih mudah dan seluruh manfaat akan diberikan kepada peserta.
  • Jaringan pelayanan kami sangat luas dan memiliki 122 kantor cabang, kemudian kami memiliki trauma center 6 ribu fasilitas.
  • Kami juga menyiapkan dana santunan kecacatan maksimal Rp50 juta, cacat fungsi sebagian Rp50 juta dari Rp142 juta yang kami tawarkan, penempatan untuk meninggal dunia Rp80 juta (risiko meninggal dunia santunan Rp75 juta, pemakaman Rp5 juta), hilangnya akal budi itu jaminan tenaga kerja hingga Rp100 juta, dan karena kami hanya mempunyai 4 program jadi yang sakit itu untuk BPJS Kesehatan kami tidak bisa lakukan.
  • Risiko gagal berangkat dan risiko upah tidak dibayar tidak terlalu sering terjadi, yang sering merupakan meninggal dunia serta kecelakaan. Dari iuran kami Rp100-105 ribu perbulan.

Kesimpulan

  1. Komisi 9 DPR-RI mengapresiasi penjelasan dan masukan BPJS Ketenagakerjaan tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU PMI DPR RI dan Pemerintah.
  2. Komisi 9 DPR-RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan Program Jaminan Sosial kepada Pekerja Migran Indonesia yang lebih dari Program Jaminan Perlindungan yang selama ini telah diterima Pekerja Migran Indonesia.
  3. Komisi 9 DPR-RI akan mengagendakan RDP dengan BPJS Ketenagakerjaan kembali dalam waktu dekat, untuk merumuskan simulasi Program Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih baik.

Penutup

RDP komisi 9 DPR RI dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Evaluasi dan RKA K/L 2017 ditutup oleh Ermalena Fraksi PPP dari NTB pada pukul 13:11 WIB.

Untuk membaca rangkaian Livetweet komisi 9 DPR RI dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Evaluasi dan RKA K/L 2017, kunjungi https://chirpstory.com/li/364076

Ilustrasi: www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Wikidpr/adr/fy