Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Kebakaran Pabrik Kembang Api di Tangerang – RDP Komisi 9 DPR-RI dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Tangerang

Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 31/Oct/2017,  Ditulis Tanggal: 03/Nov/2017

Mitra Kerja: BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Banten Pemerintah Daerah Tangerang Kebakaran Pabrik Kembang Api di Tangerang – RDP Komisi 9 DPR-RI dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Tangerang

Pada 31 Oktober 2017, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK), BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Tangerang. RDP dibuka oleh Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 13:35 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Bupati Tangerang:

  • Kami setuju pabrik tersebut “nakal”. Tentang ledakan industri mercon kami akan menunggu RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) untuk membuat rencana desain tata ruang.
  • Pada saat kunjungan, hasil informasi yang dikumpulkan, pekerja tidak lebih dari 15 orang, tetapi yang meminta 35 orang pekerja.
  • Izin pabrik tersebut hanya sebatas kembang api kawat pakai tangan untuk anak kecil. Kalau kita lihat saat crosscheck dengan 35 pekerja, kondisi lingkungannya ideal tapi menjadi 100 pekerja, ini yang tidak dilaporkan.
  • Pabrik di Kosambi pabrik ke sekian, mereka sudah ada izin bahan-bahan eksplosif dari kepolisian.
  • Dari informasi yang kami terima itu ada kenakalan saat masih produksi tetapi tidak dilaporkan. Izin gangguan itu ada. RT, RW dan masyarakat yang tinggal dalam tokoh masyarakat sekitar pabrik sudah tanda tangan izin lingkungan.
  • Mereka tidak melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja, jika mereka lapor maka akan dicek K3-nya. Perusahaan melapor ke kita saat produksi kecil tetapi ketika produksi menjadi besar dan masif, dan tidak lapor, ini kelemahan UU tahun ‘73.
  • Pegawainya 103 dan yang memiliki BPJS hanya 27 orang, ini perusahaan nakal.
  • Agar kejadian ini tidak berulang harus menabrak beberapa aturan untuk mengkroscek. Kemarin Pak Kapolres sudah menutup pabrik kembang api yang terindikasi tanpa izin. Tidak ada aturan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) untuk bisa masuk ke pabrik sehingga kita tidak dilecehkan.
  • Perlu dipertimbangkan perizinan sistem online di kawasan padat industri, sekarang Hinder Ordonantie/Izin Gangguan (HO) dihapuskan karena dianggap memperlambat perizinan dan juga agar kita pemberi izin tidak ditekan untuk mempercepat perizinan agar investasi masuk. Bayangkan kalau kita dipaksa mempercepat izin-izin ini tanpa mengkroscek ke lapangan yang komprehensif.
  • Pemerentah daerah itu memang jadi obyek penderitaan. Saya tidak kenal sama yang punya, apalagi yang punya saham di sana. Izinnya akan kita cabut karena banyak pelanggaran.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Banten:

  • Menjawab pertanyaan Pak Robert, memang menurut UU begitu, perusahaan di Banten yang mendaftar ada 14.327 perusahaan, di Kabupaten Tangerang ada 6 ribu.
  • Kita punya 71 pengawas di Provinsi Banten dan perusahaan yang harus diawasi ada 14 ribu. Sejak 1 Januari 2017 pengawasan tenaga kerja diserahkan ke Provinsi dari Kab/Kota.
  • Permasalahan pengawasan sudah kami selesaikan 65%, pengawasan di Provinsi kami yakin akan lebih baik. Menurut kami perlu adanya penambahan pengawasan tenaga kerja.
  • Perusahaan kimia dan semen terbesar di dunia ada di Banten. Kami sudah buat standar dan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk memeriksa perusahaan, contohnya pengawasan harus memakai seragam, surat tugas, dan lain-lain.
  • Kita melakukan pembinaan perusahaan 6 bulan sekali. Yang melakukan pengawasan ke perusahaan merupakan yang punya sertifikasi pengawasan. Pengawas jika dateng ke perusahaan minta uang, harap dilaporkan pasti akan saya pecat orangnya. Tidak mungkin 71 pengawas mengawasi 14 ribu perusahaan, karena itu kita lakukan pemetaan, ada yang kode merah, biru, dan lain-lain.
  • Perusahaan ini belum melaporkan ke Disnaker. Ledakan itu terjadi karena perusahaan itu tidak paham bahaya mereka melakukan “las” padahal di sana ada barang berbahaya.
  • Dengan kejadian ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sama-sama lakukan evaluasi perizinan. Terkait perizinan harus ada wajib lapor sesuai UU 78.
  • Jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore dan 1 jam istirahat, ini sesuai standar. Mengenai pelanggaran pekerja anak kami koordinasi dengan Kepolisian untuk menyidik, kedepannya kita akan lakukan pengawasan lebih ketat lagi. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 ada kelemahan karena tidak ada kewajiban untuk lakukan pelaporan jika ada perekrutan.

