Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Jadwal Pembahasan Tingkat 1 dan Penyerahan DIM RUU Kebidanan – Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN/RB, Menristekdikti, Menaker dan Menkumham

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 05/Apr/2018,  Ditulis Tanggal: 30/Apr/2018

Mitra Kerja: Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum dan HAM Menteri Kesehatan Menteri Tenaga Kerja Menteri Riset dan Teknologi Menteri PAN/RB Jadwal Pembahasan Tingkat 1 dan Penyerahan DIM RUU Kebidanan – Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN/RB, Menristekdikti, Menaker dan Menkumham

Pada 5 April 2018, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Raker dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ristekdikti, Menteri PAN/RB, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM tentang jadwal rapat pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Kebidanan dan penyerahan DIM.

Raker dipimpin dan dibuka oleh Saleh Partaonan Daulay dari Fraksi PAN dapil Sumatra Utara 2 pada pukul 11:02 WIB. Rapat dihadiri oleh 17 anggota dari 9 fraksi, dan rapat dinyatakan kuorum.

Sebagai pengantar rapat, Saleh menjelaskan bahwa RUU Kebidanan masuk dalam Prolegnas 2015/2019 dan telah menjadi RUU Prioritas sebagai usulan Komisi 9. Saleh mengemukakan melalui pembahasan yang komprehensif, RUU ini telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR-RI dalam Rapat Paripurna. Saleh juga menjelaskan bahwa Raker ini akan dibahas lebih detail mengenai teknis pembahasan RUU ini.

 

Laporan Ketua Panja

Berikut merupakan laporan oleh Ketua Panja RUU Kebidanan:

Oleh Ermalena dari Fraksi PPP dapil NTB. RUU Kebidanan masuk dalam Prolegnas dan menjadi RUU prioritas sesuai dengan usulan Komisi 9. Setelah melalui pembahasan intensif maka pada 5 Desember 2017 RUU Kebidanan telah menjadi RUU usul inisiatif DPR-RI. RUU ini terdiri dari 13 bab dan 85 pasal. Presiden telah melakukan penunjukan wakil pemerintah dalam pembahsan RUU melalui surat dari Presiden kepada Pimpinan DPR-RI tanggal 7 Maret 2108, atas hal tersebut Presiden telah menugaskan Menkes, Menaker, MenPAN/RB, Menkumham, Menristekdikti dan Mendagri. Berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, pimpinan fraksi memutuskan untuk menugaskan Komisi 9 membahas RUU ini. Ermalena berharap dapat membicarakan RUU ini dengan segera dan seefektif mungkin. Dalam rangka menjankan tugas, maka rapat ini diagendakan untuk membahas penentuan jadwal rapat pembahasan RUU tingkat 1 ini.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri kesehatan:

  • Presiden melalui suratnya tanggal 7 Maret 2018 yang ditunjukkan ketua DPR-RI telah menugaskan Menkes, Mendagri, MenPAN/RB, Menristekdikti, Menkumham baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU ini. Pemerintah menyambut baik dan terimakasih atas RUU Kebidanan ini.

          Berikut Pandangan dan pendapat Pemerintah terhadap RUU Kebidanan:

