Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 19/Jul/2018,  Ditulis Tanggal: 13/Aug/2018

Mitra Kerja: Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Evaluasi Pengamanan Bulan Ramadan, Persiapan Asian Games 2018, Kebijakan Polri atas Aksi Teror dan Anggota Polri yang Menjadi Korban – Raker Komisi 3 dengan Kapolri

Pada 19 Juli 2018, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Raker dengan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) tentang evaluasi pengamanan bulan Ramadan, persiapan Asian Games 2018, kebijakan Polisi Republik Indonesia (Polri) atas aksi teror dan anggota Polri yang menjadi korban.Raker dipimpin dan dibuka oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatra Selatan 1 pada pukul 13:14 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Kahar menyampaikan bahwa dalam kesempatan Raker ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan pada Raker sebelumnya, yaitu mengenai kebijakan Polri dalam aksi teror, korban polisi di lapangan, kesiapan Asian Games 2018, evaluasi selama Ramadan, kasus aktual, mudik dan arus balik. Kahar kemudian meminta persetujuan anggota Komisi 3 bahwa Raker ini hanya dijadwalkan hingga pukul 16:00 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Kapolri mendapatkan sembilan aduan, tiga kasus diantaranya tidak benar atau tidak terbukti kebenarannya, satu kasus terbukti dan dapat diselesaikan dan sisanya atau lima kasus masih dalam proses.
  • Pada Raker yang terdahulu, Komisi 3 meminta agar Kapolri netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar.
  • Polri terus berkomitmen untuk menjaga netralitas dan sejumlah langkah telah dilakukan, Polri telah menerbitkan surat dan memerintahkan kepada seluruh pegawai. Contohnya seperti Polri mengirim surat telegram pada 7 Maret 2018 agar menjamin netralitas anggota Polri dan menjalin hubungan dengan masyarakat.
  • Polri juga membentuk tim pengawas netralitas Polri yang melibatkan fungsi pengawasan internal.
  • Misalkan melihat konten yang bermuatan provokatif dan rawan menimbulkan perpecahan, maka Pori melakukan upaya untuk menegakkan hukum yang melibatkan semua pihak yang telah bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
  • Selama periode Januari - Juli 2018. Polri telah menangani beberapa kasus seperti penghinaan dan lain-lain sebanyak 95 kasus. 15 kasus diantaranya telah ditetapkan P21, 18 kasus hate speech dan 27 kasus hoax.
  • Hambatan Polri dalam menangani kasus hoax, provokatif dan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), karena ada beberapa akun asing yang tidak bisa Polri blokir.
  • Polri bisa bertindak lebih proaktif dalam rangka preventif strike untuk melakukan pencegahan, karena terdapat pasal yang memuat mengenai pidana bagi seseorang yang tergabung dalam organisasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
  • Polri melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap jaringan terorisme secara intensif, karena hal ini menyangkut event-event besar, seperti Asian Games 2018 dan International Monetary Fund (IMF) Annual Meeting 2018 di Bali, disamping itu juga ada agenda lainnya seperti Pemilihan Presiden (Pilpres).
  • Terhadap anggota Polri yang menjadi korban, Polri telah mengatur terkait asuransi sosial, status gugur dalam bertugas dan aturan internal Polri lainnya.
  • Polri juga akan memberikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada anggota yang terluka dan anggota selamat yang telah melakukan aksi heroik.
  • Polri akan memberikan santunan gugur sebesar Rp400 juta, tewas Rp250 juta, beasiswa Rp25 juta dan santunan cacat sebesar dua kali gaji pokok.
  • Polri juga menangani kasus pengawalan bagi penegak hukum, katakanlah hakim yang sedang menangani kasus dan mendapatkan ancaman.
  • Ada pelanggaran yang sudah Polri lakukan langkah edukatif dibandingkan dengan memberikan hukuman langsung dan menurut Polri lebih efektif. Berdasarkan hasil statistik kecelakaan laka lantas turun dan korban luka berat juga turun sebesar 17%.
  • Polri mengakali kekurangan beban Gerbang Tol Kertasari dengan membebaskan biaya masuk agar tidak terjadi penumpukan.
  • Masalah stabilitas pangan selama Operasi Ketupat relatif stabil untuk seluruh harga pangan, memang ada kenaikan sedikit, tetapi masih bisa ditoleransi.
  • Ancaman terorisme selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H tidak terjadi.
  • Ada satu wilayah di Kabupaten Paniai, Papua yang belum terselesaikan mengenai masalah Pilkada akibat adanya perbedaan pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas (Panwas) yang sudah diambil suara tingkat provinsi, tetapi belum bulat, sehingga Polri mendorong agar KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat memberikan atensinya agar masalah tersebut dapat terselesaikan.
  • Untuk menghadapi Asian Games 2018, hal-hal yang Polri antisipasi seperti masalah terorisme, kejahatan jalanan dan kemacetan lalu lintas.
  • Untuk terorisme, Polri melanjutkan operasi pasca bom Surabaya, semua Satuan Tugas (Satgas) Anti Teror telah Polri kerahkan dibawah arahan Densus 88.
  • Untuk pengamanan Touch Relay Asian Games 2018 telah dilaksanakan di dua tempat, yaitu Mrapen, Grobogan dan di Prambanan, Yogyakarta. Mengapa Polri mengambil api dari Mrapen,karena disana ada api abadi di dunia dan saat Olimpiade juga mengambil api dari sana.
  • Touch Relay Asian Games 2018 atau pawai obor ini bertujuan untuk menggelorakan Asian Games 2018, agar masyarakat memahami bahwa ini merupakan acara yang besar.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Junimart Girsang dari Sumatera Utara 3. Junimart mengingatkan bahwa dalam kesempatan rapat ini tidak tertutup dan malam harinya setelah Raker ini, ada jadwal Kunker, jadi kalau memang waktunya cukup hingga pukul 16:00 WIB, maka dipersilakan fraksi dan anggota agar tetap konsisten terhadap kesepakatan waktu.

