Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Fit and Proper Test – Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ir. Bambang Joko Pratondo

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 17/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 17/May/2018

Mitra Kerja: calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Bambang Joko Pratondo Fit and Proper Test – Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ir. Bambang Joko Pratondo

Pada 17 April 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) dengan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Bambang Joko Pratondo. FPT dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 11:49 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Ir. Bambang Joko Pratondo:

  • Judul makalah yakni membangun tata kelola keuangan yang baik di BPK untuk mewujudkan kebersamaan atas asas keadilan guna mendukung pembangunan nasional.
  • BPK merupakan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK adalah tulang punggung pemberantasan korupsi.
  • BPK didukung oleh UU Nomor 15 tahun2016, UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 tahun 2004 dan UU Nomor 15 tahun 2003.
  • Tugas BPK berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 tahun 2006 yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  • BPK lebih menonjol pada auditor namun kurang dari sisi pencegahan. Berharap ke depan BPK lebih besar ke pencegahan daripada temuan laporan keuangan.
  • Target kerja: (1) peningkatan kompetensi SDM BPK RI yang berempati, (2) prioritas pencegahan korupsi, dan (3) komunikasi harus dikelola dalam sistem berbasis internet.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Golkar: Ahmadi Noor Supit dari Kalimantan Selatan I. Ahmadi berpendapat bila dilihat visi dan misi yang disampaikan sebagian besar menarik, namun Ahmadi menanyakan kebutuhan akan peran Badan Pengawas Keuangan (BPK) di dalam pencegahan dan Sumber Daya Manusia (SDM) BPK ditempatkan di seluruh Kementerian/Lembaga (KL), bahkan ke daerah-daerah. Ahmadi menyarankan agar seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberi pendampingan ke semua Kementerian/Lembaga (KL). Ahmadi menyampaikan bahwa KPK saja yang sudah mendampingi, tetapi yang didampingi masih saja korupsi. Ahmadi berpendapat bahwa pencegahan bagus, namun apakah BPK tupoksinya mengambil itu. Ahmadi menyampaikan dirinya melihat lembaga kita ingin improvivasi dan cara-cara tugas yang bukan tupoksinya. Ahmadi berpendapat, BPK harus fokus untuk keuangan negara digunakan sepenuhnya demi tujuan bernegara. Ahmadi menanyakan perihal semua Kementerian/Lembaga (KL) yang menggunakan anggaran untuk output dan outcome sesuai konstitusi. Ahmadi menyarankan bahwa mindset seperti itu harus diubah dan fokus saja pada tupoksinya, namun tajam.

Oleh Edison Betaubun dari Maluku. Edison berpendapat bahwa pada kenyataannya, good government tidak berhasil dan Edison menanyakan peran BPK untuk mewujudkan good government. Edison menanyakan terkait efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Keuangan(BPK) di Kementerian/Lembaga (KL) yang sedang berlangsung.

Fraksi Gerindra: Saiful Rasyid dari Kalimantan Selatan I. Saiful menanyakan transparasi yang diinginkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam memeriksa auditor tidak terlalu simpati. Saiful menjelaskan bahwa transparansi sudah dilakukan BPK dan hal lainnya sudah dilakukan BPK. Saiful menjelaskan kembali bahwa target ini ada yang dikerjakan dan ditingkatkan dan yang tidak mungkin ditingkatkan. Saiful menjelaskan bahwa auditor negara akan salah, tidak bisa lagi kurangi tupoksi BPK, dan kesimpulan dari target kerja hampir seluruhnya dikerjakan BPK, dan ada yang tidak mungkin dikerjakan BPK karena diluar tupoksi BPK.

Fraksi PAN: Sukiman dari Kalimantan Barat. Sukiman berpendapat bahwa bila mau jujur khusus ada pendampingan, dan ini merupakan tugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan bisa mendampingi Kementerian/Lembaga (KL). Sukiman berpendapat bahwa BPKP akan dianggap berhasil jika meminimalkan hasil temuan BPK. Sukiman berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPK kurang, lalu Sukiman juga menanyakan kecukupan SDM BPK tersebut.

Fraksi PPP: Amir Uskara dari Sulawesi Selatan I. Amir berpendapat bahwa penjelasan Bambang Joko Pranoto belum jelas mengenai tugas BPK, sementara tugasnya yakni audit setelah pelaksanaan kegiatan.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons Ir. Bambang Joko Pratondo:

  • Peran BPK yakni masalah pencegahan, dan yang dilihat pertanyaan hampir sama dari tupoksi, transparansi, dan menempatkan BPK di K/L dan SDM terbatas serta memberikan jawaban selugas mungkin.
  • BPK bekerja sebagai auditor di K/L akan berterus terang terhadap pemeriksaannya. Beranggapan menjadi sepengetahuan dan BPK datang ke K/L sekitar 5 orang dan datangnya periodik setelah semester selesai kerja selama 6 bulan.
  • SDM BPK datang tidak tepat waktu dan akan membuat auditor menjadi tidak independent, jadi nanti periodik bisa 1 atau 2 minggu, BPK tidak sewenang-wenang bermain dengan uang Negara.
  • K/L bila ada BPK itu tertib, namun bila tidak ada, akan berjalan dengan keinginan.
  • Sewenang-wenang bahasanya, sesuai dengan rencana menjalankan sebaik-baiknya, namun karena tidak ada orang BPK istilahnya menggunakan tanpa rasa khawatir.
  • Anggota BPK ada 6500 orang dan auditor berjumlah 4500 orang. Selama ini target BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semakin banyak opini WTP, maka semakin bagus.
  • Tupoksi memang pemeriksaan namun dengan pencegahan maka korupsi diharapkan bisa berkurang.
  • Untuk good government ada 10 yang harus dilaksanakan, terutama bersih, transparansi, akuntabel, adil, partisipatif, proaktif, dan lain-lain. Hal inilah yang penting dilaksanakan meskipun beberapa sudah dilakukan.
  • Mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil dan Anggota Komisi 11 DPR-RI yang telah menerima dirinya. InsyaAllah dengan kunci pencegahan maka laporan keuangan Indonesia semakin baik ke depan.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Fit and Proper Test (FPT) Komisi 11 dengan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Bambang Joko Pratondo ditutup oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 12:37 WIB.

 

Untuk mengikuti rangkaian livetweet Fit and Proper Test (FPT) Komisi 11 dengan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Bambang Joko Pratondo selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/389331

 

Ilustrasi: keuangan.co.id

WikiDPR/nee/fy