  • Sebagaimana diketahui bersama pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginnya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa baik masyarakat swasta maupun Pemerintah.
  • Menghadapi berbagai perubahan dan tantangan strategis yang mendasar saat ini baik eksternal maupun internal mengharuskan kita mempertimbangkan kembali langkah-langkah strategis dan upaya yang diperlukan dalam pembangunan kesehatan agar sejalan pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam konteks eksternal perubahan yang terjadi dengan berlangsungnya era globalisasi, perkembangan teknologi telekomunikasi, informasi dan kemajuan yang sangat pesat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengharuskan kita siap untuk bersaing dengan negara-negara lain. Sejalan dengan itu kehidupan demokrasi dan tuntutan akan hak-hak asasi manusia di bidang kesehatan yang sudah menjadi komitmen internasional perlu pula dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan.
  • Saat ini, pembangunan kesehatan menjadi investasi utama untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan merupakan peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu untuk dapat berperilaku hidup sehat bagi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan itu, diperlukan perencanaan pembangunan kesehatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang berkualitas dan memadai jumlahnya. Ketersediaan tenaga kesehatan baik dari segi jenis, jumlah dan distribusi yang merata diharapkan dapat yang setinggi-tingginya. Dalam era jaminan kesehatan nasional saat ini, jejaring dan kerja sama tim tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada semua tingkat pelayanan merupakan hal yang penting dan harus mendapat perhatian. Selain itu, saat ini kita sedang menyelenggarakan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga yang pada dasarnya merupakan integrasi pelaksanaan program-program kesehatan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat secara berkesinambungan dengan target/fokus kepada keluarga berdasarkan data dan informasi dan profil kesehatan keluarga.
  • Pembangunan kesehatan juga melibatkan lintas sektor melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Hal tersebut perlu didukung dengan pengaturan tenaga kesehatan, termasuk di dalamnya Bidang, yang diharapkan akan menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan berbagai pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Bidan sebagai salah satu jenis tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan secara profesional, kompeten dan memenuhi standar. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat penerima pelayanan kesehatan dapat terlindungi dari praktik kebidanan yang dapat merugikan kesehatan masyarakat.
  • Keberadaan RUU Kebidanan pada dasarnya di dorong oleh keinginan untuk memiliki undang-undang sendiri diluar undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan.
  • Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 21 telah mengamanatkan untuk membuat undang-undang yang mengatur tenaga kesehatan secara menyeluruh dan komprehensif, kecuali pengaturan dokter dan dokter gigi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  • Untuk itu telah lahir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, konsil tenaga kesehatan Indonesia, registrasi dan perizinan tenaga kesehatan organisasi profesi, tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan, penyelenggaraan keprofesian, pembinaan dan pengawasan, dan pengenaan sanksi bagi tenaga kesehatan.
  • Pemerintah berpendapat bahwa RUU Kebidanan perlu disinkronisasi dan diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
  • Perlu juga disinkronisasi dan diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian  Negara, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentanng Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  • Pemerintah telah melakukan pembahasan terhadap RUU Kebidanan tersebut dengan melibatkan organisasi profesi di bidang tenaga kesehatan termasuk Ikatan Bidan Indonesia. Dalam pembahasan tersebut Pemerintah dapat menginventarisasi Daftar Inventaris Masalah (DIM) sejumlah 566 dengan rincian sebagai berikut:
  1. DIM tetap berjumlah 226
  2. DIM penyempurnaan redaksional berjumlah 33
  3. DIM penyempurnaan redaksional dengan perubahan substansi berjumlah 139
  4. DIM dihapus berjumlah 168
  • Pemerintah juga melakukan pengusulan DIM baru berjumlah 60.
  • Secara garis besar, Pemerintah berpandangan bahwa hal-hal pokok yang diatur dalam RUU Kebidanan meliputi pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik, bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, bidan warga asing praktik kebidanan, hak dan kewajiban, organisasi profesi bidan, serta pembinaan dan pengawasan.
  • Dalam proses pembahasan sangat mungkin bisa terjadi perbedaan pandangan, namun dengan semangat dan niat bersama untuk melahirkan RUU yang baik, Pemerintah berkeyakinan tentunya akan dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

 

Pembacaan Mekanisme Pembahasan RUU Kebidanan

Berikut merupakan mekanisme pembahasan RUU Kebidanan:

Pembacaan mekanisme pembahsan RUU Kebidanan dibacakan oleh Ermalena dari Fraksi PPP dapil NTB:

Pembahsan dan pengambilan keputusan akan diadakan Raker, kemudian rapat Panja kemudian dilanjutkan dengan rapat Timus. Tugas Timus ini merumuskan muatan RUU kepada Panja. Kemudian ada timcil yang tugasnya merumuskan dan mengambil keputusan materi DIM yang ditugaskan oleh Raker/Panja untuk membahas konsideran. Komisi 9 sudah membentuk Panja untuk menyelesaikan pembahasan RUU Kebidanan. Selanjutnya ada tim sinkronisasi tugas mensinkronkan materi muatan RUU dan tata caranya. Ermalena berharap agar masa sidang ini bisa diselesaikan dan harus bekerja keras.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI Perjuangan: Abidin Fikri dari Jawa timur 9. Abidin mengusulkan agar pembahsan lebih cepat maka akan dibahas dulu oleh DPR-RI, kemudian dibahas bersama Pemerintah. Abidin mengaku perlu ada catatan yang harus diberikan.

Oleh Ketut Sustiawan dari Jawa Barat 1. Ketut mengusulkan agar menyepakati DIM tetap saat Raker ini.

Fraksi Golkar: Syamsul Bachri dari Sumatera Utara 2. Syamsul mengusulkan agar 56 DIM disepakati saat Raker ini.

 

Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

 

Penutup

Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ristekdikti, Menteri PAN/RB, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja tentang jadwal rapat pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Kebidanan dan penyerahan DIM ditutup oleh Salah Daulay dari Fraksi PAN dapil Jawa Barat 2 pada pukul 11:47 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ristekdikti, Menteri PAN/RB, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja tentang jadwal rapat pembicaraan tingkat 1 Rancangan Undang-Undang Kebidanan dan penyerahan DIM, kunjungi https://chirpstory.com/li/388083

 

Ilustrasi: lintas7.com

WikiDPR/ff/fy