Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Kinerja Keuangan dan Operasional serta Kebijakan Hapus Buku Kredit Macet – RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan

Komisi/AKD: Komisi 6, Tanggal Rapat: 20/Aug/2018,  Ditulis Tanggal: 24/Aug/2018

Mitra Kerja: Kementerian BUMN Dirut BUMN Perbankan Kinerja Keuangan dan Operasional serta Kebijakan Hapus Buku Kredit Macet – RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan

Pada 20 Agustus 2018, Komisi 6 DPR-RI melaksanakan RDP dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan tentang kinerja keuangan dan operasional serta kebijakan hapus buku kredit macet.  Rapat dipimpin dan dibuka oleh Nasril Bahar dari Fraksi PAN Dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 14:39 WIB.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

BNI:

  • Laju pertumbuhan BNI lebih maju dari tahun ke tahun, dampak kinerja usaha, pertumbuhan laba BNI membuat rasio terjaga. Pada semester 1 laba mencapai 16% pertumbuhannya.
  • Membaiknya kualitas BNI, dipengaruhi oleh coverage rasio pembiayaan. Mencapai 120%, naik dari tahun 2017 yang lalu. Dari sisi pembiayaan pinjaman BNI semster 1 tumbuh sebesar 11,1% atau Rp457T.
  • Di segment bisnis banking mencatat mencapai Rp88,9 triliun, salah satunya mendukung pertumbuhan infrastruktur, pertumbuhan segment BNI ini mendukung ke dalam rangka mendukung program pemerintah dan segment konsumer tumbuh menjadi Rp75,6 triliun.
  • Kinerja keuangan BNI semester 1 tahun 2018: 1.Aset: Rp734,2 triliun; 2.Pembiayaan: Rp457,8 triliun; 3.Dana Pihak Ketiga (DPK) : Rp526,5 triliun; 4.laba: Rp7,4 triliun; 5.Npl: 2,1%; 6.Coverage resiko: 150,2%; 7.penyaluran kredit: Rp457,807 miliar; 8.Capex: Rp199 miliar (it: 111m, tanah & bangunan; 54 m); 9.kontribusi pajak: Rp4,240 miliar; 10.deviden: Rp2,859 miliartotal: Rp7,099 miliar.
  • Penyaluran kredit berdasarkan sektor, BNI fokus pada sektor ekonomi prioritas, serta berupaya dalam selektif pada debitur yg berkualitas. Kredit BNI bersektor pada produktif.
  • Penyaluran kredit semester 1 tahun 2018 berdasarkan sektor konstruksi naik 19,9%,perindustrian naik 14%, angkutan gudang dan komunikasi naik 21%.
  • BNI senantiasa menerapkan efisiensi untuk operasional dilihat pada pertumbuhan biaya operasional, kenaikan 10,4%. Peran BNI pada kontribusi pendapatan negara, dalam bentuk pajak dan defiden meningkat. Dilihat dari semakin tingggi profitabilita dengan pertumbuhan pada tahun 2017, spesial defiden sebesar 10%.
  • Pembiayaan infrasruktur di semester 1 terdiri 30% pembangunan tol, 12% telkom dan 12% migas. Mencapai 25% untuk kontribusi infrastruktur. BNI berkomitmen menyalurkan infrastruktur terutama di daerah-daerah.BNI terus menyalurkan KUR kepada pelaku usaha, total KUR mencapai Rp47,5 triliun kepada sekitar 365 ribu kreditur. KUR semester 1 tahun 2018 sebesar debitur: 58.719 dan nominal: Rp8.707 miliar
  • BNI membantu penyaluran bansos non tunai dan siap menyukseskan program untuk memperluas industri keuangan. Penyaluran bansos dan subsidi melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang digunakan utk PKH dan BNPT.
  • Realisasi per juli 2018 Program keluarga harapan (PKH) : Rp6 triliununtuk 4,1 juta keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) : Rp1,5 triliununtuk 3,2 juta keluarga penerima manfaat, hingga juli 2018penyaluran program kemitraan BNI sudah mencapai Rp89 miliar tumbuh 146% dari Juli 2017.
  • Terkait penyaluran bina lingkungan, BNI telah menyalurkan dana sebesar Rp86 miliar. Sebagian besar untuk pendidikan 33 miliar, program pengantas kemiskinan Rp12 miliar, ada yang menjadihighlight, ada program padat karya tunai digalangkan oleh kementerian BUMN.
  • Metode restrukturisasi yang umum dilakukan adalah perpanjangan jangka waktu.

