Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Kasus First Travel - RDP Komisi 8 dengan Dirjen PHU Kemenag, Bareskrim Polri, OJK dan Agen First Travel

Komisi/AKD: Komisi 8, Tanggal Rapat: 12/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 21/Oct/2017

Mitra Kerja: OJK Dirjen PHU Kemenag Agen First Travel Bareskrim Polri Kasus First Travel - RDP Komisi 8 dengan Dirjen PHU Kemenag, Bareskrim Polri, OJK dan Agen First Travel

Pada 12 Oktober 2017, Komisi 8 DPR-RI menyelenggarakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Kasus First Travel. Rapat dibuka pukul 14:53 WIB dan dipimpin oleh Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 1.

 

Pemaparan Mitra

Berikut ini merupakan pemaparan dari mitra:

Dirjen PHU Kemenag

  • Dirjen PHU Kemenag siap rapat terbuka atau tertutup.
  • Permohonan Kementerian Agama (Kemenag) dan OJK untuk tanggung jawab.
  • UU No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji dan Umroh.
  • Di dalam regulasi ada 3 tugas dan kewenangan Kemenag yaitu pembinaan, pengawasan, dan operator.
  • Tugas operator belum dijalankan pemerintah karena belum siap dilaksanakan.
  • Kemudian, adanya laporan para korban kepada Kementerian Agama (Kemenag).
  • Kemenag lakukan investigasi ke First Travel. Investigasi dilakukan dengan tabbayun dan mediasi.
  • Ini sudah banyak gagal berangkat sehingga tidak alasan kita cabut izin operasional.
  • Pada 21 November izin First Travel keluar. Selama perpanjangan izin, Kemenag tidak dengar keluhan apapun.
  • Secara administrasi tidak ada alasan Kemenag untuk keluarkan izin perpanjangan.
  • Pada 6 Desember, First Travel dapat izin perpanjangan. Mulai April-Juli kita lakukan klarifikasi dan investigasi.
  • Sehingga tidak ada alasan Kemenag mencabut izin First Travel pada 1 Agustus.
  • Syarat perpanjangan ini salah satunya adalah Pasal 6 dengan akreditasi minimal adalah C.
  • Salah satu syarat administrasi yang disebut adalah akreditasi minimal C. Sedangkan First Travel berakreditasi B.
  • Akreditasi dilakukan pada administrasi dan manajemen, laporan keuangan oleh KAP, sarana dan prasarana, SDM, dan pelayanan.
  • Kemenag menerima audiensi. Kami undang pimpinan First Travel tapi yang datang pengacaranya.
  • Kemenag bertanggung jawab mengawal korban dengan buat crisis center bersama Bareskrim dan OJK.
  • Berikut adalah peran Kemenag, yaitu memberikan penjelasan kepada posisi kasus para korban.
  • Lalu membantu entry data korban First Travel sebanyak 14.000 pengaduan.
  • Karena adanya harga promo sehingga persaingan tidak sehat maka perlu ada regulasi tarif.
  • Perlu ada regulasi pembatasan waktu dari pendaftaran hingga pemberangkatan, karena selama ini tidak ada.
  • Kemenag sudah kerjasama dengan litbang untuk memperbaiki Peraturan Menteri Agama (PMA 18).
  • Sehingga nanti jamaah daftar di biro travel bisa terintegrasi dengan data kita.
  • Mudzakarah bahas bagaimana hukum Umroh terkait fiqih kontemporer.
  • Sebenarnya kami sudah bertanggung jawab dan sudah melakukan investigasi.

