Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Implikasi Gempa Lombok terhadap Wisata Mancanegara dan Wisata Nusantara – RDP Komisi 10 dengan Deputi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata

Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 28/Aug/2018,  Ditulis Tanggal: 14/Sep/2018

Mitra Kerja: Deputi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Implikasi Gempa Lombok terhadap Wisata Mancanegara dan Wisata Nusantara – RDP Komisi 10 dengan Deputi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata

Pada 28 Agustus 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata tentang implikasi gempa Lombok terhadap wisata mancanegara dan wisata nusantara. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 15:04 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan data dari secretariat, rapat telah ditandatangani oleh 34 dari 51 anggota.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Deputi menyampaikan rasa duka cita, semoga Tuhan YME memberikan ketabahan, Deputi juga menyampaikan selamat ulang tahun ke Bapak Ferdiansyah, semoga berkah.
  • Menteri Pariwisata mengeluarkan kebijakan pada tahap tanggap darurat, yaitu pertama aktivasi, layanan wisatawan, evakuasi, akomodasi, konsumsi dan hiburan.
  • Bandara Internasional Lombok beroperasi dengan normal, begitu juga dengan Citilink, PT angkutan sungai dan danau mendirikan posko gabungan dan penyediaan layanan gratis.
  • Ada sekitar 19 akomodasi belum beroperasi kembali dan sebagian perbankan sudah di operasikan. Cluster 3 area Rinjani belum beroperasi dan ada 4 hotel terdampak.
  • Kunjungan periode Juli belum terkena dampak, namun setelah tanggal 29 Juli terjadi penurunan kunjungan.
  • Rata-rata kunjungan Wisman ke Lombok periode Agustus mencapai 127 Wisman per hari, jika melihat data pada bulan Agustus sentimen positif sekitar 40%, dan sentimen negatif sekitar 52%.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Wiryanti Sukamdani dari DKI Jakarta 1. Wiryantimengemukakan ada istilah pariwisatawan menjadi destinasi lain yang mengalihkan destinasinya seperti apa yang dilakukan Kemenpar agar pendistribusian tempat wisata merata dan siap agar wisatawan puas dengan tempat yang dikunjungi.

Oleh My Esty Wijayati dari Yogyakarta. My Esti berpendapat bahwa materi yang disampaikan hanya Lombok karena tentu saja Lombok terkena dampak,tetapi Indonesia keseluruhan ini target Wisman sesuai dengan target yang direncanakan, bagaimana akan mencapai target dengan situasi Lombok dan pengalihan Wisman ke destinasi wisata lainnya. My Esty berharap jawaban bisa melalui tertulis,tetapi sekilas agar diberikan gambaran,jangan hanya Bali, Bali dan Bali. My Esty mengemukakan bahwa kita punya banyak destinasi wisata, jangan sampai karena Bali dan Lombok terjadi bencana Wisman akan berkurang. My Esti menyampaikan bahwa ia punya titipan mengenai Gunung Rinjani, tracking Rinjani banyak sangat diharapkan oleh penduduk lokal disana. My Esty juga berharap ini menjadi skala prioritas, memang tidak mudah, Lombok tidak sebanyak Jogja korbannya. My Esty menyampaikan bahwa Bapak Deputi  sudah mencatat, yang harus dilakukan adalah trauma healing. Trauma healing yang dilakukan hotel-hotel karyawannya, My Esty mencoba mengingatkan bahwa terkait dampak gempa NTB sepertinya terhadap mahasiswa NTB penanganan tidak hanya NTB, tetapi di seluruh perguruan tinggi, pasti dia akan kesulitan.

Fraksi Golkar: Popong Otje Djunjunan dari Jawa Barat 1. Popong menjelaskan tugas komisi dalam melaksanakan pengawasan dapat melaksanakan rapat yang diwakili oleh eselon 1 kementerian.Popong menjelaskan secara nasional, tahun 2018 Kemenpar memilih target kontribusi pada Produk Domestk Bruto (PDB) nasional sekitar 6,5 wisatawan nusantara 270 juta perjalanan, dengan adanya bencana gempa ini perlu ditinjau apakah target ini tercapai atau tidak. Melalui Popong, Komisi 10 DPR-RI ingin kejelasan Kemenpar untuk pemulihan dan pengembangan wisata di Lombok bahwa memang sangat responsif, menyusun ini tidak gampang karena memang kenyataannya sangat responsif, entah apakah ada pengaruh Asian Games.Untuk selanjutnya, Popong menjelaskanjikamembuat seperti ini ada halaman, lalu bagian B, normalisasi recovery, pertanyaannya supaya ini tidak memerlukan waktu lama, Popong usul menyelenggarakan even nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Menpar.  Popong berpendapat agar itu dibuka oleh Presiden juga, karena ini merupakan bencana luar biasa,maka harus dibuka bapak Presiden kita. Popong menyampaikan bahwa kordinasi hampir tidak ada kementerian yang tak terlibatkan ini semua terlibat.