 

 Bank Mandiri:

  • Laba bersih mencapai Rp12,2 triliun dan tumbuh 28,7% yoy.
  • Pertumbuhan kredit memang beberapa saat ini mengalami perlambatan tetapi akan terus diusahakan, dari anak perusahaan yang paling baik adalah Bank Syariah Mandiri.
  • Sebanyak Rp10,6 triliun untuk jalan, transport Rp39,3 triliun dan Rp24,1 triliun untuk migas, Rp36,8 triliun untuk listrik. Dana yang tersalurkan Rp8,27 triliun untuk pertanian Rp1,64 triliun, pengolahan Rp383 miliar, jasa produksi Rp1,30 triliun dan ini adalah fokus untuk KUR.
  • Dana pihak ketiga tumbuh 5,5% yoy mencapai Rp803 triliun dan untuk fokus pada komposisi dana murah, dari sisi rasio keuangan utama terus membaik, dari Gross NPL sampaiNet MPL juga membaik.
  • Mandiri mendukung cukup banyak pertama Bansos, ada kartu tani, ada Bumdes, serta sertifikasi lahan terutama untuk sawit, kontribusi pada bagian saham, secara kumulatifsudah mencapai deviden menyumbang Rp5,5 triliun untuk kas negara.

BRI:

  • Kinerja keuangan BRI 2018 semester 1. Total aset Rp1153 triliun, naik 12,3%. Jika dibandingkan dengan industri lebihh tinggi dari 8,89%, total perhimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp838 triliun atau tumbuh 9,1%, untuk kinerja keuangan berupa laba bersih, laba BRI Rp14,9T atau tumbuh 11% dengan CAR cukup aman di 28%.
  • Untuk penyaluran kredit tetap berkomitmen fokus pada UMKM, jumlah pengaluran UMKM komposisinya meningkat 75,9% dan 5 tahun kedepan akan meningkatkan hingga 80%.
  • Diluar sumber dana pihak ketiga, termasuk bilateral, bon, dll jumlahnya 104 triliun. Kualitas kredit posisi Juni 2018 adalah 2,41% MPL yg tetap dijaga pada posisi yang aman dibawah rata-rata industri sebesar 2,7%. MPL tersebut sudah membentuk cadangan dengan rasio 1,82%. hapus buku adalah 5,6 triliun. Selama 2018 sudah terjadirecovery sebesar Rp2,4 triliun atau 43%.
  • Penyaluran KUR 2015-2018 dari target yang diberikan untuk 2018 telah melampau secara total 55% dari target. Jumlah defitur yang telah mendapatkan KUR adalah 10,8 juta atau total Rp155 triliun.
  • Kontribusi pajak dan deviden, jumlah pajak yang dibayar 2017 adalah 16,33. Untuk dividen 2017 itu Rp7,47 triliun. Total 2018 untuk BPH potong adalah Rp25,03 triliun.
  • Telah membuka hingga 9900 outlet di seluruh Indonesia dengan jumlah 22000 ATM, untuk tetap menjaga efisiensi, BRI menggunakan digitasi proses peminjaman untuk mempercepat proses.
  • Ditargetkan untuk 2018 adalah 3.85 juta orang dengan nominal sebesar Rp1,927 triliun. untuk PKH tahap 2 sebesar Rp1,919 triliun.

