Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Komisi 3 Menerima Kunjungan Delegasi Parlemen Laos

Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 13/Feb/2018,  Ditulis Tanggal: 06/Mar/2018

Mitra Kerja: Parlemen Laos Komisi 3 Menerima Kunjungan Delegasi Parlemen Laos

Pada 13 Februari 2018, Komisi 3 menerima audiensi Parlemen Laos bidang justice committee. Rapat dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Audiensi dipimpin oleh Kahar Muzakir dari fraksi Golkar dapil Sumatra Selatan 1.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Parlemen Laos

  • Parlemen Laos berbicara menggunakan bahasa Laos yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris kemudian ke Bahasa Indonesia. Terjemahan dari penerjemah hanya diperdengarkan melalui earphone, maka Tim Peliput WikiDPR tidak bisa mengutip pernyataan mereka.

Pemantauan Rapat

Kahar Muzakir melalui earphone mendengarkan pertanyaan atau pernyataan Parlemen Laos yang kemudian Kahar meresponnya menggunakan Bahasa Indonesia yang diterjemahkan kembali ke Bahasa Inggris kemudian ke Bahasa Laos agar Parlemen Laos memahami jawabannya.

Ketika merespon Kahar ketika menyampaikan jawaban menggunakan Bahasa Indonesia dan diperdengarkan melalui pengeras suara sehingga pernyataannya dapat dikutip Tim Peliput Wikidpr sebagai berikut.

Fraksi Golkar: oleh Kahar Muzakir dari Sumatra Selatan 1. Kahar mengucapkan selamat datang kepada Parlemen Laos di Republik Indonesia (RI), khususnya di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kami senang menerima kunjungan dari teman-teman delegasi Parlemen Laos. Kahar meminta Parlemen Laos untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu satu per satu dari nama, jabatan, partai dan berapa banyak delegasi yang dikirim untuk berkunjung ke Komisi 3 DPR RI. Setelah mereka selesai, Kahar memperkenalkan diri bahwa dia berasal dari fraksi Golkar.

Kahar kemudian menjelaskan komposisi kursi fraksi yang ada di Komisi 3, yaitu Golkar (8 orang), Gerindra (6 orang), PKB (5 orang), Demokrat (4 orang), PKS (4 orang), Nasdem (4 orang), PPP (3 orang), PAN (2 orang) dan Hanura (2 orang). Setelah itu Kahar menjelaskan kalau Komisi 3 memiliki beberapa mitra kerja, seperti Komisi Nasional HakAsasiManusai (Komnas HAM),Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Badan Nasional PenanggulanganTerorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN)dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kahar juga menjelaskan bahwa tugas mereka di DPR adalah menentukan anggaran dari mitra kerja mereka, membuat aturan yang dibutuhkan dan melaksanakan wewenang yang dibuat bersama. DPR juga memiliki tiga fungsi utama, yaitu anggaran, legislasi dan pengawasan. Ia menjelaskan bahwa wewenang yang dimiliki oleh Komisi 3 DPR RI sudah diatur di dalam Undang-Undang MPR,DPR,DPD,DPRD (UU MD3) sehingga kewenangannya sangat kuat karena adanya UU tersebut.

Kahar kemudian menjelaskan jenis-jenis rapat di DPR, untuk rapat  dengan Kementerian atau menteri dinamakan Rapat Kerja (raker), sedangkan dengan lembaga seperti BNN, KPK dan lain-lain dinamakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kahar juga menjelaskan bahwa biasanya dalam rapat para anggota akan bertanya dari pemaparan mitra kerjanya seperti kementerian atau lembaga, setelah itu mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk mengawasi mereka. Hasil dari rapat tersebut akan dituangkan ke dalam kesimpulan rapat.

Terkait kode etik hakim, Kahar menjelaskan bahwa itu wewenang milik Komisi Yudisial yang berada di bawah pengawasan Komisi 3. Meskipun demikian, Komisi 3 tidak dapat mengintervensi keputusan hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Komisi 3 hanya bertugas untuk mengawasi proses pengadilan, bukan mengawasi putusan pengadilan. Kahar menjelaskan kalau di Mahkamah Agung ada yang namanya badan pengawas, hakim dan panitra, kami hanya mengingatkan mereka agar proses pengadilan dapat berjalan secara adil dan fair, kalau di kemudian hari ditemukan hakim yang melanggar dan terbukti, maka mereka bisa diberhentikan.

Setelah itu Kahar menjelaskan terkait tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memiliki tugas untuk menjalankan UU yang telah berlaku, terkait pelayanan masyarakat dan mempergunakan anggaran dengan efisien dan sebaik-baiknya.Terkait dengan UU, di Indonesia aturannya dalam membuat UU dilakukan bersama antara parlemen dengan pemerintah. UU ada yang inisiatif dari parlemen dan pemerintah yang dibahas bersama-sama. Biasanya pemerintah diwakili oleh kementerian atau lembaga yang terkait dengan UU yang akan dibahas, sedangkan DPR diwakili oleh Komisi tertentu yang juga terkait dengan UU yang akan dibahas.

Kemudian Kahar menjelaskan terkait tugas masing-masing komisi yang ada di DPR, Untuk Komisi 1 terkait intelejen; Komisi 2 terkait pemerintahan dalam negeri; Komisi 3 terkait hukum; Komisi 4 terkait pertanian dan kehutanan; Komisi 5 terkait pembangunan infrastruktur dan perdesaan; Komisi 6 terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Komisi 7 terkait energi; Komisi 8 terkait agama; Komisi 9 terkait kesehatan; Komisi 10 terkait pendidikan dan perguruan tinggi dan Komisi 11 terkait perbankan dan keuangan.

Kahar kembali mengungkapkan rasa terima kasih dan merasa senang atas kunjungan Parlemen Laos dan ia mengungkapkan bahwa akan terbuka untuk berbagi pengalaman terkait parlemen yang ada di Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kahar juga menjelaskan bahwa ia akan memberikan UU MD3 agar dapat dibaca dan dipelajari terkait sistem parlemen di Indonesia, sekali lagi ia mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, semoga ke depannya kita dapat meningkatkan kerjasama. Kahar mengucapkan selamat kembali ke Laos dan salam untuk rakyat Laos.

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

Komisi 3 mengadakan audiensi dengan Parlemen Laos terkait kunjungan Parlemen Laos bidang justice committee ditutup oleh Kahar Muzakir dari fraksi Golkar dapil Sumatra Selatan 1 pukul 15.09 WIB. Audiensi ditutup dengan pemberian cinderamata.

Untuk membaca rangkaian livetweet kunjungihttps://chirpstory.com/li/380594

 Ilustrasi: www.dpr.go.id

wikidpr/ws/aps