Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Keputusan RKA OJK 2018–RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 07/Dec/2017,  Ditulis Tanggal: 19/Dec/2017

Mitra Kerja: Otoritas Jasa Keuangan Keputusan RKA OJK 2018–RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada 7 Desember 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pengambilan keputusan RKA OJK 2018. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Muhammad Prakosa dari Fraksi PDIP dapil Jateng 9 pada pukul 21:21 WIB. Rapat dihadiri 26 anggota dari 9 fraksi, rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Perwakilan dari OJK memohon maaf karena Ketua dan Wakil Ketua OJK tidak dapat hadir, karena ada event nasional yang tidak bisa diwakilkan.
  • OJK sangat mengapresiasi masukan Bapak dan Ibu anggota Komisi 11.
  • Dalam kesempatan ini perkenankan OJK menyampaikan penajaman RKA 2018 yang OJK lakukan setelah mendapat masukan dari Bapak dan Ibu Komisi 11. OJK memahami saran Bapak dan Ibu Komisi 11 untuk memperbesar anggaran OJK, namun OJK perlu mengkaji lebih dalam lagi terkait beberapa isu.
  • Kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk mencapai target literasi serta mencegah berkembangnya kegiatan investasi ilegal.
  • OJK belum memiliki kantor pusat terpadu. OJK hanya memiliki tiga kantor secara terpisah dan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah.
  • Terkait dengan terbatasnya anggaran, dapat disampaikan bahwa anggaran tersebut sudah ter-cover di masing-masing satuan kerja.
  • RKA 2018 disusun berdasarkan asumsi yakni kenaikan inflasi 4%.
  • Terkait RKA OJK 2018, terdapat peningkatan sebesar 13% dibanding tahun 2017. Secara rinci, anggaran 2018 mengalami peningkatan. Demikian penjelasan OJK mengenai penjelasan RKA 2018 dalam rapat Panja. OJK memohon kepada Komisi 11 bahwa RKA OJK Rp4.000-an miliar sekian. Atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu Komisi 11, OJK mengucapkan terima kasih.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP:G Michael Jeno dari Kalbar. Michael memberi masukkan harus ada eksplorasi terhadap peluang biaya APBN. Michael memberi tanggapan terkait investasi bodong. Michael mengatakan kasus Pandawa belum selesai dan sangat memerlukan perhatian serius, serta akibat yang ditimbulkan harus ditangani.

Fraksi Demokrat:Rudi Hartono Bangun dari Sumut 3. Rudi memberi tanggapan perihal anggaran gedung yang sudah menjadi pembahasan sejak tahun lalu. Rudi menyatakan, sebagai anggota dewan dirinya bertanya, mengapa tidak ada inisiatif pihak OJK untuk mengusulkan tambahan anggaran dalam APBN jikalau anggaran yang ada saat ini sebesar Rp4.000 miliar masih kurang. Rudi berpendapat seharusnya OJK memiliki siasat untuk mengatasi kekurangan anggaran tersebut. Rudi mengapresiasi OJK yang sudah bekerja selama tiga tahun ini. Rudi berpendapat, setahu dirinya ada peraturan yang menyatakan OJK tidak boleh meminta anggaran ke APBN.

Fraksi PAN:Sukiman dari Kalbar. Sukiman menyatakan, Panja penerimaan dan Panja pengeluaran sudah banyak dibahas. Sukiman berpendapat apa yang menjadi fokus Komisi 11 sudah  terjawab di dalam pemaparan mitra. Sukiman juga berpendapat berkaitan dengan melibatkan seluruh stakeholder sudah menjadi komitmen Komisi 11 DPR, dan sudah menjadi perhatian OJK. Sukiman mengimbau agar hal itu dapat menjadi perhatian masyarakat juga. Sukiman menanggapi mengenai gedung yang apabila memiliki kantor pusat justru akan mempermudah koordinasi.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons Dirjen OJK terhadap tanggapan anggota:

- OJK mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Komisi 11.

- OJK mengucapkan terima kasih banyak atas penyesuaian anggaran OJK 2018.

- OJK akan meningkatkan kerja sama OJK dengan Komisi 11.

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

Komisi XI DPR RI menyetujui Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2018, sebagai berikut:

a) Penerimaan Pungutan Tahun 2017 yang digunakan sebagai Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp4.977,1 miliar dengan rincian:

1. Pungutan bidang Perbankan sebesar Rp3.356,7 miliar;

2. Pungutan bidang Pasar Modal sebesar Rp706,1 miliar;

3. Pungutan bidang IKNB sebesar Rp668,4 miliar, dan

4. Pengelolaan Pungutan sebesar Rp245,9 miliar

 

Penutup

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pengambilan keputusan RKA OJK 2018 ditutup oleh Muhammad Prakosa dari Fraksi PDIP dapil Jateng 9 pada pukul 21:51 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 11 DPR RI dengan OJK tentang Pengambilan Keputusan RKA OJK 2018, kunjungi https://chirpstory.com/li/376807

 

Ilustrasi: swa.co.id

WikiDPR/ncm/fy