BTN:

  • Dana pihak ketiga adalah mencapai Rp189,6 triliun yang ditahun 2017 sebesar Rp192,9 triliun atau meningkat 19,7%. Ekuitas meningkat menjadi Rp22,3 triliun dan laba bersih mencapai 1,4 triliun meningkat year on year 12,01%. MPL gross di juni 2018 adalah 2,87% dan netnya 1,8%. Laba rugi pendapatan bunga di semester 1, mencapai Rp10,6 triliun atau meningkat 14,04% laba bersih mencapai Rp1,8 triliun atau menigkat 12,01%. Beban bunganya mencapai 14,01%. Bisa disimpulkan penigkatan laba karena peningkatan tabungan.
  • Peningkatan pendidikan komersial sebesar 20,5% karena sebagian besar peningkatan digunakan untuk kredit developer rumah-rumah subsidi dan non subsidi.
  • Peningkatan dari masing-masing tabungan dan deposito masih diatas rata-rata industri perbankan. Sebelum disampaikan yang diminta mengenai MPL, sebenarnya MPL menurun dimana kredit macetnya sebesar 2.27% atau 4,7%. MPL nya dari 2,11% menjadi 1,8% dan menurun. Peranan kontribusi pajak dan deviden ke pemerintah, bahwa diawal 2013-2017 mengalami pertumbuhan.
  • Dilanjutkan mengenai program kemitraan lingkungan, bahwa 2018 sudah merealisasi CSR kita Rp2,2 miliar. kemudian program kemitraan 5,4 mitra. Khusus untuk bina lingkungan di 2017 realisasinya Rp20 miliar.
  • Kementerian sosial menunjukkan bahwa sampai 2018 ini adalah tahap pertama e-wallet sudah mencapi 24,8%.
  • Pelaksanaan program 1 juta rumah sudah diberlakukan dan sudah berjalan, totalnya 1 juta terealisasi dari 2015 sampai sekarang. Pelaksanaannya sudah mencapai diatas 100% dari target. Untuk tahun 2018 BTN mendapatkan target untuk menyalurkan 750 unit. Sekarang sudah mencapai 56,4%.

 

Deputi BUMN:

  • Rasio Kredit restrukturisasi membaik menjadi 6,1% dari 2017 total nominal Rp27,958 triliun.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDIP: Daniel Lumban Tobing dari Jawa Barat 7. Daniel mengatakan dirinya lebih menyukai laporan dari BRI. Daniel berharap bank BUMN menghadapi pergerakan rupiah dari efek eksternal apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan. Daniel bertanya pengertian dari copex ini ada Rp105 triliun untuk apa saja.

Oleh Darmadi Durianto dari DKI 3. Darmadi bertanya apakah yang menyebabkan kredit macet dan jenis usaha apa yang paling banyak. Darmadi menambahkan apakah krisis Turki akan sampai ke Indonesia. Darmadi menambahkan terkait kualitas auditor, bagaimana selalu memegang big four sementara banyak auditor yang terkena sanksi. Darmadi menambahkan berapa lama menjadi hapus buku apakah ada penetralan maka perlu dijelaskan.

Fraksi Golkar: Lili Asdjudiredja dari Jawa Barat 2.  Lili mengatakan kalau di lihat, bank asing ini operation cepat sekali begitu juga kredit yang diberikan, itu barangkali hanya seminggu dengan persyaratan yang lengkap di khawatirkan akan mengalahkan bank disini agar tidak ke asing semuanya. Lili menanyakan paling besar hutang pemerintah di SBN dari bank pemerintah kah.

Oleh Dwi AroemHadiatie dari Lampung 1.Dwi menanyakan sampai 2018 sudah berapa nilai kredit yang direstrukturisasi. Dwi menambahkan akuisisi saham Freeport kepada bank apa saja.

Fraksi Gerindra: Fadhullah dari Aceh 1. Fadhullah meminta beberapa termasuk yang masuk dalam hapus buku yang lengkap secara kredit sehingga digolongkan wreck off, di bank swasta MPL besar kira-kira di pemerintah itu tidak bisa lebih rendah dibanding bank swasta.

Oleh Khilmi dari Jawa Timur 10. Khilmi bertanya terkait bank yang memeberi kredit ke BUMN konstruksi sudah diperhitungkan kah.

Fraksi Demokrat: Wahyu Sanjaya dari Sumatera Selatan 2. Wahyu menanyakan mengapa keuntungan Bank Mandiri tidak pernah lebih baik dari Bank BRI. Wahyu bertanya berapa sebenarnya kondisi aktual yang dianggunkan oleh PT. Amarta. Wahyu bertanya berapa jumlah kredit yang disalurkan BUMN dan dijamin pemerintah.