OJK

  • OJK siap saja rapat terbuka atau tertutup. Terbuka lebih baik.
  • First Travel tidak punya izin dari OJK.
  • Ada hal penting yang harus saya sampaikan. OJK menanyakan kenapa sampai OJK tersangkut dengan masalah ini.
  • OJK adalah ketua satgas waspada investigasi.
  • Ini perlu mendapat perhatian bahwa OJK adalah ketua satgas, yang diantaranya ada Polri, Kominfo, dan sebagainya.
  • Misal ada perkara Wahana Bersama Globalindo, OJK menanyakan Koperasi Pandawa ini tindak pidana bagian siapa.
  • Misal ada perusahaan ilegal broker yang menawarkan forex ini bidang tugas Bapepti.
  • OJK hadir sebagai ketua satgas waspada investasi.
  • OJK sering rilis investasi yang patut dicurigai.
  • OJK dalam kasus ini bukan sebagai lembaga tapi sebagai ketua satgas.
  • Apabila ada upaya bahwa OJK dalam class action itu tidak tepat.
  • OJK bukan lembaganya. Kami hanya awasi perbankan, dan lainnya. Sehingga First Travel bukan kewenangan OJK.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Diah Pitaloka dari Jawa Barat 3. Diah menanyakan kepada Dirjen PHU Kemenag, bagaimana hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap sistem pengawasan. Diah mengatakan bahwa Dirjen PHU tahu, bisa jadi ada travel lain yang lakukan praktik ini. Diah berharap ada investigasi terutama terkait aliran dana. Diah menyampaikan kalau perizinan Umroh melalui pariwisata ini perlu diperbaiki. Kemudian, Diah menanyakan apa evaluasi penyelenggaraan Umroh dan syarat apa sehingga First Travel bisa lolos untuk menyelenggarakan Umroh. Diah juga menanyakan apakah dilakukan audit atau tidak terhadap travel yang menyelenggarakan Umroh. Diah meminta Dirjen PHU untuk menjelaskan perkembangan First Travel.

Diah merasa khawatir karena ada perasaan ini bukan tanggung jawab Kemenag. Menurut Diah, ini bisa dibawa ke ranah Pansus sehingga bisa dibicarakan dengan komisi 11 dan komisi 3. Diah ingin memastikan apakah ini kriminal perseorangan atau organize crime. Ia mengatakan bahwa untuk uang 1 triliun itu bukan uang yang sedikit. Diah khawatir praktik seperti itu masih berjalan.

Oleh Samsu Niang dari Sulawesi Selatan 2. Samsu menanyakan dimana uang jamaah yang telah menjadi korban sebanyak 59.000 orang. Samsu menanyakan apakah uangnya masih bisa dikembalikan oleh First Travel atau tidak. Samsu mengatakan bahwa ada aliran dana Rp1,5 Triliun pada bulan Juni-Juli 2017, padahal saat diaudit uang First Travel hanya Rp1 Juta. Samsu mendesak kenapa uang aliran dana sebesar itu tidak bisa dilacak. Samsu menanyakan bisakah Kemenag fasilitasi uang jamaah kembali. Samsu yakin uangnya masih ada, disembunyikan kemana uang itu. Samsu juga menanyakan apakah betul OJK, Bareskrim, dan lainnya masuk angin. Samsu mengatakan bahwa kita masih ada harapan, meskipun pada kasus Ponzi kecil kemungkinan uang akan kembali. Kemenag bisa sampaikan ke korban bahwa itu pernyataan edukasi agar ke depan jangan pilih jasa travel yang murah.

Samsu kembali mendesak dengan pertanyaan sederhana, kemana uang jamaah yang jumlahnya sekitar 59.000 orang. Menururt Samsu, ini kan orientasinya apakah uang itu bisa dikembalikan atau tidak. Samsu rasa perlu klarifikasi, karena intinya mampukah Kemenag memfasilitasi uang jamaah agar bisa kembali.

