Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi TIPIKOR, Pengaduan Masyarakat dan Isu Lainnya - Raker Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung RI

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 11/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 07/Nov/2017

Mitra Kerja: Kejaksaan Agung RI Evaluasi TIPIKOR, Pengaduan Masyarakat dan Isu Lainnya - Raker Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung RI

Pada 11 Oktober 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan pembahasan Evaluasi TIPIKOR, pengaduan masyarakat dan isu lainnya. Rapat dijadwalkan pukul 10:00 WIB. Rapat dibuka oleh Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Utara 2. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Ada beberapa kasus yang masih belum maksimal ditangani oleh pemerintah, misalnya dalam kasus Siti Aisyah, di mana pihak yang sebenarnya dicurigai sebagai aktor, bahkan dilepaskan begitu saja oleh pemerintah Malaysia. Pemerintah justru melihat bahwa dalam kasusnya tersebut, Siti Aisyah adalah korban di mana ia tidak mengetahui apa yang dilakukannya.
  • Meminta bantuan untuk melakukan pembangunan kantor baru di daerah-daerah pemekaran, karena banyaknya Kejaksaan Negeri (KEJARI) dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) baru di daerah tersebut.
  • Kejaksaan Agung meminta dukungan Komisi 3 DPR-RI terutama dalam masalah anggaran dan penguatan kelembagaan Kejaksaan Agung.
  • Mengenai Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (DENSUS TIPIKOR), Kejaksaan Agung mengaku tetap mengacu pada ketentuan KUHAP.
  • Berharap agar kehadiran DENSUS TIPIKOR tidak menyaingi keberadaan KPK.

 

Pemantauan Rapat

Berikut ini merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: John Kenedy Azis dari Sumatera Barat 2. Menurut John, Komisi 3 DPR-RI mengapresiasi seluruh kinerja yang ditunjukkan oleh Kejaksaan selama ini. John juga memberikan paparan mengenai berbagai pengaduan kasus-kasus populer yang ada di masyarakat, salah satunya pada kasus dugaan penganiayaan kepada pencuri sarang burung walet di daerah bengkulu yang sempat melibatkan nama Novel Baswedan. John berharap agar kasus tersebut dapat di proses kembali. Pasalnya, perkara tersebut pada 2016 telah dilimpahkan ke pengadilan dan dibentuk majelis, namun secara tiba-tiba Pengadilan Negeri Bengkulu mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKPP), dan tidak lama kemudian SKPP tersebut dinyatakan tidak memenuhi kekuatan hukum.

Oleh Edison Betaubun dari Maluku. Edison berharap Kejaksaan Agung tidak hanya mengawasi Kejari maupun Kejati, melainkan juga melakukan pengawasan pada Jaksa Agung Muda. Pasalnya, di daerah pemilihannya Edison mendapatkan laporan bahwa ada Tipikor yang dilakukan oleh Bupati Maluku, namun korupsi tersebut tidak pernah ditindak. Edison berharap kasus itu tetap dilanjutkan dan tidak ada alasan bahwa tidak ditemukannya bukti. Menurut Edison, seluruh bukti sudah berhasil ditemukan oleh LSM Pukat Serang.

Fraksi Gerindra: Bambang Riyanto dari Jawa Tengah 5. Bambang mengaku menyepakati apa yang diusulkan oleh Kejaksaan Agung, namun untuk permohonan dana, menurutnya Komisi 3 tidak mempunyai wewenang yang cukup besar sehingga pengajuannya seringkali terhambat di Badan Anggaran dan Mahkamah Konstitusi.

Fraksi PAN: Daeng Muhammad dari Jawa Barat 7. Daeng menyayangkan belum adanya tindak lanjut atas kasus penganiayaan yang menimpa salah satu pakar IT, yaitu Hermansyah. Daeng mengaku banyak masyarakat yang menanyakan terkait kelangsungan kasus tersebut.

Fraksi PKS: Nasir Djamil dari Aceh 1. Nasir mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang dinilai lebih baik dari Kepolisian. Nasir berharap agar reformasi di Kejaksaan Agung dapat berjalan secara optimal dan didukung dengan anggaran yang memadai.  Nasir juga menambahkan beberapa poin terkait lambatnya proses eksekusi mati dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam meredam praktik ujaran kebencian di media sosial yang beberapa di antaranya membawa nama agama. Nasir juga berharap Kejaksaan Agung mampu menyelesaikan masalah-masalah HAM, termasuk masalah pelanggaran HAM masa lalu yang pernah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini agar keluarga korban pelanggaran dapat memperoleh keadilan yang semestinya, bukan jauh dari angan-angan.

Fraksi PPP: Arsul Sani dari Jawa Tengah 10. Arsul lebih memberikan masukan pada struktur kelembagaan Kejaksaan Agung di mana masih terdapat beberapa jabatan Eselon 1 yang kosong, seperti jabatan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Badan. Arsul berharap posisi kekosongan ini segera di isi. Selain itu, mengacu pada RUU penyadapan, Arsul menanyakan mengenai fungsi intersepsi yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam RUU tersebut. Pada argumen penutupnya, ia menyayangkan bahwa Kejaksaan Agung hanya memberikan penyuluhan bahaya korupsi kepada kaum perempuan, padahal menurutnya kaum laki-laki  yang dinilai paling banyak melakukan praktik korupsi.

