Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Fit and Proper Test – Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ir. Deddy Supriady Bratakusumah

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 17/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 18/May/2018

Mitra Kerja: calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Deddy Supriady Bratakusumah Fit and Proper Test – Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ir. Deddy Supriady Bratakusumah

Pada 17 April 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) dengan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Deddy Supriady Bratakusumah.  FPT dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan 1pada pukul 14:30 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Ir. Deddy Supriady Bratakusumah:

  • Judul makalah yakni peran BPK dalam mewujudkan pemerintahan baik dan bersih
  • Dasar hukum BPK kuat karena tercantum pada konstitusi UUD 1945, selain itu adapula UU nomor 15 tahun 2006.
  • UU nomor 15 tahun 2006, bahwa BPK pun diperintahkan kinerja maupun keuangan juga pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab negara mengenai keuangan dan menurut pribadi, harus disempurnakan agar BPK dapat memeriksa keuangan dan kinerja.
  • Pada dasarnya kinerja keuangan output dan kinerja keuangan dapat outcome dari instansi pemerintahan.
  • Mengusulkan andai kata diizinkan dipilih akan membangun sistem yang memberikan instansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara, tidak hanya laporan keuangan, tetapi laporan kinerja pun diberikan opini.
  • Ada suatu instansi yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan efektif, gunanya jangan sampai mendengar, dan tidak sampai seperti SD tidak ada muridnya. Sudah ada WTP tetapi tidak berguna secara outcome, ada kesalahan dari perencanaan dan pelaksanaannya.
  • Yang dilakukan BPK saat ini yakni laporan kinerja hanya dilakukan tematik atau uji petik, tidak dilakukan secara komprehensif.
  • Pemerintahan yang ditemukan dan diharapkan baik dan bersih,dengan demikian komitmen apabila terpilih dan Allah menghendaki BPK adalah institusi akuntabel dan terpercaya.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Demokrat: Tutik Kusuma Wardhani dari Bali.Tutik menanyakan efektivitas mengenai pengelolaan keuangan efektif dan efisien, sedangkan sistem pemeriksaan setahun sekali.

Fraksi PAN: Jon Erizal dari Riau 1.  Jon menyampaikan bahwa dirinya merasakan, Badan Pengawas Keuangan (BPK) perlu didorong dan didukung agar audit kinerja komperhensif dan banyak hal yang hasil pemeriksaannya dapat diterima masyarakat. Jon menyampaikan, semua opini masyarakat bersih, padahal berbeda sekali, tolong dijelaskan mengenai hal-hal tersebut. Jon menanyakan kepemilikan Ir. Deddy Supriady Bratakusumah terhadap benchmark. Jon menyampaikan bahwa calon sebelumnya di Bappenas dan seharusnya kinerja fokus kepada target pembangunan. Jon menanyakan sistem perbaikan yang akan dilakukan.

Oleh Sukiman dari Kalimantan Barat.Sukiman menanyakan perihal tata kelola pemerintah yang bersih dari pelaksanaan dan menyampaikan bahwa tanggung jawab keuangan adalah satu paket. Sukiman melihat bahwa Ir. Deddy Supriady Bratakusumah menyinggung laporan keuangan sekaligus kinerja dan terdapat korelasi dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) begitu senang adalah prestise. Sukiman berpendapat jika tidak dibarengi pemerintah yang akuntabel dan justru dibarengi oknum Operasi tangkap tangan (OTT), ini akan antiklimaks dari WTP yang didapatkan. Sukiman menanyakan kriteria yang baik dan bersih serta penambahan kriteria lain. Sukiman memintauntuk diberikan gambaran detail yang disampaikan agar memberikan keputusan yang jernih dan objektif.