Fraksi Golkar: Noor Achmad dari Jawa Tengah 2. Noor mengatakan bahwa intinya adalah First Travel jangan dipailitkan, kekayaan First Travel ditelusuri jangan sampai ada money laundry. Noor meminta Kemenag dan OJK untuk bertanggung jawab. Noor menyampaikan jika korban menginginkan dana mereka minimal bisa kembali. Noor mengatakan kepada pihak OJK dan Dirjen PHU Kemenag bahwa Komisi 8 minta jawabannya secara terbuka sesuai permintaan pihak OJK dan Dirjen PHU untuk diadakannya rapat terbuka. Noor mengatakan tuntutan masyarakat jelas, bahwa ada kesalahan dari OJK. Noor menyampaikan yang pertama kali membongkar masalah ini adalah OJK, sehingga begitu banyak masalah yang muncul. Noor menyampaikan bahwa masyarakat meminta pertanggungjawaban OJK. Ketika itu OJK sudah diingatkan bahwa masalah ini akan menjadi masalah nasional saat izin First Travel dicabut. Noor menyampaikan pendapat korban yang menilai bahwa Kemenag justru menerbitkan izin dan tidak melakukan pengawasan akuntan publik. Noor menanyakan kemana uang masuk dan uang keluar First Travel. Noor mengutarakan bahwa ada dugaan oknum di Kemenag dan lainnya. Noor meminta Bareskrim untuk usut tuntas tindak pidana dan kemana aliran dana First Travel. Noor menyampaikan pendapat korban yang mengatakan bahwa tidak mungkin aliran dana Rp1,5 Triliun hanya habis selama 2 bulan.

Noor menanyakan mengapa bank begitu mudah mengeluarkan uang 1,5 triliun, apakah tidak ada sanksi. Kita harap kasus ini tidak berhenti di tengah jalan, ia mengatakan bahwa kasus First Travel merupakan tragedi penipuan berkedok agama. Dalam penyelesaian kasus ini Panja masih berjalan. Nanti kalau ada perkembangan baru akan dialihkan ke Pansus.

Oleh Endang Maria Astuti dari Jawa Tengah 4. Menurut Endang, karena ini berkaitan dengan hiring korban tadi. Kita memang harus mendengar suara rakyat, Endang menanyakan apa yang menjadi persoalan. Endang menyampaikan penjelasan korban yang mengatakan ketika mereka ke Kemenag tidak dapat apapun justru merasa sakit hati. Ada beberapa permintaan yang disampaikan korban kepada pemerintah yang harus bertanggung jawab sebagai lembaga eksekutif. Endang mengatakan kepada pihak OJK, secara finansial mestinya OJK menyampaikan bahwa First Travel bukan kewenangan OJK. Jika First Travel ini saja tidak jadi kewenangan OJK, Endang membayangkan nasabah bank tidak mendapat perlindungan dari OJK. Kemudian Endang menanyakan apa kewenangan OJK. Ketika nanti DPR susun RUU dengan Kemenag, Endang berharap agar tidak ada lagi Haji plus dan Umroh yang nasibnya seperti ini. Endang menyampaikan bahwa menurut korban ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Endang berpendapat bahwa ketika izin First Travel dicabut justru yang diuntungkan adalah pihak First Travel, karena upaya pengembalian aset sangat kecil. Kita harap tidak ada lagi yang menjadi korban, bisa saja dengan dicabutnya izin justru yang main di belakang yang akan untung.

Endang menyampaikan bahwa pada UU Pasal 3 sebetulnya pihak OJK punya otoritas ke sana. Endang berpendapat bahwa seharusnya OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Menurut Endang, First Travel ini pertama kali dihentikan oleh OJK, seharusnya pihak OJK bisa sampaikan ini kepada korban. Kemudian Endang menjelaskan saat pihak OJK mengatakan tidak bertanggung jawab terhadap kasus First Travel ini, padahal pihak OJK punya tanggung jawab di sini. Endang juga menyampaikan pada saat bulan Juli, ketika sudah ramai korban, ternyata justru ditemukan ada pengambilan uang sebesar Rp1,5 Triliun.

