Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi Kinerja KPK-RDP Lanjutan Komisi 3 dengan KPK

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 13/Feb/2018,  Ditulis Tanggal: 01/Mar/2018

Mitra Kerja: KPK-RI Evaluasi Kinerja KPK-RDP Lanjutan Komisi 3 dengan KPK

Pada 13 Februari 2018, Komisi 3 DPR-RI melanjutkan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang evaluasi kinerja KPK. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10:30 WIB.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI Perjuangan: Masinton Pasaribu dari DKI 2. Masinton menjabarkan perlu adanya perbaikan Indeks Persepsi Korupsi. Masinton mengatakan Indonesia peringkat ke 4 di ASEAN, dan Masinton meminta KPK mengklarifikasi pernyataannya, karena dipandang bahaya kalau Pimpinan KPK mengatakan hal seperti itu. Masinton berpendapat, mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya adalah pengangkatan yang sudah masuk waktu pensiun. Masinton mengungkapkan terdapat 5 pegawai yang sudah lewat waktu namun tidak dipensiunkan. Terdapat 29 pegawai dan 42 penyidik yang diangkat menjadi pegawai tetap namun belum diberhentikan dari institusi asalnya seperti kepolisian. Mengenai tunggakan perkara, Masinton tidak melihat masalah Pelindo II padahal sudah masuk tahun ketiga, sampai saat ini belum selesai. Masinton mengatakan DPR adalah lembaga negara, dan Masinton heran bila putusan UU MD3 dianggap tidak konstitusional. Masinton memberikan contoh kepatuhan terhadap perundang-undangan namun Masinton heran Pimpinan KPK malah mengajarkan anarki, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum. Masinton heran terhadap KPK yang seolah-olah merasa yang paling benar, Masinton tidak menyukai hal ini sejak dahulu. Masinton menegaskan kembali bahwa kita semua adalah bernegara. DPR Komisi 3 menegaskan bisa mengeluarkan orang dari ruangan rapat jika tidak patuh terhadap putusan hukum. Masinton mengatakan bahwa Laode selalu mengmentari segala hal, Masinton menegaskan bahwa Laode dipilih sebagai pelaksana bukan sebagai komentator. Masinton kembali menegaskan bila hal ini belum clear, maka ia akan keluar dari ruangan atau KPK yang harus keluar ruangan. Masinton mengatakan kasus Pelindo II yang status hukumnya tidak jelas tetapi masih tidak ada progres. Masinton menyebut ada 2 audit investigasi BPK menyangkut kerugian negara. Masinton menegaskan semuanya akan berakhir jabatan di tahun 2019 maka ia berharap semuanya bisa terselesaikan dengan benar. Proses peradilan yang cepat minimal membawa 2 barang bukti, menanyakan mengapa kasus Pelindo tidak segera dibawa ke pengadilan. KPK selalu katakan memiiki alat bukti berlapis dan sudah memanggil puluhan orang untuk menjadi saksi agar meyakinkan publik. Masinton menanyakan alasan kasus Pelindo ini sudah 3 tahun padahal sudah mempunyai 2 alat bukti. Masinton menyuruh KPK membaca UU MD3 dahulu. Masinton mengatakan tahun ini adalah tahun politik dan apapun yang disebutkan oleh KPK akan dijadikan alat politik untuk membunuh karakter seseorang. Masinton meminta pada KPK agar disiplin karena tahun ini tahun politik. Masinton meminta KPK tidak merasa moralnya paling tinggi lalu bisa sembarangan saja berkomentar dan menyebut nama orang. Masinton berpandangan KPK bukan penafsir. Menurut Masinton, bila KPK kecewa tidak perlu di publish. Masinton meminta sebelum merenung agar membaca UU MD3.

Oleh Ichsan Soelistio dari Jawa Tengah 3. Ichsan berpendapat, membangun sistem belum cukup, perlu ada pengawasan agar sistem berlangsung baik.