Oleh Ferdiansyah dari Jawa Barat 11. Ferdiansyah mengatakan harus dibuat alternatif destinasi, berdasarkan tahun 2018 itu 17 juta kunjungan mancanegara akan dialokasikan untuk tahun depan bayar utang berapa. Dengan tegas, Ferdiansyah menyampaikan kepada Pimpinan serta anggota Komisi 10, bahwa tidak ada lagi pemotongan untuk perjalanan dinas terkait wisatawan nusantara, kalau perlu ditambah.Ferdiansyah menanyakan jika berbicara tambahan Rp100M untuk perjalanan dinas, tegas saja namun efeknya harus jelas terhadap domino Produk domestik Bruto (PDB)-nya. Ferdiansyah berpendapat perlu dibuat perkiraan Agustus-Desember ini belum ada, sehingga nanti jadi bahasan di RAPBN 2019, yang bisa menyelamatkan devisa salah satunya pariwisata. Ferdiansyah menyampaikan tidak perlu dijawab secara lisan, tetapi dipersiapkan secara tertulis untuk RAPBN 2019.

Oleh Hetifah Sjaifudian dari Kalimantan Timur. Hetifah mengapresiasi respons cepat tanggap, kita menduga ini tidak bisa cepat pemulihannya. Hetifah mendukung pemikiran teman-teman, kebetulan Komisi 10 baru saja berkunjung ke Berau, harapannya yang terjadi ke Lombok ke Berau karena punya banyak kemiripan asalkan ada penerbangan langsung ke Berau karena turis-turis tidak suka transit, kami mendapat masukan perlu sertifikasi pemandu, penyelam, dll. Hetifah menanyakan apakah bisa Kemenpar memfasilitasi para pekerja dari Lombok di ekspor ke daerah lain supaya bisa memanfaatkan kemampuannya, di Berau juga pemasarannya masih belum modern.

Fraksi Gerindra: Moh Nizar Zahro dari Jawa Timur 11. Nizar mengatakan ada beberapa hal keperihatinan yang perlu Nizar sampaikan, kebijakan pemerintah menerbitkan Impres tentang rekonstruksi bencana gempa, tidak ada tugas yang spesifik yang diberikan oleh Pak Presiden. Intinya Impres itu membebaskan Menpar untuk menangani bencana, dan Nizar merasa perihatin cuma hanya Rp17M hanya untuk menangani gempa, mohon dipikirkan,apakah layak dikasih Rp17M, sebab dengan segituuntuk mengembalikan pulih tidak mungkin, Nizar pesimis untuk mengembalikan nama baik Lombok, padahal dalam anggaran Kemenpar memberikan khusus ke turis asing kalau ada gempa untuk menginap ke hotel. Nizar berharap, tolong pariwisata di angkat lagi, Rp17M itu tidak logis, tidak bisa mengembalikan kembali Lombok kalau hanya Rp17M. Mohon di koreksi, rehabilitasinya mohon ditambah dan yang terakhir strategi promosi Kemenpar dengan Pemda NTB memberikan tampilan yang baik tentang gempa Lombok, kadang-kadang melalui medsos kita menghakimi.

Oleh Sutan Adil Hendra dari Jambi. Sutan mengatakan kita harus melakukan skala proditas karena itu perlu kordinasi yang sangat komprehensif. Sutan mengatakan dengan adanya bencana alam ini, jangan menjadi sesuatu hal yang melanda saudara-saudara kita di sana. Sutan dengar serapan masih kecil karena ada Top 10 destinasi artinya dengan ada bencana alam jadi menjadi sesuatu hal yang melanda saudara kita disana karena kerusakan infrastuktur maka dipastikan ada pengganti, kalau tidak bisa kordinasi, nanti kita dianggap hanya berangan-angan saja, karena pariwisata akan mendatangkan devisa dan menyerap angkatan kerja.