Oleh Wenny Haryanto dari Jawa Barat 6. Wenny memaparkan bahwa First Travel berdiri pada tahun 2008 dengan Badan Hukum (CV), kemudian pada tahun 2011 berubah menjadi PT. Wenny menyampaikan bahwa permasalahan First Travel ini sebenarnya sudah terdeteksi pada tahun 2015, akan tetapi Dirjen PHU Kemenag tetap memberikan izin pada First Travel yang sudah ada permasalahan pada tahun 2015. Wenny menanyakan dibawa kemana uang yang dikeluarkan oleh saudari Kiki selaku Direktur First Travel sebesar 1,5 triliun pada bulan Juni-Juli. Wenny menyampaikan permintaan jamaah, kalau mereka tidak bisa terima uang mereka kembali, mereka meminta Kemenag untuk mengganti dengan uang abadi umat. Wenny mengungkapkan seharusnya sejak dulu OJK menghentikan pengumpulan dana Umroh yang berbentuk seperti ini. DPR akan mengundang KAP Zainudin untuk menanyakan kenapa mereka bisa keluarkan opini laporan keuangan First Travel Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Wenny menanyakan apakah First Travel diberikan sanksi yang sama untuk mengembalikan uang para jamaah. Wenny khawatir kasus ini hanya anget-anget tai ayam. Wenny menyarankan apa tidak lebih baik dibentuk Pansus.

Fraksi Gerindra: Sodik Mudjahid dari Jawa Barat 1. Sodik menanyakan kepada seluruh mitra dan para anggota dewan yang menghadiri rapat, apakah rapat mau terbuka atau tertutup. Sodik berpendapat kalau rapat terbuka, maka OJK atau pihak-pihak terkait tidak mau bicara terbuka. Sodik mengatakan bahwa komisi 8 didesak oleh para korban First Travel. Sodik juga menjelaskan bahwa inti pembahasan rapat ini adalah mengenai keadilan, terutama pengembalian uang para korban. Intinya mengenai penelusuran aset sehingga uang korban bisa kembali atau korban bisa diberangkatkan. Sodik juga mengumumkan Bareskrim tidak bisa hadir dan siap untuk diundang lain kali.

Sodik mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar OJK mencabut izin First Travel, Sodik menanyakan apakah benar OJK pernah mencabut izin, jika iya maka izin apakah itu karena dalam pikirannya berpendapat bahwa OJK bertanggung jawab dalam masalah ini. Sodik juga menanyakan apakah benar OJK mengawasi pola pendanaan First Travel. Selain itu, Sodik menyampaikan ketika Kemenag rapat dengan komisi 8, Kemenag mengatakan bahwa sekarang First Travel sudah diproses hukum, kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Sodik juga menyampaikan bahwa di Arab Saudi First Travel masih memiliki tagihan. Pengacara First Travel juga mengakui ada pejabat OJK yang memegang kartu nama First Travel. Kita sudah rapat pada 12 Januari 2017, Sodik menanyakan kenapa saat itu izin First Travel tidak cepat dicabut sedangkan yang lain cepat dicabut. Dalam menanggapi penjelasan pihak OJK bahwa OJK hanya berperan memberikan alert, Sodik menyimpulkan kalau OJK bukan lembaga keuangan, jadi OJK hanya memberikan alert yang tidak bisa bertanggung jawab langsung dalam masalah ini.Pada penguhujung rapat, Sodik juga menanyakan apa yang harus dan bisa dilakukan oleh Kemenag.

Fraksi PAN: Kuswiyanto dari Jawa Timur 9.Kuswiyanto menanyakan temuan apa yang sudah didapatkan terkait dengan kasus ini. Kuswiyanto menanyakan kepada pihak OJK, ketika sudah menjadi ruwet seperti ini apa yang bisa disarankan oleh OJK. Kuswiyanto merasa prihatin mengenai kronologis yang dibuat oleh Kemenag yang tidak benar dan tidak jujur, ia memahami bahwa Pak Dirjen PHU Kemenag merupakan Dirjen baru. Namun Kuswiyanto merasa kronologis ini dibuat seolah-olah perpanjangan yang benar. Kuswiyanto mengatakan bahwa yang membuat kronologis ini tidak benar. Kuswiyanto meminta untuk mencabut izin perpanjangan tersebut. Kuswiyanto mengatakan bahwa salah satu nilai yang ada di Kemenag adalah integritas, namun saat ini Kemenag sudah tidak menjunjung tinggi integritas. Kuswiyanto mengungkapkan bahwa pada kronologis disebutkan, diketahui jamaah tidak berangkat pada tanggal 28 Maret 2017, padahal kita sudah rapat pada 12 Januari 2017. Kuswiyanto menanyakan Kemenag memiliki keterkaitan apa terkait dengan penipuan jamaah ini. Kuswiyanto mengatakan bahwa kita sudah suarakan kasus ini sejak 2016 bahwa ini tidak benar, kemudian kasus baru ditemukan pada tanggal 28 Maret 2017. Kuswiyanto juga menyampaikan kekecewaan Muhajirin (korban) dengan pernyataan Dirjen PHU yang mengatakan “kenapa kalian daftar di travel yang murah?". Kuswiyanto mengungkapkan ingin mengetahui solusi konkret apa yang akan diberikan Kemenag dari berbagai macam aksi yang ada. Kuswiyanto juga menyampaikan bahwa pemberian izin adalah bentuk tanggung jawab. Kuswiyanto menginginkan Kemenag tidak boleh hanya cuci tangan. Kemenag harus cakap koordinasi dengan semua pihak. Kuswiyanto menyampaikan bahwa ketika ini belum meletus kita sudah mengingatkan, tetapi Kemenag katakan First Travel tidak datang namun tetap diberi izin. Kuswiyanto ingin meminta solusi yang konkret dari Kemenag terkait permasalahan yang ada saat ini.