Fraksi Nasdem: Ali Umri dari Sumatera Utara 3. Ali mengatakan bahwa dalam penanganan kasus-kasus agar kritik tidak hanya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung semata, melainkan POLRI juga terlibat.

 

Respon Mitra

Berikut merupakan respon mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Penegakan korupsi adalah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
  • Kejaksaan Agung menegaskan tidak adanya kepentingan-kepentingan tertentu dalam kasus Novel Baswedan.
  • Kejaksaan Agung akan melakukan kajian dengan melibatkan KPK dan POLRI dan koordinasi kepada pengadilan terkait proses kelanjutan kasus Novel Baswedan.
  • Mengenai struktur jabatan, Kejaksaan Agung telah mengundang Pakar Tata Negara, di antaranya Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.
  • Kejaksaan Agung juga telah mengusulkan kepada Presiden terkait nama-nama yang akan dicalonkan, karena jabatan Eselon 1A dan 1B diutus oleh Jaksa Agung dan disahkan oleh Presiden. Kejaksaan Agung juga mengaku telah menerima masukan terkait nama-nama yang diusulkan oleh  kementerian-kementerian.
  • Mengenai RUU penyadapan, Kejaksaan Agung difasilitasi alat sadap dari Adhyksa Monitoring Center, namun fungsinya tetap berbeda dengan KPK. Proses penyadapan dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung hanya dalam kasus pencarian buronan atau terpidana agar mereka dapat ditemukan, sementara, KPK dapat menyadap setiap waktu.
  • Terkait penyuluhan yang dilakukan terhadap Ibu rumah tangga, Kejaksaan Agung mengaku sekaligus memberikan penyuluhan tentang bahaya kanker. Hasil dari penyuluhan berhasil dilakukan di Jawa Timur sebanyak 3000 orang, Semarang 1000 orang dan Sumatera Selatan 600 orang.
  • Dalam kasus Bupati Maluku, Kejaksaan Agung perlu mendalami laporan-laporan karena harus bekerja secara hati-hati. Hal ini dilakukan agar tidak adanya tuduhan politisasi dan kriminalisasi yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Kejaksaan Agung menunjuk Kejati Maluku agar dapat menindak langsung.
  • Dalam kasus korupsi di Maluku Baratdaya, terdapat proyek pembangunan Bandara Moa yang di mana ditemukan adanya rekayasa dan mark up harga sehingga membuat kerugian negara sebanyak Rp4 milyar. Adapun nama-nama yang disebutkan antara lain, John Tangkuman, Paulus Miru, Sunarto dan Nicholas Paulus.
  • Terkait kasus Hermansyah, terdapat laporan bahwa kejadian penganiayaan tersebut tidak ada kaitannya dengna kepakarannya. Kejaksaan Agung juga berusaha mencari petunjuk dengan mengundang Dokter untuk melakukan visum.
  • Kejaksaan Agung berharap Komisi 3 dapat memperhatikan kondisi anggaran yang tengah dihadapi, namun minimnya anggaran tersebut dianggap tidak akan mengurangi semangat Kejaksaan Agung untuk menangani perkara.
  • Dalam eksekusi mati, Kejaksaan Agung menilai masih banyak hal yang lebih penting untuk didahulukan. Kejaksaan Agung berharap agar Kemenkumham mampu bekerja sama agar para tervonis mati untuk tidak diberikan kebebasan untuk mengendalikan narkoba dari penjara.
  • Kejaksaan agung mengusulkan agar penanganan kasus pelanggaran HAM berat agar dilakukan secara rekonsiliasi. Saat ini, Kejaksaan Agung tengah menunggu hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena saat ini hasil penyidikan baru berupa opini bukan bukti.

 

Kesimpulan Rapat

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil rapat:

  1. Komisi 3 DPR RI mendesak jaksa agung untuk memberikan pemahaman yang baik terkait peraturan Perundang-Undangan kepada seluruh jajaran kejaksaan dan menindak tegas setiap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap proses penegakkan hukum yang dilakukan.
  2. komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti putusan pra peradilan nomor 02/Pid-Pra/2016/PN-Bgkl tanggal 31 Maret 2016 terhadap perkara Sdr. Novel Baswedan terkait penghentian penuntutan berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) No. B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tertanggal 22 Februari 2016 di Kejaksaan Negeri Bengkulu yang memerintahkan untuk dilanjutkan proses penuntutan tersebut demi keadilan dan kepastian hukum
  3. Komisi 3 DPR RI mendesak kejaksaan agung untuk mengefektifkan asas “single prosecution system” (sistem penuntutan tunggal) dalam penanganan seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi, untuk menciptkan transparansi dan objektifitas penanganan perkara dalam rangka integrated criminal justice system sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

 

Penutup

Raker Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung RI tentang Evaluasi TIPIKOR, pengaduan masyarakat dan isu lainnya ditutup oleh Trimedya Panjaitan dari Fraksi PDIP dalip Sumatera Utara 2 pada pukul 12:15 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung RI tentang Evaluasi TIPIKOR, pengaduan masyarakat dan isu lainnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/371737

 

Ilustrasi: nasional.kompas.com

WikiDPR/blp/fy