Fraksi Golkar: Agun Gunandjar Sudarsa dari Jawa Barat 10. Agun mengemukakan bahwa Golkar telah menegaskan bahwa KPK lembaga independen yang memiliki tugas dan kewenangan supervisi, masih tetap dibutuhkan dan memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan. Agun berpandangan bahwa keberadaan aparatur penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan masih belum cukup unuk meng-handle keseluruhan, maka kehadiran KPK ini diperlukan. Agun juga berpendapat. oleh karenanya KPK perlu adanya arah kebijakan pemberantasan korupsi dalam waktu ke depan. Agun kembali berpendapat bahwa sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dibutuhkan saat ini adalah sinergitas dengan seluruh penegak hukum dan seluruh penyelenggara negara. Agun mengatakan KPK tidak perlu mendominasi hal-hal yang bersifat mikro. Agun menyerukan bawalah bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih bersatu, karena pihak yang sebenarnya harus dihadapi adalah “Perang kekuatan ekonomi, global” yang mempunyai ketergantungan Indonesia dalam hal pasar. Agun berpandangan bahwa rakyat banyak berharap pada KPK dan rakyat masih percaya pada KPK. DPR akan berakhir pada 31 Sepember 2019, begitu pula KPK.  Agun mengharapkan dalam waktu 2 tahun ini masih berkesempatan sebagai sebuah karya. Agun yakin dengan sinergitas akan membawa lebih baik. Agun menyarankan KPK mengedepankan hal-hal yang bersifat makro dan menunjukkan upaya yang semakin ke depan, bahwa KPK memiliki value dan memiliki sistem dan harapan besar. Agun ingin merefleksikan bahwa yang Agun ucapkan adalah berdasarkan pengalaman. Agun mengatakan kita bisa mengubah sistem politik negeri ini bersama-sama. Agun mengusulkan antisipasi korupsi yang terjadi di partai politik, salah satunya karena berbiaya tinggi. Agun mengusulkan ke depan diberikan garansi politik penegakan hukum agar semakin masif, IPK Indonesia akan melesat dan meninggalkan negara lain.

Oleh Aziz Syamsudin dari Lampung 2. Aziz mengemukakan DPR tidak bisa membahas satuan 3 sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum putusan MK, pembahasan anggaran satuan 3 di Komisi, bukan di Badan Anggaran. Ada anggaran di Komisi dan di Banggar. Aziz juga menjelaskan bahwa pembahsan anggaran di DPR hanya bersifat makro, sedangkan mikronya bagian Pemerintah.

Fraksi Demokrat: Muslim Ayub dari Aceh 1. Ayub ingin meluruskan bahwa DPR tidak melemahkan KPK, Muslim juga berharap untuk hal ini tidak menjadi perseteruan. Ayub meminta agar tidak semakin memperkeruh suasana mengenai UU MD3 tentang hak imunitas karena ada pimpinan KPK mengatakan menyalahi hak konstitusional. Muslim menjelaskan, pada pasal 20A UUD 1945 DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, selain hak yang diatur, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Mulsim juga menambahkan bahwa di ayat 4 dipertegas ada ketentuan tentang hak DPR diatur dalam UU, sedangkan UU DPR sudah disahkan di UU MD3 termasuk hak imunitas dijelaskan lebih lanjut sehingga tidak perlu dipertetangkan bahwa ini melanggar.