Kuswiyanto menanyakan kenapa First Travel tidak tergabung dengan Asosiasi. Menurut Kuswiyanto, ketika First Travel tidak tergabung dengan Asosiasi ini harusnya sudah dicurigai. Kuswiyanto menyampaikan semoga Dirjen PHU yang baru tidak mengulangi hal yang sama terkait kelalaian pengawasan. Kuswiyanto tidak berharap banyak karena Dirjennya baru. Kuswiyanto menyampaikan bahwa mereka akan mengundang Menteri Agama (Menag) untuk mempertanggungjawabkan masalah ini. Kuswiyanto merasa pasukan Dirjen PHU yang tidak lengkap menunjukkan bahwa mereka tidak serius untuk menyelesaikan masalah ini.

Kuswiyanto mengatakan bahwa pada 12 Januari 2017, masalah ini sudah dibahas di komisi 8. Ini menunjukkan bahwa komisi 8 serius untuk membahas masalah ini. Kuswiyanto menindak tegas kepada Dirjen PHU Kemenag, jika data ini tidak diakui, ia meminta Dirjen PHU untuk keluar meninggalkan ruang rapat. Kuswiyanto mengungkapkan bahwa sejak lama ada kecurigaan komisi 8 karena timbulnya keanehan Umroh pada variabel penerbangan dan lainnya. Selain itu dengan uang 10 juta tidak mungkin promosi marketing dimana-mana. Kuswiyanto menanyakan kepada pihak OJK, informasi apa yang bisa disampaikan oleh OJK dan dimanakah barang itu berada. Kuswiyanto menyampaikan bahwa ia memahami jika para korban marah besar. Jadi ia memohon jika memang Dirjen salah, tolong untuk mengakui kesalahan itu. Kuswiyanto meminta tolong untuk dipaparkan sehingga betul-betul memperoleh nilai itu. Kuswiyanto menanyakan apa solusi konkrit yang dilakukan oleh Kemenag saat ini. Kuswiyanto ingin laporan yang betul-betul konkrit dan solusi untuk permasalahan ini.

Fraksi Nasdem: Choirul Muna dari Jawa Tengah 6. Choirul merasa heran dengan kronologi kasus First Travel yang dipaparkan oleh Dirjen PHU. Pada Raker 12 Januari dan 15 Juni, Choirul masih ingat Menteri Agama (Menag) mengatakan kalau mau mengumpulkan dana untuk Umroh biaya standar dari Kemenag adalah Rp20 Juta. Sedangkan First Travel bisa memberangkatkan Umroh dengan biaya Rp14,5 Juta dan dinilai baik. Choirul menanyakan siapa yang memberi akreditasi. Selain itu, Choirul juga menyampaikan saran dari komisi 8 bahwa izin First Travel jangan dicabut, tapi diminta untuk dilakukan pembekuan pendaftaran. Choirul mengungkapkan bahwa yang pertama kali membuka kasus ini adalah dirinya dan Pak Kus yang sejak awal fokus pada First Travel. Choirul mengatakan bahwa izin dicabut ini dapat merugikan jamaah, karena masih ada sekitar 8-10 travel lagi yang akan kita bongkar yang sejenis dengan First Travel. Choirul menanyakan apa kira-kira keberpihakan Kemenag terhadap korban First Travel. Pada 12 Januari 2017, Kemenag sudah membicarakan First Travel, namun karena Kemenag tidak ada action maka sehari sebelum puasa kita buka.