  

Kementerian tenaga kerja:

  • Kami membuat kebijakan dan pengawasan berjenjang dan kami juga sedang melakukan upaya terkait kasus ini. Bapak Menteri telah melakukan perintah dan membuat tim.
  • Tim ini juga akan mencakup Serikat Pekerja. Kami sudah 2x berkoordinasi dengan Dinas mengenai melakukan nota pemeriksaan ulang khusus secara berkala.
  • Terima kasih atas motivasi Bapak Dede Yusuf, dan ini akan jadi perhatian kami.

 

BPJS Ketenagakerjaan:

  • Kami sampaikan duka mendalam atas apa yang menimpa tenaga kerja di Tangerang. PT. Panca Buana Cahaya Sukses memang mencatatkan 27 karyawannya jadi peserta BPJS-TK, ada 3 orang korban meninggal dan 1 orang luka berat tercatat sebagai peserta BPJS-TK.
  • Korban BPJS yang meninggal ahli warisnya mendapat santunan masing-masing lebih dari 100 juta, untuk 1 orang korban luka bakar kami alihkan perawatan ke Trauma Center dan biaya yang keluar untuk perawatan di RS sepenuhnya dibiayai BPJS-TK sampai sembuh sesuai PP 44/2015 Pasal 15.
  • Perusahaan yang tidak daftar ke BPJS-TK maka perusahaan wajib tanggng jawab. Korban yang bukan peserta BPJS-TK kami beri bantuan.

 

BPJS Kesehatan:

  • Kami sudah kerja sama  dengan BPJS-TK, jika kasus kecelakaan kerja di jam kerja ini tanggung jawab BPJS-TK, dan apabila sampai pasien pulang belum bisa dipastikan itu penyakit akibat kerja atau bukan, maka itu akan ditanggung BPJS Kesehatan.
  • Proses untuk penetapan penyakit akibat kerja itu lama dikarenakan dokter ahlinya tidak banyak.

 

Pemantauan Rapat

 Berikut respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi Gerindra: Roberth Rouw dari Papua. Menurut Robert, harus ada standar pengamanan walaupun pekerjanya sedikit, karena ini produksi barang berbahaya, jadi jika pihak Kabupaten melakukan pengawasan ke perusahaan itu ditolak berarti pengawasan harus didelegasikan ke aparat Kab/Desa. Roberth bertanya perusahaan ini masuk atau tidak dalam kode merah Bapak, atau perusahaan ini harus lapor dulu baru Bapak tahu.

Fraksi Demokrat: Dede yusuf Macan Effendi dari Jawa Barat 2. Dede Yusuf ingin tahu informasi terakhir terkait pengobatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dia berkata jika tidak ada pembiayaan dari perusahaan, maka Kemenkes akan lakukan pembiayaan, dan kami akan mempersiapkan peraturan persyaratan kesehatan lingkungan.

Fraksi PKB: Siti Masrifah dari Banten 3. Siti bertanya apakah sebenarnya Bapak Bupati setuju Pabrik Mercon Kosambi ini nakal.

Fraksi PPP: Okky Asokawati dari DKI Jakarta 3. Okky berkata Sosialisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tidak hanya ke pengusaha, tetapi juga perlu ke masyarakat.

 

Kesimpulan

Berikut kesimpulan rapat:

  1. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap insiden kecelakaan kerja pada PT. Panca Buana Cahaya Sukses di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  2. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dan tempat kerja di perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya, bahan-bahan yang mudah meledak dan limbah B3 sesuai ketentuan perundang-undangan.
  3. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenaker RI untuk menambah jumlah pengawas Ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap perusahaan yang rentan memiliki resiko kecelakaan kerja, untuk memastikan bahwa standar keselamatan kerja terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
  4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan kewajiban layanan terhadap peserta yang menjadi korban sesuai dengan hak-hak yang dimiliki korban.
  5. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk memastikan perusahaan untuk membayarkan hak-hak pekerja yang menjadi korban kecelakaan PT. Panca Buana Cahaya Sukses.
  6. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengajukan usulan revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja sesuai dengan tuntutan keselamatan kerja saat ini sebagai usul inisiatif Pemerintah.
  7. Komisi IX DPR RI mengusulkan pembentukan Panja tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

 

Penutup

RDP Komisi 9 DPR-RI dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS-TK, BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Tangerang ditutup oleh Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Barat 2 pukul 15:07 WIB.

Untuk membaca rangkaian Livetweet Komisi 9 DPR RI dengan Kementereian Tenaga Kerja, BPJS-TK, BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Daerah Tangerang, kunjungi https://chirpstory.com/li/373693

 

Ilustrasi: dream.co.id

WikiDPR/adr/fy