Oleh Masinton Pasaribu dari DKI Jakarta 2. Masinton menyatakan rapat ini tidak perlu tertutup, karena publik juga harus tahu, terutama soal kesiapan menghadapi Asian Games 2018.

Oleh Arteria Dahlan dari Jawa Timur 6. Arteria mengucapkan selamat Hari Bhayangkara, polisi tidak hanya warga sipil, tetapi juga pejuang, sehingga Kapolri dan Wakil Ketua Polri (Wakapolri) seperti sayap burung yang tidak bisa terpisahkan. Arteria juga mengapresiasi untuk penanganan hari Lebaran. Arteria bertanya mengenai relevansi Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apakah Polri ikut membantu saat KPK melakukan OTT. Arteria juga menanyakan terkait kehadiran Irjen Pol. Arief Sulistyanto yang selalu absen saat rapat. Arteria mengatakan saat masih di Komisi 2, mengenai urusan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) ditubuh Polri ditemukan banyak laporan manajemen. Mengenai kasus money politic, Arteria mempertanyakan keterlibatan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rachmat Kurniawan terkait masalah penggelapan dana Pemilihan Gubernur (Pilgub), jika memang dia terbukti maka proses saja, jika tidak mohon pulihkan namanya. Kedua mengenai AKBP Yusup yang menganiaya ibu-ibu, ia memang terbukti bersalah, tetapi penanganannya harus berhati-hati. Arteria juga menyoroti penyopotan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ketapang, AKBP Sunario mengenai masalah plakat bendera merah putih dan bendera negara Cina yang viral. Lalu terkait pengamanan di Pantai Indah Kapuk (PIK), kita ketahui bersama bahwa tidak boleh ada kegiatan reklamasi, tetapi masih ada kegiatan seperti lewatnya kapal tongkang dan yang menghalau mereka beraktivitas itu masyarakat, bukan dari pihak kepolisian, Arteria menanyakan apakah itu benar adanya. Arteria juga menanyakan sengketa lahan di Teluk Jambe yang menurut kesepakatan masih berstatus quo, bahkan sampai dicek histori tanah yang ada di sana. Arteria juga mengungkapkan kita tidak boleh tangkap dulu biro-biro yang bersalah, karena biaya ibadah umroh seharusnya tidak boleh digunakan untuk yang lain, selain ibadah umroh. Arteria juga menegaskan bahwa Wakapolri menjadi tim pengawas (timwas) ibadah umroh, Arteria mengatakan bahwa salah satu sumber masalahnya di Kementerian Agama (Kemenag), jadi jika ada Memorandum of Undestanding (MoU) yang tidak terdeteksi,siapa yang harus disalahkan. Arteria mengatakan bahwa Asian Games ini pesta olahraga terbesar kedua di dunia. Setiap ada olahraga pasti kita memamerkan parade kebudayaan, karena itu merupakan salah satu bagian dari itu. Oleh sebab itu, Arteria ingin Polri terlibat aktif dalam pengawasan, sehingga Komisi 3 pun bisa melihat kinerja Kapolri dan jajaran. Arteria meminta agar kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan untuk cepat diungkap. Terakhir mengenai bom di Surabaya, Arteria memohon aksi konkret dan laporan evaluasi terakhir dan Komisi 3 sepakat agar pembahasannya menjadi tertutup, karena perlu menyebutkan beberapa nama.