 

Respons Mitra

Berikut adalah respon mitra terhadap pemantauan rapat:

Agen First Travel

  • Agen tersebut berharap anggota DPR yang ada di sini bisa mengungkap permasalahan yang ada.

Dirjen PHU Kemenag

  • Ada 25 perusahaan perjalanan Umroh yang sudah mengalami pencabutan.
  • Dirjen PHU Kemenag bersama OJK dalam crisis center membantu Bareskrim.
  • Memang benar Menteri Agama (Menag) membuat pernyataan secara logis minimal biaya Umroh adalah 20 juta.
  • Kami akan menetapkan harga minimal atau biaya referensi Umroh tapi pihak KPPU tidak mengizinkan.

OJK

  • OJK melindungi konsumen perbankan, pasar modal, polis asuransi dan pensiun.
  • Apabila ada orang koperasi yang menggelapkan uang lewat bank itu bukan tanggung jawab OJK.
  • Penyidik polisi yang akan menangani investasi bodong.
  • Saya pernah katakan 2 koperasi Cipaganti akan runtuh sebelum 2 tahun mereka runtuh.
  • Koperasi pandawa anak tidak lulus SMA membohongi orang-orang.
  • OJK tidak cabut izin tapi kasih alert. Kalau First Travel ini adalah bank, maka kita bisa tanggung jawab.
  • OJK tidak punya kewenangan untuk penindakan kasus First Travel.
  • Teman-teman jamaah di First Travel bukan untuk investasi. Tidak ada domain investasi pada First Travel sehingga tidak ada kewenangan OJK.
  • Kalau dia nasabah bank, asuransi, maka OJK akan tanggung jawab.
  • Penyidik mudah untuk mencari aliran dana. Sesuai dengan pasal pencucian uang, maka bisa ditelusuri dari PPATK.
  • OJK tidak akan menyampaikan penelusuran uang karena ini bukan bank.
  • Pengalaman saya kasus Ponze duitnya susah kembali.
  • Apabila aset masih kelihatan maka aliran dana bisa dikembalikan.
  • Dalam hal ini yang bisa dibantu OJK, yaitu melalui crisis center bantu penyidik dan terima pengaduan jamaah.
  • Larinya kemana? Ini yang harus dikejar. Posisi perbankan sudah ada SOPnya.

 

Kesimpulan Rapat

  1. Komisi 8 DPR-RI, Kementerian Agama RI, Otoritas Jasa Keuangan sepakat akan melakukan pembelaan terhadap korban jamaah Umroh PT First Travel dan menyerahlan permasalahan ini kepada proses hukum.
  2. Komisi 8 DPR-RI, Kementerian Agama RI, dan Otoritas Jasa Keuangan secara bersama-sama melakukan pengawalan proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian RI.
  3. Komisi 8 DPR-RI meminta Kementerian Agama RI dan Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu penyelesaian proses hukum yang sedang berjalan.
  4. Komisi 8 DPR-RI akan mengagendakan rapat gabungan dengan Bareskrim Polri, PPATK, Ombudsman, Kementerian Pariwisata dan lembaga yang terkait.
  5. Komisi 8 DPR-RI mendesak Direkur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk memperbaiki kualitas Penyelenggaraan ibadah umrah dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan penyelenggaraan ibadah umrah.

 

Penutup

RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Kasus First Travel ditutup oleh Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 1 pada pukul 17:17 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Komisi 8 DPR-RI dengan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kunjungi https://chirpstory.com/li/372112.

 

wikidpr/unh/rhs

Ilustrasi: infonitas.com