Fraksi Demokrat: Djoko Udjianto dari Jawa Tengah 3. Djoko menjelaskan tugas komisi dalam melaksanakan pengawasan dapat melaksanakan rapat yang diwakili oleh eselon 1 kementerian. Secara nasional tahun 2018 Kemenpar memilih target kontribusi pada PDB nasional sekitar 6,5 wisatawan nusantara 270 juta perjalanan, dengan adanya bencana gempa ini perlu di tinjau apakah target ini tercapai atau tidak. Komisi 10 DPR-RI ingin kejelasan Kemenpar untuk pemulihan dan pengembangan wisata di Lombok.Djoko menyampaikan bahwa yang jelas Bapak Deputi tidak bisa sendiri karena ini bencana alam,untuk itu selanjutnyaakan ada rapat gabungan yang diundang ialah Menko, Menkeu, Mendes, Mendagri, MenPUPR, Mensos, Menpar, Menkes, Mendikbud, Bapenas, BNPB, Panglima TNI dan Polri.Djoko meminta dengan sangat agar Bapak deputi memberikan data tentang kerusakan di bidang pariwisata sebagai bahan rapat nanti.

Oleh Supadma Rudana Putu dari Bali. Putu mengatakan bencana tidak pernah berakhir namun pariwisata tetap harus menjadi kekuatan bagi negara ini, jadi sebenarnya tidak masalah jika bencana itu terjadi. Putu menyampaikan bahwa bantuan untuk Lombok masih sangat minim, harus segera di ambil langkah-langkah setelah Asian Games, Presiden harus turun untuk meyakinkan dunia bahwa destinasi ini layak. Putu belum melihat langkah proaktif Kemenpar. Putu khawatir tidak ada langkah-langkah cepat untuk evakuasi mereka sehingga ke depan kita harap langkah proaktif dan ujung tombak promosi kepariwisataan untuk selalu mencari jalan keluar. Kegiatan family trip, event olahraga nasional dan internasional, harus ada langkah strategis, dan ada kejelasan apakah bencana ini sudah berakhir karena Lombok dengan Bali cluster ini tidak bisa dilepaskan karna memiliki keunikan. Putu melihat program harus konkret dengan harapan akan berdampak dan memberikan solusi, kebetulan Karangasem menjadi rawan bencana karena ada gunung darat laut. Putu menitipkan satu lagi, Karangasem adalah daerah rawan bencana sehingga saya memohon agar diperbanyak lagi program-program di Karangasem, peningkatan SDM-nya gathering untuk trip-trip seperti itu.

Fraksi PKS: Abdul Fikri Faqih dari Jawa Tengah 9. Fikri mengatakan ketika Gunung Agung erupsi, di Komisi 10 ada pembicaraan RAPBN sehingga diingatkan, ada tidak program khusus yang terkait dengan bencana ini, konsep menghadapi bencana itu mitigasi dan adaptasi,apakah di Kemenpar ada mitigasi dan adaptasi,dan jika ada anggarannya berapa.Fikri berpendapat Indonesia itu kayak mol bencana karena semua bencana ada tetapi kita menggunakan konsep penyusunan anggaran mengikuti ke negara lain paling tidak ke Jepang,dan kita ini apakah ada. Indonesia ini ring of fire tapi responsif terhadap bencana tidak ada sementara BTB begitu ada bencana diskusinya ke bencana nasional apa tidak, yang penting anggarannya. Fikri mengakui perlu ada keterangan bencana apa tidak untuk ambil dananya semua karena ada tangga darurat semua koordinasi dengan BNPB. Fikri ingin mendapatkan pencerahan, agar kita bisa bantu, jangan cuma teori saja, sebab yang punya uang APBD. Ada dana tak terduga tapi itu kecil sekali kalau tidak ada dari RAPBN yang penting ini bisa terbangun ada uangnya.

Fraksi PPP: Reni Marlinawati dari Jawa Barat 4. Reni mengatakan yang pertama, dana pemulihan bencana tersebar di berbagai lembaga dan kementerian, seperti BNPB, dana pendidikan nasional, ada Kemensos, itu tersebar sejauh mana Kemenpar dengan lembaga-lembaga terkait yang punya potensi. Proses ini tidak hanya pada Kemenpar saja, kita ingin memastikan sudah sejauh mana.

