Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Fit and Proper Test – Komisi 11dengan Calon Anggota BPK atas nama Sardin Lingga

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 17/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 17/May/2018

Mitra Kerja: calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas nama Sardin Lingga Fit and Proper Test – Komisi 11dengan Calon Anggota BPK atas nama Sardin Lingga

Pada 17 april 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Fit and Proper Test (FPT) dengan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas nama Sardin Lingga. FPT dipimpin dan dibuka oleh Achmad Hafisz Tohir dariFraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 12:41 WIB

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan Sardin Lingga:

  • Judul makalah yakni memaksimalkan peran BPK dalam pra-APBN untuk meningkatkan penerimaan negara.
  • Mengajak seluruh anggota dewan untuk berpikir keluar dengan tugas utama BPK.
  • Tingginya mutasi perpindahan manusia antar negara atau bisnis, dapat menjadi sumber ekonomi di negara Indonesia.
  • Seharusnya memiliki jiwa sense of crisis dan care terhadap sumber pendapatan negara yang akan masuk menjadi kas negara.
  • Sebaiknya pejabat BPK fokus pada sistem design. Dibutuhkanlah ahli dan jiwa serta pengalaman sehingga dapat diawasi secara profesional dan mengarahkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Sardin Lingga berharap menjadi tokoh perubahan motor di BPK agar didapatkan pendapatan yang maksimal.
  • Dalam diagram ada 3 tahapan, yaitu (1) tahapan pra audit APBN, (2) tahapan realisasi, dan (3) tahapan pasca APBN.
  • Titik fokus kegiatan audit setiap fase tersebut, fase pertama BPK memiliki kegiatan informasi dan memberikan data pendukung penerimaan negara dan tanggung jawab keuangan negara. Fase kedua yaitu pelaksanaan fase ini pemeriksaan dan penilaian. Fase ketiga atas laporan penggunaan anggaran dan fokus di praAPBN begitu penting karena menentukan di fase ini, memiliki peluang meningkatkan keuangan negara jika audit dengan benar dan dengan besarnya penerimaan negara pengeluaran kesejahteraan rakyat semakin besar.
  • Di swasta, manajemen pengawasan keuangan itu penting, maka seharusnya di pemerintahan juga memiliki pandangan yang sama.
  • Sumber-sumber penerimaan negara nonfiskal yaitu deviden, privatisasi BUMN dan lain-lain.
  • Seharusnya BPK ikut menjamin pinjaman yang dilakukan pemerintah.
  • Sumber penerimaan negara dari fiskal tidak maksimal dan level orang kaya dan miskin jaraknya mengkhawatirkan.
  • PraABPN auditnya begitu penting karena mengelola sumber penerimaan negara lebih penting.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Eva Kusuma Sundari dari Jawa Timur 6. Eva berpendapat bahwa ide dari Sardin Lingga merupakan ide yang revolusioner, Badan Pengawas Keuangan (BPK) biasanya di posting dan calon menawarkan pra-audit. Eva menjelaskan, dalam Undang-Undang selama ini pra-audit baru bisa dilakukan, bila ada permintaan dari DPR-RI. Eva berpendapat bahwa ide ini bagus, namun kurang visible. Eva menjelaskan bila mengaudit rencana maka hasilnya rekomendasi agar lebih efisien. Eva menyampaikan bawhaParlemen Inggris pernah pra-audit namun bukan semuanya APBN, tetapi proyek Olimpiade, hasilnya rekomendasi agar jangan tender namun penunjukan langsung.

Oleh Tuti Nusandari Roosdiono dari Jawa Tengah I. Tuti menanyakan kewenangan yang diinginkan untuk bisa ditambahkan Badan Pengawas Keuangan (BPK), dengan tujuan meningkatkan sumber penerimaan negara.

Fraksi PAN: Sukiman dari Kalimantan Barat. Sukiman merasa tertarik dengan penjelasan Sardin Lingga dan bila berbicara asumsi ekonomi makro, ruang fiskal kembali dari sudut penerimaan. Sukiman menanyakan upaya yang dilakukan karena ketika menetapkan asumsi pendahuluan, ketika dibahas di Badan Anggaran, target (penerimaan) minimal semua.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons Sardin Lingga:

  • BPK dalam hal ini, tidak dapat masuk, paling tidak pemeriksaan awal dokumen yang berada di divisi tersebut memberikan rekomendasi dari lapangan dan data perbandingan, lalu berikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
  • 70%, laporan keuangan belum dilaporkan, bayangkan ada 9 grup besar seperti itu dan jumlah keuangan negara.
  • Sri Mulyani harusnya bisa mendapat 2 kali lagi dan mengubah ubah sistem serta memberikan rekomendasi. Uang masih banyak dan hak negara pun juga seperti itu.
  • Menkeu RI mengeluarkan pinjaman jangka pendek dan reformasi pajak setengah hati dan seharusnya keuangan negara 2 kali lagi.
  • Semua trik mengenai keuangan dari Singapura, di proteksi dengan sistem dari BPK RI yang disetujui DPR-RI dan diserahkan ke Kemenkeu RI. Hal ini lebih banyak daripada tax amnesty sebesar Rp100 Triliun dan potensinya lebih banyak dari dalam negeri karena dirinya merupakan pelakunya.
  • Penerimaan negara fiskal dari pajak dan non fiskal misalkan PNBP dari cukai, potensi negara juga besar. Bayangkan ada puluhan ribu yang merupakan warisan sistem orde baru menciptakan pengusaha dan selisihnya bersembunyi ke Spore untuk di mark up impornya.
  • Uang negara dapat terus ditingkatkan dengan memiliki kompetisi seimbang sehingga pengusaha baru namun dana lemah memiliki kesempatan, sebab saat ini tidak bisa karena keuangan dimiliki oleh pemilik modal.
  • Dirinya sejak muda berada dalam perusahaan swasta dan ingin berbakti sebab keadaan keuangan dirinya sangat bagus.
  • Seharusnya BPK ikut menjamin pinjaman yang dilakukan pemerintah.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

FPT Komisi 11 dengan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas nama Sardin Linggaditutup oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi PAN dapil Sumatera Selatan I pada pukul 14:30 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet  FPT Komisi 11 dengan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas nama Sardin Lingga, kunjungi https://chirpstory.com/li/389331

 

Ilustrasi: beritabuana.co

WikiDPR/nee/fy