Oleh Sartono Hutomo dariJawa Timur 7. Sartono bertanya apakah rapat akan disampaikan kepada Menteri BUMN. Sartono menyarankan agar segera dilakukan holding bank BUMN. Menurut Sartono banyak yang berbicara output dan tidak memikirkan outcome.

Oleh Azam Asman Natawijana dari Jawa Timur 3. Azam mengatakan hapus buku BRI Rp13 triliun, Mandiri Rp11,7 triliun, BNI Rp8 triliun. Korupsi anggota DPR gak sampai Rp1 triliun ditangkap. Hapus buku itu modus. Trikomsel Rp1,3 triliun baru beberapa hari mempailitkan diri.

Fraksi PAN: Nasril Bahar dari Sumatera Utara 3. Nasril ingin mengetahui persoalan hapus buku ini, persoalan payung hukumnya dan hal-hal yang mengandung moral. Didalam ketika mengambil kebijakan. Kebijakan perbankan dalam mengukur memperbaiki buku. Nasril menambahkan bahwa ada 3 UU yang mengikat dan tidak dimiliki swasta di samping itu kebijakan hapus buku ini bagaimana.

Oleh Mohammad Hatta dari Jawa Tengah 5. Hatta menanyakan bagaimana mekanisme penyaluran kredit bermasalah diantaranya di PT Tirta Amarta. Hatta menambahkan berapa jumlah Bansos yang belum tersalurkan di masing-masing bank dan bagaimana Bansos itu berjalan di setiap daerah.

Fraksi PKS: Martri Agoeng dar Jawa Tengah 4. Martri menanyakan secara kode etik memungkinkan dan meminta data kredit macet dan yang hapus buku.

Fraksi PPP: Mustofa Assegaf dari Jawa Timur 1. Mustofa meminta untuk semua direksi menyebutkan kredit macet dan jangan menyebutkan presentasi namun nominal. Mustofa mendesak meminta data. Mustafa menambahkan Himbara tidak bertugas hanya mencari keuntungan tetapi juga menjadiagent of development, usaha kecil menjadi menengah dan usaha menengah bisa maju karena BUMN bukan hanya mencari untung tapi dia harus bisa mendukung pada kepuasan rakyat. Banyak proyek yang dibiayakan yang tidak tepat guna. misanya kereta cepat Jakarta-Bandung. Mustafa mengatakan bahwa ia sebagai anggota DPR, yang mengembang amanat rakyat dan dipilih rakyat akan melaporkan kepada KPK untuk mendalami kredit-kredit macet yang nilainya Mustafa catat Rp73 triliun kekhawatiran ancaman tindak pidana korupsi.

Oleh Iskandar D Syaichu dari Jawa Timur 10. Iskandar berpendapat bahwa memang serba sulit untuk para direksi. bahkan di PP no33 tahun 2006 tidak cukup memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan penghapusan piutang, hapus buku, hapus tagih. Iskandar menambahkan berbicara mengenai wreck off memang semakin meningkat karena posisi MPL harus terjaga dibawah 5%. Wreck off itu terpaksa harus dilakukan karena langkah restrukturisasi sulit dijalankan. Iskandar berharap berharap apakah perlu dijawab dulu karenaini menarik, wreck off ini yang kontradiktif jika di kontradiksinya ke UUtentang keuangan negara. BPK masih menganggap hapus buku ini belum kuat payung hukumnya.

Fraksi Nasdem: Zulfan Lindan dari Aceh 2. Zulfan mengatakan bahwa Indonesia menghadapi rupiah yang terus melemah. Rupiah sekarang bertahan karena ada intervensi BI dan sampai kapan BI akan kuat bertahan, BPS katakan defisit neraca perdagangan - Rp44 Triliun. Zulfan memprediksi bahwa rupiah melemah bukan hanya faktor ekonomi namun politik.

Fraksi Hanura. Inas Nasrullah Zubir dari Banten 3. Inas mengatakan bahwa terkait BNI berikan kredit TWU senilai 97 juta dolar agar dicek, karena TWU(Tri Wahana Universal) sudah dihentikan operasionalnya maka ada potensi kredit macet, Inash ingin data lengkap.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Deputi BUMN:

  • Tahun ini target yang terdekat adalah holding jalan tol dan perumahan yang maju duluan dan akan mengajukan RDP dulu kepada Komisi 6.
  • Terkait hapus buku nanti Dirut yg menjelaskan. Tahun ini target holding jalan tol dan perumahan sudah ada konsep holding perbankan namun akan FGD dulu dengan Komisi 6.

