Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperas dan Industri Kreatif

• Segi budaya dan Pendidikan film belum dimanfaatkan sebagai wahana.
• Produksi film Indonesia berlangsung tapi jumlah penonton dan produksi masih kecil.
• Kami masih menyimpan bukti masukan dari perfilman dan kami sangat bangga dengan Undang Undang (UU) Perfilman karena komprenhensif.
• Ini semunya sudah mengakomodasi yang dibutuhkan stakeholder perfilman.
• Dari mulai masyarakat hak kewajibannya apa, insan perfilman, dan pelaku usaha perfilman.
• Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur teknis bagaimana ini dilakukan sampai hari ini belum ada yang disahkan.
• Perfilman berasaskan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, bhinneka tunggal ika, dan masih banyak lagi.
• Kita sudah memasukan film termasuk tujuan ekonomi, di UU ini harus disertakan agar persaingan sehat.
• Salah satu sumber penyebabnya adalah kartel di dalam bagaimana insan perfilman ada hak dan kewajibannya.
• Kalau saat ini Komisi 10 DPR membentuk panja, kami tidak mengetahui ingin bermuara ke mana.
• Perfilman bukan hanya ranah ekonomi tapi ada ranah hiburan dan pendidikan di sana.

Kadin Indonesia

• Ada beberapa tahap mengenai gambaran besar industri film dan ada rekomendasi dari Kadin nanti apa saja.
• Posisi Kadin sebagai mitra pemerintah, kalau kita bicara film ada banyak soalnya mengaburkan subtansi sebenarnya.
• Mengingat keniscayaan dalam globalisasi ada pada modal karena ekosistem perfilman berawal dari pendidikan, produksi dan distribusi.
• Kita mempunyai persoalan besar yang bisa dijawab dengan regulasi yang memihak.
• Sekolah film saja hanya satu di negeri ini, bagaimana bicara film Indonesia jadi film tuan rumah.
• Berkaitan produser film kita yaitu produser independen karena 80% dari bioskop adanya di Jawa dan 30% di Jakarta.
• Aturan yang jelas dalam UU hanya sensor saja tapi campur tangan negara dalam pendidikan produksi tidak ada.
• Di beberapa negara ada hibah file dengan muatan budaya yang relevan.
• pemerintah seharusnya mesti memastikan distribusi kultural.
• Pengarsipan film atau pusat data kita buruk, film-film kita ditaruh di basement dengan tingkat kelembapan yang merusak film itu.
• Kita berhasil merestorasi lewat jam malam karya Usmar Ismail didanai oleh museum Singapura.
• Perlindungan hak-hak pekerja film bukan hanya crew film tapi pemain filmnya juga.
• Skema investasi film nasional kita tergantung investor individual.
• Dengan investasi terarah dan skema yang jelas mereka bisa menjadi raja baru di dunia perfilman.
• Kita belum mengetahui secara real film kita berapa yang ditonton dan di mana saja.
• Di Indonesia belum ada data penonton, kita tiak mengetahui film itu yang menonton berapa dan per provinsi berapa.
• Beban pajak kita lebih besar dari pada film impor, kita setiap tahap terkena pajak.
• Dukungan promosi kita belum ada plan promosi internasional tanpa ada dukungan yang konkrit itu tidak berguna.
• Kualitas film yang tidak baik menjadi mayoritas yang utama.
• Di tahun 2008 market share film Indonesia sudah melebihi film impor namun dari tahun ke tahun menurun.
• Terkait banyaknya film-film yang tidak berkualitas namun dipaksakan masuk layar lebar.