Fraksi PPP: Amir Uskara dari Sulawesi Selatan 1. Amir berpendapat bahwa materi yang disampaikan oleh Ir. Deddy Supriady Bratakusumah yakni memanfaatkan audit kinerja secara maksimal, namun Amir menanyakan kesanggupan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Keuangan(BPK) untuk melakukan itu semua. Amir berpendapat bahwa BPK memang sudah melakukan audit kinerja pada beberapa Kementerian/Lembaga (KL), namun dari sisi SDM yang dikeluhkan bila memanfaatkan Information and Technology (IT) ini bisa lebih dalam untuk dipertajam.

Fraksi Nasdem: Achmad Hatari dari Maluku Utara. Hatari menyampaikan bahwa dari calon-calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebelumnya, terungkap bahwa performance audit adalah nomor 2 oleh BPK. Hatari berpendapat, terkadang bila menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai alat bebas korupsi, padahal tidak ada hubungan. Hatari menjelaskan bahwa dirinya menemukan rekomendasi BPK sudah lebih 4 tahun tidak ditindaklanjuti dan BPK mengatakan menyerah terhadap hal ini. Hatari mengungkapkan, di setiap provinsi jumlah temuan dan tindak lanjut terlalu jauh.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons Ir. Deddy Supriady Bratakusumah:

  • Kurangnya SDM harus dicari jalan keluar dan salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi, contohnya audit kinerja di swasta bisa berbentuk aplikasi dan dilakukan dalam hitungan menit.
  • Andai kata dirinya terpilih, tidak bertumpu pada SDM yang terbatas, namun bisa menggunakan aplikasi IT.
  • Bisa menemukan aplikasi untuk audit kinerja dan mudah mengukurnya karena didasarkan pada rencana.
  • Pernah membaca mengenai negara Jerman yang memadukan audit keuangan dan kinerja. Audit kinerja dijadikan alat politik untuk mengukur janji-janji politik.
  • WTP sebenarnya bukan prestasi namun kewajiban yang harus dipenuhi.
  • Outcome dari audit kinerja sudah disepakati dalam UU APBN.
  • Prinsip-prinsip good government adalah rules of law, transparansi dan akuntabilitas.
  • Semua amanat per-UU nomor 17 ada turunan PP nomor 71, ini sudah jelas setiap tahun diperiksa, tetapi laporan sistem kinerja terbit 2014 dan tidak sejalan dengan UU nomor 1 tahun 2004.
  • Kinerja hal pelaksanaan rencana dalam Permen Men-PANRB, bukan kinerja yang diamanatkan berbagai per-UU tersebut.
  • Secara universal, Supreme adalah auditor seperti BPK yang menetapkan obyeknya adalah keuangan, ketaatan dan kinerja. Hasil selain output juga perlu outcome.
  • Sekarang penilaian kinerja hanya beberapa uji petik dan sesuai tema.
  • WTP bukanlah suatu prestasi karena itu suatu kewajiban. WTP tidak menjamin adanya korupsi atau tidak.
  • Dalam WTP, jika ada mark up tidak akan terlihat. Dengan melakukan audit keuangan dan kinerja, maka pemerintah melakukan baik-baik dari perencanaan.
  • Sekarang semua instansi berlomba-lomba untuk mendapatkan WTP dan ini menjadi target reformasi birokrasi.
  • Untuk pemeriksaan keuangan setahun sekali itu efektif. Dari sisi laporan keuangan ini cukup memadai.
  • Dalam perencanaan pembangunan, perlu efektif dan efisien.
  • Begitu laporan tugas BPK sudah selesai, terkait tindak lanjut merupakan tugas DPR- RI dan eksekutif serta temuan belum tentu pidana namun bisa jadi administrasi.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

FPT Komisi 11 dengan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Deddy Supriady Bratakusumah ditutup oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 15:17 WIB.

 

Untuk mengikuti rangkaian livetweet FPT Komisi 11 dengan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas nama Ir. Deddy Supriady Bratakusumah, kunjungi https://chirpstory.com/li/389331

 

Ilustrasi: www.esamanagementcenter.co.id

WikiDPR/nee/fy