Oleh Erma Suryani Ranik dari Kalimantan Barat. Erma menyatakan sependapat dengan pertanyaan Arteria Dahlan, walaupun Arteria tidak hadir hari karena Kunker ke Surabaya Erma meminta KPK menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Arteria. Erma mengapresiasi langkah-langkah riset tentang tata kelola obat yang dilakukan oleh KPK, namun berjalan sunyi dan tidak banyak diliput oleh media. Erma heran media di Indonesia tidak tertarik mendalami riset yang bagus ini. Erma berpendapat, obat di Indonesia bisa 100-400% lebih mahal dari harga produksi, dari hilir berdampak pada akses orang miskin jadi terhambat. Menurut Erma, media tidak terlalu suka dengan hal seperti itu karena dianggap tidak sexy, berbeda bila mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT), media akan meliput 3 hari 3 malam. Erma meminta KPK juga memperhatikan dan menyarankan anggaran yang sudah disetujui digunakan untuk menyampaikan pada media tentang hasil riset-riset KPK yang bagus tersebut. Erma juga meminta kepada media agar membantu KPK meliput soal riset-riset yang dilakukan oleh KPK.  Bagian dari Deputi Pencegahan mengenai kasus e-korup, Erma menanyakan progres dan evaluasi efektifitasnya. Erma mencatat ada sisa dana PNPM sebesar Rp10T, Erma menanyakan sisa dana tersebut kemana. Erma konsen pada bagian ini karena ia mengetahui betul PNPM ini bekerja di daerah, karena kalau diberikan ke dana desa maka dana ini bisa digunakan untuk membangun jalan berkilo-kilo meter. Erma ingin mendengarkan dari Pak Laode tentang peresmian UU MD3. Erma menduga Pak Laode belum membaca pasal 245 dengan jelas. Erma mengatakan tidak ada memperlakukan berbeda, yang membuat seolah sesuatu yang dianjurkan DPR itu salah. Setiap pembahasan RKUHP dengan Tim Pemerintah, Komisi 3 mengundang KPK dan semua stakeholder terkait. Erma menyayangkan ketika KPK berbicara keluar bahwa KPK seolah tidak diundang.

Oleh Mulyadi dapil Sumatra Barat 2. Mulyadi mengatakan KPK sudah sangat populer dengan turunnya KPK ke daerah-daerah  akan lebih efektif, agar kepala daerah tidak melakukan diskriminasi atas perizinan ini. Banyak laporam baik dari pengusahan maupun masyarakat terkait perizinan ini. Mulyadi mengatakan peluang saling sogok dalam hal perizinan sangat besar. Oleh karena itu Mulyadi meminta KPK untuk mensosialisasikannya kepada seluruh kepala daerah. Mulyadi meminta agar tidak membuat citra KPK ini terlalu angker bagi mereka. Mulyadi meminta agar menuntaskan tunggakan dan pajak batubara, minimal ada progres. Mulyadi mengatakan banyak hal yang memerlukan peran KPK, kalau tidak ada dorongan dari KPK maka tidak akan ada perubahan. Mulyadi harap KPK terlibat di simpul tertentu. Mulyadi berharap potensi yang akan terjadi kedepan bisa dicegah tanpa ditunggu adanya korupsi. Mulyadi mendukung penuh aspek pencegahan bisa ditingkatkan, bila perlu KPK menambah Sumber Daya Manusia terutama di bidang keahlian.

Fraksi PAN: Daeng Muhammad dari Jawa Barat 7. Daeng menanyakan upaya KPK untuk menurunkan perbuatan korupsi di Indonesia.

Fraksi PKS: Tifatul Sembiring dari Sumatra Utara 1. Tifatul berpendapat korupsi tidak hanya merajalela namun juga “meratulela” karena saat ini banyak perempuan yang terjerat kasus korupsi. Tifatul menyampaikan tentang Pilkada, bahwa Pilkada adalah politik biaya tinggi, misalnya di Jawa Timur untuk dana desa bisa mencapai Rp30M. Tifatul bercerita mundur dari Sumutra Utara karena tidak kuat dengan hitungan dananya. Tifatul berpendapat, di samping popularitas dan elektabilitas, isi tas (uang) juga penting. Tifatul tidak ingin orang-orang baik di negeri ini yang ingin memajukan Indonesia tapi terhalang oleh hal seperti tadi.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra teerhadap pemantauan rapat:

  • Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bukanlah prestasi KPK sendiri namun bersama-sama seluruh komponen bangsa, karena IPK adalah survey dari 8 lembaga dan didalamnya ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh KPK, misalnya kontrol dana publik yang terkait dengan indenpendensi badan audit publik.
  • Semuanya dirangkum dalam 1 kesimpulan survey yang dilakukan transparansi internasional.
  • KPK mengerjakan mencakup banyak hal perbaikan proses pendanaan partai, masalah perizinan di daerah-daerah. KPK memberikan kisi-kisi tentang apa yang harus dilakukan.
  • KPK memberikan kisi-kisi bekerja sama dengan Bea Cukai, pajak, kehutanan bahkan KPK mendorong suatu sistem yakni Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Usaha (SI-PUHH) untuk mengontrol pengelolaan kayu, jadi ada barcode sehingga tahu keberasalan kayu tersebut.
  • Penyaluran hibah diberikan kepada Kemenkeu, akan dihibahkan ketika sudah ada surat, tetapi yang menyerahkan bukan KPK. KPK memberikan hibah itu kurang tepat, karena aset milik negara dan yang menyerahkan adalah pemerintah.
  • Berita “KPK berikan hibah langsung” adalah salah.
  • KPK sudah mengirimkan permintaan MLE ke Cina, karena perusahaannya berasal dari Cina.
  • Hambatan di Crane yaitu harus menghitung kerugian negara dan harus mendatangi pabriknya di Cina. KPK berjanji akan mengumpulkan ahli untuk memperkirkan harga Crane.
  • Mengenai kasus Pelindo II, diskusi antara KPK dan BPK terus berjalan, penyebab belum terselesaikan adalah perhitungan keuangan negara belum selesai. KPK berjanji sebelum masa jabatannya habis, KPK akan menyelesaikan kasus Pelindo II.
  • KPK sudah ke Beijing untuk dapat MLE, seharusnya ke Ministry of Juctice namun tidak bisa bertemu, bertemu dengan Jaksa Agung juga tidak bisa.
  • Cina ingin melakukan upaya melakukan pelatihan bersama dengan KPK dan negara-negara lain di Bali. KPK menolak karena kasus nyata KPK minta MLE tidak segera diberikan.
  • Mengenai komentar yang berhubungan dengan komentar UU MD3, Agus mengajak semua menundukkan kepala dan menutup mata dan bertanya pada diri masing-masing. Disitulah Agus akan menjawab, Agus bertafakkur pada dalam diri.
  • KPK mengomentari hak imunitas karena ada kaitannya dengan KPK, kalau ada norma dalam UU di negeri ini yang seakan berbeda dengan yang lain.
  • KPK sudah membaca UU MD3.
  • Mengenai UU MD3, Hak imunitas ini seharusnya berkaitan dengan tugas, terkait imunitas korupsi, Laode siap tidak diterima di DPR bahkan keluar dari KPK.
  • Pesan dari Pak Masinton agar disiplin sudah dicatat.
  • Di Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) hampir 100% membahas private sector. Jadi memang penting untuk mempertimbangkan untuk memasukkan dalam norma hukum kedepan bahwa private sector bisa dipikirkan.
  • Walau KPK mengetahui private sector ada suap tetapi aparat hukum tidak bisa diapa-apakan. Padahal untuk kesehatan perekonomian ini perlu diusut dan perlu ada norma hukum yang mengatur.
  • Korupsi paling banyak di Indonesia adalah jual izin, pengadaan barang dan jasa, pembahasan anggaran legislatif dan eksekutif serta sogok jabatan.
  • Hampir semua pengawasan internal tidak berfungsi, oleh karena itu sekarang kerjasama dengan BPKP.
  • Pencegahan dan penindakan harus berintegrasi.
  • Tindak lanjut rekomendasi BPK juga dilakukan KPK, dari informasi yang menangani, tentang rekruitmen harus mengembalikan uang itu sistem kontrak sedang dibicarakan dengan LKPP.
  • Denda keterlambatan sudah selesai pemotongannya, ada 1 yang pending mengenai vendor untuk mengembalikan keuangan negara.
  • Perpanjangan anggota Polri sudah diperpanjang sepanjang 80 orang. Khusus 6 orang dulu belum dapat izin tetapi sekarang sudah mendapat izin dari Kapolri.