Oleh Erwin Tobing dari Kalimantan Barat. Erwin mengatakan bahwa ada tujuh orang polisi di Dewan Perwakilan Rakyat dan sudah mengabdi selama sepuluh tahun di kepolisian. Erwin menjelaskan kalau pun mewakili masing-masing partainya, hatinya tetap di Polri dan tetap setia mendukung Polri. Erwin juga terkesan dengan perayaan Bhayangkara kemarin, penuh kekeluargaan dan kebersamaan, sambutannya memang singkat, tetapi merangkap semua maksud. Erwin juga mengatakan bahwa saat 20 tahun yang lalu saat menyusun buku biru, ada tiga hal yang diajukan, yaitu infrastruktur, struktur dan kultur. Erwin mengaku dari sekian tahun, masalah kultur juga belum tuntas. Mengenai kepempinan di wilayah daerah, Erwin menanyakan bagaimana caranya agar mereka mengerti apa itu promoter, sehingga Erwin yakin Polri akan profesional, modern dan terpercaya. Erwin juga mengatakan bahwa salah satu anggota Komisi 3 merupakan ketua Badan Anggaran (Banggar) mohon untuk dimanfaatkan, orangnya baik dan mau membantu Polri, yang tadi diajukan oleh Kapolri juga akan dibantu untuk lobi.

Fraksi Golkar: Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Azis mengatakan bahwa sistem demokrasi dengan menjunjung sistem profesionalitas polisi, ini janji Kapolri di hadapan kita. Azis meminta saat pemilihan presiden agar rekapitulasinya dihitung terlebih dahulu dan Azis juga mengkhawatirkan mengenai saksi yang akan menghitung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Azis mengatakan bahwa masalah rekapitulasi akan selesai pukul 02:00 WIB dini hari. Jika masalah kertasnya tidak terkontrol, Azis menanyakan bagaimana anggaran bisa menjaga kinerja kepolisian, Azis juga mengatakan bahwa masalah anggaran di kepolisian juga tidak mengganggu Asian Games 2018. Azis juga menegaskan dalam pengadaan barang dan jasa jangan membeli barang-barang yang tidak ada garansinya, karena juga harus dipikirkan service aftersale-nya. Azis meminta agar hal tersebut diperhatikan, kalau bisa membeli barang yang bertahan hingga lima tahun.