Fraksi Nasdem: Titik Prasetyowati Verdi dari Jawa Timur 6. Titik mengatakan banyak yang kemiskinan, melihat satu video, video itu untuk dasar hukum, anak dengan bule, anak 5 tahun di jual oleh ibu kandungnya sebesar Rp20 ribu. Ada anak 5 tahun yang dijual 20 ribu dan terjadi di daerah paling hancur di Lombok. Mengenai protitusi itu sudah sangat mengenaskan dan apakah memang Indonesia ini sudah sangat miskin.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

  • Pertama arahan dari Pimpinan Komisi 10,Deputi akan segera menyusun bahan-bahan, semoga bisa melengkapi kebutuhan nanti, selanjutnya untuk Ceu Popong permohonan maaf karena ini kesalahan Deputi dan Pak Putu dan Ibu Yanti, bahwa Kemenpar satu-satunya yang punya krisis center, kita sudah antisipasi itu supaya gerak cepat sehingga dengan kerjasama BNPB itu sangat cepat menginformasikan ke masyarakat.
  • Untuk Ceu popong terima kasih apresiasi dan mohon maaf dalam memberikan halaman. Deputi akan menjawab pertanyaan Pak Ferdiansyah secara tertulis. Untuk Ibu My Esti, nanti akan dijelaskan secara singkat. Pertanyaan Pak Putu, memang kita berada di ring of energy, terkait tidak mengoptimalkan Yogya mengenai pertanyaan Bu Esti akan dijawab, memang Gunung Rinjani sedang ditutup dan bila normal akan dibuka kembali jalur trackingnya. Ibu Titiek, Deputi prihatin dan di pariwisata ada program memberantas prostitusi. Deputi akan menghitung anggaran untuk jangka pendek, panjang dan menengah.
  • Untuk Ibu Hetifah bagaimana ada alternatif destinasi lain tetapi terkait dengan minat turis 3A itu termasuk akses,misal daerah sekitarnya didukung 3A itu. Untuk Pak Fiqri akan menjadi perhatian penanganan kebencanaan akan selalu tahap tanggap darurat, terkait empati dan untuk aspek ekonomi pertumbuhan pariwisata akan mengalami perhatian.
  • Kegiatan yang lain dilakukan kementerian terkait, sudah saling melengkapi. Pak Judi, bagaimana punya alternatif lain memang ada persoalannya, ada 3A, salah satunya akses.
  • Melihat dari usulan daerah, ada beberapa kegiatan yang dibutuhkan dan nilainya diusulkan emang baru Rp17 M. Deputi akan segera membuat skala prioritas.
  • Deputi akan berkoordinasi dengan taman nasional karena memang Gunung Rinjani termasuk dalam wilayah konservasi serta akan mempercepat pembukaan tracking Rinjani.
  • Di Selayar ada investor yang berkordinasi dengan Selayar, terkait dengan usulan Pak Ketua Deputi akan segera melampirkan data kerusakan terutama homestay yang memerlukan perhatian khusus, pemulihan homestay semoga dapat bantuan.
  • Deputi mendatangkan Ebiet G Ade untuk trauma healing, mungkin tanpa mengurangi rasa hormat deputi menyebutkan anggota, Kemenpar ada secara struktur bekerja bersama sudah melibatkan stakeholders, selanjutnya Kemenpar membahas paket tour.
  • Untuk daerah tidak terdampak, setelah didiskusikan akan ditunda.
  • Terkait kegiatan-kegiatan di Karang Asem, bulan September akan ada yang diadakan ke depannya akan ditindak lanjuti untuk terus mempromosikan Yogya karena memang Yogya masuk dalam 10 wisata terbaik. Di Kemenpar, di pemasaran punya program aksesbilitas dan promosi dengan airlines dan bisa dimanfaatkan.
  • Ada semacam banner dan header dan memberikan update terkini dan berita serta testimoni di website di Kemenpar.

 