  • Perkara saksi, setiap partai perlu dibiayai negara. Sistem yang seperti itu KPK pasti di luar.
  • Pengumpulan pajak tidak pernah terpenuhi target.
  • KPK membenarkan Pak Tifatul bahwa politik biaya tinggi, maka lebih baik diperbaiki bersama-sama.
  • KPK sering ada kajian pangan.
  • KPK membina 280 kabupaten/kota untuk menerapkan perizinan elektronik. Membangun sistem belum cukup cukup juga perlu ada pengawasan.
  • KPK telah melakukan analisa beban kerja. Kebutuhan pegawai hingga 2019 KPK membutuhkan 2398 saat ini sampai 1500 sampai 2019, KPK butuh 8000 pegawai. Rekruitmen terbuka untuk masyarakat umum.
  • Untuk PNS menggunakan surat permintaan. Seleksinya yaitu administrasi, tes kompetensi, cek kesehatan, wawancara user.
  • KPK telah meakukan pelatihan pegawai baru tahun 2017 di pusat pendidikan TNI/Polri.
  • Untuk meningkatkan pengembangan pegawai yaitu pelatihan pegawai melalui induksi dilakukan di Pusdiklat. Kemudian pelatihan teknis, kemudian pendidikan formal, pendidikan kedinasan.
  • Gaji KPK masih tinggi dibanding aparat hukum lainnya, maka KPK mengupayakan ada penyamaran di semua aparat penegak hukum.
  • Pegawai KPK tidak boleh mendapatkan gaji selain dari KPK.
  • Mengenai alih status alih status PNS/nggota Polri menjadi pegawai tetap KPK mengacu pada Pasal 7, PP 63 Tahun 2005 ayat 1 dan 2.
  • Saat ini ada beberapa pegawai dari Kepolisian, BPKP, Kemenkeu jadi pegawai di KPK dan berhenti jadi PNS. Alih status PNS, pengaturan mengacu pada UU No. 63 Tahun 2005. Ada beberapa pegawai baik dari BPKP yang menjadi pegawai di KPK.
  • Penetapan masa pensiun harus melalui pertimbangan dan melalui interdept.
  • Keputusan MenPANRB di 2013 memenuhi kebutuhan saat itu.
  • KPK sudah mengeluarkan laporan tahunan, sudah dikirimkan ke Presiden.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  1. Komisi III DPR-RI dan Pimpinan KPK sepakat mengoptimalkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh KPK dengan mewujudkan Strategi Nasional Anti korupsi untuk mencapai Sasaran Prioritas Nasional 2018 dan melanjutkan kajian yang bermanfaat untuk upaya pencegahan korupsi di berbagai bidang, terutama dibidang Politik dan Pelayanan Publik.
  2. Komisi III DPR-RI meminta Pimpinan KPK untuk menghormati dan melaksanakan putusan MK (No. 36/PUU/XV/2017 dan No. 40/PUU/XV/2017) yang menegaskan posisi kelembagaan KPK, serta menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga dengan komunikasi dan publikasi yang baik dan lebih berhati-hati.
  3. Komisi III DPR-RI mendesak Pimpinan KPK untuk segera menyelesaikan tunggakan kasus terutama menyelesaikan kasus yang telah lama penanganannya dan melaksanakan seluruh proses penindakan secara profesional, independen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  4. Komisi III DPR-RI mendesak Pimpinan KPK untuk terus meningkatkan fungsi Pengawasan dan Pemberdayaan SDM melalui kebijakan dan sistem managemen SDM dan Pengendalian Internal yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menerapkan sistem rekruitmen, promosi dan mutasi pegawai yang mengedepankan integritas, kompetensi dan akuntabilitas.
  5. Komisi III DPR-RI meminta Pimpinan KPK untuk terus mengedepankan fungsi koordinasi dan Supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sehingga berjalan secara sinergis dan efektif.

 

Penutup

Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dengan KPK tentang evaluasi kinerja KPK ditutup oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatra Selatan 1 pada pukul 13:13 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 3 dengan KPK tentang evaluasi kinerja KPK, kunjungi https://chirpstory.com/li/382330

 

Ilustrasi: suarapendidikan.com

WikiDPR/ff/fy