BNI:

  • Kriteria penghapusan buku adalah telah menerima asuransi lain dan debitur telah dipailidkan oleh pengadilan.
  • Dalam rangka mengantisipasi, apalagi melihat dari nasabah yang akan bermasalah, telah melakukan dari awal restrukturisasi yang sifatnya minor-minor
  • Belum ada ketentuannya dan jaminan yang ada, sudah ada dan habis namun kredit belum lunas, kami tetap menagihnya
  • Segala penerimaan dari hapus buku, dalam internal. Ada penyelesaian dari debitur dan setoran dari debir langsung merefresh dari cadangannya kecuali kredit hapus buku dr 1 tahun.
  • Memang trikomsel, 2011 mulai diberikan kreditnya. Memang saat itu, krediturnya di samping BNI ada bank-bank lainnya. Pada 2015, kami melihat bisa sebesar itu dengan kondisi yang terjadi. Kami bersama tim mengejar akhirnya dapat walaupun tidak seluruhnya, masalahnya trikomsel sudah masuk hukum. Untuk central bid, ada ketidakjujuran dari debitur.
  • KUR diberikan kepada masyarakat yang belum melakukan transaksi kredit ataupun belum punya kredit.

Mandiri:

  • Secara legal, hapus tagih tidak ada dalam BUMN. Penagih tidak pernah berhenti. Sebenarnya ini proses yang terus berjalan.
  • Telah melakukan pendekatan secara bisnis untuk menyelesaikan kredit ketika terjadi kemacetan
  • Kartu tani belum bisa diefektifkan karena saat di lapangan harus ada koordinasi dan pendataan untuk penerima kartu tani. Perlu pendalaman, kalau diamati dalam transaksi jual dan beli rupiah jauh. Perubahan kebijakan fed ini berpengaruh ke rupiah.
  • BRI karena fokus di mikro jadi margin lebih tinggi kalauMandiri fokus di korporat
  • Sekarang di PKPU telah meminta proposal perdamaian dan review laporan keuangannya.
  • TWU setelah di cek dapat kredit dari 2011 dan sudah dilunasi. Sekarang posisi kredit 0.
  • Mandiri membeli SBN kalau ada likuiditas tapi bukan instrumen investasi jangka panjang.

 

Kesimpiulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 6 DPR-RI mengapresiasi kinerja BUMN Perbankan yang terus meningkat sampai dengan Juni 2018 dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2017, baik total aset mencapai Rp3.310 triliun atau naik 112.24% maupun laba bersih mencapai Rp35.985 miliar atau tumbuh 17,24% dengan total pendpaatan usaha mencapai Rp135.830 miliar atau tumbuh 8,14%. Begitu juga kontribusi pajak pada semester I Tahun 2018 mencapai Rp18.609 miliar atau naik 1.09% dibanding Semester I Tahun 2017 dengan penarikan deviden Tahun 2017 sebesar Rp16.267 miliar atau naik 30,96% dibanding tahun 2016
  • Komisi 6 DPR-RI mengingatkan kepada BUMN Perbankan agar dalam proses pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet baik melalui restrukturisasi kredit maupun penghapusan bukuan kredit harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menjaga aspek keadilan.
  • Komisi 6 DPR-RI meminta kepada BUMN Perbankan dalam penyelesaian piutang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/PUU-UK/2001.

 

Penutup

RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan tentang kinerja keuangan dan operasional sertakebijakan hapus buku kredit macet ditutup oleh Nasril Bahar dari Fraksi PAN Dapil Sumatera Utara 3pada pukul 18:24 WIB

Untuk mengikuti rangkaian livetweet RDP Komisi 6 dengan Kementerian BUMN dan Dirut BUMN Perbankan tentang kinerja keuangan dan operasional serta kebijakan hapus buku kredit macet, kunjungi https://chirpstory.com/li/401815

 

Ilustrasi: nawala.co

WikiDPR/fm/fy