Kesimpulan Rapat

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Terhadap Bencana Lombok yang mulai terjadi pada tanggal 29 Juli 2018. Kemenpar RI telah menyusun dan melakukan tahapan mitigasi bencana sesuai Standar Mitigasi Bencana, yaitu:
  • Tahap Tanggap Darurat, dengan melakukan langkah-langkah mendesak, menunda promosi dan mengembalikan kepercayaan industri.
  • Tahap Rehabilitasi, dengan langkah-langkah identifikasi dampak pariwisata, mendorong menyelenggarakan MICE dan aktivitas seni budaya, serta publikasi pariwisata.
  • Tahap Normalisasi, dengan langkah-langkah penghitungan dampak krisis, menyelenggarakan event internasional dan nasional yang dibuka oleh Menteri Pariwisata, publikasi dan promosi pariwisata.
  • Kemenpar RI telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata RI tentang Tim Kinerja Pemulihan Destinasi dan Promosi Pariwisata Pasca Bencana Gempa Lombok
  • Kemenpar RI telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk; aktivasi 3 Team Crisis Centre (TCC), layanan informasi, layanan wisatawan, program pemulihan, dan kunjungan kerja Menpar ke Lombok.
  • Untuk program pemulihan, Kemenpar RI telah mengeluarkan dukungan anggaran sebesar 17 Miliar yang digunakan untu pemulihan pariwisata Lombok dalam jangka pendek.
  • Dampak gempa Lombok terhadap pariwisata, yaitu Atraksi (alam, budaya, wisata buatan terdampak), Aksesibilitas (bandara, pelabuhan, jalan, telekomunikasi terdampak), Amenitas (sarana akomodasi, jasa usaha pariwisata terdampak), dan Kunjungan Wisman (penurunan jumlah kunjungan. (rincian terlampir).
  • Kunjungan wisatawan pada bulan Januari sampai dengan 29 Juli 2018 masih dalam kondisi baik, namun setelah bulan Juli 2018 mengalami penurunan, dengan kondisi sebagai berikut:
  • Kunjungan Wisman ke Lombok pada bulan Agustus sebesar 3.437 wisman, sedangkan kunjungan bulan Agustus tahun 2017 sebesar 10.674 Wisman (mengalami pertumbuhan negatif, sebesar -67,90%).
  • Rata-rata kunjungan wisman ke Lombok pada periode Agustus 2017 sebesar 344 wisman/hari, sedangkan pada periode Agustus 2018 sebesar 127 wisman/hari.
  • Potential Loss wisman ke Lombok sebesar 217 wisman/hari.
  • Sentimen terhadap Indonesia di media pada bulan Agustus 2018 cenderung negative
  • Kemenpar RI telah merumuskan dan melakukan strategi pemulihan destinasi dan promosi pariwisata Lombok pasca gempa, yang meliputi:
  • Destinasi : strategi pemulihan destinasi pariwisata terdampak
  • Promosi : strategi promosi destinasi pariwisata tidak terdampak (rincian terlampir)
  • Komisi 10 DPR-RI mengapresiasi upaya responsif Kemnpar RI terhadap penanganan sektor pariwisata yang terdampak bencana.
  • Kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenpar RU dalam pemulihan pariwisata Lombok-NTB agar dilakukan secara konsisten dengan fokus kepada capaian target tahun 2018.
  • Dengan terjadinya gempa Lombok 2018 dan sering terjadinya gempa di beberapa wilayah di Indonesia, Kemenpar RI perlu merumuskan dan mempertimbangkan untuk dibentuknya destinasi alternatif guna tetap meningkatkan kunjungan wisman dan perjalanan wisnus, serta untuk menutupi defisit wisman tahun 2019.
  • Komisi 10 DPR-RI menyarankan agar pada RAPBN 2019 memasukkan rencana cadangan apabila terjadi kembali bencana di masa mendatang.
  • Komisi 10 DPR-RI meminta Kemenpar RI untuk memberikan kepastian pencapaian target 2018 sebagai berikut:
  • Kontribusi pada PDB nasional, 5,25%
  • Devisa,Rp223 triliun
  • Jumlah tenaga kerja,12,6 juta orang
  • Wisatawan mancanegara, 17 juta kunjungan
  • Wisatawan nusantara, 270 juta perjalanan
  • Komisi 10 DPR-RI meminta Kemenpar RI untuk mempersiapkan data-data kerusakan infrastruktur pariwisata di Lombok akibat bencana gempa dan diharapkan dapat diterima pada tanggal 29 Agustus 2018.

  

Penutup

RDP Komisi 10  dengan Deputi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata tentangimplikasi gempa Lombok terhadap wisata mancanegara dan wisata nusantaraKemenpar ditutup oleh Djoko Udjianto dari Fraksi Demokrat Dapil Jawa Tengah 3pada pukul  17:13 WIB.

Untuk membaca livetweet RDP Komisi 10  denganDeputi Pembangunan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata tentangimplikasi gempa Lombok terhadap wisata mancanegara dan wisata nusantara,kunjungi https://chirpstory.com/li/402541 

Ilustrasi: cnnindonesia.com

WikiDPR/dna/fy