Fraksi Demokrat: Mulyadi dari Sumatra Barat 2. Mulyadi mengungkapkan bahwa saat melakukan simulasi yang bersamaan saat rekapitulasi suara presiden dan DPR, masyarakat lebih berfokus kepada penghitungan rekapitulasi suara presiden dan rekapitulasi untuk DPR cenderung menurun dan tidak akurat. Mulyadi mengungkapkan bahwa jenis narkoba dan psikotropika semakin berkembang jenisnya,oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas peralatan, karena banyak jenis obat-obatan terlarang yang tidak bisa teridentifikasi. Mulyadi juga mengingatkan pentingnya evaluasi jabatan, selain menilai dari sisi kinerja, karena semakin lama seseorang bertugas di jabatan tertentu, maka semakin besar jaringannya dan semakin rentan melakukan kesalahan. Mulyadi menyatakan bahwa Kapolri harus mengerahkan kemampuannya untuk menangani kasus korupsi kondesat sebesar Rp35 triliun dan menangkap mantan direktur utama PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), Mulyadi menyarankan agar segera dipublikasikan agar ketika di luar negeri ada yang melihat atau mirip dengannya dapat segera melapor. Mulyadi juga mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa diatur oleh e-catalog, langsung dari pabrikan, sudah banyak diterapkan oleh Kementerian atau lembaga (K/L).

Fraksi PAN: Muslim Ayub dari Aceh 1. Muslim berharap agar kepolisian semakin profesional dan terpercaya, tetapi dalam sepekan ada empat orang AKBP yang telah dicopot. Muslim menanyakan terkait dugaan Bambang Wijanarko yang telah kawin siri, Muslim juga meminta agar beberapa kabupaten di Aceh harus diamankan dengan penjagaan yang super ketat agar tidak terjadi masalah, karena dikhawatirkan Pilkada yang berlangsung tidak jujur dan adil, seperti yang terjadi di empat kabupaten.

Fraksi PKB: Anwar Rachman dari Jawa Timur 8. Anwar mengapresiasi kinerja Kapolri, terutama dibidang korupsi, karena ketiga musuh kita yakni narkoba, teror dan korupsi yang ditangani Polri. Anwar mengungkapkan masalah terorisme bahwa berdasarkan penelitan sebuah media ada 41% masjid yang berada diwilayah kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpapar paham radikalisme, Anwar mempertanyakan apakah hal ini luput dari perhatian polisi. Anwar juga mengapresiasi pengamanan saat Operasi Ketupat, karena pulau Jawa termasuk yang paling menyulitkan. Anwar mengatakan bahwa ia telah menjalani mudik selama 15 tahun dan baru kali ini menempuh perjalanan Jakarta – Surabaya selama 13 jam selesai, Anwar mengungkapkan bahwa pernah mudik dengan jalur yang sama selama dua hari dua malam. Anwar juga mengatakan bahwa jalur Pantura akan lancar, jika truk gandeng dikurangi dengan memberikan batasan beban muatan sebesar 200 kg.

Fraksi PKS: Nasir Djamil dari Aceh 1. Nasir ingin menyampaikan apresiasi, karena penghargaan dari luar juga membuktikan bahwa Polri sudah diakui kemampuannya. Nasir mengatakan bahwa Kapolri telah menerbitkan surat tentang netralitas dan juga mengenai isu masjid menjadi sarang radikalisme, ini menunjukkan bahwa Polri tidak kemana-mana. Nasir mengungkapkan bahwa saat ini masjid benar-benar netral, berbeda dengan saat Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Nasir juga mengatakan bahwa Satgas Pangan merupakan salah satu yang sangat penting dan penangkapannya juga cukup efektif, Nasir berharap agar Satgas ini tetap ada dan terus melindungi masyarakat. Nasir juga meminta terobosan di dalam Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, seperti menghidupkan Polisi Wilayah (Polwin), karena Polisi Daerah (Polda) terlalu panjang wilayah dan kendalinya, sehingga nantinya Polwin bisa membantu Polda untuk mengendalikan Polres. Nasir juga meminta Kapolri untuk membentuk Satgas Interkab, misalkan dalam wilayah satu rayon. Nasir berharap agar kepolisian bisa mendukung pembangunan di daerah dan terkait penempatan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Nasir meminta agar dapat memilih dan memilah yang terbaik agar bisa menjaga amanah Polri dan menghadirkan profesionalisme. Terakhir Nasir meminta agar kasus peledakan di depan kantor Tabloid Modus, Banda Aceh agar segera diproses.

