Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi dan Strategi Perlindungan Pekerja Imigran - RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 23/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 06/Aug/2018

Mitra Kerja: BNP2TKI Evaluasi dan Strategi Perlindungan Pekerja Imigran - RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI

Pada 23 Juli 2018, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNP2TKI tentang evaluasi dan strategi perlindungan pekerja imigran. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 14:50 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Adanya peningkatan alur job info, meningkatnya peningkatan Palang Merah Indonesia (PMI), meningkatnya perlindungan pekerja imigran, meningkatnya pekerja imigran purna yang berwirausaha serta citra BNP2TKI.
  • Kalau dilihat di tahun 2013-2014, jumlah PMI yang memenuhi syarat sekitar 512 ribu, yang menjadi question mark angka 512.168, ini memang jujur belum dicocokan dengan data yang ada di Kumham.
  • BNP2TKI belum bisa hitung yang berangkat dan belum bisa kembali, sehingga kalau di tanya berapa sebenarnya angka yang unprosedur, belum bisa menjawab,karena memang pintu masuknya sudah seperti pintu masuk Jakarta.
  • Sebagai gambaran, BNP2TKI berikan angka-angka. Tahun 2015 yang mengadu 4894, yang terselesaikan 4652, tahun 2016 yang mengadu 4756, yang terselesaikan 4622. Kalau ditanya apa yang diadukan seperti gaji belum dibayar dan sebagainya.
  • Capaian dan penilaian dalam kerangka reformasi birokrasi, jadi kalau di lihat dari pencapaian tiap tahun sudah mengalami peningkatan. BNP2TKI juga menerima kenaikan tunjangan, tetapi tidak tahun ini. Berdasarkan HAK tunjangan kita sudah 80%.
  • Tahun 2016 target level 1 realisasi level 3. 
  • BNP2TKI diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa BNP2TKI diselenggarakan oleh badan, tahun 2019 sudah direalisasikan. Alur dari penetapan per UU ini, Pernaker BNP2TKI diajak menyusun, lalu Kemenpan.
  • Sanksi pasal 84 ayat (1) UU No.18 tahun 2017 dan pasal 84 ayat 2 .
  • Saat ini terus mendesak Kementrian Tenaga Kerja dalam menindaklanjuti UU Nomor 18 tahun 2017.
  • ABK nelayan yang bekerja di Korea dan Taiwan , kalau di Jepang sifatnya magang. Ada hambatan, yaitu jam kerja dan gaji lalu penginapan yang tidak layak,maka dari itu BNP2TKI sempat tunda 3 bulan,dan Alhamdulillah setelah ditunda itu sudah terpenuhi.
  • Yang kedua BNP2TKImeminta uang lembur, dan penginapan yang layak.
  • Sebagian besar kasus ABK mati dan tidak dibayar gaji, itu adalah ABK nelayan dan Non nelayan di lintas teritori, waktu berangkat tidak tercatat di Direktorat Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI.
  • ABK itu tiba-tiba mereka terdampar, BNP2TKIjuga mendapat telegram dari Afrika Selatan, ABK ditinggal oleh kaptennya. Kasus-kasus seperti ini memang terus ada.
  • Kesalahan yang muncul itu bukan pekerja yang di landpis, tetapi lebih banyak yang bekerja di sektor laut.mereka kontraknya dengan perusahaan Singapura dan Korea,tetapi tidak melaut di Korea atau Taiwan.
  • Mereka melaut di Atlantik, sering kali terdampar di Afrika, hanya untuk mengambil laut di sana. Hampir 300.000 itu jumlah ABK kita. BNP2TKI tidak tahu datanya.
      

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Demokrat: Dede Yusuf Macan Effendi dari Jawa Barat2. Dede mengatakan bahwa perlu harus didudukan kembali, mengenai Anak Buah Kapal (ABK) mungkin perlu melakukan rapat gabungan dengan Komisi 5 dan Komisi 1. Dede melihat ada iklan PT. Parko Laut, itu tolong dicek iklannya. PT ini ada di Jawa Timur, Sidoarjo, Dede memohon tolong ini dipantau, karena biasanya ini mengiming-imingi.

Fraksi PAN: Saleh Partaonan Daulay dari Sumatera Utara 2. Saleh menanyakan Soal penyusunan peraturan turunan, Saleh kira ini nanti tidak bisa hanya dengan BNP2TKI,jadi yang memegang kendali Kementerian Tenaga Kerja,lebih bagus mengecek kembali dengan melihat Undang-Undang, juga dengan tenaga ahli.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Di Malaysia, setiap tahun ada 3 kali razia terhadap PATI dan ujung-ujungnya denda 3600 ringgit atau sekitar Rp10 juta/ orang. Harapan BNP2TKI ada perubahan sikap dan regulisme di Malaysia.
  • Seminggu sekali mereka pulang dan kembali ke Batam, sektor kuli bangunan, pasar, sektor tradisional lain,dan yang menghawatirkan itu orang Madura dan Jawa yang tinggalnya di Batam, tetapi tidak mendapat kerjaan di sana laku mencari kerjaan di Johor.
  • Harapannya mereka diberi pemutihan. Supaya bebas keluar masuk Batam,yang risikonya merekatenggelam ketika di kapal.

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 9 DPR-RI meminta BNP2TKI untuk meningkatkan capaian program penempatan dan perlindungan PMI dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia sehingga perlindungan PMI semakin maksimal.
  • Komisi 9 DPR-RI akan mengagendakan Raker gabungan Kemenaker dan BNP2TKI untuk membahas amanat undang-undang nomor  18 tahun 2017 tentang PPMI dalam rangka meningkatkan penempatan dan perlindungan PMI.
  • Komisi 9 DPR-RI akan mengajukan izin kepada pimpinan DPR-RI untuk mengagendakan Raker gabungan dengan BNP2TKI, Kemenaker, Kemenhub,KKP dan Kemenlu terkait perlindungan pekerja migran pelaut lintas batas.

 

Penutup

RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI tentang evaluasi dan strategi perlindungan pekerja imigran ditutup oleh Dede Yusuf Macan Effendi dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 15:42 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI tentang evaluasi dan strategi perlindungan pekerja imigran , kunjungi https://chirpstory.com/li/398922

 

Ilustrasi: dpr.go.id

WikiDPR/tgr/fy