Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Fit and Proper Test – Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dr. Franky Ariyadi

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 17/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 17/May/2018

Mitra Kerja: calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) atas nama Dr. Franky Ariyadi Fit and Proper Test – Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dr. Franky Ariyadi

Pada 17 April 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) dengan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) atas nama Dr. Franky Ariyadi. FPT dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dariFraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 11:00 WIB.  

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Dr. Franky Ariyadi:

  • Penyelenggaraan negara membutuhkan dukungan finansial memadai, namun masalahnya bagaimana peranan BPK menyediakan anggaran negara memadai. Penerimaan negara dari pajak, cukaidan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).
  • Dasar hukum BPK yaitu di UUD 45 pasal 23 ayat 1, tugas dan wewenang BPK diharapkan meningkatkan keuangan negara yang tertib dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
  • Hasil pemeriksaan BPKyakni bagaimana pemerintah mampu menambah pundi-pundi keuangan negara untuk membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi surplus.
  • Semakin besar penerimaan maka akan terjadi surplus dan sebaliknya semakin sedikit penerimaan serta defisit maka akan sulit rakyat untuk sejahtera.
  • Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan lebih banyak pada aspek pemeriksaan kinerja.
  • Ruang lingkup pelaksana pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sangat mendukung terlaksananya pemeriksaan kinerja. Hal ini dipertegas oleh pasal 6 UU No.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • Selama ini opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) semakin menjadi gengsi dan setelah mendapat opini WTP dari BPK. Hal ini menjadi tren positif dari lembaga tersebut.
  • Mengusulkan tidak hanya WTP namun juga WTP plus, contoh WTP plus bintang 1,2,3, dan lain-lain. Plus ini diperoleh dari besarnya pendapatan Kementerian/Lembaga (KL) yang bisa berkontribusi bagi negara.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Indah Kurnia dari Jawa Timur I. Indah menjelaskan ada satu bank yang diberikan rekomendasi pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tolong komentari kinerja keuangannya serta tempat pendanaannya. Indah mengharapkan uang tersebut ditempatkan di tempat yang lebih menguntungkan. Indah menanyakanpendapatdari Dr. Franky tentang kondisi saat ini dimana yang seluruh entitas yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun tetap pada kondisi masih terkena kasus korupsi.

Fraksi Gerindra: Willgo Zainar dari NTB. Wilgo menyampaikan suatu hari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bisa surplus, sementara saat ini cenderung APBN defisit. Willgo berpendapat ini merupakan salah pemerintah sehingga APBN cenderung defisit.

Fraksi Demokrat: Tutik Kusuma Wardhani dari Bali. Tutik berpendapat bahwa Dr. Franky memimikirkan bagaimana pemerintah mampu menambah pundi-pundi penerimaan. Tutik menanyakandalam pencegahan korupsi, kewenangan apa yang bisa ditambahkan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Fraksi PAN: Sukiman dari Kalimantan Barat. Sukiman berpendapat bahwa tidak bisa dipungkiri perihal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tengah masyarakat ada penafsiran negatif menjadi Wajar Tanpa Pemeriksaan (WTP). Sukiman menjelaskan bahwa opini WTP digunakan juga mendapatkan dana insentif daerah. Sukiman menanyakan cara Dr. Franky memandang hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja untuk digabungkan atau dipisahkan.

Fraksi PKS: Ahmad Junaidi Auly dari Lampung 2.Junaidi mengusulkan, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi indikasi penyelenggara negara bersih korupsi dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Junaidi berpendapat perlu ada pre-audit atau audit tahap perencanaan yang dikhawatirkan penyelewengan sejak dari perencanaan adanya mark up. Junaidi menyarankan kepada Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) terkait kurang anggaran untuk pre-audit.

Fraksi PPP: Amir Uskara dari Sulawesi Selatan 1.  Amir berpendapat bahwa penjelasan dari Dr. Franky terkesan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini tidak masuk dalam pemeriksaan penerimaan. Amir berpendapat bahwa BPK  bisa mendorong meningkatkan penerimaan negara. Amir mengaku dirinya melihat Dr. Franky menyamakan tugasnya di perbankan sama dengan di BPK.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons Dr. Franky Ariyadi

  • Mengusulkan audit keuangan dan kinerja sekalian tidak terpisah kecuali audit dengan tujuan tertentu. Hal ini untuk efisiensi waktu dan tenaga sebab dirinya pernah menjadi auditor di bank.
  • Untuk audit pemerintah, perlu didiskusikan dengan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan pihak lainnya. Konsepnya bila mendapat anggaran setahun, pemakaiannya dilakukan secara bertahap, lalu dana digunakan untuk pengoptimalan atau disimpan saja.
  • Berdasarkan pengalaman, banyak dana Pemda disimpan di bank dan Dr. Franky tidak mengetahui masuknya bunga tersebut dalam kantong pribadi atau kontribusi negara.
  • Bila tenaga BPKterbatas, bisa menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan audit by risk yang paling berisiko diaudit.
  • Setuju memang harus ada pre-audit agar bisa mitigasi risiko. Kondisi perbankan saat ini lagi krisis, likuidutas dan dana itu barang langka.
  • Pihak yang membuat merana para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)yakni para deposan, bukan bank.
  • Kondisi negara Indonesia banyak hutang lalu bagaimana memberikan kontribusi untuk masyarakat sementara pemerintah tidak menginginkan rakyat menderita.
  • WTP belum masuk pemeriksaan penerimaan.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Fit and Proper Test (FPT) Komisi 11 calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) atas nama Dr. Franky Ariyadi ditutup oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 11:47 WIB.

 

Untuk mengikuti rangkaian livetweet Fit and Proper Test (FPT) Komisi 11 calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) atas nama Dr. Franky Ariyadi,kunjungi https://chirpstory.com/li/389331

 

Ilustrasi:  keuangan.co.id

WikiDPR/nee/fy