Fraksi PPP: Arsul Sani dari Jawa tengah 10. Arsul menyampaikan bahwa Fraksi PPP ingin menyampaikan apresiasi terhadap Polri atas kerja keras dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak yang berlangsung di 171 daerah, karena tidak ada keributan dan gangguan terorisme yang berarti. Arsul juga mengucapkan selamat atas indeks prestasi publik yang begitu tinggi atas kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan DPR boleh iri soal itu. Arsul juga menyampaikan secara khusus terhadap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara dan jajarannya, karena terlalu memaksakan terkait hasil Pilkada setempat. Seperti Kapolda Maluku Utara meminta pemungutan suara ulang, tetapi karena permintaannya tidak dituruti, maka jajaran Polda melakukan penyelidikan terhadap jajaran Bawaslu di sana. Arsul juga meminta perhatian Kapolri agar netralitas jajarannya tetap terjaga dan Arsul meminta izin agar dapat menyerahkan dokumen kasus Pilkada Maluku Utara secara langsung.

Fraksi Nasdem: Akbar Faizal dari Sulawesi Selatan 2. Akbar menawarkan jalan tengah karena ini masalah yang krusial, jadi Akbar menyarankan agar yang dipersoalkan oleh Fraksi Gerindra bisa melalui mekanisme Fraksi ke Kapolri.

Oleh T. Taufiqulhadi dari Jawa Timur 4. Taufiqulhadi mengatakan bahwa kita memerlukan Undang-Undang Perlindungan Penegak Hukum dan negara kita tidak memiliki itu. Jika nantinya Undang-Undang (UU) tersebut menjadi inisiatif dari pemerintah, Taufiqulhadi berharap agar Polri terlebih dahulu berkomunikasi mengenai hal tersebut dan Taufiqulhadi sangat mendukung sekali UU tersebut. Taufiqulhadi menanyakan kenapa Kapolri terlalu bersemangat mengenai masalah di Ketapang dan juga mengenai kasus korupsi kondesat, Taufiqulhadi mengatakan bahwa masyarakat terus bertanya-tanya dan jangan sampai antara penegak hukum saling lempar tanggung jawab. Terakhir Taufiqulhadi bertanya apakah ada kesulitan untuk menghadirkan terdakwa kasus korupsi kondesat.

Fraksi Hanura: Sarifuddin Sudding dari Sulawesi Tengah. Sarifuddin mengatakan bahwa kasus aksi teror di Kaliurang menjadi perhatian kita semua, Sarifuddin mengkhawatirkan agar kejadian ini tidak berulang saat penyelenggaraan Asian Games 2018, sehingga Sarifuddin menanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polri. Sarifuddin menanyakan terkait pihak kepolisian bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, di Teluk Banggai kita turun kemarin, juga di Teluk Jambe, keduanya malahan eksekusi melibatkan tanah masyarakat, apakah itu ada instruksi atau permintaan pengaman sesuai dengan keputusan, konon kedua kasus tersebut ada laporannya, sehingga Sarifuddin menanyakan sejauh mana penanganan di Mabes Polri.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kapolri:

  • Kalau tidak boleh ada yang tertulis kami mohon maaf, karena bukan berarti kita itu serba tahu, hanya saja saya tidak bisa menjawab secara detail saat inijuga dan juga untuk hal-hal teknis Kapolri meminta waktu untuk mencari jawaban terlebihdahulu.
  • Masalah angggaran, mohon dapat dijadikan bahan dan mendapat didukung, karena angggaran Polri 2018 sebesarRp95 triliun, tetapi pagu indikatif hanya sebesarRp76,9 triliun dan Polri masih kekurangan anggaran sebesarRp18 triliun dan menurut informasi anggaran akan dikurangi lagi.
  • Dengan menurunnya ruang fiskal, mohon dibantu untuk angggaran, terutama untuk pengamanan Pemilu, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun, karena pengamanannya akan ekstra ketat.
  • Dalam rangka menghadapi ancaman terorisme, Polri memperkuat Satgas dengan menambah personel, yang tadinya 16 Satgas bertambah menjadi 34 Satgas.
  • UU kita yang lama tidak memberikan ruang untuk bertindak yang bisa memberikan self approach untuk membendung ideologi ini. Ideologi terorisme tidak Polri diamkan, tetapi memang Polri perlu menunggu terlebih dahulu dengan adanya aksi, baru Polri dapat bertindak. Jika ada UU baru bisa Polri lakukan operasi tanpa adanya ekspose dari publik, karena sesuai dengan UU.
  • Kasus di Kaliurang ketika mau ditangkap mereka melawan, sehingga ada anggota Polri yang kena bacokan, ini kita boleh bertindak karena ada anggota Polri yang diserang.
  • Mengenai masalah angggaran, Kalimantan Utara telahmengembangkan satgas sebanyak 34. Selain itu, juga telah dilakukan modernisasi peralatan untuk kasus cyber, narkotika dan lingkungan hidup.
  • Kasus Ibu yang ditendang oleh oknum AKBP, karena ia diduga mencuri barang dan sudah saya ambil tindakan yang tegas, karena walaupun konsep promoter, tetapi menggunakan kultur. Kapolri selama ini menyampaikan masalah kekerasan, kalau memang harusmelawan juga tersangkanya yang membawa senjata berbahaya, tetapi kalau mereka sudah menyerah jangan diserang, kalau seperti ini kasusnya menjadi viral dan mencoreng nama kepolisian dan masih banyak orang yang ingin menjadi AKBP di Kapolres. Ini akan Polri jadikan pembelajaran.
  • Kepolisian saat ini lebih terbuka, bawahan pun kalau melihat pimpinannya saat ini tidak sewenang-wenang.

Wakil Kepala Polri (Wakapolri):

  • Untuk kasus Teluk Jambe saat ini sedang penanganan dan Lubuk Banggai sudah ditetapkan tersangkanya, mungkin akan mengarah kepada pejabat nantinya.
  • Mengenai masukan Polri sangat apresiasi untuk membangun struktur Polri, mengangkat Kombes dan lain-lain.
  • Mengenai permasalahan ibadah umroh, Wakapolri sudah memberikan masukan kepada Menteri Agama agar memberikan batas bawah biaya umroh, karena yang selama ini menjadi masalah karena tidak adanya batasan mengenai biaya umroh.
  • Mengenai masalah Asian Games, Polri sependapat untuk sama-sama jalan dalam melakukan pengawasan.
  • Mengenai kasus Novel Baswedan ini ada hit and run, Polri sudah memanggil 90 saksi, CCTV sudah disita dan melibatkan instansi pengawas. Polri terus bekerja menyelesaikan itu, karena ada kasus yang prosesnya cepat dan lambat penanganannya.
  • Masalah kondesat sudah masuk P21, tetapi pelakunya belum tertangkap dan menurut informasi buronan berada di Singapura.
  • Untuk masalah Maluku Utara Polri akan mengirim tim untuk mempelajari situasi yang terjadi seperti apa, karena ada yang komplain masalah kecurangan.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 3 DPR-RI mengapresiasi Polri dalam melakukan pengamanan selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 139 H, serta pengamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 yang lalu, sehingga berjalan dengan lancar, aman dan damai.
  • Komisi 3 DPR-RI mendukung peningkatan anggaran Polri tahun 2019, diantaranya untuk pengamanan proses Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres pada April 2019, serta pembiayaan Polda baru Kalimantan Utara, penguatan Densus 88, serta sarana dan prasarana dalam menghadapi kejahatan cyber dan narkotika.
  • Komisi 3 DPR-RI mendukung Polri dalam melaksanakan pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan menggelar Operasi Among Raga 2018 dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, serta didukung kegiatan intelejen dan penegakan hukum.

 

Penutup

Raker Komisi 3 dengan Kapolri tentang evaluasi pengamanan bulan Ramadan, persiapan Asian Games 2018, kebijakan Polisi Republik Indonesia (Polri) atas aksi teror dan anggota Polri yang menjadi korban ditutup oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 16:55 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 3 dengan Kapolri tentang evaluasi pengamanan bulan Ramadan, persiapan Asian Games 2018, kebijakan Polri atas aksi teror dan anggota Polri yang menjadi korban, kunjungi https://chirpstory.com/li/398507

 

Ilustrasi: https://news.detik.com

WikiDPR/whs/fy